---------------------------------------------------------- Unsubscribe?, send your mail to: [EMAIL PROTECTED] with body mail: "signoff indonews" need more help?, send your mail to: [EMAIL PROTECTED] with body mail: "info refcard" ---------------------------------------------------------- MEGAWATI, MAUBERE-ISME DAN MARHAENISME -------------------------------------- George Junus Aditjondro KEJUTAN 27 Januari lalu, ketika Menlu Ali Alatas dan Menpen Yunus Yosfiah menegaskan bahwa pemerintah bersedia menerima kemerdekaan Timor Lorosae apabila rakyat negeri itu menolak usulan otonomi penuh yang ditawarkan oleh Jakarta, cukup mengejutkan banyak orang. Waktu itu saya sedang berada di kantor Tapol di London, dan menerima berita itu dari sejumlah koresponden asing lewat fax dan telepon. Sebagai orang yang mengikuti perkembangan dekolonisasi Timor Lorosae sejak Mei 1974, tentu saja saya sangat terkejut. Maklumlah, saya punya hubungan batin yang sangat erat dengan negeri itu: saya pertama kali memperoleh paspor RI dari kantor Imigrasi RI di Kupang, khusus untuk meliput perkembangan di negeri yang waktu itu masih dikenal dengan nama "Timor Portugis" atau "Timor Dili", untuk majalah Tempo. Dan dua tahun lalu, dari tanggal 13 April 1997 s/d 2 Juni 1998, paspor saya dibekukan oleh Konjen RI di Sydney, setelah memberikan kesaksian bersama Jose Ramos-Horta, di Kongres AS, untuk mendukung perjuangan kemerdekaan Timor Lorosae, bulan Februari 1997. Namun yang kurang diperhatikan banyak orang adalah bahwa pengumuman hasil sidang kabinet 27 Januari lalu ada embel-embelnya yang maha penting: alternatif untuk memerdekakan Timor Lorosae secara langsung, tanpa melalui proses referendum, bukannya akan dikeluarkan oleh pemerintah Habibie-Wiranto sendiri, melainkan akan ditawarkan ke Badan Pekerja MPR, sesudah pemilu bulan Juni mendatang. Berarti, sebenarnya kabinet transisi ini hanya melemparkan bola -- dan tanggungjawab -- pada MPR dan pemerintah mendatang. Apa yang akan terjadi di separuh pulau Timor itu, tidak lagi akan menjadi tanggungjawab Habibie sebagai presiden dan Wiranto sebagai Pangab dan Menhankam. Lalu, tanggungjawab siapa? Dari berbagai poll yang sudah diselenggarakan, tampaknya Megawati Sukarnoputri punya kans terbesar menjadi presiden RI yang keempat, apabila ABRI betul-betul tidak campur tangan menentukan pilihan rakyat dalam pemilu mendatang. Makanya, yang perlu kita soroti saat ini adalah, bagaimana sikap Mbak Mega dan seluruh jajaran PDI Perjuangannya, tentang status Timor Lorosae. Untuk itu, ada tiga tokoh yang bakal ikut merumuskan sikap PDI Perjuangan, serta pemerintah mendatang apabila Mbak Mega jadi terpilih sebagai presiden RI yang keempat. Ketiga tokoh itu adalah Mbak Mega sendiri, mantan Jenderal Theo Syafei, yang juga salah satu ketua PDI Perjuangan, dan Drs. Frans Seda, penasehat ekonomi Presiden Habibie yang juga pendukung Megawati. Pandangan Theo Syafei sangat penting, sebab "veteran" perang Timor ini adalah bekas Pangdam Udayana yang "berjasa" menangkap pemimpin tertinggi perjuangan kemerdekaan bangsa Maubere, Jose Alexandre "Xanana" Gusmao. Sedangkan Frans Seda adalah bekas Dubes RI di Brussels, di awal proses dekolonisasi Timor Lorosae, yang memperkenalkan almarhum Jenderal Ali Murtopo kepada junta militer di Lissabon, untuk menetralisir kemungkinan oposisi Lissabon terhadap rencana aneksasi Timor Lorosae oleh Indonesia. Selama 20 tahun, Frans Seda menjadi lobbyist bagi kepentingan Indonesia ke Tachta Suci (Vatikan), dan di tahun-tahun terakhir menjelang kejatuhan Suharto, Frans Seda juga menjadi lobbyist kepentingan bisnis Australia Utara di Jakarta. Seda juga dikenal sebagai pendukung keras integrasi Timor Lorosae, bahkan sesudah dua orang tokoh Timor -- Uskup Belo dan Jose Ramos-Horta -- dianugerahi hadiah Nobel untuk Perdamaian, tanggal 10 Desember 1996. Di luar kelompok kecil yang merupakan "kitchen cabinet" Mbak Mega (Laksamana Sukardi, Kwik Kian Gie, Mochtar Buchori dan Eros Djarot), pandangan Theo Syafei dan Frans Seda dapat sangat mempengaruhi sikap Mbak Mega terhadap masa depan Timor Leste, sebab keduanya pernah dan masih terlibat dalam penentuan kebijakan militer dan ekonomi Indonesia di Timor Lorosae. Coba saja kita lihat sikap Mbak Mega, terhadap kemungkinan "pemberian" kemerdekaan oleh Indonesia