----------------------------------------------------------
Visit Indonesia Daily News Online HomePage:
http://www.indo-news.com/
and click banner our sponsor
----------------------------------------------------------
Info-PEMBEBASAN
===============
MENGAPA GUS DUR, AMIEN RAIS, MEGAWATI, DAN LAIN-LAIN
LEBIH TAKUT TERHADAP RADIKALISME DIBANDING DENGAN MILITERISME ?
Oleh : Lani Cahyani, anggota PRD
Langkah membangun demokrasi yang sepenuh-penuhnya, ternyata bukan hanya
berhadapan dengan Soeharto, Habibie dan tentara. Namun, ia juga harus
terhambat oleh tokoh-tokoh yang oleh media masa disebut-sebut sebagai
"tokoh reformasi", seperti Amien Rais, Gus Dur dan Megawati. Mereka kini
lebih takut dengan demonstrasi-demonstrasi mahasiswa yang menuntut
demokrasi sepenuh-penuhnya ketimbang dengan militerisme yang masih terus
mengancam kehidupan masyarakat sipil. Mengapa demikian? Sebab
demonstrasi-demonstrasi mahasiswa, lebih-lebih yang menuntut pemerintahan
sementara dan menolak hasil Sidang Istimewa MPR, mengurangi kesempatan
mereka menjadi penguasa baru. Sedangkan militerisme, bagi mereka bisa
diatasi dengan kompromi ataupun konsesi-konsesi.
Amien Rais ketakutan terhadap Forum Kota (Forkot) yang menyerukan perlunya
dibentuk Komite Rakyat Indonesia (KRI) sebagai pemerintahan sementara.
Pemerintahan sementara itu lah yang akan melaksanakan pemilu yang
benar-benar bebas dan demokratis. Amien Rais menanggapinya dengan
mengatakan bahwa itu adalah konsep "komunis". Kata Amien, "Komite Rakyat"
dalam bahasa Rusia berarti "Sovyet". Sebuah argumentasi bergaya
argumentasi-argumentasi Syarwan Hamid ketika memegang jabatan Kassospol
ABRI jika mengomentari gerakan pro-demokrasi. Baik Amien maupun Syarwan
menghadapi sebuah ide dengan jargon yang berbau ancaman. Sebab, selama 32
tahun terakhir ini, sebutan "komunis" untuk seseorang atau suatu kelompok
di Indonesia adalah merupakan hujatan dan ancaman.
Gus Dur, Amien dan Mega, sama-sama ketakutan terhadap aksi-aksi mahasiswa
Bulan November kemarin yang secara kompak, tegas dan serentak menolak
Sidang Istimewa MPR boneka Soeharto itu, menolak Dwi Fungsi ABRI, menuntut
pengadilan Soeharto, dan menuntut --lebih tepatnya menyerukan-- dibentuk
pemerintah transisi yang tugasnya adalah menyelenggarakan pemilu bebas.
Amien kelihatan aslinya. Maksudnya, Amien bersikap sama dengan sikapnya
yang dulu, beberapa tahun lalu, ketika belum dekat dengan demonstrasi dan
belum punya niat mencalonkan diri sebagai presiden. Amien, saat massa
tengah memuncak mengerubungi gedung DPR, beberapa saat menjelang Tragedi
Semanggi meletus, sedang diwawancarai oleh sebuah stasiun TV swasta secara
live. Menyikapi aksi itu, Amien melontarkan tuduhan bahwa ada kelompok
radikal dibelakang layar, yang punya "skenario" tertentu. Dengan sikap yang
nampak kurang simpatik dengan aksi tersebut, Amien juga berkomentar bahwa
kelompok yang disebutnya dibelakang layar itu, yang memobilisasi massa,
sudah tidak mampu mengendalikan massanya. Baik Amien dan si pewawancara
nampak sangat gusar. Lalu Amien memberikan solusi, agar mahasiswa memilih
perwakilan sekitar 50 orang saja untuk bersama-sama dia menemui anggota MPR
yang sedang bersidang. Solusinya sama sekali diabaikan oleh mahasiswa,
solusi semacam itu sudah terlalu sering ditawarkan oleh polisi ketika
menghadapi aksi mahasiswa. Dan, selalu ditolak mahasiswa.
