---------------------------------------------------------- FREE for JOIN Indonesia Daily News Online via EMAIL: go to: http://www.indo-news.com/subscribe.html - FREE - FREE - FREE - FREE - FREE - FREE - Please Visit Our Sponsor http://www.indo-news.com/cgi-bin/ads1 ---------------------------------------------------------- MARI MEMBANGUN NEGARA BESAR YANG KUAT Perspektif Untung Rugi Disintegrasi Indonesia Oleh: Sulistya Putra*) Timtim lepas dari Indonesia menjadi negara yang merdeka, apa untungnya bagi bangsa Timor Lorosae? Lebih makmurkah? Elit politiknya mungkin ya, karena bisa menikmati tunjangan jabatan dari pinjaman luar negeri. Rakyatnya belum tentu. Namun yang jelas, mereka "merdeka" dari ancaman ditembak mati TNI yang dapat menimpa sewaktu-waktu. Masalah bentrok dengan milisi pro integrasi, itu urusan lain. Aceh, Irian, Kaltim, Kalteng, Riau merdeka, apa untungnya buat rakyat setempat? Bagi Aceh dan Irian, mungkin ada kemiripannya dengan Timtim, yaitu "merdeka" dari pembunuhan sewenang-wenang yang sangat menonjol dilakukan TNI di wilayah tersebut. Bebas dari ketakutan dan ancaman ditembak mati sewaktu-waktu adalah alasan yang paling manusiawi. Alasan lainnya? Yang paling umum diketahui adalah alasan ekonomi, yaitu bebas dari ketidakadilan pemerintah pusat yang hanya meneteskan sebagian kecil hasil kekayaan alam ke daerah asalnya. Motif ekonomi inilah yang demikian kuatnya merasuk di pikiran sebagian penduduk daerah-daerah yang marak dengan gerakan untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Dalam benak mereka, setelah mereka-reka nilai kekayaan alam per tahun dibagi jumlah penduduk setempat, maka nilai pendapatan per kapita setempat akan meningkat dengan pesat sehingga menjadi jauh lebih makmur dari sekarang. Asumsi inilah yang dicangkokkan dalam benak Saudara-saudara di daerah-daerah tersebut. Karena itu, di daerah yang pelanggaran HAM oleh TNI-nya pun tidak menonjol, tetap ada gerakan untuk memerdekaan wilayahnya, Riau (daratan) misalnya. Sebabnya adalah motif ekonomi untuk bebas dari ketidakadilan ekonomi dan mengambil peluang untuk meningkatkan kesejahteraan. Padahal, untuk alasan yang satu ini, seluruh rakyat di segenap wilayah Indonesia juga mengalami penindasan dan ketidakadilan ekonomi. Jadi seluruh rakyat dari Sabang sampai Merauke selayaknya berjuang "memerdekakan" diri dari penindasan dan ketidakadilan ekonomi selama ini. Sebetulnya perlu dikaji lebih jauh apakah benar skenario peningkatan kemakmuran penduduk setempat itu dengan cara memerdekakan wilayah masing-masing dari RI? Siapa yang paling untung dengan lepasnya berbagai wilayah itu dari RI? Benarkah kesejahteraan rakyat akan langsung menikmati keuntungan? Belum tentu. Yang paling dulu bertepuk tangan adalah para elit daerah dan para pemilik modal, khususnya para pengelola pertambangan dan pengusaha yang menguasai hasil bumi wilayah tersebut. Di Irian, jelas Freeport yang akan diuntungkan. Dan di Aceh, pengelola situs Arun dan Mobil Oil yang untung. Mengapa demikian? Karena keterbatasan sumber daya manusia di daerah urban sekarang ini, tentunya kemampuan mengelola kekayaan alam akan masih bergantung pada pihak asing atau konglomerat Jakarta. Apalagi para kapitalis asing itu akan berurusan dengan pemerintahan dari "negara baru" yang masih lemah dan mencari pengakuan sehingga tidak punya posisi tawar yang terlalu kuat. Bisa saja terjadi, orang-orang asing itu memaksakan lobi untuk penggandaan kapasitas produksi namun tetap dengan prosentase yang lebih menguntungkan pihak asing. Jadi, seolah-olah