---------------------------------------------------------- Unsubscribe?, send your mail to: [EMAIL PROTECTED] with body mail: "signoff indonews" need more help?, send your mail to: [EMAIL PROTECTED] with body mail: "info refcard" ---------------------------------------------------------- LION - Mencoba Memahami Gus Dur dan Peristiwa Sekitarnya (8) Kembali kepada perihal kecaman terhadap Gus Dur ketika dia bertemu dengan Soeharto. Seperti saya katakan di atas, jangan-jangan yang benar justru apa yang diutarakan kubu Gus Dur. Seperti yang dilontarkan oleh Syaifullah Yusuf, Sekjen Angkatan Muda NU, kepada DeTAK. Bahwa mereka yang mengecam Gus Dur , sebenarnya karena langkah Gus Dur yang melawan arus itu (bertemu Soeharto) telah mementahkan skenario mereka yang sedang berjalan (DeTAK, 22-28 Desember 1998). Skenario apa yang dimaksud? Mungkin saja yang dimaksud adalah skenario mereka itu dalam bentuk berbagai rekayasa, termasuk rekayasa hukum yang menjadikan Soeharto cs sebagai obyeknya. Dengan maksud dari rekayasa tersebut (seolah-olah mereka akan menindak Soeharto cs -- seperti yang diinginkan banyak orang), mereka akan mempunyai nama, dan memperoleh simpatik dari rakyat. Semuanya demi mendapat dukungan dalam rangka mempertahankan status quo-nya. Singkatnya tekad untuk memeriksa Soeharto itu hanya bohong-bohongan dan diulur sampai pemilu nanti. Dengan demikian diharapkan akan muncul rasa simpatik dan dukungan rakyat terhadap mereka. Tetapi sayangnya, rakyat saat ini tidak gampang lagi dibohongi, atau sudah hilang kepercayaannya terhadap semua yang berbau Soeharto. Termasuk dengan pemerintah sekarang yang memang masih sangat kental dengan "polusi" Soeharto. Sehingga sandiwara mereka untuk memeriksa dan mengadili Soeharto tidak laku dijual. Termasuk bagian dari hal ini adalah begitu gencarnya pemeriksaan yang dilakukan terhadap beberapa mantan menteri dan anak-anak Soeharto. Tapi semuanya hanya sebatas memeriksa, atau meminta keterangan saja. Tanpa ada kelihatan tanda-tanda untuk ditindaklanjuti menurut prosedur hukum yang ada. Memang Habibie mengatakan pemeriksaan terhadap Soeharto harus tuntas sebelum pemilu. Tetapi apakah kata-katanya itu bisa dipegang? Lagipula yang disebut "tuntas" itu yang sebenarnya bagaimana? Tuntas dalam artian Soeharto harus diadili, atau "tuntas" dalam artian hasil pemeriksaan membuktikan Soeharto tak bersalah, atau sejenisnya? Atau bisa saja dengan hasil "Soeharto resmi menjadi tersangka," tetapi pengadilan terhadapnya tak akan kunjung tiba. Pada waktu pemilu semakin dekat, ketika pemerintah mengeluarkan pernyataan bahwa Soeharto resmi sebagai tersangka dan akan diadili, tentu akan sangat menguntungkan posisi mereka di mata rakyat (yang melihat ternyata Habibie benar-benar akan mengadili Soeharto). Tetapi siapakah yang menjamin setelah pemilu nanti pengadilan tersebut akan benar-benar ada? Kita lihat saja bagaimana dengan kasus mantan tiga direktur Bank Indonesia (Paul Sutopo dan kawan-kawan). Mereka pun sudah lama dinyatakan sebagai tersangka. Tetapi sampai sekarang tidak terlihat ada tanda-tanda pengadilan akan digelar untuk mereka. Yang ada justru isu bahwa kasus mereka telah dibekukan. Demikian pula dengan nasib persidangan "tersangka" penembakan mahasiswa Trisaksi dan persidangan kasus penculikan yang sangat kentara unsur sandiwaranya. Kalau untuk mengadili orang-orang yang jauh lebih lemah daripada Soeharto saja (termasuk Prabowo Subianto), pemerintah sudah