Gusar terhadap apa? Amien gusar terhadap massa yang begitu besar, yang
mungkin sama sekali tidak terduga. Dan, mungkin yang membuat lebih gusar
lagi adalah, massa yang begitu besar itu bertentangan dengan strategi dia,
yang baru saja bersama tokoh moderat lain menelorkan Deklarasi Ciganjur.
Deklarasi Ciganjur menerima Sidang Istimewa MPR, para mahasiswa menolaknya.
Kelompok Ciganjur menerima Habibie sebagai "Pemerintahan transisi" yang
akan menjalankan Pemilu. Sementara para mahasiswa tidak bisa dikibuli,
mereka tahu bahwa "pemerintahan" Habibie adalah boneka Soeharto, maka
menolaknya. Kelompok Ciganjur menuntut pengurangan peran sospol ABRI secara
bertahap, memerlukan waktu bertahun-tahun. Sedang para mahasiwa menuntut
para Jendral kembali kebarak secepatnya.
Nampaknya, rejim Habibie juga mempunyai kegusaran yang sama. Sehingga,
mereka merasa perlu memberi gerak kelompok Ciganjur seluas-luasnya saat
itu. RRI berulang kali memberitakan seruan Ciganjur, dan berulang kali pula
memuat pernyataan dan wawancara Amien Rais. Rejim perlu memberi ruang
kelompok Ciganjur seluas-luasnya, tentu saja bertujuan untuk menghantam
seruan-seruan radikal. Mengapa demikian, sebab seruan para birokrat dan
perwira militer saat itu sudah sama sekali tidak didengar rakyat. Wibawa
mereka benar-benar sudah hancur didepan massa. Sementara tokoh-tokoh yang
di Ciganjur adalah tokoh-tokoh yang mendapat dukungan massa besar. Jadi,
pernyataan mereka akan banyak mempengaruhi rakyat. Sehingga,
pernyataan-pernyataan mereka yang moderat sangat efektif untuk mengcounter
seruan-seruan radikal. Dengan demikian, sesungguhnya antara kelompok
Ciganjur dan rejim Habibie-Wiranto telah berkoalisi untuk bersama-sama
menentang kelompok radikal. Koalisi ini terbentuk karena mereka berada pada
satu platform : menyukseskan pemilu dan menghadapi "bahaya" radikalisme
yang makin meninggi.
CARA-CARA "KONSTITUSIONAL"
Baik Megawati, Gus Dur dan Amien, juga rejim Habibie-Wiranto, sama-sama
berkepentingan "menyukseskan" pemilu 1999. Oleh karenanya, Sidang Istimewa
harus sukses. Sebab, kalau Sidang Istimewa gagal, berarti seluruh sistem
akan runtuh. Pemilu tidak mungkin berjalan. Dan, kalau sistem ini runtuh,
yang muncul adalah sistem baru, pemerintahan transisi yang menjadi program
mayoritas mahasiswa, kelompok-kelompok radikal, yang didukung oleh
massa-rakyat dengan penuh simpati.
Megawati, Gus Dur, dan Amien memilih meniti jalur "konstitusional" --tanda
kutib ini kami gunakan karena kata "konstitusional" di sini telah menjadi
jargon untuk mempertahankan status-quo dan menolak alternatif-alternatif
baru, dan terlalu sering digunakan secara tidak konsisten. Sementara para
mahasiswa dan kelompok radikal bersikap sebaliknya, "Konstitusi yang tidak
demokratis dan menindas tidak layak dipatuhi dan harus diganti".
Tokoh-tokoh seperti kelompok Ciganjur tersebut itulah yang sering disebut
oposisi loyal. Oposisi tapi loyal: kepada penguasa hanya menggerutu, tapi
terhadap gerakan radikal mereka terancam. Pada dasarnya oposisi loyal itu
sama dengan rejim yang berkuasa, yang membedakan hanyalah
kepentingan-kepentingan kelompok/individu dan strategi yang digunakan.