kepada Timor Leste. Lewat salah seorang ketua PDI Perjuangan, Dimyati Haryanto, ia menyatakan bahwa "Timor Timur tidak akan dilepas", apabila ia terpilih jadi presiden (Merdeka, 29 Januari). Sementara itu, Frans Seda menyatakan bahwa sistem konstitusi Indonesia tidak mengenal referendum. Ia tampaknya tidak sepenuhnya setuju dengan langkah-langkah pemerintah Habibie ke arah pengakuan kemerdekaan Timor Lorosae, dengan mengatakan bahwa rakyat Indonesia belum tentu akan setuju membubarkan salah satu di antara ke-27 propinsi negara ini (Antara, 28 Januari). Theo Syafei, belum buka suara soal masa depan Timor Lorosae. Mungkin kontroversi seputar apa yang disebut-sebut sebagai rekaman ceramahnya di Kupang, masih menghantui mantan jenderal ini. Namun sebagai salah satu Ketua PDI, dia punya akses langsung ke Mbak Mega yang tidak selalu terliput oleh media massa. Dan sebagai bekas Pangdam Udaya yang terlibat dalam operasi penangkapan Xanana Gusmao, yang kemudian melancarkan propaganda untuk menghancurkan reputasi pemimpin perjuangan Maubere itu, secara manusiawi tentunya akan sulit bagi Theo untuk kini mengakui orang tangkapannya sebagai lawan berunding pemerintah Indonesia. Melihat hal-hal di atas, tidak ada jaminan bahwa pemerintahan baru di bawah Presiden Megawati Sukarnoputri, mau betul-betul menghayati aspirasi rakyat Timor Lorosae. Sebagai putri suling dan pewaris nama Bung Karno, hal itu sangat disayangkan di kalangan gerakan pro-demokrasi di Indonesia. Sebab Undang-Undang Dasar 1945 sendiri mengamanatkan kita sebagai bangsa, untuk mendukung perjuangan bangsa-bangsa lain dari belenggu kolonialisme. Itu sebabnya Bung Karno di awal 1960-an mendukung perjuangan kemerdekaan Kalimantan Utara, di bawah pimpinan Sheik Azahari. Suatu sikap anti-kolonial dan anti-imperialis, yang oleh banyak pengamat Barat disalahtafsirkan sebagai ekspansionisme Indonesia. Keengganan Mbak Mega untuk memahami perjuangan kemerdekaan bangsa Maubere, juga patut disayangkan, mengingat Indonesia di bawah Bung Karno, ikut menjadi inspirasi bagi perjuangan kemerdekaan Timor Lorosae. Dua sumber inspirasi itu adalah Konferensi Asia-Afrika di Bandung, serta faham Marhaenisme yang dicetuskan oleh Bung Karno. Suatu faham sosialisme khas Indonesia, yang mengutamakan perbaikan nasib petani gurem bertanah sempit, kaum Marhaen, dan petani tak bertanah. Kedua kelompok petani kecil ini ingin diperbaiki nasibnya oleh Bung Karno lewat paket ketiga undang-undang agraria tahun 1960. Membaca teori Marhaenisme Bung Karno, serta didorong keinginannya mempertemukan sayap kanan dan sayap kiri dalam Fretilin, sekjen partai itu, Jose Ramos-Horta, mengembangkan apa yang disebutnya sebagai Maubere-isme. Suatu faham untuk memperbaiki nasib petani kecil yang terjepit oleh kepentingan para facenderos, pemilik tanah luas, serta Gereja Katolik, yang juga pemilik tanah luas di Timor Lorosae, sebagai warisan dari kolonialisme Portugis. Dan sebagaimana halnya Bung Karno memperjuangkan reformasi agraria di Indonesia, Fretilin juga mencantumkan reformasi agraria sebagai salah satu pilar perjuangan partai itu. Pendek kata, perjuangan kemerdekaan Timor Lorosae sesungguhnya sejalan dengan pokok-pokok fikiran Bung Karno, yang seyogyanya menjadi pegangan Mbak Mega dalam memimpin partai dan bangsanya. Makanya, apabila PDI Perjuangan ingin membuktikan perbedaannya yang hakiki dari rezim Orde Baru, sudah saatnya sekarang Mbak Mega dkk secara aktif membuka jalur dialog dengan Xanana Gusmao, untuk merintis masa transisi ke arah kemerdekaan Timor Lorosae, tanpa melalui perang saudara. Sikap pro-aktif demikian akan jauh lebih dihargai oleh kaum muda dalam gerakan pro-demokrasi di Indonesia, ketimbang membiarkan negeri jajahan kita itu jatuh kembali dalam kancah perang saudara, akibat rekayasa rezim Orde Baru dengan ribuan PAM Swakarsanya yang kini menteror rakyat Timor Lorosae. ******** George Junus Aditjondro, mengamati perkembangan dekolonisasi Timor Lorosae sejak 1974, dosen matakuliah Gerakan Kemerdekaan Pasca-kolonial di Universitas Newcastle, Australia ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Didistribusikan tgl. 2 Feb 1999 jam 09:32:30 GMT+1 oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]> http://www.Indo-News.com/ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
