---------------------------------------------------------- FREE for JOIN Indonesia Daily News Online via EMAIL: go to: http://www.indo-news.com/subscribe.html - FREE - FREE - FREE - FREE - FREE - FREE - Please Visit Our Sponsor http://www.indo-news.com/cgi-bin/ads1 ---------------------------------------------------------- Stockholm, 1 Oktober 1999 Bismillaahirrahmaanirrahiim. Assalamu'alaikum wr wbr. KELUAR DARI SARANG AIDIT MASUK LUBANG SUHARTO TEMBUS KUBU MEGA Ahmad Sudirman XaarJet Stockholm - SWEDIA. Tanggapan untuk mereka yang merayakan hari kesaktian pancasila 1 Oktober 1999. Hari ini Jumat tanggal 1 Oktober 1999 adalah tepat 34 tahun ketika Dewan Revolusi yang diketua oleh Letkol Untung dengan dibantu oleh wakil-wakil ketua Brigjen Supardjo, Letkol (Udara) Heru, Kolonel (Laut) Sunardi dan Ajun Komisaris Besar Polisi Anwas yang didukung oleh Partai Komunis Indonesia dibawah pimpinan Ketua Comite Central DN Aidit, juga didukung oleh Pimpinan Angkatan Udara serta Pasukan-pasukan Batalyon 454/Para Divisi Dipenogoro dan Batalyon 530/Para Divisi Brawijaya untuk melakukan usaha yang disebut oleh Panglima Kostrad Mayjen Soeharto dengan sebutan "perebutan kekuasaan Pemerintah". Sebagian korban akibat "perebutan kekuasaan Pemerintah" pada tanggal 1 Oktober 1965 tersebut adalah 6 orang Perwira ABRI yaitu Letjen A Yani, Mayjen R Soeprapto, Mayjen Harjono MT, Mayjen Suwondo Parman, Brigjen DI Pandjaitan dan Brigjen Soetojo Siswomihardjo yang disebut oleh Wakil Perdana Menteri I / Menteri Luar Negeri Dr Soebandrio para jenderal tersebut dengan sebutan anggota Dewan Jendral yang punya hubungan kerja sama dengan CIA berdasarkan dokumen "konsep surat Gilchrist (Dubes Inggris di Jakartra)" yang ditemukan ketika diadakan pengobrak-abrikan rumah peristirahatan William Palmer Ketua American Motion Pictures Association of Importers di Puncak oleh anggota Panitia Aksi Pemboikotan Film Imperialis Amerika Serikat tahun 1964. Deklarasi yang berisikan pembentukan Dewan Revolusi di pusat dan di daerah-daerah serta pendemisioneran Kabinet Dwikora yang dikumandangkan oleh Dewan Revolusi yang diketua oleh Letkol Untung melalui RRI yang telah dikuasainya hanya hidup beberapa jam saja. Dengan tanpa diduga-duga oleh pihak Dewan Revolusi, muncullah seorang militer yang tidak dikenal namanya oleh kalangan Dewan Revolusi tetapi mempunyai jabatan cukup penting, yaitu Panglima Komando Strategis Angkatan Darat (Kostrad) Mayor Jenderal Soeharto yang sekaligus menjadi pucuk pimpinan sementara Angkatan Darat karena beberapa pimpinan Angkatan Darat telah lumpuh yang diakibatkan oleh dibunuhnya enam Jenderal diatas. Dari langkah awal inilah yang memberikan jalan lebar-lebar bagi karier dalam bidang militer dan politik untuk seorang Mayjen Soeharto panglima Kostrad yang tidak begitu dikenal sebelumnya. Dalam jangka waktu yang singkat gerakan Dewan Revolusi baik yang ada di Jakarta, Solo, Wonogiri, Semarang dapat dipatahkan. Dua hari kemudian, tanggal 3 Oktober 1965 Presiden Soekarno mengangkat Mayjen Soeharto sebagai Panglima Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban yang mempunyai tugas untuk memulihkan keamanan dan ketertiban dari akibat akibat peristiwa perebutan kekuasaan yang didalangi oleh DN Aidit dengan PKI-nya. Dua minggu kemudian, pada tanggal 14 Oktober Mayjen Soeharto diangkat sebagai Menteri/Panglima Angkatan Darat dan dilantik pada tanggal 16 Oktober oleh Presiden Soekarno. Dalam keadaan politik, ekonomi dan sosial yang tidak stabil ditambah dengan Soekarno yang tidak mampu memberikan penyelesaian politik yang adil terhadap mereka yang terlibat dalam usaha "perebutan kekuasaan Pemerintah", maka dengan dipelopori oleh KAMI dan KAPPI pada tanggal 10 Januari 1966 mengajukan tuntutan yang disebut dengan Tri Tuntutan Rakyat yaitu, pembubaran PKI, pembersihan Kabinet dari Unsur-unsur G-30-S/PKI, dan penurunan harga/perbaikan ekonomi. Dari mulai tanggal 14 Februari 1966 dimulai sidang Mahkamah Militer Luar Biasa bagi mereka yang terlibat "perebutan kekuasaan Pemerintah", diantaranya Njono, Letkol Untung, Dr Soebandrio, Laksamana Madya Omar Dhani, Brigjen Supardjo dan yang lain-lainnya yang tertangkap sesudah itu. Walaupun Soekarno mengadakan perubahan Kabinet Dwikora yang disempurnakan atau yang populer disebut dengan Kabinet Seratus Menteri pada tanggal 24 Februari 1966 ternyata tidak