Jadi, oposisis loyal sesungguhnya hanyalah sebuah seksi, bagian, dari rejim
yang berkuasa. Istilah rejim di sini dalam pengertian: sebuah sistem
pemerintahan atau sistem kekuasaan. Ia merupakan seksi kritis dalam sistem
kekuasaan yang berlaku. Tapi, secara prinisip mereka mempertahankan sistem
kekuasaan tersebut dan menolak sistem baru. Jadi ketika sistem baru
ditawarkan, apakah itu Komite Rakyat Indonesia, apakah itu Pemerintahan
Presidium, apakah itu Pemerintahan Koalisi Demokratik, apakah itu Dewan
Rakyat, mereka menolaknya. Sehingga pemerintah dan oposisi loyal tersebut
bisa bersatu, untuk bersama-sama menghadapi sistem baru. Inilah yang
terjadi sekarang, sejak bulan November barusan.
Sesungguhnya, oposisi loyal ini tidak melemahkan pemerintah yang ada, tapi
sebaliknya justeru memperkuat. Ada dua hal pokok, yang membuat oposisi
loyal memperkuat pemerintahan yang sedang berkuasa. Pertama, kekritisannya
itu mendorong pemerintah membuat koreksi-koreksi, baik dalam hal
menjalankan sistem tersebut (semisal tata-cara pelaksanaan pemilu,
pembuatan aturan-aturan politik, dan lain-lain) maupun membersihkan
orang-orang dalam sistem yang selama ini menggerogoti sistem tersebut
(semacam koruptor, tokoh-tokoh yang dibenci rakyat, dan lain-lain). Kedua,
kelompok oposisi loyal mampu memoderasi perlawanan terhadap sistem lama,
sebab dia pada posisi kritis terhadap pemerintahan yang berkuasa, yang mana
bagi massa luas hanya memandang rejim dalam arti personal atau --paling
jauh-- kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah. Tidak memandangnya
sebagai sebuah sistem yang menindas dan tidak adil. Namun, pada akhirnya,
kelompok oposisi loyal pun bisa ditinggalkan massa. Sebab, pada saat
gerakan massa mencapai tahap yang sangat maju, dimana pemahaman massa
terhadap sistem masyarakat yang tengah eksis sudah lengkap dan jelas, maka
massa mulai sadar perlunya mengganti sistem. Dan tokoh-tokoh yang tadinya
menjadi pujaan massa pun akan ditinggalkan massa pendukungnya.
Pengalaman empirik gerakan massa di berbagai negara cukup dapat kita
jadikan contoh. Pengalaman rakyat Kongo-Zaire dalam menjatuhkan Diktator
Mobutu Sese Seko tahun lalu adalah salah satu contohnya. Gerakan massa di
Kongo tahun 1990 mulai mencapai tahap yang sangat maju. Mobutu menyadari
bahwa dia tidak dapat mengontrol desakan ini. Maka Mobutu memberi ruang
bagi dua partai oposisi untuk hidup. Akan tetapi massa-rakyat menghendaki
sistem multi-partai. Akhirnya Mobutu pun terpaksa memenuhi tuntutan rakyat
dengan membentuk "Soverign National Conference", semacam Konggres Rakyat.
Akan tetapi masih tetap banyak kekangan-kekangan terhadap Konggres Rakyat
ini. Pada bulan Agusutus 1992, "Soverign National Conference" memilih
Etiene Tshisekedi sebagai Perdana Menteri yang baru. Tshisekedi adalah
tokoh oposisi pada masa itu yang sempat menjadi simbol perlawanan. Akan
tetapi setelah berkuasa, Tshisekedi masih tetap mengakui keberadaan Mobutu
dan mendukung sistem lama. Bahkan faksi radikal kelompok Tshisekedi pun
berubah menjadi moderat. Sementara itu rakyat sudah menginginkan agar
Mobutu segera disingkirkan dan diseret ke pengadilan. Sampai pada titik
ini, masih sulit bagi rakyat untuk menggulingkan Mobutu. Karena Tshisekedi
yang dulunya pro-rakyat sudah jadi anti-rakyat. Dan Amerika tetap mendukung
Mobutu dengan mengatakan bahwa sang diktator harus ditawarkan sebuah "jalan
keluar yang terhormat". Tipuan "demokratisasi" di tahun 1992 telah
membawa gerakan rakyat di Kongo-Zaire pada sebuah tahap baru. Ini bukan
membuat gerakan massa kendor. Mereka justeru meningkatkan kualitas
perlawanan untuk menghancurkan rejim Mobutu secara total. Ketika Mobutu
tetap melanjutkan pemerintahannya dengan tangan besi, maka pertentangan
antara rakyat dengan pemerintah semakin tajam.
