---------------------------------------------------------- Visit Indonesia Daily News Online HomePage: http://www.indo-news.com/ and click banner our sponsor ---------------------------------------------------------- Cengkam Erat Dua-duanya . . . Intensifkan Persiapan Pemilu dan Tuntaskan Pemeriksaan Suharto . . ! Oleh ; Ibrahim Isa 18 Maret 1999 1.) Dengan alasan yang dicari-cari dan dibikin-bikin (a.l. agar ,perhatian bisa dipusatkan pada persiapan pemilu), pemerintah/Jaksa Agung menunda, menangguhkan ,menghentikan sementara pemeriksaan terhadap mantan presiden Suharto atas praktek KKN- nya selama berkuasa. Pers amat tertarik pada reaksi Jaksa Agung Ghalib ketika menanggapi berita yang disiarkan s.k. Inggris, "The Independent", Selasa y.l., mengenai penjualan 3 rumah di London milik mantan presiden Suharto. Kalangan pers menafsirkan bahwa dengan penjualan rumah-rumah tsb Suharto berupaya menghapuskan jejak kekayaannya yang ada di London. Mestinya Ghalib sebagai kepala suatu instansi yang katanya sedang mengadakan pemeriksaan terhadap Suharto dalam rangka KKN, merasa terbantu dan bergembira. Tetapi, tidak! Ia apatis saja. Malah menyatakan bahwa ,"hal itu baru berita". Ia mengatakan akan berhubungan dengan Deparlu. Ia memberikan kesan seakan-akan pemeriksan masalah penjualan rumah Suharto di London itu, tidaklah sederhana. Sebelum tersiarnya berita mengenai maksud Suharto menjual tiga rumahnya yang berharga beberapa juta pound sterling itu, masyarakat menyaksikan sementara kegiatan kubu Cendana, untuk 'membebaskan ' Suharto dari pemeriksaan Kejaksaan Agung. Mulai dari tuntutan advokatnya yang kemudian berkembang sampai adanya demonstrasi-demonstrasi di muka Kejaksaan Agung yang meneriakkan tuntutan-tuntutan serupa.. Perkembangan lainnya: Baru saja koran-koran Jakarta menyiarkan bahwa mantan Komandan Koppasuss Jendral Prabowo Subianto akan kembali bulan April ini. Gus Dur pernah mengingatkan sang jendral agar jangan pulang dulu, karena, katanya mungkin akan ada orang yang menantikan untuk menindaknya. Mungkin akan dibunuh, begitu katanya.. Terhadap 'peringatan' Gus Dur itu sementara analisis berpendapat lain. Gus Dur bukan khawatir Prabowo akan dibunuh orang, yang benar ialah bahwa Gus Dur sudah mengantisipasi, bahwa begitu datang Prabowo akan mengintensifir kegiatan gelapnya dengan "Mafia Statusquo". Peringatan Gus Dur adalah cara dia mencegah kembalinya Prabowo yang ia perhitungkan akan menambah 'keonaran' saja di Indonesia. Tanpa mengecilkan makna dari sas-sus yang beredar bahwa Prabowo dan Suharto 'tidak begitu rapat lagi', bahkan dikatakan 'ada pergesakan', dsb., orang masih tetap berpendapat bahwa antara mereka berdua itu, yang pokok adalah kesamaannya, bukan pertentangannya. Mereka sama dalam hal mempertahankan 'Statusquo'. II.) Perkembangan situasi selanjutnya menunjukkan bahwa semakin dekat waktu dengan hari 7 Juni 1999, saat dilangsungkannya pemilihan umum, semakin menonjol langkah-langkah yang diambil berbagai fihak sehubungan dengan itu . Yang amat perlu dicermati di sini ialah langkah-langkah dan gerak-gerik serta manuver-manuver yang diprakarsai dan diambil oleh fihak "Statusquo". Tadi sudah dikemukakan mengenai move-move yang dilakukan oleh golongan "Cendana" untuk melepaskan Suharto dari pemeriksaan dan tuntutan Kejaksaan Agung. Percobaan tsb dilakukan, baik dari luar, maupun dari dalam birokrasi, c.q. Kejak-saan Agung. Pembocoran pembicaraan tilpun Habibie - Ghalib bisa dilihat sebagai suatu usaha untuk mengalihkan perhatian dari masalah KKN-nya Suharto, selain ada motif-motif yang masih belum terbuka.. Keamanan dan kekerasan: Baik itu dilakukan oleh