memberikan hasil kestabilan politik, ekonomi, sosial dan keamanan. Bahkan menimbulkan demontrasi dari pihak mahasiswa, sehingga salah seorang mahasiswa Universitas Indonesia Arief Rachman Hakim tewas. Akhir dari kekuasaan Soekarno adalah ketika Mayjen Basuki Rachmat (Menteri Veteran), Brigjen M Jusuf (Menteri Perindustrian Dasar) dan Brigjen Amirmachmud (Pangdam V/Jaya) dengan izin dan membawa pesan dari Menteri Panglima Angkatan Darat Letjen Soeharto untuk langsung menghadap Soekarno di istana Bogor pada tanggal 11 Maret 1966. Setelah diadakan diskusi dan pembahasan tentang keadaan situasi politik, ekonomi, sosial dan keamanan, maka Soekarno memutuskan untuk memberikan surat perintah kepada Letjen Soeharto. Dimana untuk membuat surat perintah tersebut Soekarno meminta kepada Dr Soebandrio, Dr Chairul Saleh dan Dr Leimena serta ketiga jendral utusan Letjen Soeharto itu untuk merumuskan isi surat perintah tersebut. Petang hari itu juga setelah surat perintah tersebut selesai dirumuskan dan ditandatangani oleh Soekarno, ketiga Jenderal utusan Letjen Soeharto pulang kembali ke Jakarta untuk menyampaikan surat perintah dari Soekarno untuk Menteri Panglima Angkatan Darat Letjen Soeharto. Dimana surat perintah tersebut dikenal dengan nama Surat Perintah Sebelas Maret. Dengan Supersemar ditangan Letjen Soeharto, maka pada tanggal 22 Februari 1967 dilakukan penyerahan kekuasaan pemerintahan dari Presiden Soekarno kepada Pengemban Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966 Jenderal Soeharto. Dimana penyerahan kekuasaan pemerintahan itu didasarkan kepada Ketetapan MPRS No.XV Tahun 1966 yang menyatakan bahwa "Apabila Presiden berhalangan, maka pemegang Surat Perintah 11 Maret memegang jabatan Presiden". Kemudian pada tanggal 12 Maret 1967 Jenderal Soeharto diambil sumpah dan dilantik sebagai Pejabat Presiden Republik Indonesia berdasarkan Ketetapan MPRS No.XXXIII/MPRS/1967. Mulailah area baru yang dipimpin oleh Jenderal TNI Soeharto dengan sebutan Orde Baru dengan militernya atau yang lebih dikenal dengan sebutan dwifungsi ABRI. Dwifungsi ABRI lahir dari Seminar Hankam I yang berlangsung dari tanggal 12 sampai dengan tanggal 21 November 1966. Dimana rumusan hasil Seminar Hankam I kemudian disempurnakan melalui rapat kerja Hankam dalam bulan Nopember 1967. Dalam rapat kerja Hankam 1967 itu ditentukan bahwa ABRI menganut Wawasan Nusantara. Wawasan ini bukan merupakan wawasan Hankamnas saja, tetapi merupakan juga wawasan Nasional. Dimana Wawasan Nusantara ini tidak menonjolkan salah satu kepentingan bidang perjuangan saja, melainkan semua bidang perjuangan, politik, ekonomi, sosial-budaya dan Hankam mempunyai hubungan erat satu sama lain di dalam perjuangan nasional. Kemudian dalam Keputusan Presiden No 78/1969 menyatakan bahwa ABRI merupakan inti kekuatan Hankamnas yang sekaligus merupakan kekuatan sosial yang tidak dapat dipisahkan dari perjuangan Hankamnas. Dibawah regim militer Soeharto dengan dwifungsi ABRI-nya atau dengan istilah lain adalah ABRI merupakan inti kekuatan Hankamnas yang sekaligus merupakan kekuatan sosial yang tidak dapat dipisahkan dari perjuangan Hankamnas, telah membawa rakyat Indonesia kegerbang dan memasuki dunia militerisme. Ternyata regim militer Soeharto terus bertahan sampai 32 tahun dengan berhasil menguras habis kekayaan negara yang berakhir dengan kebangkrutan Indonesia. Sekarang setelah lepas dari cengkraman militer Soeharto rakyat Indonesia menunggu dan kemungkinan besar 33 persen dari seluruh penduduk telah bersedia masuk kedalam cengkraman Megawati Soekarnoputri dengan aliran sekularisme dan nasionalismenya yang juga ikut ditumpangi oleh penganut-penganut doktrin Hankamnas dengan dwifungsi ABRI-nya. (Sekretariat Negara RI, 30 Tahun Indonesia Merdeka 1965-1973, cetakan ke 7 tahun 1986). Inilah sedikit tanggapan saya untuk mereka yang merayakan hari kesaktian pancasila 1 Oktober 1999 hari Jumat ini. Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada [EMAIL PROTECTED] agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.* Wassalam. Ahmad Sudirman http://www.dataphone.se/~ahmad [EMAIL PROTECTED] ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Didistribusikan tgl. 1 Oct 1999 jam 07:05:00 GMT+1 oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]> http://www.Indo-News.com/ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