Berangkat dari sinilah, Kabila dan kekuatan oposisi lainnya berhasil
memainkan peranan penting. Salah satu kelompok oposisi yang masih tetap
konsisten dengan garis perjuangan mereka pada saat itu adalah "Patriortic
Front" (Front Patriot), sebuah kekuatan radikal dibawah pimpinan Jean
Bapitiste Sondji. Patrioritc Front mempunyai sikap untuk tidak bergabung
bersama pemerintahan Tshisekedi dan Mobutu harus turun tanpa syarat dan
diseret ke pengadilan. Kesuksesan Kabila dan kelompok oposisi lainnya
terletak pada kemampuan mereka untuk menyatukan aspirasi rakyat. Yaitu
tuntutan akan sebuah kehidupan yang lebih baik, dalam kebebasan dan
demokrasi. Tuntutan itu mendapat perhatian dari rakyat awam sekalipun.
Program yang diajukan adalah pendidikan bagi semua orang, lapangan kerja
bagi semua orang, pelayanan kesehatan, perumahan yang layak. Dan, sistem
lama terguling secara total.
Jadi cukup jelas, bahwa sekarang ini oposisi loyal bersatu dengan
pemerintah menghadapi gerakan aksi massa. Hal ini nampak jelas pada Gus
Dur, ketua PB Nahdatul Ulama. Gus Dur, yang tadinya sedang sakit, tiba-tiba
begitu gencar mengcounter ide-ide mahasiswa dan gerakan massa, terutama
yang radikal, umumnya. Pada saat seperti ini, memang hanya orang seperti
Gus Dur dan Megawati yang bisa "menolong" Habibie. Namun, sebagai oposisi
loyal, Gus Dur juga mengkritik beberapa elit politik dan menyerukan Dialog
Nasional, agar apa yang ia sebut sebagai revolusi sosial, yang ia dan para
elit takutkan, tidak terjadi. Sehingga Gus Dur memilih melakukan deal
dengan Habibie dan Wiranto, dan terakhirpun menyerukan agar Soeharto tidak
"diseret-seret". Gus Dur makin mendekat ke Habibie dan militer dan makin
menjauh dari massa. Begitu pula Amien Rais dan Megawati.
Mahasiswa sendiri saat ini tetap pada strategi perjuangan mereka, gerakan
aksi massa untuk merubah sistem secara total. Sudah terbukti, elit-elit
oposisi semacam tokoh-tokoh Ciganjur tidak punya banyak pengaruh di
mahasiswa. Elit politik manapun akan susah merangkul mahasiswa untuk tujuan
politiknya. Sebab, gerakan mahasiswa saat ini adalah gerakan yang
benar-benar mengakar, relatif independen, dan memang berusaha menghindarkan
aksinya dijadikan dagangan oleh pimpinan mereka maupun pihak lain.
Mahasiswa bukan sekedar melakukan aksi massa, tapi ternyata membangun
gerakan aksi massa. Hal pokok yang membedakan aaksi massa (yang sekedar
aksi) dan gerakan aksi massa adalah tujuan dan maksud aksi tersebut dalam
kerangka strategi perjuangan. Aksi massa, yang bukan merupakan sebuah
gerakan aksi massa, hanya merupakan pressure. Jadi, mobilisasi massa
dilakukan oleh elit politik atau suatu organisasi untuk menekan pihak lain
sehingga memberikan konsesi-konsesi. Kalau konsesi sudah dimenangkan, tidak
lagi ada aksi. Sedangkan gerakan aksi massa, aksi massa yang memang
merupakan sebuah gerakan itu sendiri, memahami aksi massa untuk mendorong
lahirnya kekuatan politik rakyat yang riil, sehingga rakyat benar-benar
merupakan pihak yang berdaulat dalam negara. Kedaulatan rakyat harus
dipegang oleh rakyat sendiri-sendiri, maing-masing, ketika kedaulatan yang
dititipnya kepada lembaga perwakilan (perlemen, DPR) telah diselewengkan,
bahkan penyelewengan itu untuk menindas rakyat sendiri.
