---------------------------------------------------------- Visit Indonesia Daily News Online HomePage: http://www.indo-news.com/ Please Visit Our Sponsor http://www.indo-news.com/cgi-bin/ads1 ---------------------------------------------------------- Wawancara Hasbalah M Saad:"PPRM Bikin Aceh Tak Aman" Kekerasan di Aceh semakin hari semakin menjadi-jadi. Rakyat yang ketakutan tak hentinya terus mengungsi dari desa-desa menuju kota. Mereka takut tindak kekerasan yang dilakukan militer yang membabi buta tak bisa membedakanyang mana pejuang Aceh merdeka atau rakyat biasa yang buta politik. Mengungsi tak berarti derita akan berakhir, maut mengintai lewat kelaparan dan penyakit yang obatnya tak tersedia Memang, pilihan mengungsi merupakan suatu pilihan sulit bagi mereka. Berdiam diri, bisa-bisa dijemput dan diamankan pihak tak dikenal. Hilang lenyap tak tentu rimbanya. Sejak pemerintah menambah Pasukan Pengendali Rusuh Masa (PPRM), tindak kekerasan justru semakin meningkat dan mencemaskan. Banyak rakyat tak berdosa seperti anak-anak dan ibu-ibu yang jadi korban kekerasan. Kasus Aceh, menurut Sekretaris Jendral Komite Solidaritas Hak Asasi Manusia untuk Daerah Aceh (KosHamda) Hasbalah M. Saad, tak bisa diselesaikan dengan cara pendekatan keamanan. ��Militer kini berbuat sangat diluar batas perikemanusian, nyawa menjadi mainan sewaktu-waktu bisa dijemput ataupun dibunuh,��kata Hasbalah. Soal penambahan pasukan militer, menurut anggota Komisi Pemilihan Umum(KPU)-yang mewakili Partai Amanat Nasional (PAN), ternyata tak pernah dibicarakan dengan pemerintahan daerah setempat. ��Gubernur Aceh telah dikentutin Militer, karena mengirimkan PPRM tanpa pernah berkonsultasi dengan dia terlebih dahulu, sebagai pemegang otoritas daerah Aceh,�� kata Hasbalah. Untuk mengetahui lebih jauh soal keadaan Aceh saat ini E. Sutikna dari TEMPO Interaktif mewawancarai Hasbalah disela istirahat rapat pleno di kantor KPU , Senin (19/07). Di bawah ini petikan wawancaranya : Bagaimana anda melihat perkembangan kasus Aceh sekarang ini? Kekerasan yang terjadi sudah diluar perikemanusiaan. Kekerasan semakin menjadi hal biasa di Aceh. Hal ini tidak bisa dibenarkan.Ini harus segera dihentikan. Saya paling sedih, ketika melihat orang-orang bermain dengan darah dan desingan peluru. Kadangkala saya bertanya sendiri, apakah tidak ada lagi cara penyelesaian yang lebih baik. Tindak kekerasan di Aceh makin meningkat, apa upaya utama agar kekerasan itu tidak berlanjut? Salah satu caranya adalah tarik dulu Pasukan Penindak Rusuh Massa (PPRM), supaya rakyat bisa pulang ke kampungnya. Lalu dengan meninggalkan cara kekerasan, kita gunakan cara baru yaitu dialog. Apakah tidak bisa digunakan penyelesaian dialog dan keamanan? Tidak mungkin kita melakukan dialog, sementara kekerasan terus berlanjut. Selama TNI tidak menarik PPRM dari Aceh, kemungkinan membuka pintu dialog semakin tipis. Apakah cara dialog ini telah pernah diusulkan? Usul itu telah pernah disampaikan, malah pihak TNI dan Polri terkesan menutup pintu untuk dialog. Yang ada adalah arogansi kekuasaan, TNI tidak akan ditarik dari Aceh, sebelum Aceh aman.Tapi sebenarnya, justru kehadiran PPRM yang membuat keadaan di Aceh tidak aman. Faktor apa yang menyebabkan pemerintah tidak bersungguh-sungguh menyelesaikan masalah Aceh dengan tuntas? Arogan dan malu. Pemerintah malu terhadap diri sendiri karena terlalu banyak membuat kezaliman terhadap rakyat Aceh. Kalau diadakan dialog, pemerintah takut diminta pertanggung jawabannya oleh rakyat Aceh. Bagaimana anda kemudian melihat faktor militer terhadap masalah Aceh? Begini, militer harus dilihat dari dua sisi. Ada personil-personil, ada institusi. Kalau personil itu ditarik oleh institusinya, pesonil itu tidak akan berdaya. Misalnya, pimpinan TNI menarik pasukan dari Aceh, prajurit itu tidak akan punya alasan untuk tinggal disana. Dari militer, siapa