nominal "jatah" untuk wilayah setempat meningkat, padahal orang asing yang tetap menikmati jauh lebih besar dalam waktu lebih singkat dari hasil penggandaan kapasitas produksi tadi. Dan selanjutnya ceritanya dapat mirip dengan "Orba Chronicle", yaitu Soeharto, TNI, dan kroninya. Karena kemampuan SDM yang tidak merata, "daerah yang memisahkan diri" itu akan didominasi oleh pejabat pemerintahnya dan anggota parlemennya. Gelagat yang umum adalah, para elit daerah ini yang akan mendominasi perekonomian setempat. Mereka inilah yang akan malang melintang makan suap dari pihak asing dan membentuk konglomerasi baru yang tidak mensejahterakan rakyat banyak. Calon penikmat lokal ini dapat terlihat bibit-bibitnya dari tokoh-tokoh daerah yang sudah ada dan berbisnis saat ini. Yang jelas, pihak asing sudah pasti untung dan rakyat kecil lagi-lagi termarginalisasi. Apakah "cerita lama" ini sudah tercakup dalam "cita-cita kemerdekaan" di beberapa daerah itu? Jika hal itu terulang kembali, bagaimana cerita selanjutnya? Salah satu kemungkinan, rakyat yang merasa tidak puas bergerak mencari peruntungan ke luar perbatasan wilayah. Karena wilayahnya sudah terbatas, penduduk yang didatangi merasa tidak nyaman karena tanah garapannya makin menyempit. Hal seperti ini dapat memancing perebutan sumber-sumber kekayaan alam antar suku dan antar wilayah yang bertetangga. Kemungkinan lain, para elit daerah yang tidak mau disalahkan sebagai penikmat lokal akan memprovokasi rakyat untuk mengkambinghitamkan penduduk pendatang yang bukan "suku bangsa asli" daerah setempat sebagai "parasit". Misalnya para pekerja tambang dari luar daerah atau para transmigran dari Pulau Jawa yang membawa keahlian budidaya tanaman ke berbagai daerah transmigrasi. Maka terjadilah "ethnic cleansing". Para pendatang kemudian diusir atau dimusnahkan. Jika ini terjadi, maka saudara-saudara dari suku pendatang dan sekutunya akan membalas dendam dengan menyerang wilayah pengusir sehingga terjadilah perang antar suku dan antar wilayah dalam jangkauan yang lebih besar lagi. Belum lagi pertempuran di laut akibat perselisihan antar kapal berbagai wilayah dan asing yang lebih mudah lagi memasuki "wilayah laut yang sudah bebas". Dan selagi rakyat bertempur, pihak asing tetap saja menikmati keuntungan dengan menghisap kekayaan alam setempat dengan membayar "biaya perlindungan" seperti yang selama ini terjadi. Apakah motif ekonomi yang kebablasan sehingga memicu kiamat bagi suku-suku bangsa Nusantara itu sudah dipikirkan? Apakah sudah disadari bahwa yang paling diuntungkan dengan memisahkan diri dari wilayah Indonesia adalah orang-orang asing, sedikit elit lokal, dan lagi-lagi "orang-orang penting Jakarta" ? Kiranya Saudara-saudara di Aceh, Riau, Kalimantan, dan Irian Jaya dapat menyadari bahwa masalah ketidakadilan selama ini bukanlah gara-gara "orang (dari) Jawa" dan bahkan pernyataan umum "sebagian besar hasil kekayaan alam kami dibawa ke Jakarta" pun belum tentu benar. Mengapa? Karena masyarakat kebanyakan yang "bukan orang penting" di Pulau Jawa ini, bahkan kebanyakan penduduk di kampung-kampung di Jakarta, sama susahnya, sama tertindasnya, dan tidak pernah tahu menahu apalagi menikmati hasil kekayaan alam dari daerah Saudara-saudara. Jika hasil kekayaan alam seluruh propinsi selama puluhan tahun ini terkumpul di bank-bank Jakarta, mengapa banyak bank yang keropos sampai harus dilikuidasi dan dibekukan? Ataukah sejumlah besar dana itu disimpan di luar negeri? Jika demikian, lagi-lagi pihak asing yang menikmati pemanfaatan