---------------------------------------------------------- Unsubscribe?, send your mail to: [EMAIL PROTECTED] with body mail: "signoff indonews" need more help?, send your mail to: [EMAIL PROTECTED] with body mail: "info refcard" ---------------------------------------------------------- Media Indonesia, Selasa, 29 Desember 1998 Beli Senjata Api atau Hengkang dari Jakarta PENYELUNDUPAN senjata api dalam jumlah besar akan membanjiri Jakarta. Rasa takut memancing masyarakat mengambil sikap over defensif dengan mempersenjatai diri. Gejala ini sudah terlihat dengan masuknya 6.000 senjata api melalui Sulawesi Utara dan penyelundupan 400 senjata sejenis,lewat Bandara Soekarno-Hatta, pekan lalu. Masyarakat mencoba bertahan dengan berbagai cara agar tidak menjadi obyek kejahatan. Cermin ketakutan ini sudah tergambar dalam perjalanan 1998. Berlarut-larutnya situasi politik secara struktural telah menelantarkan ekonomi rakyat. Sikap keras masyarakat sudah terlihat, main cekik, main bunuh, gampang menyakiti, jambret, todong, rampok, dan kasus pemerkosaan, sudah mewarnai. Mayjen (Purn) Polisi Koesparmono Irsan, mantan Deputi Operasi Kapolri, melihat, penyelundupan senjata api yang digambarkan di atas, masih kecil dibandingkan dengan kejadian yang membayangi 1999. Masyarakat tak lagi merasa aman hanya dengan membangun pagar rumah tinggi-tinggi. ''Yang lebih buruk kalau eksodus dari Jakarta mulai terjadi,'' ujarnya. Kecemburuan sosial semakin terbentang karena pagar tetangga semakin tinggi. Penghuni akan diintai, sehingga tidak ada jalan lain kecuali meninggalkan Ibu Kota. Badai krisis ekonomi menghantarkan kejahatan tahun 1999 tetap berorientasi kepada uang. Menurut Koesparmono, Anggota Komnas HAM, kasus pencurian, perampokan, korupsi, manipulasi, dan coorporate crime akan merebak. Besar kemungkinan, kejahatan di tahun 1999 semakin membesar, baik kuantitas maupun kualitasnya, dibanding 1998. Cerminannya terlihat dari faktor korelatif kejahatan yang tumbuh subur. Pengangguran besar-besaran menjadi ancaman karena rakyat tak lagi punya harapan memenuhi kebutuhan ekonominya. Faktor lain yang menurut Rektor Universitas Bhayangkara ini bisa menjadi sumbu pemicu kejahatan berkaitan dengan hajatan kampanye dan pemilu. Akibat tidak puas terhadap pelaksanaan kampanye maupun pemilu, bentuk kegiatan masyarakat bisa tidak terkontrol sehingga terjadi tindakan di luar batas. Koesparmono sependapat, ancaman ini terjadi atau tidak, sangat tergantung antisipasi aparat. Tapi melihat kekuatan polisi di Jakarta, mantan Kapolda Jawa Timur ini, cukup pesimistis. Sebab, 40% anggota Polda Metro sekarang ini berada di lapangan mengatasi gangguan dan demonstrasi. Sebesar 30% merupakan tenaga administratif yang mengurusi SIM, STNK, tahanan dan lain-lain. ''Jadi tinggal 30% yang bisa diperbantukan,'' ungkap Dosen Pascasarjana UI ini. Dibandingkan kecepatan pertumbuhan faktor kejahatan tadi, jumlah polisi sangat kurang. Apakah mau disebut Ratih atau Kamra, bagi Koesparmono bukan persoalan. Yang penting ada suntikan tenaga dari masyarakat untuk mengatasi persoalan keamanan. ''Di negara Barat disebut community police. Rakyat dilatih untuk membantu polisi mengatasi masalah yang timbul,'' katanya. Sebab tugas polisi sangat menumpuk pada 1999. Selain menghadapi pemilu dan pascapemilu, kehadiran community police dibutuhkan masyarakat menghadapi kejahatan internasional yang selalu berkembang di negara dalam kondisi negara dilanda internal konflik. ''Sabu-sabu masuk Jakarta karena negara mengalami internal konflik,'' ujarnya mencontohkan. Persoalan lain yang tak kalah pentingnya menyangkut kesatuan penegak hukum membentuk kekuatan pengimbang. Aparat penegak hukum harus jadi satu kekuatan. Peran masyarakat juga dominan dalam menekan lajunya kejahatan. Jika masyarakat guyub (bersatu), apa pun tidak akan tembus. Sistem swakarsa lingkungan akan menyulitkan penjahat beraksi. Maling atau pencuri akan terus meningkat di permukiman, baik jumlah maupun modus operandinya. ''Dulu dapat Rp 10.000 sudah tenang, sekarang ingin lebih,'' tambah Koesparmono yang memastikan kejahatan di permukiman akan berakhir bila akselerasi kebutuhan ekonomi masyarakat mulai terpenuhi. Namun penjahat profesional tetap akan beroperasi karena sumber penghidupan mereka memang dari situ. Khusus di Ibu Kota, menurut Koesparmono, penjahat yang beroperasi tahun depan terbagi dalam dua kelompok. Penjahat profesional dan penjahat musiman. Penjahat musiman tumbuh karena desakan kebutuhan hidup. Mereka sangat tergantung pada kesempatan yang ada. Tentunya untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan tersebut, purnawirawan Polri yang ahli di bidang reserse ini, sangat menaruh harapan kepada pemerintah untuk memperbesar jumlah polisi. Ide Ratih yang digulirkan Menhankam/Pangab Jenderal TNI Wiranto, menurutnya, harus lebih luas. Sebaiknya diserahkan kepada polisi untuk disekolahkan. Bila sewaktu-waktu perlu tenaga untuk kepentingan penjagaan atau pengamanan, misalnya di pos-pos pemilu, mereka bisa diambil. Setelah pemilu dikembalikan lagi kepada polisi untuk melanjutkan pendidikan. Sehingga tamat dari pendidikan, mereka bisa menjadi polisi yang baik. Tidak seperti sistem Ratih yang digaji di atas upah minimum regional (UMR), tapi tanpa hak dan tanggung jawab. Sehingga jika disikat penjahat, mereka tidak bisa berbuat apa-apa.** ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Didistribusikan tgl. 5 Jan 1999 jam 09:01:02 GMT+1 oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]> http://www.Indo-News.com/ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