aparat ( di Aceh, Timor-Timur, terhadap demo perempuan, mahasiswa, dsb.) maupun yang terjadi di kalangan masyarakat, seperti kekerasan yang mengambil bentuk pertentangan agama ataupun etnis seperti yang terjadi di Ambon, terkadang seolah-olah mereda, terkadang bergejolak lagi. Masyarakat sendiri, pers dan berbagai lembaga yang bersangkutan tidak sekali dua mengungkapkan bahwa kekerasan-kekerasan tsb pada pokoknya adalah produk suatu rekayasa apa-rat/penguasa. Mencermati cara-cara penguasa selama ini yang menggunakan metode kekerasan untuk mencapai tujuan politiknya, sementara analisis mengemuakakn bahwa kekerasan tsb adalah untuk menimbulkan rasa tidak aman dan ketidak stabilan. Tujuannya seperti pengalaman selama ini, pertama ialah untuk melegitimasi keberadaan ABRI, yang bisa lebih lanjut diarahkan ke pernyataan keadaan "darurat sipil" atau malah "darurat militer". "Keadaan darurat perang" (SOB) memang sudah disebut-sebut oleh kalangan tentara, a.l. oleh jendral Feisal Tanjung. Pas sekali pernyataan kehendak men-SOB-kan Indonesia itu segera saja di tanggapi dan ditentang oleh pers dan masjarakat. Kemungkinan lainnya ialah gejala tsb disebabkan oleh menggejolaknya 'perang dalam' di kalangan golongan "Statusquo". Yang tujuannya ialah menggulingkan Pangab Jendral Wiranto dan menggantikannya dengan calon kliknya sendiri, dengan alasan bahwa Wiranto tidak mampu mengatasi situasi. III.) Benarkah mengharapkan akan tercipta ketenangan dan kestabilan , demi pemilihan umum, bila terhadap mantan presiden Suharto untuk sementara dihentikan pemeriksaan oleh Jaksa Agung? Atau lebih jauh lagi, terhadap Suharto samasekali dihentikan pemerik-saan dan tuntutan. Minta saja supaya beliau bertobat, seperti kata sementara fihak. 'Kan beliau juga tidak kecil "jasanya (sic!)" . Asal saja beliau mau tobat dan mengembalikan kekayaan negara yang digelapkannya, sudahlah, kita bisa melupakan itu semua. Kita kan suatu bangsa yang toleran . . . . dan macam-macam omong kosong lainnya lagi. Terhadap seruan-seruan seperti itu orang harus betul-betul waspada. Bagaimana bersikap secara politik terhdap Suharto adalah soal besar dalam konstelasi perjuangan reformasi dan demokrasi dewasa ini. Betul, Suharto itu manusia biasa seperti kita-kita ini, yang bisa berbuat salah, dan juga bisa bertobat. Tetapi fikirannya, rencananya, motifnya itu sepenuhnya rencana yang jahat dan retrogres, suatu fikiran yang ingin membalikkan jam sejarah. Fikiran Suharto ini masih belum berubah. Dengan menggunakan dana, fasilitas, hubungan-hubungan serta akses ke pelbagai kekuatan yang dibangunnya selama ini, Suharto berrencana hendak menyetop dan menggagalkan gerakan reformasi dan demokrasi. Suharto sadar betul bahwa gerakan reformasi bertujuan membebaskan rakyat dan bangsa kita dari keadaan semi-feodalisme , berlangsungnya otoriterisme, militerisme, birokratisme, korupsi, kolusi, nepotisme, dan kemerosotan serta kebejatan moral dan hati nuran, yang telah berlangsung selama 32 tahun belakangan ini. Jika politik dan watak Suharto tidak seperti yang diuraikan diatas, mengapa pula gerakan reformasi perlu menggulingkannya? Kebangkrutan Orba dan Suhartoisme menyebabkan konco-konco terdekatnya seperti Harmoko, Habibie, Ginanjar, Feisal Tanjung, Syarwan Hamid, dll itu meninggalkannya, seperti tikus-tikus yang berebutan melompat dari kapal Orba yang sedang tenggelam. Konco-konco Suharto yang tak berkarakter itu membiarkan sang kapten (Suharto) terpojok dan tenggelam sendiri. Tetapi, ketika melihat bahwa gerakan reformasi tujuannya bukan saja menggulingkan Suharto, tetapi benar-benar hendak mereformasi sistim politik dan kenegaraan