hasil kekayaan alam Indonesia itu, baik dengan langsung menghisapnya ataupun secara tak langsung melalui penyimpanan dana orang-orang Indonesia di sana. Jadi, marilah kita berpikir lebih tenang dan jernih lagi. Telah jelas bahwa akar permasalahan penindasan dan ketidakadilan di seluruh Indonesia adalah Soeharto dan TNI dengan Dwifungsi dan segala pelaksanannya yang menyuburkan gurita Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di segala bidang dan bahkan melahirkan berbagai pelanggaran HAM yang luar biasa. Karena itu, jika Saudara-saudara di seluruh wilayah Indonesia benar-benar ingin memerdekakan diri demi kesejahteraan sesungguhnya, bukan kemerdekaan semu yang menguntungkan segelintir elit daerah dan pihak asing, serta tidak ingin menumpahkan darah sia-sia dalam perang antar suku dan antar wilayah yang hanya menguntungkan elit lokal dan asing, bahkan ingin tetap dapat bebas bepergian dan berusaha di seluruh wilayah negara besar dari Sabang sampai Merauke, marilah kita bersatu padu dan serempak berjuang menyapu bersih akar penindasan dan ketidakadilan tersebut. Perjuangan kongkrit kita saat ini dapat kita laksanakan dengan bersatu padu mendukung penyelesaian masalah Saudara-saudara kita di Aceh, saudara "seibu pertiwi" yang melahirkan negara Republik Indonesia ini, yaitu dengan bersama-sama memberikan dukungan untuk: 1. Menuntut pengadilan bagi para penanggungjawab pelanggaran HAM oleh militer di Aceh. 2. Menuntut pemerataan kesejahteraan dengan memperbesar pembagian hasil untuk daerah. 3. Menuntut pelaksanaan otonomi luas yang substansif untuk pengaturan kebijakan dan strategi pembangunan daerah termasuk mengutamakan putra-putra bangsa dalam pengelolaan sumber-sumber daya alam setempat. Apapun istilahnya, baik federasi maupun otonomi luas dalam negara kesatuan, akar permasalahan penindasan dan ketidakadilan, yaitu KKN, Dwifungsi TNI/Polri, dan segala bentuk Orbaisme harus disapu bersih. Hanya dengan inilah supremasi hukum dapat ditegakkan dan masyarakat tiap wilayah dapat menentukan kebijakan strategisnya sendiri sesuai kondisi masyarakat setempat. Dengan demikian, kesejahteraan dapat dicapai merata di seluruh wilayah dengan penuh kedamaian tanpa diracuni pemikiran "wilayah kesukuan", "wilayah keagamaan", atau "wilayah kelompok" lainnya. Jika perspektif disintegrasi ke depan belum cukup, dapatlah diingat-ingat latar belakang Sumpah Pemuda 28 Agustus 1928 yang suka rela, tanpa paksaaan, dan penuh kesadaran sampai melahirkan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Dan sebagaimana disaksikan jutaan rakyat Indonesia, setelah penghitungan voting pemilihan Presiden, Gus Dur sambil memegang tangan Megawati menyerukan, "... dengan ini saya menyatakan kemerdekaan Indonesia... untuk kedua kalinya setelah Bung Karno mengumumkan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945...." yang dimaksudkan untuk menyatakan kemerdekaan Indonesia dari rejim Orde Baru. Karena itu, jika kita masih merasa ditindas ketidakadilan, marilah kita merdekakan diri kita dalam kerangka pikir kebersamaan untuk membangun satu masyarakat bangsa Indonesia yang besar dalam satu negara Republik Indonesia yang maju, kuat, adil dan merata kemakmurannya. Jakarta, 16 November 1999 *) Sulistya Putra Admin GERAKAN SARJANA JAKARTA Ketua ILUNI UI JAKARTA ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Didistribusikan tgl. 18 Nov 1999 jam 06:27:15 GMT+1 oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]> http://www.Indo-News.com/ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
