---------------------------------------------------------- FREE for JOIN Indonesia Daily News Online via EMAIL: go to: http://www.indo-news.com/subscribe.html - FREE - FREE - FREE - FREE - FREE - FREE - Dengan mengClick banner sponsor anda menyumbang Rp. 1000,- untuk HomePage IndoNews. ---------------------------------------------------------- Precedence: bulk LIKU-LIKU TAKTIK DAN STRATEGI POLITIK GUS DUR Oleh: Sulangkang Suwalu Upaya Gus Dur untuk berlangsungnya dialog segi empat (Habibie, Wiranto, Soeharto dan Gus Dur) telah ditolak oleh Habibie. Mengapa Habibie menolak? Habibie sendiri tidak menjelaskannya. Tetapi Achmad Tirtosudiro, pelaksana Ketua Harian ICMI mengatakan "tawaran itu manis, tapi mematikan Habibie". Menurut Achmad Tirtosudiro langkah Gus Dur yang menemui dan ingin mengajak bekas Presiden Soeharto ikut dalam dialog nasional, merupakan manuver politik yang paling aneh, paling gila dan paling beresiko. Mengapa? Karena manuver itu telah menempatkan Habibie pada posisi yang sangat sulit, posisi killing ground. Artinya kalau Habibie tidak menerima akan banyak yang menghantam; kok diajak dialog nasional tidak mau. Tapi, kalau setuju, citranya akan semakin terpuruk, dianggap tidak bisa melepaskan diri dari Soeharto. Habibie akan berada di lapangan pembantaian. Menurut dia, tawaran dialog Gus Dur itu manis, tetapi mematikan Habibie. Ibarat memakan simalakama. Dimakan mati, tidak dimakan apalagi. Untungnya, dengan memakai intuisi politik yang jitu, tawaran manis namun mematikan itu cepat-cepat ditolak Habibie, hingga tidak menimbulkan polemik berkepanjangan. Untungnya juga Habibie itu mempunyai pendirian dan tidak terjebak dalam suasana dilematis menghadapi tawaran ini. Benar kah usul dialog segi empat dari Gus Dur itu merupakan sebuah jebakan bagi Habibie? Sesungguhnya apa yang menjadi strategi Gus Dur menghadapi kekuasaan Habibie? GUS DUR BERPIHAK PADA HEMBUSAN ANGIN Sebelum menjawab apakah strategi Gus Dur, seorang pembaca harian Merdeka (24/12), Irfan Suryahadi, mengemukakan bahwa taktik Gus Dur senantiasa berpihak kepada hembusan angin. Jelasnya: "Bagi saya, kata Irfan, Abdurrahman Wahid alias Gus Dur bukanlah seorang moralis atau humanis, tetapi lebih tepat dikategorikan sebagai politikus. Beberapa catatan terhadap sepak terjang Gus Dur menunjukkan hal itu". "Pada 1984 ketika pecah tragedi berdarah Tanjung Priok, komentar Gus Dur tidak menyentuh kepentingan ratusan korban (yang tewas dan luka-luka), tetapi lebih condong kepada pembelaan terhadap ABRI (Benny Murdani dan Tri Sutrisno) serta pemerintah (Soeharto)". "Bahkan dengan sigap Gus Dur mendampingi Benny Murdani (yang ketika itu menjabat Panglima ABRI) berkeliling ke berbagai pesantren, menemui para ulama untuk meyakinkan kepada kalangan ulama bahwa tragedi Tanjung Priok merupakan sebab dan akibat yang bisa "dimengerti" dan sama sekali bukan tragedi pembantaian". "Begitu juga dengan peristiwa Banyuwangi (dan sekitarnya). Ketika pertama kali Gus Dur berkomentar, peristiwa itu sudah agak lama berlangsung dan titik perhatian Gus Dur juga tidak tertuju kepada korban dan keluarganya, tetapi kepada ABRI yang ditudingnya berada dibalik semua kejadian itu. Bahkan dengan enteng Gus Dur menuding dalang