Tapi, para elit oposisi tidak mau itu. Sebab, jika rakyat masing-masing
secara individu berdaulat tidak ada elit politik yang punya privelese. Bagi
mereka ini anarkhisme, anarkhisme menurut pemahaman elit. Untuk itu harus
tetap ada aturan, konstitusi, konstitusi menurut versi elit pula. Semua
perjuangan harus melalui sistem yang dibuat oleh para elit tersebut, pemilu
yang mereka kontrol, parlemen yang mereka kontrol, sistem peradilan yang
mereka kontrol. Sebuah pemilu, parlemen, pengadilan, dan lain-lain yang
dikontrol oleh rakyat, bagi elit, adalah "anarkhisme".
Pikiran dibalik konsepsi kedaulatan rakyat yang demikian, sebenarnya,
secara implisit dapat kita baca dari pernyataan-pernyataan Gus Dur. Bagi
Gus Dur, gejolak politik yang terjadi di Indonesia saat ini hanyalah akibat
pertentangan antar elit politik saja. Sehingga, posisi rakyat hanyalah
pengikut, yang terbawa-bawa dalam konflik tersebut, sehingga justru yang
menjadi korban. Sehingga, bagi Gus Dur, massa rakyat tidak perlu dilibatkan
dalam konflik politik. Konflik cukup diselesaikan ("dilokalisir") diantara
elit saja. Untuk menyelesaikan konflik antar elit, berarti diperlukan
sebuah dialog antar elit, apa yang dia namakan sebagai Dialog Nasional.
Kita harus setuju seratus persen dengan ide Gus Dur ini : rakyat tidak
perlu menjadi korban konflik antar elit, dengan catatan : jika benar
gejolak yang terjadi saat ini hanyalah semata-mata konflik
antar-elit-politik. Namun, bila yang terjadi ini merupakan konflik rakyat
(yang menyangkut kepentingan rakyat), apalagi konflik vertikal, konflik
struktural, ide baik Gus Dur ini sama artinya dengan mendepolitisasi
rakyat, membuat rakyat apatis. Karena, pada ujungnya adalah, rakyat tidak
perlu berpolitik, politik cukup menjadi milik para elit saja. Berarti:
rakyat tidak perlu berjuang untuk nasibnya sendiri-sendiri. Tapi apakah
benar gejolak saat ini semata-mata hanyalah konflik antar-elit-politik ?
LUMPUHNYA SELURUH SISTEM DAN KETAKUTAN ELIT TERHADAP "ANARKHISME"
Apa yang terjadi saat ini kenyataannya BUKAN semata-mata konflik
antar-elit, tapi merupakan sebuah gejala dari lumpuhnya sebuah sistem lama.
Kelumpuhan sistem tersebut adalah akibat kontradiksi-kontradiksi dalam
masyrakat yang tak terpecahkan (tak terselesaikan). Kontradiksi yang
terjadi saat ini, pada hakekatnya, adalah akumulasi dari seluruh
kontradiksi yang berkembang sangat lama. Kontradiksi ini diperparah oleh
rejim Orde Baru, yang mana ia merupakan sebuah pemerintahan diktator
militeris, korup dan kolot. Sehingga, selama 30 tahun tidak pernah
melakukan reform-reform, tambal-sulam, untuk memperbaiki sistem, sehingga
dapat dipertahankan. Sebuah Diktator militer memang kelihatan kokoh, mampu
membuat rakyat diam. Tapi diam tersebut hanya sementara saja, dan
ke-diam-an itu, justru merupakan tabungan untuk terjadi ledakan dasyat di
kemudian hari, seperti yang terjadi sekarang ini.
