---------------------------------------------------------- FREE for JOIN Indonesia Daily News Online via EMAIL: go to: http://www.indo-news.com/subscribe.html - FREE - FREE - FREE - FREE - FREE - FREE - Please Visit Our Sponsor http://click.indo-news.com/cgi-bin/ads1 ---------------------------------------------------------- Memperalat Komputer, Mencurangi Pemilu Kecurangan pemilu-pemilu lalu antara lain melalui manipulasi piranti lunak yang digunakan untuk mencatat penghitungan suara. Akankah terulang? Awalnya adalah kecurigaan dan ingin tahu. Selepas Pemilu 1997, Istomo Gatot dan sejumlah penggemar komputer di Bandung penasaran soal kecurigaan sejumlah tokoh parpol di Medan, atas hilangnya 6.000 suara pemilih Golkar di sana. Entah bagaimana caranya, kelebihan suara itu masuk ke kantung PDI, dan hasilnya, Fatimah Achmad -yang waktu itu caleg PDI nomor satu untuk daerah pemilihan Medan-- bisa duduk di kursi DPR. Semula dicurigai ada rekayasa penghitungan suara di sejumlah tempat pemungutan suara (TPS). Tapi, setelah dicek, ternyata tidak ada perbedaan antara jumlah suara total yang tercatat di lembar berita acara TPS-TPS dan tabulasi data yang terekam pada komputer di Panitia Pemilihan Indonesia (PPI). Kecurigaan pun beralih pada kemungkinan manipulasi dalam piranti lunak (software) yang digunakan untuk mencatat perhitungan suara. Piranti lunak bernama Pemilu1 itu dibuat Bakorsiskomlek (Badan Koordinasi Sistem Komunikasi dan Elektronika) Mabes ABRI. Dari puluhan kali eksperimen, mereka makin curiga pada piranti lunak itu. Tapi, belum diketahui, bagaimana program tersebut sampai melakukan kesalahan, dan siapa pula yang merancangnya. Sampai akhirnya, beberapa bulan lalu Istomo, pengacara yang kini aktif di Partai Amanat Nasional (PAN) Bandung itu, ditemui seorang pemrogram komputer (programmer) yang mengaku merancang semua kecurangan itu. Tanpa mau menyebutkan identitas si programmer dengan alasan keamanan, Istomo dan kawan-kawannya mulai mengotak-atik cakram padat (CD ROM) berisi program piranti lunak pencatat perhitungan suara yang digunakan pada Pemilu 1997. "Ternyata pengakuan si programmer tadi benar. Piranti lunak itu sudah diakali sedari awal. Mereka yang mengoperasikannya pun tidak menyadarinya," ujar Istomo, yang kini sekretaris Panita Pemilihan Daerah Tingkat II Bandung. Rupanya, ada program dalam bahasa mesin, mirip virus komputer, yang sengaja disusupkan pada piranti lunak itu dan pada saatnya akan membuat kesalahan pada proses pengolahan data. Berdasarkan penuturan sang programmer, ada tiga cara mengaktifkan virus itu. Pertama, piranti lunak itu akan mulai aktif saat data bernomor urut tertentu dimasukkan. Misalnya, setelah data ke-100, piranti lunak secara otomatis mulai ngaco. Tanpa sepengetahuan si operator komputer, ia akan menukar dan memindah-mindahkan angka yang ada dalam tabel basis data penghitungan suara. Sekilas memang tidak tampak ada kecurangan, sebab jumlah total suara yang masuk tidak mengalami pertambahan. Hanya komposisi perolehan suaranya yang berubah. Kecurangan seperti ini bisa lolos, karena biasanya saat diperagakan di hadapan para wakil peserta Pemilu, hanya diuji-cobakan dengan sampel sedikit data. Menang 100 Persen Kedua, program penyusup itu mulai aktif hanya pada tanggal ia mulai digunakan. Jadi, aktivasinya dipicu oleh kalender elektronik yang ada pada BIOS (Basic Input Output System) di motherboard komputer, bila ia menunjukkan tanggal tertentu. Mirip betul dengan virus komputer yang biasa menyerang pada tanggal atau bulan tertentu. Kecurangan ini pun lolos, karena uji coba piranti lunak biasa dilakukan sebelum tanggal pelaksanaan penghitungan suara. Kalaupun ada verifikasi, hal itu dilakukan setelah penghitungan suara. Akibatnya, manipulasi yang secara sistematik telah dilakukan sulit ketahuan. Ketiga, virus itu mulai aktif bila si operator mengetikkan kata atau angka tertentu. Misalnya, nama kabupaten tertentu, dimasukkan sebagai bagian dari data. Begitu program "subversif" itu bekerja, biasanya yang terjadi adalah pengalihan jumlah numerik dalam suatu tabel, dari sel yang satu ke sel yang lain. Misalnya, sebut saja hasil kemenangan suara terbanyak yang diperoleh suatu partai tentu dipangkas, dan dibagi rata ke partai-partai lainnya. Akibatnya, otomatis, partai runner up akan langsung mencelat sebagai pemenang. "Sebenarnya, dengan program itu, di mana pun Golkar bisa dibuat menang 100 persen. Jadi hasil tabulasi perolehan suara sudah bisa dirancang jauh-jauh hari. Tinggal tergantung skenario apa yang diinginkannya sebagai hasil akhir Pemilu," tambah Istomo. Istomo dan kawan-kawan memang tidak mengantungi seluruh data perolehan suara Pemilu lalu untuk bisa membuktikan lebih lanjut temuannya. Mereka