bersikap demikian. Apakah kita bisa percaya pemerintah akan bersikap sungguh-sungguh dan tegas terhadap Soeharto yang jauh lebih kuat? Bukan tidak mungkin semua itu juga bagian dari sandiwara bersama yang melibatkan Soeharto. Artinya semua itu, termasuk beberapa menteri yang tiba-tiba berani mengungkapkan harta-karun Keluarga Soeharto, baik yang berbentuk perusahaan, yayasan, dan properti, terlebih dahulu direstui Soeharto Hal ini (sandiwara pemeriksaan Soeharto cs) mirip dengan isu konsep ekonomi kerakyatan yang dilontarkan Menkop dan Pengusaha Kecil Menengah, Adi Sasono, yang ditengarai hanya dipakai sebagai alat politik kubu Habibie, maupun dirinya sendiri. Hal ini berkaitan erat dengan isu bahwa Adi Sasono bercita-cita menjadi wapres. Skenarionya adalah dengan menggunakan konsep ekonomi kerakyataan yang katanya menguntungkan rakyat ekonomi lemah, akan membuat rakyat dari golongan ini yang merasa diuntungkan akan memihak kepada kubu Habibie. Harus diingat memang rakyat dari golongan ini (ekonomi lemah) jumlahnya sangat banyak, dan sangat potensial untuk diraih sebagai pemilih dalam pemilu yang tinggal enam bulan lagi itu. Jika ini yang terjadi, maka potensi Habibie untuk terpilih kembali cukup besar. Atas dasar konspirasi Habibie-Adi ini, sebagai "balas jasa," Habibie akan menempatkan Adi Sasono sebagagai wakilnya (wapres). Ide konsep ekonomi kerakyatan ini bukan main-main. Mereka bahkan telah berencana membentuk pendirian Dewan Pengembangan Ekonomi Rakyat (DPER) yang langsung dipimpin oleh B.J. Habibie, dengan ketua harian Adi Sasono. Langkah yang akan ditempuh antara lain dengan melakukan redistribusi aset dari konglomerat yang sebagian besar keturunan Cina, kepada rakyat ekonomi lemah yang pribumi. Namun dalam praktek, rupanya nanti bukan hanya konglomerat yang kena. Tetapi juga pengusaha besar lainnya, yang lagi-lagi keturunan Cina. Contohnya adalah rencana redistribusi aset oleh Adi Sasono di bidang pertekstilan di Jawa Barat. Langkah-langkah Adi Sasono inilah yang dicurigai sebagai salah satu manifestasi sikap anti-Cinanya. Walaupun dalam berbagai kesempatan dia menolak tudingannya itu. Namun dalam kenyataan di lapangan, walaupun agak tersamar atau terkamuflase dengan berbagai hal lain, kemungkinan besar tudingan tersebut bukan asal menuding. Apalagi ada yang mengatakan bahwa sejak masih aktivis mahasiswa, Adi sudah dikenal dengan sikap anti-Cinanya. Ketika Gus Dur menjadi salah satu pihak dalam acara Dialog Interaktif RCTI, tanggal 17 Agustus 1998, Gus Dur secara terang-terangan mengatakan bahwa ada lima menteri di kabinet yang anti-Cina. Ketika dikatakan itu hanya merupakan sinyalemen. Gus Dur berkata, itu bukan suatu sinyalemen. Sebab mereka itu sejak masih menjadi aktivis mahasiswa sudah dikenal dengan sikap anti-Cinanya. Walaupun di situ tak disebut siapa mereka yang dimaksud Gus Dur, tetapi umum sudah maklum bahwa yang dimaksud Gus Dur, salah satunya adalah Adi Sasono. Yang menarik disimak pula adalah berita yang dilansir majalah Tempo. Majalah ini menurunkan berita bahwa ada seorang fund manager di lembaga sekuritas asing bercerita, kliennya -- investor di 50 negara -- sangat berminat berdiskusi dengan pejabat yang bisa menjelaskan secara detail konsep ekonomi kerakyatan tersebut. Sayangnya niat tersebut gagal dilaksanakan karena beberapa pejabat yang dihubungi mengaku tidak tahu persis duduk perkara ekonomi kerakyatan itu. Sedangkan Adi Sasono sendiri telanjur mengeluarkan