Kontradiksi yang terjadai dalam masyarakat kita sangat banyak sekali, dan
ini membuat persoalan menjadi sangat rumit. Ambil saja kontradiksi dalam
proses produksi ; terdapat kontradiksi antara buruh dan majikan soal upah,
kesejahteraan, dan lain-lain. Diantara para majikan sendiri terdapat
kontradiksi: persaingan antara produsen sejenis, kontradiksi antara
produsen dengan pengusaha bidang distribusi. Lalu masih lagi ada
kontradiksi antara produsen dan konsumen. Lalu juga terjadi kontradiksi di
sektor pertanian ; antara penggarapan dan pemilik tanah, antara pemilik
tanah dengan produsen barang-barang dan bahan-bahan kebutuhan pertanian.
Lalu masih ada lagi kontradiksi antara petani dengan penyalur hasil
produksi pertanian. Dan masih sangat, sangat banyak lagi. Banyak sekali
kontradiksi dalam bidang pendidikan, dalam bidang budaya, dalam birokrasi,
dan sebagainya. Sungguh-sungguh sangat rumit. Kalau kita kupas
kontradiksi-kontradiksi yang ada, tidak cukup ditulis dalam seratus atau
dua ratus halaman.
Apakah suatu sistem bisa bertahan atau tidak, sebenarnya adalah tergantung
apakah sistem tersebut mampu memecahkan kontradiksi-kontradiksi dalam
masyarakat atau tidak. Beberapa rejim, untuk mencegah ledakan
sosial-politik, biasanya membuat katalisator dengan reform-reform.
Munculnya oposisi loyal, seperti Amien Rais, Gus Dur, dan lain-lain nampak
bahwa mereka tetap berusaha mempertahankan sistem lama, dengan melakukan
reform-reform tersebut. Sehingga tidak aneh, jika para oposisi loyal hanya
berbicara soal korupsi, kolusi, nepotisem, kroniisme dan dominasi militer.
Mereka hanya menuntut clean-government, sebab bagi mereka sistemnya sudah
baik cuma pelaksana dan pelaksaannya saja yang tidak baik. Sebenarnya,
bukan seperti itu. Sistem ini sudah menguntungkan mereka, cuma persoalannya
dikuasai (pelaksananya) bukan kelompok mereka dan perlu diperbaiki, sebab
memang kenyataan obyektif sistemnya sedang sakit. Tapi, tidak boleh ada
pergantian sistem baru secara total.
Mengapa? Tentu pergantian sistem secara total akan merugikan para oposisi
loyal ini. Taruhlah contoh, dibentuk pemerintahan transisi. Tentu Amien
Rais, Megawati, Gus Dur, dan lain-lain, yang sudah diuntungkan dengan
turunnya Soeharto dan munculnya konsesi-konsesi demokratis berada pada
posisi yang paling siap mengambil alih kekuasaan, melalui sistem yang ada.
Mereka mempertahankan sistem itu, walau pada akhirnya militerisme tetap
dipertahankan. Dan, tanpa ada pergantian sistem, tidak mungkin militerisme
dapat dihilangkan, sebab militerisme merupakan komponen dari sistem rejim
yang ada.
Sehingga jelas, sesungguhnya oposisi loyal adalah komponen dari sistem yang
ada. Ini pernah diakui sendiri oleh Amien Rais, ketika Habibie baru naik
menjadi presiden bulan Mei lalu. Amien mengatakan, bahwa dirinya merupakan
sparing-partnernya Habibie, ia mengakui pemerintahan Habibie yang dibentuk
Soeharto sehari sebelumnya. Tanpa ada pengakuan seperti itupun, sebenarnya
hal ini bisa kita lihat, asal kita mengamati perilaku politik mereka secara
keseluruhan, bukan fenomenya pada massa gerakan menentang Soeharto telah
memuncak sekitar satu tahun terakhir ini. Selama belasan tahun, para
oposisi loyal tersebut hidup dalam sistem Orde Baru dan tak pernah
melakukan perlawanan terhadap penguasa. Memang ada pertentangan antara
oposisi loyal --sebagai individu atau kelompok-- dengan elemen pemerintahan
Soeharto, tapi sama sekali tidak ada aksi menentang kekuasaan. Bahkan,
mereka sendiri, kebanyakan, besar dari Orde Baru itu sendiri. Mereka
terdiri dari orang-orang yang menduduki posisi dalam birokrasi maupun
institusi pemerintah, atau dalam institusi yang diakui dan disupport dana
oleh pemerintah. Namun, ketika mereka mulai kritis karena tidak setuju
dengan beberapa kebijakan pemerintah, atau ada pertentangan politik dengan
beberapa individu (sehingga menjadi barisan sakit hati), mereka menjadi
"pahlawan". Karena, pemahaman massa terhadap rejim baru sebatas sebagai
sebuah kumpulan orang-orang yang kotor, korup, jahat dan sebagainya. Belum
ada pemahaman yang sistemik, yang memahami rejim Orde Baru adalah sebuah
sistem yang menindas. Massa memandang penindasan dilakukan oleh
orang-orang, bukan oleh sistem.
