---------------------------------------------------------- FREE for JOIN Indonesia Daily News Online via EMAIL: go to: http://www.indo-news.com/subscribe.html - FREE - FREE - FREE - FREE - FREE - FREE - Please Visit Our Sponsor http://www.indo-news.com/cgi-bin/ads1 ---------------------------------------------------------- From: Syahbuddin Abdurrauf Z. Afif: BERSATU DAN WASPADA MENGHADAPI OPERASI INTEL TNI-POLRI Menurut Danrem 012/Teuku Umar, Kol. Syarifuddin Tippe keadaan di Aceh kini "tenang". Terhadap pernyataan itu, masyarakat Aceh patut berhati-hati, dan pelopor-pelopor dalam perjuangan menuntut referandum bagi hak Aceh menentukan nasib sendiri, sewajarnya waspada dan tentunya tidak lengah memegang peranan memimpin massa untuk tujuan strategis yang hendak dicapai rakyat Aceh. Di balik pernyataan Danrem itu, tersembunyi operasi intelijen TNI-POLRI yang sangat intensif. Pasukan siluman yang terdiri dari Kopassus dan Kostrad dengan pakaian preman, serta desertir TNI lainnya dan preman bayaran tetap melakukan penembakan dan pembunuhan misterius, pembakaran, penculikan, perampokan, intimidasi, pemerasan dan berbagai macam provokasi dan rekayasa lainnya. Pasukan siluman itu masuk ke Aceh segera setelah pengumuman pencabutan DOM oleh Jenderal Wiranto selaku Pangab. Mereka menyusup dari Sumut melalui Aceh Tenggara, ke Aceh Tengah dan menyebar ke seluruh Aceh. Diperkirakan jumlah mereka sekitar 400 orang, lengkap dengan peralatan canggih dan sangat terlatih. Menurut pengakuan salah seorang anggota Kopassus yang ditangkap rakyat di Lhoksukon, ada 200 orang anggota Kopassus yang masuk secara gelap ke Aceh. Yang memegang komando pasukan siluman itu adalah Mayjen Syafrie Syamsuddin, mantan Pangdam Jaya, yang terlibat dalam penculikan aktivis pejuang demokrasi sebelum mahasiswa mendepak Suharto dari kursi presiden pada bulan Mei 1998. Ketika terjadi peristiwa Krueung Geukuh, Aceh Utara yang mengorbankan puluhan massa, Syafrie Syamsuddin ada di sana. Tragedi Beutong Ateuh, Aceh Barat, suatu pembunuhan massal di mana turut gugur ulama Teungku Bantaqiah, pasukan siluman Kostrad bergerak dari Aceh Tengah. Keberadaan Mayjen Syafrie Syamsuddin secara gelap dan berpakaian preman di Aceh, pernah dipersoalkan oleh Dr Hasballah M Sa�ad dalam diskusi tentang Aceh di kantor PP Muhammadiyah di Jakarta pada 7 Agustus 1999. Mengadu Domba Bangsa Aceh Di antara yang perlu dan penting diwaspadai sekarang ini adalah politik adu domba. Dengan operasi intelnya, TNI-POLRI mengadu domba kelompok masyarakat dan sesama bangsa Aceh. Operasi intel TNI-POLRI mencari atau menciptakan celah untuk membuat orang Aceh wilayah utara membenci orang Gayo. Mereka mencari atau menciptakan celah juga untuk mengadu domba orang Aceh dengan penduduk Aceh yang beragama bukan Islam, antara penduduk asli Aceh dengan kaum pendatang. Dengan demikian intel TNI-POLRI berusaha menceraiberaikan persatuan dan kesatuan bangsa Aceh umumnya. Sebagaimana disiarkan dalam Harian WASPADA 4 Oktober 1999, setelah gagal menciptakan bentrokan etnis antara penduduk asli Aceh dengan pendatang, kini upaya dilakukan untuk memecah belah antara sesama penduduk asli Aceh. Semula upaya dilakukan agar timbul bentrokan antara orang Aceh dan orang Gayo yang ditiupkan di Aceh Tengah, lalu beralih ke Aceh Utara. Syukurlah, menurut WASPADA masyarakat kedua kabupaten (Aceh Tengah dan Aceh Utara) tidak terpengaruh terhadap upaya provokator yang menginginkan Aceh pecah belah. Jelas, bahwa isu-isu yang mengancam orang Gayo, sehingga banyak pelajar, guru dan penduduk asal Gayo yang berdiam di Aceh Utara (Bireuen) eksodus kembali ke Aceh Tengah, merupakan suatu kampanye operasi intel TNI-POLRI untuk membuat kekacauan dan mengalihkan sasaran atau tujuan perjuangan rakyat Aceh. Operasi intel diusahakan juga menyusup ke kalangan kelompok-kelompok masyarakat, organisasi-organisasi massa mahasiswa, ke dalam partai politik, ke kalangan ureung dayah, ke dalam