pernyataan yang defensif, yakni "siapa yang melawan ekonomi kerakyatan, berarti anti-rakyat." Akhirnya rencana diskusi dengan sistem teleconference itu gagal, karena yang bersangkutan takut dicap anti-rakyat. Apakah konsep ekonomi kerakyatan (keberpihakan penuh kepada ekonomi lemah) itu akan bisa berhasil? Diragukan. Karena pertama, apakah ini tidak bedanya dengan pemberian fasilitas negara kepada golongan tertentu? Bedanya hanya dulu yang menerima golongan konglomerat, sekarang dari golongan ekonomi lemah. Tetapi tetap sama membebankan anggaran belanja negara. Lagipula apakah dalam penerapannya bisa dijamin tidak terjadi KKN gaya baru? Apakah pengusaha baru itu memang bisa diciptakan begitu saja? Apakah bisa dijamin ketangguhan pengusaha pribumi yang ditopang oleh fasilitas dari negara? Kalau konglomerat saja bisa tumbang, bagaimana dengan mereka yang berasal dari golongan ekonomi lemah tersebut? Lagipula yang menjadi pertanyaan kita adalah kok dalam keadaan krisis ekonomi yang juga amat sangat memberatkan keuangan negara, sampai-sampai RAPBN yang disusun pun mengandalkan pinjaman luar negeri, mengapa Adi Sasono begitu ngotot dengan meminta pemerintah (Departemen Keuangan) untuk mengucur dana segar sebesar Rp 20 triliun (bahkan katanya itu sebenarnya masih kurang -- seharusnya Rp. 30 triliun) untuk menjalankan ekonomi kerakyatannya itu? Kengototannya ini sampai-sampai menyebabkan dia dengan Menteri Keuangan (Bambang Subianto) dan Menko Ekuin (Giandjar Kartasasmita) yang tidak setuju dengan konsep Adi itu, sempat berselisih. Akibatnya Bambang Subianto didemonstrasi (rekayasa) oleh kaki-tangan Adi, yakni Eggy Sudjana dan anak-anak buahnya. Hal janggal pun terjadi ketika Istana Negara yang katanya hendak disterilkan dari aksi-aksi demo (waktu itu sedang diproses RUU-nya), malah dibuka lebar-lebar untuk para demonstran pimpinan Eggy Sudjana itu. Tambah aneh lagi ketika Habibie sendiri berkenan menerima Eggy dan kawan-kawan didampingi Adi Sasono sendiri. Padahal materi demonya sendiri berkaitan dengan masalah keuangan, bukan wewenang Adi yang Menteri Koperasi itu. Akhirnya "hanya" Rp. 10,5 triliun yang didrop ke rekening Departemen Koperasi untuk memenuhi ambisi Adi. Itu pun besar kemungkinan dilakukan dengan terpaksa. Ironisnya setelah itu pemerintah pun kalang-kabut meminta bantuan ke beberapa negara dan lembaga keuangan untuk mengucur dananya guna memenuhi RAPBN-nya yang sangat tergantung dari dana-dana tersebut. Menko Ekuin pun sampai harus pergi "mengemis" ke Jepang untuk mendapat 5 miliar dollar AS dalam kerangka Miyazawa Plan yang hendak dibatalkan Jepang itu. Tak heran bila majalah Far Eastern Economic Review "mencurigai" Adi Sasono sebagai "The Most Dangerous Man?" Atau majalah AsiaWeek yang menurunkan cover story-nya tentang Adi Sasono dengan judul "Watch This Man." Skenario-skenario seperti inilah yang bisa menjadi mentah lagi, kalau sampai usulan Gus Dur untuk mengadakan dialog nasional dengan melibatkan dirinya sendiri, Habibie, Wiranto, dan Soeharto, benar-benar direalisir. Oleh karena itu orang-orang di kubu tersebut mencak-mencak dan menuduh Gus Dur dengan berbagai tudingan negatif seperti yang sudah kita ketahui bersama. Bersambung Salam Lion ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Didistribusikan tgl. 21 Jan 1999 jam 05:16:42 GMT+1 oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]> http://www.Indo-News.com/ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
