----------------------------------------------------------
Unsubscribe?, send your mail to: [EMAIL PROTECTED]
with body mail: "signoff indonews"
need more help?, send your mail to: [EMAIL PROTECTED]
with body mail: "info refcard"
----------------------------------------------------------
LEBIH LANJUT DENGAN REVOLUSI KULTUR
MENUJU KULTUR KESETARAAN (7)
Oleh : Ki Ageng Mangir
Revolusi Kultur sebagai gerakan moral.
Bahwa suatu kenyataan demontrasi mahasiswa yang
telah berhasil menumbangkan rezim Soeharto pada
tanggal 21 Mei 1998. Tuntutan sebenarnya dari para
mahasiswa sebagai wakil dari generasi muda
maupun intelektuil muda adalah sangat 'relevan' untuk
dicermati karena mahasiswa dari lembaran sejarah
Indonesia telah memainkam peranan pendobrak yang
murni dikarenakan mahasiswa dalam tata masyarakat
Indonesia menempati suatu posisi yang unik :
- mempunyai kedekatan dengan rakyat jelata
- mempunyai tingkat pendidikan / intelektuil yang
cukup memadai dibandingkan lingkungan sekitarnya
(rakyat awam)
- kemudaannya menyebabkan tidak tercemar 'vested
interest' dalam pengertian biasanya gerakannya murni
sebagai refleksi keinginan rakyat jelata yang tidak
mampu bersuara.
- berciri 'radikal' untuk mengangkat issue yang sangat
sensitif dalam masyarakat dan mempunyai
keberanian mengambil risiko karena kemudaannya.
Tujuan utama mahasiswa saat ini adalah melakukan
REFORMASI TOTAL terhadap 'orde baru' yang
masih belum sepenuhnya terlaksana dikarenakan
baru berhasil menurunkan Soeharto tapi 'orde baru'
dengan back-up 'ABRI'-nya masih bercokol sebagai
'structural vested interest' yang menjaga 'status quo'
karena diuntungkan dengan kultur bangsa saat ini
dengan kekuasaan tanpa batas, banyak hak - hak
istimewa yang dipunyai dibandingkan dengan rakyat
jelata, pengetarapan hukum yang membedakan
terhadap ABRI, penguasa, atau rakyat biasa, dan
yang paling utama tetap aman melanjutkan praktek
ber-KKN.
Dalam tulisan-tulisan terdahulu, penulis menekankan
bahwa kelemahan utama bangsa kita ada didalam
diri bangsa kita sendiri yang adalah kultur negatif
(kultur feodal, kultur budak, dan kultur hidup santai)
yang sangat mengakar plus 'structural vested
interest' yang menjaganya agar tetap terjadi 'status
quo' karena sangat diuntungkan dengan kultur yang
ada saat ini.
Perubahan kultural yang sangat 'radikal' yang pernah
terjadi pada bangsa Indonesia adalah akibat langsung
dari Revolusi Kemerdekaan yaitu dari kultur alam
penjajahan menjadi kultur kemerdekaan. Dalam dua
dekade pemerintahan setelah kemerdekaan - Bung
Karno, dan Soeharto - bangsa Indonesia belum
mampu mengisi kemerdekaan ini dengan kultur
kesetaraan bagi rakyat secara luas sebagai
manifestasi nyata dari makna kemerdekaan itu
sendiri.
Gerakan - gerakan yang ada - terkecuali gerakan
mahasiswa yang mungkin masih murni - yang
dilakukan oleh organisasi sosial politik umumnya
bertujuan jangka pendek yaitu dalam rangka ikut
berpartisipasi didalam lingkaran kekuasaan
pemerintahan baik di eksekutif, legislatif dan judikatif
(tentunya untuk kultur saat ini target paling utama
adalah apabila bisa menguasai eksekutif yang punya
kedudukan lebih tinggi baik dari lembaga legislatif
maupun judikatif) . Tidak ada suatu gerakanpun yang
mencoba melakukan suatu program transformasi
kultural dari kultur yang negatif menjadi kultur yang
menunjang kearah tercapainya cita - cita bangsa,
padahal pada hakekatnya pokok persoalan bangsa
adalah disitu. Karena itu gerakan politik selalu
mempunyai pola seragam dengan pamer pengerahan
massa dengan pemimpinnya sebagai sentral
kekuatannya - karena kultur partenalistic yang feodal
masih sangat kental mempengaruhi masyarakat
bangsa Indonesia, padahal organisasi sosial politik
adalah sangat potential dan lebih effektif untuk
dijadikan sarana perubahan kultur dengan
melaksanakan perubahan kultur mulai dari dalam diri
organisasi tersebut dengan semangat pembaharuan
dan mencanangkan program perubahan kultur yang
lebih luas dalam masyarakat (dimasa lalu justru
hanya partai komunis yang mendasari perjuangannya
dengan target utama perubahan kultur - yang
kebetulan sama yaitu kultur kesetaraan yang
membedakan adalah cara pelaksanaannya dengan
cara sentralisasi kekuasaan dalam satu partai secara
paksa).
Barangkali memang sudah waktunya kita
mencanangkan suatu REVOLUSI KULTUR sebagai
gerakan moral untuk merubah secara kultural semua
kelemahan kultural yang ada terutama kultur feodal,
kultur budak, dan kultur hidup santai menjadi
KULTUR KESETARAAN bagi masyarakat bangsa
Indonesia secara keseluruhan.