LSM, ke dalam GAM atau AGAM dan ke kalangan lainnya yang selama ini menggemakan tuntutan pelaksanaan referandum, menuntut supaya diadili dan dihukum pelaku pelanggaran HAM selama dan sesudah DOM, menentang dibentuk KODAM di Aceh, menuntut penarikan PPRM dan TNI-POLRI keluar dari Aceh. Intel TNI-POLRI mencoba mengadu domba antara mahasiswa dengan LSM, atau antara LSM dan mahasiswa dengan GAM/AGAM, antara ureung dayah dengan LSM atau GAM/AGAM. Caranya antara lain dengan membesar-besarkan perbedaan antara satu dengan lainnya di kalangan kekuatan, golongan atau lapisan masyarakat Aceh itu. Padahal, setiap kekuatan, golongan dan lapisan masyarakat di samping punya program, tuntutan dan tujuan umum yang sama, tentu punya program, taktik dan tuntutan khususnya sendiri sesuai dengan keadaan internnya masing-masing. Misalnya, antara mahasiswa dengan ureung dayah, tentu ada perbedaan tertentu, karena masing-masing mempunyai kebutuhan dan syarat-syarat internnya yang khas. Tujuan intel TNI-POLRI itu jelas, mau mencerai-beraikan kekuatan rakyat Aceh, agar tuntutan-tuntutan bersama yang diperjuangkannya menjadi terabaikan atau teralihkan dan tidak mencapai tujuannya. Martabat Aceh di Mata Dunia Petugas-petugas intel TNI-POLRI berusaha membentuk organisasi-organisasi tandingan atau palsu. Orang tentu pernah mendengar atau membaca berita tentang adanya GAM/AGAM palsu atau gadungan, yang tugasnya membuat provokasi, intimidasi, pembakaran, pengutipan dana secara paksa dan dalam jumlah yang ditetapkan begitu tinggi, sehingga sangat meresahkan masyarakat. Ini adalah cara intel TNI-POLRI untuk menjatuhkan nama GAM/AGAM di mata masyarakat dan menjauhkan mereka dari rakyat yang harus dilindungi dan dibelanya. Peristiwa-peristiwa yang diciptakan kaum provokator dalam rangka operasi intel TNI-POLRI itu, kalau berkembang dan berhasil, dapat menjatuhkan martabat Aceh yang sudah mendapat perhatian besar dan positif dari dunia internasional, badan PBB dan simpati dari rakyat di seluruh penjuru Nusantara. Patut diwaspadai pula, gerakan razia jilbab yang dilakukan sementara orang secara paksa, dapat dimanfaatkan oleh TNI-POLRI dalam menjalankan operasi intelnya. Cara-cara pemaksaan sampai mempermalukan perempuan dengan menggunting rambut dan roknya di tempat umum, sungguh tak pantas menurut adat reusam Aceh, tentu bukanlah cara yang didakwahkan dalam menegakkan Syariat Islam. Ini terjadi justeru di saat srikandi-srikandi Aceh sedang bangkit kembali untuk menegakkan kembali martabat bangsa Aceh dari penghinaan dan penodaan oleh TNI-POLRI. Razia jilbab seperti itu sangat memberi angin kepada keefektifan operasi intel TNI-POLRI. Di mata internasional akan dipandang Aceh berada dalam gerakan fundamantalisme. Ini tentu tidak menguntungkan bagi bangsa kita Aceh dalam menghimpun sokongan internasional bagi perjuangan untuk mencapai penentuan nasib sendiri Aceh. Para ulama, teungku dayah diharapkan bimbingannya dalam hal mewajibkan berjilbab ini. Pihak-pihak yang berkepentingan (terutama jenderal-jenderal TNI Angkatan Darat dan kaum birokrat penguasa) yang menjadikan Aceh usaha bisnisnya, sangat menghendaki dan berusaha sekali agar Aceh tetap kacau, baku hantam antara sama penduduknya. Dengan membuat kekeruhan-kekeruhan, jenderal-jenderal Angkatan Darat dan kaum birokrat penguasa RI akan menangguk keuntungan sebesar-besarnya. Menghadapi situasi tersebut, sangatlah penting peranan kaum ulama, para teungku dayah, kerja sama antara organisasi mahasiswa, ormas lainnya, LSM, GAM/AGAM untuk menenteramkan dan mempersatukan masyarakat Aceh, mencegah provokasi dan intimidasi yang dikendalikan dan direkayasa oleh TNI-POLRI serta membekuk provokator. (19 Oktober 1999). ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Didistribusikan tgl. 21 Oct 1999 jam 03:19:48 GMT+1 oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]> http://www.Indo-News.com/ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