pun tidak bisa cepat berkesimpulan kalau kecurangan serupa juga terjadi di tempat-tempat lain. Namun, setidaknya mereka memperjelas adanya kemungkinan kecurangan dalam Pemilu, yang dipersiapkan sangat rapi dengan memanfaatkan mekanisme yang ada. Pemanfaatan komputer dalam penghitungan suara digunakan sejak Pemilu 1982. Tujuannya, mempercepat proses diketahuinya hasil Pemilu. Pada proses ini, hasil perhitungan suara di tiap TPS secara berturut-turut dikumpulkan ke tingkat desa atau kelurahan, kecamatan, kabupaten atau kotamadya, propinsi, dan berakhir di tingkat pusat, atau PPI. Kesalahan penghitungan suara di suatu tingkat akan sangat mempengaruhi perhitungan suara di tingkat berikutnya. Apalagi jika ada usaha memanipulasi yang disengaja. Peliknya lagi, selain hasil perhitungan suara di PPI pada pemilu terdahulu selalu berbentuk tabulasi yang tidak diuraikan (break down) kembali ke tingkat yang lebih rendah, proses pengumpulan suara ini tidak pernah transparan. Sangat sulit melacak kembali perolehan suara suatu partai di tingkat nasional berdasarkan hasil perolehannya di tingkat-tingkat yang lebih rendah. Sebetulnya menyediakan jaringan komputer untuk sistem penghitungan suara secara nasional juga tidak mudah. Ada kompleksitas kualitatif untuk bisa melayani wilayah seluas lebih dari 5 juta kilometer persegi (termasuk darat dan lautan), yang terdiri dari 27 propinsi, 327 daerah tingkat II, 3.903 kecamatan, dan 291.337 TPS. Saat ini baru 207 kabupaten yang disentuh jaringan internet, terutama melalui Wasantara, yang dikelola PT Pos Indonesia. Bahkan masih sekitar 4.000 kecamatan yang sama sekali belum terlayani telepon. Padahal menurut Dhana Dharsono, ketua kelompok kerja sistem informasi Pemilu yang diperbantukan ke Komite Pemilihan Umum (KPU), teknologi web-lah yang direncanakan akan digunakan dalam sistem informasi perolehan suara Pemilu 7 Juni 1999. Kini Lebih Transparan Belum lagi soal mesti tersedianya minimal sebuah komputer di setiap kabupaten. Itu artinya, harus tersedia anggaran Rp 1,5 - 2 trilyun untuk infrastuktur komputeritasi penghitungan suara. "Karena keterbatasan infrastruktur inilah, sampai sekarang Indonesia tidak pernah punya pusat pengolahan data pemilih di tingkat manapun," tegas Dhana. Selain itu, program yang digunakan untuk mencatat dan mengolah hasil perhitungan suara pun sama sekali baru. Kali ini seluruh program dan sistem dirancang oleh sipil, tanpa sedikitpun melibatkan teknisi militer, dan birokrasi pemerintahan. Bahkan, untuk mencegah kemungkinan dibobol oleh para hacker, Dhana dan kawan-kawan telah mengunci kode-kode pada lubang ekskripsi homepage KPU itu. "Nantinya, semua orang bisa langsung mengakses situs milik KPU, di alamat URL http://www.kpu.go.id, untuk mengetahui hasil akhir penghitungan suara. Berbeda dengan sistem sebelumnya yang tidak transparan, sekarang semua data bisa di-break down sampai ke tingkat TPS. Pokoknya jauh lebih transparan," kata anak mantan Pangdam III Siliwangi dan Sekjen ASEAN yang dipenjarakan semasa Orde Baru, H.R. Dharsono (alm). Dhana mempersilakan siapa saja yang berniat mengaudit dan mengevaluasi piranti lunak yang akan digunakan, bila curiga bakal terulangnya kecurangan. Bahkan bila kemudian telah dipublikasikan dan ada yang menemukan ketidakcocokan antara data homepage dengan lembar berita acara di suatu TPS, KPU menyediakan 900 nomor faksimili untuk menerima pengaduan yang masuk. Nomor faksimili itu akan disiarkan oleh KPU seminggu sebelum dan setelah Pemilu. Secanggih apapun sistem yang digunakan, Dhana tetap tidak menutup kemungkinan ada peluang penyimpangan. Terutama karena proses pemasukan data di tingkat TPS hingga ke Panitia Pemilihan Tingkat II (PPD II) masih secara manual. "Pada saat itulah peran serta para anggota kelompok pemantau Pemilu, Panwaslu, wakil-wakil parpol, dan seluruh warga masyarakat dibutuhkan untuk mengawasi kejujuran proses kerja yang dilakukan operator komputer di kantor PPD II. Bila perlu, mereka melakukan validasi terlebih dulu data di komputer dengan formulir C, atau lembar berita acara di masing-masing TPS, sebelum dikirim ke tingkat yang lebih tinggi," tegasnya. Komputer, internet, atau jenis perangkat teknologi apapun, tetaplah cuma alat. Ia tak punya perasaan, tidak punya ambisi untuk menang, apalagi niat busuk untuk curang. Cuma manusialah yang punya niat untuk curang, apapun motifnya. Andreas A.P./Laporan Tiarma Siboro (Jakarta), Aendra Medita (Bandung) Pemilu Homepage: http://www.indo-news.com/pemilu/ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Didistribusikan tgl. 22 May 1999 jam 17:43:12 GMT+1 oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]> http://www.Indo-News.com/ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
