---------------------------------------------------------- FREE for JOIN Indonesia Daily News Online via EMAIL: go to: http://www.indo-news.com/subscribe.html - FREE - FREE - FREE - FREE - FREE - FREE - Dengan mengClick banner sponsor anda menyumbang Rp. 1000,- untuk HomePage IndoNews. ---------------------------------------------------------- From: suharjo nugroho Mentri Tak Boleh Kampanye Karena Golkar Jakarta, (26/03/99) Larangan mentri berkampanye sebenarnya untuk bermotif mencegah Golkar menggunakan kader-kadernya yang juga menjabat menteri, untuk memenangkan partainya di pemilu nanti. Selain juga agar mentri-mentri tersebut tidak menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan partainya. Hal ini dikatakan Dirjen PUOD Prof DR Ryaas Rasyid ketika ditemui wartawan di sela-sela Rapat Paripurna DPR-RI, Jumat (26/03). Karena motif tersebut itu, ia mempertanyakan kekonsistenan keputusan KPU tersebut kemudian hari setelah banyak mentri berasal dari parpol. Lihat saja pemilu berikutnya, saya tidak yakin masih dilarang. Bangsa kita ini tidak pernah konsisten kok , ujarnya. Dikatakan, keputusan KPU ini juga tidak membuat sistem menjadi baik karena idenya meniru dari negara lain. Lagipula, tambah Ryaas, hal itu tidak bisa diterapkan di Indonesia, yang menganut azas demokrasi. Ia mengingatkan bahwa di negara demokrasi lain, menteri tidak dilarang mengikuti kampanye pemilu, meskipun ia salah satu kader partai yang berkuasa. Sebutkan satu saja negara yang mentrinya juga anggota parpol tapi tidak boleh kampanye, kalau ada saya akan bunuh diri , tantangnya serius kepada wartawan. Karena Indonesia satu-satunya negara demokrasi yang memakai larangan tersebut, Ryaas melihat Indonesia menjadi negara yang paling lucu di dunia. Bagi Ryaas, larangan KPU tersebut tidak jelas, dan hanya ingin jadi kontroversial saja. KPU sebenarnya tidak berhak melarang, mengingat berdasar Pasal 46 ayat 6 UU No 3/1999 tugasnya hanya menetapkan tata cara kampanye saja. Para anggota KPU itu cuma ingin agar keputusannya kontroversial, untuk menarik simpati masyarakat , tandas dia. Dijelaskan, di hawa reformasi saat ini, masyarakat akan simpati pada lembaga yang membuat keputusan melawan pejabat pemerintah. Padahal masih banyak hal lain yang lebih penting bisa dikerjakan KPU untuk persiapan pelaksanaan Pemilu , sesal Ryaas. Oleh : Suharjo Nugroho ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Didistribusikan tgl. 27 Mar 1999 jam 03:49:16 GMT+1 oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]> http://www.Indo-News.com/ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