Munculnya elemen kritis dalam rejim pun tidak lepas dari andil gerakan
radikal, secara tidak langsung. Tokoh-tokoh kritis itu berani bersikap,
ketika protes-protes terhadap rejim mulai banyak dilakukan, walau ketika
itu posisi massa baru diam. Hukum yang berlaku disini adalah :
protes-protes terhadap rejim akan membelah kekuatan dalam rejim itu
sendiri. Sebab, akan memunculkan reaksi yang berdeba-beda dari kalangan
pendukung rejim itu, yang mana diantara reaksi-reaksi itu sendiri
seringkali saling bertentangan. Semakin radikal dan semakin intensif
protes-protes tersebut, semakin besar dan intensif pula pembelahan yang
berlangsung. Dan puncaknya, mulai Desember 1998 mulai muncul tokoh-tokoh
pro-reformasi baru diantara elit politik. Hari-hari menjelang Soeharto
jatuh, semakin intensif lagi, sehingga muncul : orang-orang radikal baru.
Tapi reform-reform yang dilakukan sekarang, bahkan sampai mundurnya seorang
presiden dan diperlakukannya mantan presiden sebagai tersangka tindak
korupsi, tidak bisa menghentikan radikalisasi massa. Sebab pokoknya adalah
: kontradiksi makin tajam. Barangkali, reform-reform yang dilakukan sudah
terlambat, baru dimulai pada saat sistem sungguh-sungguh tak berdaya. Untuk
itu, untuk menumpulkan kontradiksi, Gus Dur mengusulkan sebuah Dialog
Nasional. Bagi rejim sendiri, strateginya adalah merangkul oposisi moderat
dan menyikat habis oposisi radikal: sebuah strategi yang sering
diistilahkan "Kombinasi konsesi-represi". Mereka yang sekiranya bisa
dipakai sebagai alat meredakan kemarahan massa, yang punya pengaruh cukup
kuat di massa, diberi konsesi-konsesi, sogokan-sogokan politik. Sementara
mereka yang radikal, yang punya potensi membangkitkan perlawanan massa,
direpresi.
Berkali-kali strategi ini digunakan oleh rejim Soeharto, dan sekarang
digunakan oleh Habibie. Tapi berkali-kali pula strategi ini gagal. Ketika
menghadapi pendukung Partai Demokrasi Indonesia , yang merupakan elemen
kritis, tahun 1996 lalu, misalnya, rejim merangkul elemen Suryadi Cs dan
merepresi kelompok Megawati yang lebih radikal. Dan perkembangan
selanjutnya, rejim meningkatkan represi terhadap pendukung Megawati dan
Partai Rakyat Demokratik (PRD) yang mendorong radikalisasi rakyat. Tapi
strategi ini gagal, radikalisasi terus meningkat dan meluas, sampai dua
tahun berikutnya memaksa Soeharto "lengser keprabon, mlebu kunjoro " (turun
jabatan, masuk penjara). kini, Soeharto sudah berhasil dipaksa lengser
keprabon, namun baru dalam proses dipaksa masuk penjara. Dan, sampai sini
proses tidak berhenti, radikalisme terus meningkat dan meluas. Pada
pertengahan bulan lalu, up-rising muncul lagi, pengerahan massa
besar-besaran dengan kualitas politik dan kesadaran lebih tinggi : menolak
sistem yang ada (sidang umum, pemerintahan Habibie, Dwi Fungsi ABRI) dan
membangun sistem baru (pemerintahan sementara). Jelas sekali, tuntutan
sekarang bukan lagi reformasi tapi revolusi-demokratik. Namun, para
akstivis lebih memilih menggunakan eufimisme "reformasi total". Sebab kata
revolusi telah difitnah sebagai kekejaman, pembunuhan besar-besaran dan
lain-lain. Revolusi dipersalahkan, padahal revolusi adalah anak kandung
sistem lama yang lumpuh dan tak mampu diperbiki lagi. Revolusi adalah
akibat logis dari kebobrokan sistem lama, bukan rekayasa kaum revolusioner.