yang berharus tanggung jawab terhadap masalah Aceh? Kalau dalam militer masih berlaku ketentuan, �Prajurit tidak bersalah, komandan yang bersalah. Maka yang harus bertanggung jawab adalah Panglima TNI, Wiranto, Pangdam Bukit Barisan dan di bawahnya. Tapi alasan petinggi TNI, pengiriman PPRM itu dimaksudkan untuk jaminan keamanan karena ada GPK bersenjata? Jaminan keamanan bukan dengan mengirim PPRM. Ambil contoh di Lampung atau Jabar, tidak ada PPRM toh, buktinya aman. Di Aceh dengan banyak pasukan PPRM yang selalu keluar masuk desa, justru membuat pengungsi semakin membludak. Kalau Gerakan Pengacau Keamanan (GPK) punya senjata, kita lihat bukti, berapa perbandingan yang tertembak GPK dan PPRM.Kalau memang PPRM ingin membasmi GPK, tapi sayangnya yang ditembak adalah ibu dan anak-anak. Jadi sebenarnya kehadiran PPRM di Aceh bukan untuk menembak GPK, tapi menembak rakyat. Bagaimana anda melihat peran Gubernur Aceh dalam penyelesaian masalah Aceh? Gubernur Aceh dikentutin sama militer. Mestinya pengiriman pasukan pengendali rusuh massa (PPRM) ke Aech harus sepengetahuan Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRD). Pimpinan Polri dan TNI di Jakarta bertanya terlebih dahulu, layak tidaknya pengiriman tambahan pasukan PPRM ke Aceh. Tapi anehnya keputusan pengiriman itu langsung saja dari pusat. Apa penyebab sehingga Gubernur Aceh tdak berdaya terhadap intervensi pusat? Bisa jadi Gubernur itu lemah. Karena dinilai tidak cukup mampu, maka tidak dianggap oleh pemerintah pusat yang kebetulan juga arogan. Apakah bukan karena faktor tidak ada legitimasi dari rakyat Aceh? Kalau dia tidak dianggap oleh rakyat Aceh, dia tidak dipilih sebagai Gubernur. Indikasinya dia malah dipilih rakyat bahkan dua kali periode. Ini artinya dibandingkan dengan calon-calon Gubernur yang lain, dia yang terbaik. Meskipun dia bukan malaikat atau orang yang sempurna. Lalu bagaimana seharusnya sikap pusat terhadap Gubernur Aceh? Mestinya dari pusat memperlakukan dia sebagai simbol rakyat Aceh. Tanyalah terlebih dahulu pada. Kalau dia tidak dapat menjawab, berilah dia kesempatan untuk bermusyawarah dengan pemimpin-pemimpin politik Aceh yang lain. Penyelesaikan seperti apa yang dapat menyelesaikan masalah Aceh? Seperti saya katakan tadi, satu-satunya jalan adalag dialog. Dialog itu bukan menghadirkan orang-orang yang diutus dengan Surat Keputusan Presiden. Mereka itu adalah orang-orang non pemerintah yaitu tokoh-tokoh yang diakui rakyat Aceh. Mereka tak harus orang Aceh asli, bisa tokoh lembaga swadaya masyarakat atau orang-orang asing yang concern tentang masalah hak asasi manusia dan Aceh. Mereka oleh pimpinan TNI diajak untuk duduk dan berpikir untuk mengklarifikasi yang terlibat dengan masalah Aceh. Bukan hanya antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan TNI, tapi juga kelompok-kelompok lain yang belum teridentifikasi. Apakah di dalamnya termasuk tokoh-tokoh GAM? Kenapa tidak. Kalau Ramos Horta saja yang diusir Republik Indonesia diperbolehkan masuk. GAM juga harus mendapatkan perlakuan serupa. GAM itu bukan anjing buduk, seharusnya perlakuan terhadap mereka juga sama, tidak diskriminatif. Kalau kemungkinan tempatnya bagaimana? Soal tempat, kalau pemerintah memberikan keamanan terhadap tokoh-tokoh Aceh seperti yang didapat Ramos Horta dan Xanana Gusmao, tempatnya bisa saja di Aceh atau Medan. Kalau pemerintah enggan memberikan keamanan atau kalau tokoh GAM yang di pengasingan takut ditangkap pemerintah Indonesia, bisa dilakukan di luar negeri, seperti Singapura, Malaysia atau Bangkok. Asal ada konsensus ini merupakan dialog politik, tanpa ada tekanan atau penangkapan. ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Didistribusikan tgl. 20 Jul 1999 jam 08:45:54 GMT+1 oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]> http://www.Indo-News.com/ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