peristiwa Banyuwangi duduk di Kabinet. Barulah setelah itu NU membentuk tim pencari fakta". "Masih banyak catatan yang menunjukkan bahwa Gus Dur memang politikus, bukan moralis atau humanis. Sebab, seorang moralis, humanis lebih cenderung menolong korban (dan keluarganya), tanpa memandang latar belakang politik dan muatan ideologis yang menyertai sebuah tragedi. Kenyataannya Gus Dur selama ini tidak cenderung berpihak kepada korban (dan keluarganya) tetapi lebih berpihak kepada hembusan angin". Demikian Irsan. Ya, itulah politisi Gus Dur. Taktiknya bisa berobah setiap waktu. Tergantung situasi yang dihadapinya. Taktik-taktiknya tentu dengan tujuan mengabdi pada strategi politiknya. Bagaimana strategi Gus Dur? STRATEGINYA GUS DUR MENJELANG PEMILU 1997 "Kita masih ingat," kata Ratna Susilowati, "menjelang Pemilu 1997 Gus Dur tiba-tiba menjalin hubungan akrab dengan Ketua Golkar, yang juga putri tertua Soeharto, Mbak Tutut. Padahal dalam waktu bersamaan, dia juga serius ikut memperjuangkan demokrasi bersama PDI Megawati Sukarnoputri." Ketika itu --sama seperti sekarang-- polemik berkepanjangan seakan tak henti-hentinya bermunculan. Gus Dur waktu itu dinilai banyak kalangan sebagai orang yang tidak punya sikap, tidak konsisten atau plintat-plintut. Lalu, apakah alasan Gus Dur sebenarnya? Ternyata baru terungkap beberapa waktu kemudian, yaitu setelah pemilu berakhir dan orang-orang tidak lagi mengungkit-ungkit soal itu. Katanya, ketika Megawati dijegal dari pencalonan Presiden dan partainya berniat memboikot pemilu, Gus Dur berpikir akan kemana larinya 50 kursi PDI. Dalam analisa uus Dur, massa yang dulunya mencoblos PDI, kalau tidak diarahkan tentu bakal mencoblos PPP karena dianggap seperjuangan dengan PDI. Kata Gus Dur lagi, kalau 50 kursi ini semua lari ke PPP, dirinya mengkawatirkan ada upaya-upaya pihak tertentu di PPP yang mengarah kepembentukan negara Islam (sesuatu yang sangat ditentang Gus Dur) dan menyalahi ideologi negara persatuan. Maka 50 kursi ituh harus dibagi dengan Golkar. Bagaimana caranya? Ya, dengan memboyong Ketua Golkar ke kantong-kantong NU. Kenapa harus Mbak Tutut? Dengan lugas Gus Dur mengatakan kalau mengundang Ketua Umum Golkar (yang saat itu dijabat Harmoko), Golkar tidak akan populer. Dan gara-gara kedekatannya dengan Mbak Tutut, ke 50 kursi terbagi 24 untuk Golkar, 22 untuk PPP dan 4 untuk PDI. "Jadi usaha saya untuk menghalani pendirian negara Islam berhasil, ujarnya, walau pun kita bisa juga mempertanyakan "tesis" Gus Dur itu (Merdeka, 24/12). Demikian Ratna. Sesungguhnya "tesis" Gus Dur itu mencerminkan ketakutannya yang berlebihan PPP akan mendirikan negara Islam, sekira ke 50 kursi itu seluruhnya jatuh pada PPP. Suatu hal yang tidak mungkin. Sikap PPP senantiasa menyejukkan pemerintahan Soeharto. Baik jatuh kepada PPP seluruhnya, apalagi terbagi kepada Golkar sebagian, negara Islam tidak akan berdiri. Karena pemerintahan Soeharto tidak berkepentingan dengan negara Islam, malah umat Islam dibantainya di Aceh, di Tanjung Priok, di Lampung dan sebagainya. Sebagai suatu strategi Gus Dur menghalangi berdirinya negara Islam di Indonesia, itu sah sah saja. Strateginya itu akan berhasil, kalau diikuti dengan taktik-taktiknya yang tepat, yang