---------------------------------------------------------- FREE for JOIN Indonesia Daily News Online via EMAIL: go to: http://www.indo-news.com/subscribe.html - FREE - FREE - FREE - FREE - FREE - FREE - Please Visit Our Sponsor http://www.indo-news.com/cgi-bin/ads1 ---------------------------------------------------------- Precedence: bulk SEJUMLAH KOPERASI MENOLAK DIJADIKAN ALAT POLITIK JAKARTA (SiaR, 30/4/99), Sejumlah koperasi di Jawa Tengah dan Yogyakarta menyatakan keinginan mereka untuk keluar dari Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin), wadah tunggal bagi seluruh koperasi di Indonesia. Keinginan mendirikan organisasi koperasi baru di luar Dekopin misalnya dikemukakan oleh Himpunan Koperasi Mahasiswa Yogyakarta (HKMY). Menurut Ketua HKMY, Dina Fauziah, sejumlah koperasi yang dimotori kalangan pemuda sudah sepakat akan mendirikan wadah gerakan koperasi independen di luar campur tangan pemerintah. Belakangan ini sejumlah anggota DPRD Jawa Tengah juga melontarkan kritik yang secara tak langsung menentang penggunaan gerakan koperasi sebagai alat politik elit politik tertentu. Memang, gerakan koperasi kini praktis dikooptasi Adi Sasono, Menteri Koperasi/Pengusaha Kecil-Menengah untuk kepentingan politik kelompoknya. Soal ini bukan rahasia lagi. Koperasi bukan saja dijadikan basis politik Partai Daulat Rakyat (PDR) partai bentukan Sekjen ICMI itu, namun juga dijadikan lahan untuk mengumpulkan uang untuk membiayai gerakan politiknya. Tahun 1998 lalu Adi Sasono membentuk Koperasi Distribusi Indonesia (KDI) yang memperoleh hak monopoli distribusi minyak goreng curah dan gula pasir. Dua pekan lalu, kelompok Adi berhasil menguasai Dekopin dengan terpilihnya Nurdin Halid sebagai Ketua Dekopin. Adi dua pekan lalu juga berhasil merebut Bank Bukopin menjadi milik koperasi. Upaya Adi mengkooptasi gerakan koperasi yang memang memiliki basis luas ini memang cukup efektif, kendati tak semuanya mulus. Revrison Baswir misalnya, ekonom dari Universitas Gajah Mada Yogyakarta menuntut agar UU No 25/1992 yang mengakui Dekopin sebagai wadah tunggal gerakan koperasi dicabut karena tak mendukung independensi koperasi. Karena UU ini koperasi bisa dijadikan alat politik orang-orang yang kini menguasai negara ini, seperti Adi Sasono.*** ---------- SiaR WEBSITE: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/siarlist/maillist.html ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Didistribusikan tgl. 30 Apr 1999 jam 11:46:14 GMT+1 oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]> http://www.Indo-News.com/ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