Pembunuhan-pembunuhan massal selalu dilakukan rejim militer, baik di masa
damai maupun di masa bergolak. Revolusi adalah suatu yang pasti terjadi,
karena akibat sistem lama tidak lagi mampu menghandle
kontradiksi-kontradiksi.
Dan sekarang, rejim dan para oposisi loyal yang hendak mempertahankan
sistem lama memfitnah reformasi total dengan label kekerasan dan
"anarkhisme". Padahal kekerasan dan anarkhisme yang sejati adalah buatan
rejim lama yang tidak lagi punya cara untuk bertahan. Ketika sistemnya
masih jalan, rejim bisa bertahan entah dengan sogokan ekonomi, propaganda
ideologi, peraturan-peraturan dan lain-lain. Tapi, sudah sekitar dua tahun
terakhir tidak jalan. Propaanda ideologi dan berita versi pemerintah dan
koran-koran mainstream tidak dipercayai massa, aturan-aturan buatan rejim
diterobos begitu saja, dan rejim tidak mampu membuat kebijakan ekonomi
untuk menyogok elemen yang dirugikan secara ekonomi. Satu-satunya alat
hanyalah kekerasan dan mengorganisir para preman untuk membuat anarkhisme.
Tujuannya adalah untuk membelokkan kontradiksi, kemarahan terhadap rejim,
menjadi kemarahan terhadap ummat Kristen dan etnis Tionghoa serta untuk
memfitnah gerakan radikal. Gerakan radikal berusaha diidentikkan dengan
kerusuhan, anarkhisme, dan penjarahan. Padahal penjarahan dan anarkhisme
merupakan produk rejim lama : kemiskinan dan erosi moral.
Rejim dan oposisi loyal takut, jika jalur perjuangan di luar sistem
(tentunya sistem yang mereka buat), mendapat legitimasi. Lalu mereka sebut
ini "gerakan anarkhi". Karena, bagi rejim satu-satunya sistem yang berlaku
dan syah adalah sistem buatan mereka, dan oposisi loyal mengamininya.
Mereka sangat arogan dan benar-benar tidak punya perspektif masa depan.
Mereka tidak mengakui atau memang tidak tahu, bahwa jalur perjuangan di
luar sistem itu sebenarnya adalah JALUR PERJUANGAN LEWAT SISTEM BARU. Ini
harus dilakukan, kecuali kita menginginkan sebuah chaos (anarkhi yang
sesungguhnya). Kalau parlemen tidak jalan, sudah seharusnya berjuang secara
ekstra-parlementer. Artinya, pada situasi seperti ini telah muncul
dual-systems: sistem lama yang resmi terus membusuk (decey) versus sistem
baru mulai muncul dan menguat. Jadi, tidak ada yang tidak dalam sistem.
Yang ada adalah dalam sistem lama atau dalam sistem baru.
Elemen konservatif dalam masyarakat, pendukung sistem lama, pasti bereaksi
menghadapi sistem baru. Reaksi dari rejim yang berkuasa, sudah pasti,
merupakan tindakan militeristis. Elemen oposisi loyal tetap ingin
mempertahankan sistem lama, dan pada puncak pertentangan antara sistem lama
dan sistem baru, tak terhindarkan mendukung (baik secara eksplisit maupun
implisit, langsung atau tidak langsung) reaksi militeristis rejim dan
menentang aksi-aksi radikal. Sebab, radikalisme merupakan ancaman politik
oposisi loyal dan militerisme yang menyelamatkannya : menyelamatkan rejim
dan oposisi loyal.....(END)
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Didistribusikan tgl. 18 Dec 1998 jam 09:12:29 GMT+1
oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]>
http://www.Indo-News.com/
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