mengabdi kepada strategi tersebut. STRATEGI GUS DUR HALANGI FORMALISASI AJARAN ISLAM Untuk mengetahui bagaimana strategi Gus Dur untuk menghalangi jangan sampai diformalisasi Islam dalam peraturan perundang-undangan, baik sekali bila kita menyimak tulisnn Gus Dur yang berjudul: "Pencarian strategi hal yang lumrah". Tulisan tersebut dimuat dalam Jawa Pos (12/11). Gus Dur di antaranya menyatakan: "Di hampir semua negara Islam, kecuali di negeri kita, orang harus memilih diantara dua hal: mengodifikasikan syariah sebagai hukum nasional atau membuangnya sama sekali. Contoh yang membuangnya adalah Turki dan Aljazair, sedang yang menerima kodifikasi ialah Iran dan Saudi Arabia". "Meniru pola Turki dan Aljazair yang menolak hukum Islam adalah kerja yang sia-sia belaka, karena rakyat kedua negeri itu dalam jangka panjang akan lari pada hukum Islam. Tapi menerima kodifikasi hukum Islam justru akan mematahkan proses demokratisasi yang berintikan persamaan derajat dan kedudukan di depan hukum, serta kebebasan menyatakan pendapat. Karenanya yang terbaik adalah memperjuangkan demokratisasi dengan menampilkan pandangan hukum Islam tentang hak-hak warganegara, perbedaan antar manusia dan keharusan pemerintah bertanggungjawab pada rakyat. Dengan cara demikian Islam keluar dalam fungsi yang diharapkan, bukan dalam bentuk formalitas (pendirian pusat negara)". "Mengambil pola seperti Iran dan Saudi Arabia pada saat ini, adalah tindakan yang tak bertanggungjawab. Bukankah dengan demikian kita justru memperkuat rezim militer yang menggunakannya sebagai senjata politik? Bukankah kita ingin melaksanakan hukum modern yang bersandarkan ajaran-ajaran Islam, dan bukan membuat Islam seperti abad ke VII Masehi berlaku di negeri kita". "Proses menghidupkan Islam dalam kehidupan modern bukanlah sesuatu yang mudah. Karena itu tidak perlu dilakukan melalui formalisasi (peresmian) secepat-cepatnya, tetapi juga harus memperhatikan proses sosial yang berlangsung menuju demokratisasi. Ini berarti Islam harus menopang proses itu dengan melakukan penggalian ajaran-ajarannya sendiri seperti yang dilakukan umat lain". "Dengan kata lain Islam harus menggali sedalam-dalamnya komponen hak azasi manusia (HAM) dan musyawarah dalam dirinya. Hanya dengan cara inilah Islam punya relevansi dengan perkembangan sosial dewasa ini". Demikian Gus Dur dalam pencarian strategi yang lumrah. Dalam rangka strategi Gus Dur menghalangi formalisasi ajaran Islam dalam peraturan perundang-undangan ini, adalah menarik ulasan Husaini atas buku "Musykilat dalam NU", yang dimuat Media Dakwah (Jumadil Akhir 1419/Oktober 1998). Husaini dalam ulasannya itu mengemukakan bahwa dalam sebuah seminar tentang "Islam dan Politik di Indonesia" di Cornell University, 12 April 1992, Gus Dur mengatakan: bahwa NU akan selalu menghindari formalisasi ajaran Islam di dalam peraturan perundang-undangan negara. Setiap upaya untuk memformalkan ajaran Islam ke dalam peraturan perundang-undangan negara akan bersifat diskriminatif terhadap kelompok lain. Contohnya adalah gagasan tentang UU Zakat yang memungkinkan warga negara Islam memperoleh potongan pajak atas sejumlah zakat yang telah dibayarkan. Kalau orang Islam boleh mendapat potongan, bagaimana dengan