---------------------------------------------------------- FREE for JOIN Indonesia Daily News Online via EMAIL: go to: http://www.indo-news.com/subscribe.html - FREE - FREE - FREE - FREE - FREE - FREE - Please Visit Our Sponsor http://www.indo-news.com/cgi-bin/ads1 ---------------------------------------------------------- Precedence: bulk DANA JPS UNTUK KELUARGA PAK LURAH MEDAN (SiaR, 6/5/99) Sekitar 30-an warga Kelurahan Desa Sei Kera Hulu, Kecamatan Medan Perjuangan, Kabupaten Deli Serdang melakukan unjuk rasa ke Walikota Medan Drs Djafar Bachtiar. Para pengunjuk rasa yang terdiri atas kaum ibu, bapak dan para pemuda, membentangkan spanduk dan poster-poster yang isinya mengutuk penyelewengan dana JPS oleh Lurah Sei kera Hulu, Riswan Sihombing. Antara lain "JPS = Jaringan Pengamanan Siapa?", "Lurah Tak Jujur, Rakyat Terbujuk", "Yang Kaya Makin Kaya, Yang Miskin Makin Mampus", "Lurah Goblog Rakyat Terseok" dan berbagai. Berbagai rombongan sampai di depan halaman Kantor Walikota Medan yang megah, yang terletak di Jl Raden Saleh muka Gedung DPRD Kodya Medan, Baun S Siregar selaku komando lapangan langsung menyampaikan orasinya. Menurut Baun Siregar, warga Keluruhan Sei Kera Hulu umumnya merasa geram dengan ulah kepala desanya yang tidak pernah melakukan musyawarah untuk penyaluran dana JPS di desanya. Kasus tersebut terungkap ketika beberapa warga menanyakan tentang kemungkinan desa mereka memperoleh penyaluran dana JPS. Dalam suatu pertemuan, Riswan Sihombing menjelaskan bahwa desanya akan memperoleh dana JPS sebesar Rp 30 juta. Namun setelah pertemuan Maret itu, tak ada lagi kabar selanjutnya dari Pak Kades. Sekitar 2 minggu kemudian warga menanyakan tentang dana JPS itu, dan dijawab Pak Kades bahwa sudah turun dana JPS sebesar Rp 10 juta rupiah dan telah dibagikan kepada 8 warga. Setelah dicek, ternyata warga yang menerima dana JPS adalah famili Pak Lurah dan Pak Camat. Akibatnya warga tak puas. Apalagi menurut Baun Siregar, mereka yang menerima dana JPS itu tergolong makmur kehidupan ekonominya. "Bahkan ada yang punya mobil segala seperti famili pak Riswan Sihombing," ujar Baun Siregar. Yang lebih repot lagi, ternyata Pak Lurah tak pernah membuat proposal kegiatan. "Pokoknya masyarakat hanya dijanjikan akan dapat dana JPS. Yang buat proposal itu Pak Lurah semua," ujar soerang pengunjuk rasa. Tapi Riswan Sihombing sendiri enggan berkomentar soal tuduhan KKN itu. "Semua masalah ini sudah saya serahkan ke Humas Pemda Medan," ujarnya ketika dikonfirmasi SiaR. Pihak Pemda Medan sendiri berjanji akan segera menurunkan timnya untuk mengecek masalah tersebut. Aslan Harahap, staf Bapeda TK II Medan bahkan akan segera menyetop pencairan sisa dana JPS sampai kasus tersebut usai diselidiki. Penyaluran dana JPS di Sumut memang banyak menimbulkan kontroversi. Di# Desa Galang, Deli Serdang misalnya penyaluran dan JPS, terutama untuk penanggulangan korban PHK, disalurkan secara tidak resmi oleh Departemen Tenaga Kerja melalui organisasi massa pemuda sebagai brokernya. Modusnya organisasi pemuda mendatangi warga desa mencari warga yang punya tanah. Mereka ditawari untuk menanam jagung asalkan bisa membentuk kelompok minimal 10 orang. Bibit jagung, pupuk, dan pengolahan tanah semua ditanggung dari dana JPS. Bahkan Ketua kelompok diberi gaji Rp 12.500, sedangkan anggota kelompok yang kerja paruh hari diberi upah Rp 7.500. "Namun dari hasil panen, kelompok hanya menerima 20%, 40% untuk organisasi pemuda bersangkutan dan 40% lagi untuk oknum di depnaker Deli Serdang," ujar seorang mantan wartawan yang kini terlibat dalam proyek tersebut.*** ---------- SiaR WEBSITE: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/siarlist/maillist.html ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Didistribusikan tgl. 6 May 1999 jam 05:19:40 GMT+1 oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]> http://www.Indo-News.com/ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
