---------------------------------------------------------- FREE for JOIN Indonesia Daily News Online via EMAIL: go to: http://www.indo-news.com/subscribe.html - FREE - FREE - FREE - FREE - FREE - FREE - Please Visit Our Sponsor http://www.indo-news.com/cgi-bin/ads1 ---------------------------------------------------------- WARTA BERITA RADIO NEDERLAND WERELDOMROEP Edisi: Bahasa Indonesia Ikhtisar berita disusun berdasarkan berita-berita yang disiarkan oleh Radio Nederland Wereldomroep selama 24 jam terakhir. ----------------------------------- Edisi ini diterbitkan pada: Selasa 23 November 1999 15:40 UTC ** SOEHARTO DAN SEJUMLAH JENDRAL LAIN DIPANGGIL DPR SEHUBUNGAN MASALAH ACEH ** RICHARD HOLBROOKE BERTEMU DENGAN XANANA GUSMAO ** PERTUMBUHAN EKONOMI DI ASIA CUKUP BAIK ** TOPIK GEMA WARTA: DUBES HOLBROOKE MEMACU PENYIDIKAN HAM INDONESIA DI TIMOR TIMUR ** TOPIK GEMA WARTA: BERANIKAH GUS DUR MAKLUMKAN DARURAT PERANG DI ACEH? * SOEHARTO DAN SEJUMLAH JENDRAL LAIN DIPANGGIL DPR SEHUBUNGAN MASALAH ACEH Panitia Khusus DPR tentang masalah Aceh akan memanggil mantan Presiden Soeharto dan sejumlah mantan pejabat yang bertanggung jawab atas penerapan Daerah Operasi Militer di Aceh. Menurut wakil ketua Pansus Teuku Syaiful Achmad, Soeharto akan dipanggil Sabtu ini, sementara Menko Polkam Wiranto diminta memberikan keterangan Kamis mendatang. Selanjutnya mantan Wapres Try Sutrisno serta mantan Pangab Jenderal Purnawirawan L.B. Moerdani diminta menghadap beberapa hari kemudian. Selain itu Pansus DPR juga akan memanggil mantan Gubernur Ibrahim Hassan, mantan Pangdam Bukit Barisan Pramono Anom dan sejumlah pejabat lainnya. Menurut berbagai LSM dan Organisasi HAM di Aceh, selama satu tahun pelaksanaan DOM, telah tewas lebih dari 2000 orang Aceh. * RICHARD HOLBROOKE BERTEMU DENGAN XANANA GUSMAO Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, Richard Holbrooke bertemu dengan pemimpin perlawanan Timor Timur, Xanana Gusmao di tempat kediaman sementaranya di Aileu di selatan ibukota Dili. Gusmao dianggap sebagai calon presiden pertama Timor Lorosae, yang akan mengambil alih pimpinan dari tangan PBB. Selain itu, Selasa ini Holbrooke juga bertemu dengan Uskup Dili Monseigneur Carlos Felipe Ximenes Belo. Kepada para pengungsi Timor Timur, yang masih berada di kamp-kamp penampungan di Timor Barat Belo berseru supaya mereka kembali. Sementara Senin kemarin ditandatangani rancangan perjanjian tapal batas NTT-TimTim antara pihak Indonesia dan PBB. Disepakati untuk membentuk komisi khusus yang mengawasi perlucutan senjata milisi-milisi pro-Indonesia. * PERTUMBUHAN EKONOMI DI ASIA CUKUP BAIK Pertumbuhan ekonomi di Asia tahun ini, lebih baik dari yang diharapkan sebelumnya. Negara-negara Asia perlahan-lahan berhasil mengatasi krisis ekonomi, dan diperkirakan tahun ini pertumbuhan akan mencapai 5,7%. Demikian laporan ADB atau Bank Perkembangan Asia. Sebelumnya diperkirakan angka tersebut tidak akan melebihi 4%. ADB menambahkan negara-negara seperti Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Singapura dan Hongkong, mulai berhasil keluar dari resesi. Selanjutnya pertumbuhan ekonomi Cina yang cukup hebat, turut memegang peranan penting. