---------------------------------------------------------- FREE for JOIN Indonesia Daily News Online via EMAIL: go to: http://www.indo-news.com/subscribe.html - FREE - FREE - FREE - FREE - FREE - FREE - Please Visit Our Sponsor http://www.indo-news.com/cgi-bin/ads1 ---------------------------------------------------------- Precedence: bulk CATATAN PERJALANAN DI BUMI LORO SA'E (8) Dear Joko dan Riri,=20 Aku pasti kangen pada kalian. Bisakah kita ketemu sebelum aku pergi ke beberapa kota untuk melanjutkan penelitianku yang tertunda? Nomer teleponku memang berubah, dan aku sudah mengabarkan perubahan itu pada Nita dan Edwin. Nanti, aku pasti akan menghubungimu, Ri, sepulang kamu dari luar kota. Kata Edwin, kamu baru pulang dari Makassar pada awal minggu, ya. Aku juga sulit menghubungi Joko di kantornya, karena operator telepon di sana tampaknya sering tak ada di tempat.=20 Duh, aku sudah kangen makan batar fai, jagung tumbuk yang dimasak dengan kangkung dan aidila funan (bunga pepaya). Kalau dicampur dengan aimanas, hmm sedap banget. Sorry, aku batal ngirim resep membuat aimanas yang aku janjikan dulu. Aku lupa minta resep pada mamanya Manuel. Aimanas buatan Mama Helena dicampur dengan jeruk nipis dan belimbing sayur. Hmm, aku jadi ngiler. Pengen makan batar fai dicampur aimanas. Ngomongin Manuel aku jadi sedih. Di saat-saat terakhir aku ketemu Manuel, dia panik karena tidak bisa menghubungi keluarganya lewat telepon sementara untuk menuju Maliana tak ada lagi kendaraan ke sana. Kalian pasti juga mendengar bahwa Maliana Kota dibakar habis oleh milisi. Aku nggak tahu bagaimana nasib Mama Helena dan keluarganya.=20 Joko dan Riri, aku pun sangat berduka atas pembunuhan terhadap Agus Muliawan, koresponden Asia Press, Jepang. Agus tewas ditembak bersama delapan orang lain ketika menumpang mobil dalam perjalanan dari Lospalos ke Baucau. Agus Muliawan, yang lahir di Bali pada 15 Agustus 1973 itu berada di Timor Lorosae sejak Februari lalu untuk membuat film dokumenter TV. Dia adalah satu-satunya jurnalis Indonesia yang masih menjalankan tugasnya di sana setelah rombongan terakhir jurnalis dan pemantau meninggalkan Bumi Lorosae pada 11 September. Menurut informasi, pada 19 September Agus turun dari hutan menuju Baucau bersama beberapa orang pastor dan suster. Dari Baucau Agus menuju ke Lospalos. Di Lospalos inilah kendaraan yang mereka tumpangi itu diberondong tembakan, pada Sabtu, 25 September 1999. Yang menembak tentara Indonesia. Siapa lagi kalau bukan mereka.=20 Tewasnya tamatan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, UGM dua tahun lalu itu menambah daftar jumlah wartawan yang tewas ketika meliput di Timor Lorosae. Sebelumnya Sander Thoenes, koresponden Financial Times juga ditembak anggota TNI. Aku sedih mendengar kematian Agus, bukan karena aku kenal dia dan sempat ngobrol dalam beberapa kali di beberapa acara. Tapi kematian dua jurnalis itu merupakan bukti kebrutalan aparat TNI, yang terus melakukan teror dan mereka tak pernah dikenai hukuman.=20 Kali ini aku akan memenuhi janjiku untuk cerita tentang dokumen-dokumen yang menggambarkan bagaimana pembumihangusan wilayah Timor Lorosae itu telah direncanakan dengan matang. Dokumen pertama yang aku baca berasal dari Kantor Menteri Negara Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Surat itu merupakan fotocopy dari dokumen asli. Jadi sangat mustahil kalau pejabat terkait kemudian berkoar-koar bahwa surat itu palsu karena stempel dan tandatangan gampang dipalsukan. Aku pun nggak tahu bagaimana dokumen yang bersifat "rahasia" itu bisa bocor ke mana-mana. Kalian tahu, dokumen bernomor M.53/Tim P4-OKTT/7/1999 itu berasal dari Asmenko I/Poldagri (Asisten Menko Polkam I bidang Politik Dalam Negeri), yang ditujukan kepada Menko Polkam, ditulis pada tanggal 3 Juli lalu. Dari judulnya saja sudah jelas skenario di dokumen ini: "Gambaran Umum Apabila Opsi I Gagal". Rupa-rupanya Kantor Menko Polkam punya tim khusus yang membuat laporan dari Dili, yang diberi julukan Tim Polkam.=20 Butir pertama ditulis, setelah kurang lebih 23 tahun Timor Timur berintegrasi dengan Indonesia, Timor Timur kelihatan maju dengan pesat terutama di bidang fisik/materiil. Dalam waktu singkat infrastruktur tergelar sungguh menakjubkan, tapi tidak diikuti oleh mental spiritual masyarakatnya. Ri, aku nggak sepenuhnya percaya dengan kalimat ini. Memang, di sana ada perumahan elite, perumnas, dan pembangunan "kota baru" di beberapa kabupaten. Apakah mereka itu tak pernah tahu kalau di kampung-kampung amat banyak penduduk yang miskin. Bangunan badan jalan di mana-mana juga tak sempurna. Kali aja banyak yang dikorupsi, ya? Setiap aku pergi ke "kota baru" di kabupaten itu aku jadi teringat kampung-kampung di desa di Jawa. Kontras bener dengan bangunan peninggalan Pemerintah Portugis. Penduduk di sana selalu membedakan kedua wilayah itu: kota baru dan kota lama. Dari bangunan puskesmas, kantor pos, sampai kios-kios di sana pasti mengingatkan aku pada pembangunan yang ada di Jawa. Norak lah, pokoknya.=20 Pernyataan lain tertulis: "Perlawanan bersenjata GPK masih terus berlanjut dan ada kecenderungan makin berkembang. Regenerasi berlangsung secara baik, sehingga tumbuh kelompok perlawanan yang lebih terpelajar dan militan, mampu melaksanakan kegiatan-kegiatan klandestin sehingga kegiatan-kegiatan terornya cukup berhasil, mampu menarik, menciptakan opini, mempolitisir, sehingga terbangun masyarakat anti integrasi. Secara terang-terangan masyarakat anti integrasi ini dapat menciptakan kehidupan yang mencekam, sehingga terjadi eksodus besar-besaran terutama di kalangan masyarakat pendatang." Kalian jangan kaget, rakyat yang melawan di mana-mana, oleh pemerintah Indonesia selalu saja dicap sebagai GPK [Gerakan Pengacau Kemananan]. Kita pun selalu mendengar ucapan pejabat yang menyebut "masyarakat anti integrasi". Itu karena pemerintah menganggap wilayah Timor Timur pada tahun 1975 sebagai berintegrasi dengan Indonesia. Apakah kalian percaya, ketika Indonesia menyebut Timor Timur berintegrasi dengan Indonesia? Aku katakan, kata integrasi itu sangat tidak tepat. Yang terjadi adalah Indonesia menginvasi wilayah itu dan lantas saja pemerintah mengaku wilayah itu sebagai propinsi yang ke-27. Nanti deh aku ceritakan bagaimana proses invasi itu dan bagaimana lahirnya kelompok perlawanan. Pada butir kedua disebutkan: "Kelompok pro integrasi yang cukup banyak tersebar di seluruh wilayah selama ini sedang terlena dan menjadi bulan-bulanan kelompok anti integrasi. TNI terpojok bahkan mendapat teror dari kelompok anti integrasi. Suasana demikian kacau sehingga pemerintah menilai tidak ada gunanya Timor Timur dipelihara, karena sepanjang keberadaanya terus menerus membuat masalah, sehingga lahirlah Opsi II." Enak saja ya mereka ngomong? Kalau memang pemerintah menilai tidak ada gunanya memelihara Timor Timur, seperti yang diakui dalam dokumen itu kenapa mereka melakukan berbagai upaya menggagalkan referendum? Dan, menurut versi pemerintah selalu dikatakan, TNI mendapat teror dari kelompok pro kemerdekaan. Kenapa tak diakui sebaliknya? Pernyataan ini merupakan kelanjutan dari kalimat di atas. Lahirnya Opsi II mengagetkan dan membangunkan kelompok pro integrasi yang merasa bahwa mereka akan punah seandainya terlepas dari Indonesia. Karenanya kebangkitan kelompok pro integrasi dalam sekejap bisa membalik suasana menjadi lebih dominan. Walaupun situasi keamanan telah terkendali hingga saat ini masyarakat pendatang belum/mungkin tidak akan pernah kembali lagi. Kecuali nanti kalau Penentuan Pendapat dimenangkan Otonomi Khusus.=20 Joko, siapa sih sebenarnya yang dimaksud sebagai kelompok pro integrasi itu? Pegawai Negeri Sipil atau yang lebih dikenal dengan PNS itu? Tentara dan keluarga? Milisi atau siapa? Tak ada yang bisa memaksa ketika rakyat Timor Lorosae menolak tawaran otonomi luas itu. Memang kalau dilihat saat kelompok otonomi melakukan kampanye, khalayak yang datang banyak betul. Tapi, sebagaimana kalian tahu, mereka datang karena dipaksa datang. Mereka dibagi kaos, dijemput dengan kendaraan, diteror dan seterusnya. Sekali lagi, kampanye pro otonomi itu sangat mirip dengan kampanye Golkar, sebelum masa yang disebut pemerintah Indonesia sebagai masa reformasi itu. Yang juga lucu pada alinea itu disebutkan bahwa TNI mendapat teror dari kelompok pro kemerdekaan. Tukang teror itu menuduh orang lain menteror dirinya. Maling teriak maling? Mungkin=85 Tapi yang jelas pada saat Habibie menawarkan dua opsi CNRT (PLO-nya Timor Timur) memutuskan untuk memberi kesempatan kepada jalan penyelesaian Indonesia ini dan secara sepihak memutuskan FALINTIL (tentara pembebasan nasional Timor Timur) untuk tidak melakukan penyerangan apa pun. Sebenarnya Ketua CNRT malah kebablasan karena dia juga melarang seluruh jajaran gerakan perlawanan melakukan demonstrasi protes damai. Tapi toh TNI "merasa" diteror. Kayaknya mereka ini gentar ngeliat sejak sekitar 1997 di Timor Timur terjadi demonstrasi besar-besaran menuntut referendum di bawah PBB untuk penyelesaian status politik Timor Timur. Kalau kalian ikuti berita-berita, terutama media luar negeri, kalian pasti tahu betapa demonstrasi yang dimotori kaum muda itu mendapat dukungan sampai desa-desa.=20 Joko dan Riri, simak baik-baik butir ketiga ini. Opini dunia saat ini telah demikian terpengaruh, sehingga PBB mengambil inisiatif untuk datang ke Timor Timur setelah persetujuan Tripartit di New York sepakat untuk melakukan Penentuan Pendapat bagi rakyat Timor Timur, apakah menerima atau menolak Otonomi Khusus yang dikonsepkan PBB. Apabila menerima rakyat Timor Timur tetap berintegrasi dengan bangsa Indonesia, sedangkan bila tidak, maka akan lepas dari pelukan Indonesia. Tim United Nations Assesment Mission on East Timor (UNAMET) telah datang ke Timor Timur mendahului sebelum Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Timor Timur siap menerima kehadirannya. UNAMET disambut gegap gempita oleh kelompok anti integrasi, karena kedatangan UNAMET mereka anggap sebagai dewa penolong, sedangkan Pemerintah Daerah terpesona dan tidak berbuat apa pun, walau Pemerintah Pusat dengan Keppres No. 43 telah banyak melakukan koordinasi antar Departemen.=20 Coba kalian simak dengan jernih kalimat berikut ini. Dengan kedatangan UNAMET, suasana kembali menjadi mengkhawatirkan karena kelompok anti integrasi mendapat angin, sedangkan Pemerintah Indonesia yang diberi tanggung jawab menjamin keamanan dalam upaya Penentuan Pendapat menginstruksikan agar semua pihak (dalam hal ini yang terjangkau adalah TNI dan kelompok pro integrasi) untuk tidak melakukan sesuatu yang berbau intimidasi. Angin segar mendorong kelompok anti integrasi yang mengintimidasi dan berlindung di balik UNAMET. Kalian percaya pada kalimat ini? Butir ini keterlaluan bohongnya. Seolah-olah PBB datang dan bikin referendum itu karena kemauannya sendiri. Padahal mereka datang karena permintaan pemerintah Indonesia. Presiden Habibe bilang ke PBB dan Portugal mau kasih pilihan kepada rakyat Timor Timur: "otonomi" atau "lepas". Nah menurut kesepaktan Tripartit (Indonesia, Portugal, dan PBB) pilihan ini ditentukan dalam suatu referendum yang diselenggarakan PBB. Jadi bisa dibilang PBB melaksanakan keinginan pemerintah Indonesia. Seharusnya kalau menurut ketentuan internasional (Resolusi 1514 PBB tentang Kemerdekaan Bagi Rakyat dan Wilayah Jajahan), dalam kasus Timor Timur harus dibikin "referendum penentuan nasib sendiri" yang pilihannya adalah: (a) merdeka, (b) otonomi dalam federasi dengan negara bekas penjajah (dalam hal ini Portugal), dan (c) bergabung dengan negara merdeka lain (dalam hal ini Indonesia). "Pada awal kedatangan Tim Polkam (bagian dari Satgas P3TT), banyak pihak yang melontarkan optimisme bahwa Otonomi Khusus akan menjadi pilihan masyarakat namun setelah kedatangan UNAMET, terdapat banyak sekali faktor pendukung yang mendorong kelompok anti integrasi untuk berada di atas angin. Terlalu skeptis kalau kita mengatakan UNAMET memihak, tapi dengan selalu tertinggalnya kita di dalam merespon manuver pihak yang tidak bersahabat, optimisme yang semula amat meyakinkan, menjadi bergeser. Ini dikarenakan yang pertama karena ruang gerak kita demikian dibatasi, kemudian ketidakberdayaan kita mengimbangi manuver UNAMET yang di dalamnya didukung oleh personil-personil lokal dan kelompok anti integrasi, UNAMET didominir oleh kelompok anti integrasi, dan ada kecenderungan tugasnya tidak sekadar menyelenggarakan Penentuan Pendapat belaka, tapi lebih jauh dari itu." Aneh 'kan? Apakah setelah Ali Alatas menandatangani Kesepakatan 5 Mei antara Indonesia, Portugal dan PBB itu para aparat di Kantor Menko Polkam tidak "ngeh" apa yang akan menjadi tanggungjawab dan ruang lingkup gerak UNAMET di sana? Aku sih nggak kaget kalau pemerintah bersikap optimis bahwa otonomi yang ditawarkan kepada rakyat Timor Lorosae akan menjadi pilihan masyarakat. Kenapa? Karena pejabat-pejabatnya selama ini percaya dan yakin pada hasil rekayasa-rekayasanya tanpa pernah menyelami dan kemudian memahami apa yang diinginkan rakyat di Bumi Lorosae. Membayangkan otonomi menang itu kira-kira sama dengan membayangkan Golkar menang besar dalam pemilu pasca-Soeharto.=20 Nah, logika pada butir ini lebih kacau lagi. Katanya, tugas untuk memenangkan Otonomi Khusus untuk rakyat Timor Timur, sesungguhnya tidaklah begitu sukar, karena yang dijadikan rebutan adalah rakyat mengambang, yang tuntutannya sangat sederhana, yaitu tersedianya bahan makanan dan obat-obatan. Siapa yang dapat memberi makanan dan pengobatan pada mereka lah panutannya. Bahkan kelompok anti integrasi pun menunggu uluran tangan ini, tapi apa daya kita selalu terlambat, sedangkan pihak anti integrasi mampu memanfaatkan peluang kehadiran UNAMET dengan tugas-tugas tambahannya seolah-olah sebagai dewa menolong. Memang, rakyat di sana memerlukan bahan makanan dan obat-obatan. Ya, karena mereka miskin. Tapi apakah kalau mereka miskin tak mempunyai keinginan lain: menjadi bangsa yang merdeka, tak dijajah dengan semena-mena? Mereka ingin merdeka, ingin terlepas dari penjajahan. Oleh karena itulah pada 28 November 1975 rakyat mengumumkan kemerdekaan (dari Portugal) dan setelah itu terus berjuang melawan pendudukan Indonesia sejak 7 Desember 1975. Dan kalau mereka menyambut gembira kedatangan UNAMET, apakah ini salah? Bukankah hanya UNAMET yang akan menyelenggarakan referendum? Bisa kalian bayangkan seandainya Indonesia yang menjadi penyelenggara referendum itu? Ya, pasti saja referendum itu pasti akan direkayasa habis-habisan untuk memenangkan Indonesia. Bukankah pemerintah sudah dikenal selalu bertindak curang setiap kali menyelenggarakan pemilihan umum. Jangan-jangan pemerintah juga nggak tahu bahwa direct ballot, yang kemudian diartikan sebagai jajak pendapat itu bukanlah pemilu.=20 Di Dili ini telah menunggu sebanyak 32 LSM yang siap membantu "pengungsi", begitu kalimat pada butir keenam. Batasan antara pengungsi dan rakyat yang lapar tidak ada, bahkan rakyat lapar tersebut bisa digiring dalam sekejap untuk menjadi pengungsi di bawah tekanan kelompok anti integrasi. Banyak lagi dana-dana yang segera akan mengalir dari luar negeri, kesemuanya dapat mengubah peta kekuatan. Dalam konstelasi demikian, rasa optimis yang tadinya demikian besar menjadi meragukan, apalagi janji-janji dari pusat belum dipenuhi. Pemerintah Daerah dan TNI saat ini hanya bisa menyaksikan orang lain memberi makan rakyat kita, sedangkan kelompok pro integrasi mungkin tidak tersentuh. Katanya, untuk menyikapi situasi seperti ini, memang masih tersedia waktu, namun waktu berjalan terus, tanpa terlihat adanya tanda-tanda yang menguntungkan bagi pemenangan Opsi I. Oleh karenanya tidaklah salah apabila kita memprediksi kemungkinan paling buruk, yaitu Opsi I tidak diterima. Pejabat-pejabat itu punya mata hati enggak sih, bahwa selama ini telah terbukti bahwa rakyat memang banyak yang mengungsi. Itu bukan karena kemauan mereka atau demi mendapat bingkisan sekantung beras, obat-obatan atau susu bagi anaknya yang masih berusia di bawah lima tahun. Tapi bagaimana mereka tidak akan meninggalkan kampung halamannya kalau mereka diteror atau rumah mereka dibakar oleh kelompok yang dikenal sebagai milisi itu? Menurut pengalaman, ya mereka yang dikenal sebagai kelompok pro kemerdekaan [ingat, dalam bahasa pemerintah: anti integrasi] yang diusir dari rumahnya. Mereka kemudian tinggal di hutan, yang dijaga ketat oleh milisi. Bantuan yang jelas-jelas ditujukan untuk mereka yang mengungsi itu pun sulit mencapai ke lokasi. Coba kalau mereka tahu, bahwa yang namanya pendukung integrasi memang nggak pernah jadi pengungsi karena milisi nggak pernah menyerang rumah-rumah para pendukung integrasi itu. Bagaimanakah gambarannya apabila Opsi I gagal? Tim Polkam punya tiga alternatif pemikiran. Kalian baca baik-baik, ya?=20 [a] Kelompok anti integrasi akan berpesta pora, seperti terjadi pada saat penarikan pasukan non organik dari Aceh pada bulan Agustus 1998 yang lalu. Sementara rakyat Aceh telah merasa menang. TNI yang sedang diupacarakan untuk kembali home base dilempari batu dan dicaci maki. Hal seperti ini bisa terjadi di Timor-Timur dalam skala yang lebih sadis lagi. Walaupun sudah beberapa kali digelar pertemuan-pertemuan, kesepakatan di antara kelompok-kelompok bersenjata dengan kelompok-kelompok militan pro integrasi baik di Pusat maupun di Daerah, tidak ada jaminan kedua belah pihak akan saling menerima apabila Opsi I gagal. Pemerintah Indonesia mungkin merasa terlepas dan beban berat menanggung permasalahan Timor Timur yang tidak pernah selesai kecuali kehilangan muka di mata dunia, tapi kelompok pro integrasi siap untuk mengambil posisi seperti kelompok anti integrasi siap untuk mengambil posisi seperti kelompok anti integrasi saat ini. Pemerintah Indonesia dalam hal ini tetap tidak bisa lepas tangan apabila pendukung integrasi dibantai kelak. Dari monitoring selama ini, dapat diduga apabila Opsi II menjadi pilihan masyarakat, maka kelompok pro integrasi akan melanjutkan perlawanan, dengan mengamankan terlebih dahulu keluarganya di NTT. Dari aspek ini sudah dapat dipastikan pemerintah Indonesia tidak bisa lepas tangan.=20 Jelas 'kan bagaimana liciknya pemerintah Indonesia? Seorang teman dari Aceh pernah berkomentar, kenapa ketika tentara disuruh meninggalkan Aceh, wilayah yang sarat konflik itu, banyak warga masyarakat yang mencaci maki, ya karena kekejaman tentara 'kan? Kalau pemerintah sangat khawatir, bahwa perlakuan lebih buruk lagi bagi tentara, ya mestinya tentara sudah bisa mengukur dong, bagaimana tentara memperlakukan rakyat sipil di Bumi Lorosae. Aku ingat benar penuturan Ronaldo ketika dia "diamankan" di Polda. Katanya, polisi yang bertugas di sana ngotot atas instruksi bahwa pembumihangusan akan segera dimulai. "Jangan besok dong, karena keluarga kita 'kan belum sempat dibawa ke Kupang." Memang, pemerintah Indonesia tak lepas tangan karena tentara telah menyediakan senjata otomatis agar pendukung integrasi tak dibantai. Logikanya bagaimana sih? Jelas saja rakyat sipil di Bumi Lorosae kan nggak punya senjata seperti yang disiapkan oleh tentara Indonesia.=20 [b] Bagaimana pula sikap kelompok anti integrasi terhadap para pendatang terutama TNI/Polri dan para Pegawai Negeri Sipil RI dan pendatang lainnya. Apabila Opsi I menang pun TNI/Polri non Organik dan PNS non pribumi harus meninggalkan Timtim secara terhormat. Bila Opsi II berlaku, akan terjadi suatu hal yang menakutkan bagi PNS RI. Suasana menegangkan adalah saat mengumumkan hasil Penentuan Pendapat. Para kelompok pro integrasi yang paling tegang, tanpa mengenyampingkan PNS RI. Mungkinkah PNS RI mampu tetap melaksanakan tugasnya sampai saat pengumuman hasil Penentuan Pendapat. Mereka akan minta jaminan pemerintah dan TNI bagi keselamatan mereka tidak sekadar janji-janji, tapi harus dapat melihat rencana evakuasi terhadap mereka yang tersebar di seluruh wiyah Timor-Timur. Riri, faktanya di lapangan lain. PNS non pribumi sudah kabur jauh sebelum pengumuman hasil referendum pada 4 September lalu. Kantor-kantor milik pemerintah saja sudah kosong melompong. Dan pemerintah Indonesia tampaknya tak berusaha menyelamatkan rakyat yang jadi PNS di sana. Ketika itu ada tawaran dari pejabat pemerintah, bahwa PNS di Timor Lorosae akan ditempat dan dipekerjakan di seluruh Indonesia. Aku pernah membaca majalah D&R, yang berhasil mewawancarai pengacara Aniceto Guterres Lopes, SH. Direktur Yayasan Hak itu mengatakan: "PNS di Timor Timur itu ada dua: orang Timor Timur dan pendatang. Kalau mereka putra Timor Timur, berpartisipasi dalam jajak pendapat, berarti mereka memiliki Timor Timur. Secara pribadi, saya tidak rela kalau mereka meninggalkan Timor Timur meskipun pemerintah Indonesia menjanjikan lapangan pekerjaan. Karena, Timor Timur adalah milik seluruh rakyat Timor Timur. Kalau mereka pendatang, sebenarnya tidak perlu harus dievakuasi karena itu bisa juga berarti satu pemaksaan. Bisa saja mereka tetap di Timor Timur dan membantu rakyat Timor Timur berkarya. Mereka harus diberi kebebasan. Persoalannya adalah jaminan keamanan. Kalau saja Timor Timur dalam situasi seperti ini aman dan tenteram, pasti mereka akan dengan tenang memilih Timor Timur. Dua puluh empat tahun cukup lama dan pembauran itu sudah terjadi; dan rakyat Timor Timur tidak merasa pernah bermusuhan dengan rakyat Indonesia." Jelas 'kan maksudnya? [c] Tidak bisa diabaikan bagaimana sikap para Milisias asal Timor-Timur yang direkrut dari pendukung integrasi. Mereka adalah pahlawan integrasi. Apakah mereka akan ikut induk pasukannya atau mungkin tidak mau meninggalkan Timor-Timur, yang berarti akan memilih mengangkat senjata. Mereka adalah putra daerah yang mempunyai anak, isteri dan saudara-saudara di Timor Timur. Paling tidak mereka menitipkan anak, isteri dan saudara-saudarannya di NTT.=20 Joko, asal ngomong saja Tim Polkam ini. Jauh sebelum pengumuman referendum, anggota TNI/polisi yang putra daerah sudah dilucuti senjatanya. Mereka tak lagi memegang senjata selama bertugas. Bahkan ada ancaman, agar mereka menyerahkan foto copy kartu pemilihan dari UNAMET. Aku tahu persis karena paman Jose menjadi anggota tentara di sana. Dan, tak heran jika kemudian kita tahu banyak tentara dan polisi yang putra daerah banyak yang melakukan desersi.=20 [d] Sudah dapat dipastikan bahwa kehidupan kemasyarakatan akan terganggu. Perekonomian akan lumpuh, karena pengusaha pada umumnya adalah pendatang, walaupun saat ini mereka masih aktif. Tapi sampai kapankah ini berlangsung. Kira-kira hari "H" minus beberapa hari sebelumnya mereka akan menghindar ke NTT. Sudah ada tanda-tanda kelompok anti integrasi telah membuat daftar kepemilikan baru terhadap asset-asset yang akan ditinggal pemerintah dan pendatang. Mereka tidak atau belum mampu mengoperasikan manajemen kemasyarakatan, tidak akan mampu menghidupkan rumah sakit. Walaupun PNS RI yang anti integrasi cukup banyak tapi umumnya tidak punya kemampuan. Paling tinggi mereka akan dikendalikan oleh Gereja, sedangkan yang lainnya akan dikendalikan oleh UNAMET atau Australia dengan relawannya. Kalian tahu 'kan, rakyat sipil yang ada di kampung-kampung sudah punya persediaan padi hasil panen mereka. Tapi kemudian, cadangan mereka itu pun juga dijarah atau dibakar. Oh, jadi karena ada dugaan kelompok pro kemerdekaan akan "mencuri" aset-aset itu maka seluruh aset yang ada di sana kemudian dibakar habis. Aku pernah mendapat informasi dari seseorang, yang kalian nggak usah tahu siapa. Bapak beranak satu ini mengatakan, pemerintah Indonesia sesungguhnya sedang berusaha mengamankan aset yang mereka miliki di Bumi Lorosae, tapi ternyata ada "pasukan lain" yang membakar semua itu. Masuk akal enggak, siapa yang dimaksud dengan "pasukan lain" itu. Artinya, polanya sama dengan ketika terjadi peristiwa Mei lalu di Jakarta. Pejabat menyebutnya sebagai pasukan liar yang menjarah dan meluluhlantakkan sejumlah bangunan di Jakarta dan sekitarnya. Ada hal lain yang ingin aku komentari. Karena dugaan rakyat nggak bisa mengoperasikan rumah sakit, maka pemerintah Indonesia kemudian melarang Dr. Dan Murphy, yang datang atas kemauan sendiri untuk mengobati pasien-pasien miskin di Timor Lorosae, padahal dia sudah mengantongi visa. Sementara dokter-dokter dari Indonesia sudah lama meninggalkan tempat tugasnya. Hal, lain karena ada kecurigaan pihak gereja yang akan mengendalikan masa sulit itu, maka kemudian gereja dan tempat lain yang berkaitan dengan gereja dirusak dan sejumlah pastor, suster dan pendeta dibunuh dengan keji? Atau apa? Butir kedelapan ini juga perlu kalian simak. "Menyikapi hal-hal di atas kita hanya mempunyai waktu untuk memenangkan Otonomi Khusus selama lebih kurang 6 minggu lagi, namun bila ini gagal, waktu yang 6 minggu itu sangatlah singkat untuk membuat rencana penyelamatan personil pro integrasi beserta asset-asset lainnya. Karenanya penyusunan rencana Kontingensi menghadapi Opsi II harus dikembangkan sedini mungkin. Pemerintah masih terus menyisakan anggaran untuk mendukung rencana cadangan ini. Bila pemerintah sudah kesukaran di dalam mendukung pemenangan, konon menghadapi kemungkinan yang tidak diharapkan tanpa rencana cadangan ini, wibawa pemerintah di mata dunia akan lebih terpuruk, apalagi di mata rakyat Indonesia umumnya." Mungkin juga, karena rencana ini dan itu untuk menyelamatkan aset dan penyelamatkan personil pro integrasi gagal dan waktu semakin sempit, pemerintah Indonesia lalu kalap. Karena itu bakar saja semua aset itu dan pembunuhan di mana-mana dilakukan. Tapi, coba kalian simak langkah-langkah antisipasi yang dilakukan Tim Polkam di bawah ini.=20 Menyadari keterbatasan waktu untuk melakukan upaya memenangkan paket otonomi, Tim Polkam mengantisipasi dengan langkah-langkah berikut: =20 [a]. Tetap atas komitmennya untuk memenangkan Otonomi Khusus. Kita sudah ketinggalan langkah di dalam upaya merebut hati rakyat. Bantuan-bantuan dari LSM asing sudah menunggu dan dapat dipastikan akan diboncengi oleh unsur-unsur politis, dan akan dimanfaatkan oleh kelompok anti integrasi. Oleh sebab itu komitmen pemerintah tersebut harus diwujudkan dengan lebih memberdayakan kelompok pro integrasi. Mereka sangat mengharapkan ada sesuatu daya baru agar dapat melakukan Operasi Simpatik. [b]. Membuat rencana cadangan (Rencana Kontijensi) untuk menghadapi sitauasi apabila Opsi I tidak diterima, yaitu: [1]. Rencana untuk menyegerakan evakuasi PNS RI dan pendatang (sebelum pengumuman hasil Penentuan Pendapat) ke daeah NTT; [2]. Penyiagaan unsur-unsur TNI (AD, AL, AU) baik personil maupun peralatan di dekat daerah-daerah untuk evakuasi; [3] Penyiapan daerah NTT untuk menerima pengungsi secara besar-besaran berikut pengamanannya; [4] Merencanakan dan pengamanan rute pengunduran, kalau mungkin merusak fasilitas-fasilitas objek vital; [5] Menurut informasi kekuatan bersenjata anti integrasi mendapat dropping senjata yang signifikan, yang dapat dipastikan tidak akan diserahkannya, meskipun ada kesepakatan damai. Ini menandakan bahwa apabila Opsi I berhasil diperjuangkan, kelompok anti integrasi masih tetap memiliki rencana lain dalam memperjuangkan kepentingannya. Kalian tahu, dokumen ini ditandatangani oleh Asmenko I/Poldagri, H.R. Garnadi yang ditembuskan ke Sesmenko Polkam selaku Sekretaris Tim P4-OKTT. Kalian jangan tanya singkatan apa P4-OKTT itu. Joko dan Riri, aku tak perlu memberi komentar atas upaya langkah antisipasi yang akan dilakukan oleh pemerintah Indonesia ketika Opsi I gagal. Tapi aku ingin menambahkan bahwa, selain daerah NTT yang dipersiapkan sebagai kawasan untuk menampung rakyat sipil Timor Lorosae yang dipaksa meninggalkan kampung halamannya, pemerintah juga sudah mempersiapkan wilayah-wilayah untuk menampung mereka sebagai transmigran. Makanya, tak heran jika banyak tuntutan dari berbagai pihak, agar mereka dikembalikan ke Bumi Lorosae.=20 Aku mendapatkan peta Propinsi Nusa Tenggara Timur berikut lokasi untuk transmigrasi dan berapa kepala keluarga untuk setiap daerah. Judulnya, "Potensi Calon Lokasi Resettlement Propinsi NTT." Kalian jangan bosan membaca angka-angka dan nama wilayah yang tak pernah aku kenal sebelum ini. Di Waemantar [550 KK], Uluwae [300 KK], Haming [1.000 KK], Yubuwa [600 KK], Maubokul [400 KK], Warambadi [250 KK], Kuruwaki [200 KK]. Sedangkan Nagerawe [300 KK], Lambu [200 KK], Soa [1.000 KK], Haekanaike [300 KK], Susulaku.2 [300 KK], Netemnanu [500 KK], Noebaun [300 KK], Loiram SP.1.2 [500 KK], Timliko SP.1S/DSP.5, Tudemauta [700 KK] dan Kokor [500 KK]. Duh, bosan ya menyimak angka-angka tapi kita harus tahu bahwa data ini menunjukkan bahwa pemerintah kita sangat tidak manusiawi. Di kawasan Lantoka [500 KK], Tanyumanu [80 KK], Manleten [350 KK], Haekesak [300KK], Holeki [150 KK], Halileki [150 KK], Motadelek [300 KK], Besikama [2.050 KK], Harekakae. SP1S/D SP.6 [1.600 KK], Beimeo [700 KK], Nititefuli [300 KK], Haekanaike [300 KK], Maubesi/Sekon [1.100 KK], Mauritsu [200 KK], Taikola/Bena. D1 [500 KK], sedangkan Oemoro [300 KK] dan Camplong [200 KK]. Joko dan Riri, kawasan di NTT yang akan digunakan ini dibagi menjadi dua daerah, yaitu daerah potensial irigasi dan daerah potensial non irigasi. Aku pernah membaca salah satu media asing, menteri transmigrasi mengatakan, 40 persen rakyat Timor Lorosae yang berada di wilayah Indonesia ingin kembali ke tanah kelahirannya. Kalau mereka diperbolehkan menjawab jujur, tanpa tekanan, pastilah seluruh pengungsi itu ingin kembali ke Bumi Lorosae. Joko dan Riri, ternyata baru satu dokumen yang bisa aku kabarkan pada kalian. Jangan bosan jika disurat mendatang aku masih akan melanjutkan menulis tentang dokumen yang lain lagi. Aku sudahi dulu surat ini. Aku pengen tidur nyenyak malam ini.=20 1 Oktober 1999 Salam, Pratiwiu ---------- SiaR WEBSITE: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/siarlist/maillist.html ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Didistribusikan tgl. 5 Oct 1999 jam 14:14:28 GMT+1 oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]> http://www.Indo-News.com/ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