Boleh dikatakan bahwa REFORMASI TOTAL yang
berkonotasi reformasi terhadap struktur kekuasaan
bisa diperluas jangkauannya menjadi REVOLUSI
KULTUR menuju KULTUR KESETARAAN yang
menyentuh perubahan kearah akar budaya
masyarakat Indonesia secara keseluruhan.
REVOLUSI KULTUR sebagai gerakan moral menuju
KULTUR KESETARAAN haruslah mampu
melakukan perubahan yang lebih mendasar yang
akan mengakar dalam masyarakat sebagai kultur
yang baru, cara-cara yang ditempuh adalah bisa
dengan berbagai hal yang secara umum sebagai
berikut :
- mengerti makna kultur kesetaraan manusia dengan
lebih baik (penulis jelaskan dalam seri ke 5).
- mengevaluasi ulang kultur ataupun kebiasaan2 lama
yang bertentangan dengan kultur kesetaraan
manusia.
- memberikan contoh bagaimana bersikap setara
terhadap siapapun juga.
- merubah kebiasaan masyarakat yang tidak sesuai
dengan kultur kesetaraan.
- berjuang menghapuskan hambatan 'struktur' yang
tidak sesuai dengan kultur kesetaraan yang mungkin
berupa peraturan ataupun per-undang - undang-an
yang ada.
- menyebarluaskan kesadaran kesetaraan manusia.
- menghilangkan sikap memperbudak dan diperbudak.
- memperjuangkan sistim ke-tata - negaraan yang
mengacu kepada kesetaraan kekuasaan antara
lembaga negara eksekutif, legislatif, dan judikatif.
Perubahan kultur yang sangat mengakar memerlukan
suatu 'driving force' yang sangat kuat untuk
melakukan dobrakan. Gerakan REFORMASI TOTAL
oleh mahasiswa adalah salah satu embrio dari 'driving
force' yang bisa diharapkan melakukan perubahan
termasuk perubahan kultur, tapi ini tidak cukup
apabila tidak mendapat dukungan kalangan
masyarakat yang lebih luas karena disamping budaya
lama yang kuat mengakar dalam masyarakat juga
ada unsur struktur yang menghalangi perubahan.
Oleh karena itu apabila mahasiswa tidak didukung
oleh kalangan organisasi sosial politik yang ada pasti
akan mengalami kegagalan.
Seharusnya kalangan oposisi yang sempat terefleksi
dengan adanya kelompok empat Ciganjur melakukan
dukungan terhadap perjuangan mahasiswa,
sayangnya kelompok empat Ciganjur yang
seharusnya melakukan oposisi dan bersikap sebagai
oposan ternyata sangat kompromistis yang dengan
sendirinya mementahkan kembali perubahan yang
ingin digulirkan - dan dengan sendirinya kekuatan
'status quo' makin kuat menancapkan pengaruhnya
kembali dan perjuangan bagi kalangan yang ingin
melakukan perubahan akan makin sulit karena
'driving force' yang diharapkan ter-pecah-pecah hanya
karena ulah para pemimpin2-nya yang bertindak
sendiri2 ataupun terlalu pasif menunggu yang adalah
suatu refleksi budaya paternalistic yang feodal masih
kuat mengakar dalam masyarakat bangsa Indonesia.
Oleh karena itu mahasiswa apabila memang
tujuannya murni REFORMASI TOTAL yang bisa
diperluas jangkauannya kearah gerakan REVOLUSI
KULTUR menuju KULTUR KESETARAAN harus
mencari partner baru kalangan organisasi politik yang
lain yang mampu dan mau berperan sebagai 'driving
force' untuk melaksanakan dobrakan kearah
perubahan atau 'agent of change'.
Adanya secara sporadis eskalasi kerusuhan
diberbagai kota di Indonesia adalah juga suatu gejala
bahwa organisasi sosial politik yang ada saat ini tidak
mampu menampung aspirasi semua lapisan
masyarakat. Massa mengambang telah menentukan
dirinya sendiri atau mengikuti suatu golongan
'organisasi tanpa bentuk' yang memang tujuannya
hanyalah memang sekedar bikin rusuh. Kalau
memang organisasi sosial politik yang ada mengakar
dalam masyarakat tentu mampu mengendalikan
anggotanya untuk ikut mengendalikan kerusuhan,
tapi kenyataannya adalah tidak, oleh karena itu
mitos kepemimpinan para pemimpin karismatik
organisasi sosial politik - termasuk kelompok Ciganjur
- patut dipertanyakan apakah mereka masih punya
pengikut yang loyal, atau tanpa disadari para
pengikutnya sudah meninggalkan para pemimpinnya
karena 'tidak sabar' menunggu para pemimpin yang
'berkutek' dengan 'manuver' yang mereka tidak
mengerti yang berkisar pada 'elite kekuasaan' tanpa
menyentuh rakyat sebagai subjek samasekali - dalam
kata lain kredibilitas para pemimipin oposan terutama
tokoh empat Ciganjur juga patut dipertanyakan
sebagai mana juga kredibilitas para tokoh pemimpin
formal penjaga 'status quo' yang masih berada
dalam struktur pemerintahan (dan ini juga kenapa
issue Satrio Piningit ataupun Ratu Adil bisa mencuat
kembali karena kerinduan masyarakat untuk
datangnya seorang pemimpin yang mampu
menampung kepercayaan rakyat luas).
Budaya Jawa dan Kultur Kesetaraan.
(Bersambung)
January 1999.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Didistribusikan tgl. 21 Jan 1999 jam 05:12:23 GMT+1
oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]>
http://www.Indo-News.com/
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