penganut agama lain? kata Gus Dur sambil menambahkan: dalam suatu negara harus hanya ada satu hukum yang tidak membedakan agama, ras dan keyakinan politik. Gus Dur menentang diskriminasi ini, itu pegangannya karena Islam itu adalah untuk alam semesta, bukan hanya untuk orang Islam saja. Itulah yang difirmankan Tuhan dalam surat Al Anbiya ayat 107: "Kami tiada mengutus engkau (ya Muhammad), melainkan menjadi rahmat untuk semesta alam". STRATEGI GUS DUR MENGHADAPI PEMILU 1999 Untuk menghadapi Pemilu 1999 ini, Gus Dur, melalui Said Aqil Sirad, Wakil Ketua Khatib Syuriah PBNU mengemukakan bahwa NU jelas tidak akan menggunakan agama sebagai alat politik. Sebab, NU sudah belajar dari sejarah, kalau meletakkan agama untuk kepentingan politik, akan terjadi over konstitusi, artinya dengan gampangnya yang lain akan dibabat (Kompas, 23/11). Karena tujuan politik untuk mempertahankan status quo pemerintah sekarang, sambung Said Aqil, sehingga Islam dijadikan partner, bumper, dijadikan simbol. Dijadikan lipstik, bahasa kasarnya. Agama bukan untuk alat politik, melainkan untuk diamalkan. Menghadapi Pemilu 1999, maka resiko agama yang dipolitisir itu sangat berbahaya dan sangat mengerikan. Kalau agama dipolitikkan, maka agama justru akan menjadi kekuatan yang lebih keras dan lebih sadis. Pemerintah sekarang ini mau menggunakan agama untuk mempertahankan status quo dan setiap kali menggunakan simbol-simbol Islam hingga memabukkan. Berbeda dengan di Timur Tengah yang tidak memiliki kelompok yang mampu menetralisir pertentangan, di Indonesia ada NU dengan khittahnya yang mampu mengayomi rakyat dan mengental dengan rakyat. Sedang mengomentari penolakan Amien Rais (Ketua PAN) ikut serta dalam dialog nasional yang diprakarsai Gus Dur said Aqil menilai Amien Rais bahwa sikapnya selama ini selalu merasa over estimate. Seakan-akan dia yang paling menentukan di era reformasi ini. Namun sikap Amien Rais itu tidak akan merubah sikap Gus Dur. Sebab Gus Dur tetap akan melobi yang lainnya. Gus Dur juga menyelenggarakan open house, apakah itu kritik, saran dan semuanya akan diterima Gus Dur. Dengan suatu keyakinan bahwa langkah Gus Dur selama ini hanyalah demi bangsa dan negara. Tak sedikit pun demi dirinya maupun kelompoknya, itu tak mungkin. Menurut Said Aqil, Gus Dur tak mungkin menginginkan kekayaan ataupun jabatan. Semua yang dilakukan adalah demi rakyat dan demi bangsa. Kalau Gus Dur ingin kaya, itu persoalan gampang baginya. Tinggal hubungi negeri Saudi Arabia dan bilang akan mendirikan negara Islam. Saya rasa uang akan melimpah. Demikian Said Aqil. Mengamati sikap Gus Dur yang tidak mau mendirikan negara Islam, maka ada yang memperkirakan tujuan dialog "4 orang" (Habibie, Wiranto, Soeharto dan Gus Dur) adalah untuk mencegah jangan sampai kaum fundamentalis menjadi satu dengan Habibie. Bila itu sampai terjadi, akan berbahaya bagi NU yang menentang formalisasi ajaran Islam dalam peraturan perundang-undangan. Mungkin strategi Gus Dur itu diketahui Habibie, karena itu Habibie menolak dialog "4 orang" itu. Menurut Ahmad Tirtosudiro, Ketua ICMI (yang mencerminkan suara Habibie sebagai Ketua Umum ICMI) akan mempertanyakan: Pertama, apa betul keempat orang itu mewakili seluruh bangsa Indonesia. Ke