Indonesia, hendak menegakkan demokrasi, mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat, maka mereka tersentak, lalu mencari lagi konco-konco lamanya . Sekarang a.n. reformasi mereka hendak memenangkan pemilu dengan mempraktekkan "money politics". Tidak heran diungkapkannya dalam pers bahwa diantara 48 parpol yang sudah dibenarkan bisa ambil bagian dalam pemilu, paling tidak ada 20 parpol yang merupakan produk dari "money politics". "Bapak" yang mereka tinggalkan itu, sudah dihubungi lagi dan sudah beroperasi lagi. IV.) Maka politik yang sesuai dengan kepentingan gerakan reformasi adalah: Di satu segi, konsewken menuntut dituntaskannya pemeriksaan terhadap mantan presiden Suharto dan mengajukannya ke pengadilan sebagai terdakwa yang melakukan kesalahan KKN dan pelanggaran serius terhdap hak-azasi manusia. Tuntutan dan perjuangan untuk tujuan ini, amat erat bekaitan dengan sukses atau tidaknya pelaksanaan suatu pemilihan yang demokratis, jujur dan adil. Sehubungan dengan perjuangan melawan kolusi, korupsi dan nepotisme kita terinspirasi mendengar berita mundurnya dua puluh pejabat Komisaris Eropah dari Uni Eropah. Mereka terpaksa mundur karena penelitian sebuah Komisi Orang-orang Bijaksana telah membeberkan praktek-praktek birokrasi, kolusi dan korupsi serta nepotisme di birokrasi Uni Eropah. Sebagai kelanjutan dari Laporan Komisi tsb Parlemen Eropah mengambil satu-satunya kesimpulan yang cocok, yaitu tidak lagi menaruk kepercayaan pada para Komiaris Eropah. Pengalaman menggunakan suatu panitia atau komisi yang independen untuk memeriksa praktek KKN seperti yang dilakukan di Uni Eropah boleh ditarik sebagai suatu inpout dalam melacak dan memerika praktek KKN Suharto. Begitu juga pengalaman I.O.C. ketika melacak dan memeriksa praktek KKN dari sementara anggota IOC dan kemudian mengambil tindakan pemecdatan terhadap 6 anggota IOC dan peringatan terhdap sementara anggota lainnya, juga bisa dipertimbangkan dalam kita melakukan pelacakan dan pengusutan terhadap praktek KKN Suharto. Selanjutan dalam proses penuntutan terhadap Suharto diharapkan akan mempermudah pengenalan masyarakat terhadap partai-partai dan tokoh-tokoh yang akan ambil bagian dalam pemilu. Itu akan membantu kita semua untuk lebih jelas melihat mana emas dan mana loyang. Semakin diintensifkan pengeritikan dan pembelejetan terhdap keburukan-keburukan Orba dan Suhartoisme, semakin terdidik massa rakyat yang luas dalam proses demokratisasi negeri kita. Segi lainnya, ialah bahwa segenap kekautan politik dan moral yang memperjuangkan reformasi dan demokrasi, akan lebih serius dan lebih giat lagi dalam persiapan pemilu. Memerlksa dan mengkonsolidasi serta memperluas jaringan organisasi dan dukungan masyrakat dan rakyat kecil untuk memenangkan demokrasi. Itu merupakan program aksi kongkrit yang mengacu kerjasama dan aliansi obyektif dan wajar di antara sesama gerakan refromasi. Bisa diantisipasi bahwa puluhan ribu mahasiswa dan aktivis yang secara sukarela dan sadar memantau pemilu untuk menjamin kejurdilannya, bukan semata-mata akan melakukan pekerjaan biro dan administrasi, tetapi terutama melakukan kegiatan politik yang tujuannya adalah penerangan untuk rakyat dan mengawasi/membelejeti setiap politik dan tindakan yang bertentangan dengan pelaksanaan pemilu yang jurdil. Cengkam erat dua-duanya . . Intensifkan Persiapan Pemilu dan Tuntaskan pemeriksaan terhadap Suharto!. ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Didistribusikan tgl. 24 Mar 1999 jam 10:32:44 GMT+1 oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]> http://www.Indo-News.com/ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