dua, kalau dilihat dari segi kedudukan bisakah Wiranto setingkat dengan Habibie. Wiranto Pangab dan Habibie Presiden. Jelas dia di bawah presiden. Ke tiga, apa kah kita bisa menerima seseorang yang sedang diperiksa, lalu diajak berunding dan sederajat. KEKELIRUAN GUS DUR TENTUKAN PIHAK YANG DIRANGKUL Taktik bisa berubah setiap waktu. Tergantung dari perubahan situasi. Namun ia harus mengabdi pada tujuan strategi. Taktik Gus Dur merangkul Mbak Tutut menjelang Pemilu 1997, agar suara PDI jangan seluruhnya jatuh pada PPP, karena dikhawatirkan PPP akan mendirikan negara Islam itu bukanlah taktik yang mengabdi pada tujuan strateginya. Sebab, sekiranya 50 kursi PDI itu jatuh sepenuhnya ke tangan PPP, PPP juga tidak akan mampu mendirikan negara Islam melalui MPR. Golkar di MPR merupakan mayoritas tunggal. Karena sebagian besar anggota MPR adalah diangkat Soeharto, Ketua Dewan Pembina Golkar. Taktik merangkul Mbak Tutut itu karena Gus Dur keliru dalam menilai kemampuan PPP untuk membentuk negara Islam. Kemampuan PPP terlalu dibesar-besarkannya. Padahal ketika itu kekuasaan Soeharto begitu dominannya. Dan kekuasaan Soeharto tidak berkepentingan didirikannya negara Islam Indonesia. Malah umat Islam dibantainya di Aceh, di Tanjung Priok, di Lampung dan sebagainya. Seharusnya taktik Gus Dur untuk mendekatkan tercapainya tujuan strateginya, yaitu jangan sampai berdiri negara Islam, tetapi keadilan yang menjadi benang merah Islam harus ditegakkan, bukannya dengan merangkul Mbak Tutut, melainkan harus menghantamnya. Karena mendukung Tutut, sama dengan mendukung ketidak adilan atau kezaliman. Berbeda dengan taktik yang dilakukan Gus Dur menjelang Pemilu 1997, yaitu merangkul Mbak Tutut, supaya PPP terpukul, maka kini Gus Dur merangkul bapaknya Mbak Tutut, yaitu Soeharto dalam rangka mencapai tujuan strategi formalnya, untuk mencegah meletusnya revolusi sosial. Tampaknya Habibie dan kelompoknya mengetahui bahwa tujuan sesungguhnya yang hendak dicapai Gus Dur dengan taktiknya merangkul Soeharto, supaya dapat berlangsung dialog segi empat (Habibie, Wiranto, Soeharto dan Gus Dur) ialah: agar kaum fundamentalis Islam jangan sampai bergabung dengan kekuatan Habibie. Jika sampai bergabung, formalisasi ajaran Islam yang hendak dicegah Gus Dur akan menemui kegagalan. Dalam perhitungan Habibie dan kelompoknya bila gagasan Gus Dur, yaitu dialog segi empat terlaksana, maka kaum fundamentalis Islam justru akan mencurigai, kalau tidak akan mengutuk Habibie, karena Habibie menyatukan diri dengan Soeharto, yang dikutuk kaum fundamentalis Islam, karena pembantaian yang dilakukannya di Aceh, di Tanjung Priok, di Lampung dan sebagainya Habibie dan kelompoknya tak mau terjebak dalam perangkap yang dipasang Gus Dur. Di samping itu, taktik Gus Dur merangkul Soeharto juga memperlemah gerakan reformasi. Karena langkah Gus Dur itu memberi kesempatan bernafas bagi Soeharto untuk menghancurkan gerakan reformasi. Soeharto akan bisa meningkatkan bentuk serangannya, dari cara bergerilya, menjadi serangan secara frontal. Hal itu terbayang dari keterangan Suhardiman, yang sebelumnya ia bertemu dengan Soeharto. Soeharto mengatakan padanya, "Ibarat perang gerilya, bila menghadapi tembakan yang bertubi-tubi dari segala penjuru, seorang prajurit mau atau tidak mau harus tiarap. Merangkak-rangkak guna menyelamatkan diri dari terjangan peluru. Itulah sikap yang saya pilih untuk saat ini dan masa yang akan datang." Artinya, bila tembakan yang ditujukan pada dirinya berhenti, maka Soeharto yang sedang tiarap akan bangkit berdiri guna melancarkan serangan baru. Merangkul Soeharto, sama dengan memberi kesempatan bernafas bagi Soeharto untuk dapat meningkatkan perang gerilya yang dilancarkannya terhadap gerakan reformasi. KESIMPULAN Jelas kiranya bahwa usaha Gus Dur untuk menonjolkan dirinya sebagai tokoh politik yang penting, kelihatan benar dari lika-liku taktik yang dijalankan Gus Dur untuk mencapai tujuan strategisnya, yaitu: jangan sampai terjadi formalisasi ajaran Islam dalam peraturan perundang-undangan di bumi Indonesia. Sampai-sampai ia pun menyelenggarakan Open House. Sesudah Pemilu 1997 Gus Dur mengakui sebagai "keberhasilan taktiknya" mendekati Tutut, agar sebagian kursi PDI jatuh pada Golkar, tidak seluruhnya pada PPP, supaya PPP jangan berupaya membentuk negara Islam. Padahal meskipun seluruh kursi PDI jatuh pada PPP, PPP pun tidak mampu untuk mengupayakan membentuk negara Islam melalui MPR. Maklumlah Golkar memegang suara mayoritas tunggal, berkat lebih dari 50% anggota MPR diangkat Soeharto bukan dipilih. Gus Dur terlalu membesar-besarkan kemampuan PPP untuk mendirikan negara Islam. Tujuan Gus Dur mengakui sebagai keberhasilan, padahal tidak ada hubungan dengan keberhasilan, ialah agar pendukungnya, lebih percaya lagi kepada Gus Dur. Padahal tidak ada masalah keberhasilan, yang ada malah kecurigaan Megawati atas kejujuran Gus Dur dalam kerjasama dengannya, maklumlah Gus Dur sampai mengatakan "Tutut adalah tokoh masa depan". Demikian pula kegagalan Gus Dur untuk berlangsungnya dialog segi empat (Habibie, Wiranto, Soeharto dan Gus Dur) karena Gus Dur terlalu membesar-basarkan kekuatan Soeharto, sehingga mencurigakan Habibie dan kelompoknya. Disini kelihatan pula usaha Gus Dur untuk menonjolkan dirinya sebagai tokoh politik yang penting, melalui mengkesampingkan tokoh-tokoh lain dari platform bersama Ciganjur yang baru muncul. Ada kemungkinan politik individu Gus Dur ini akan lebih meningkat di masa mendatang, karena lahirnya pujian baru atas dirinya "sebagai penyambung lidah rakyat sejati", sesudah dinobatkan Emha Ainun Nadjib sebagai "begawan". Karena banyak orang yang tenggelam karena pujian. Ini sesuai dengan sebuah ungkapan di sebuah negeri di Minangkabau, yang dalam bahasa Indonesianya: "Puji membunuh, kecaman menghidupi". Ada baiknya Gus Dur meneliti apakah puji-pujian atau sanjungan-sanjungan itu, bukan merupakan jebakan pada Gus Dur untuk lebih tenggelam dalam politik individunya, sehingga makin banyak rintangan yang dialami Gus Dur untuk mencapai tujuan strateginya. Melakukan introspeksi diri merupakan langkah yang benar.*** ---------- SiaR WEBSITE: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/siarlist/maillist.html ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Didistribusikan tgl. 8 Jan 1999 jam 13:50:05 GMT+1 oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]> http://www.Indo-News.com/ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
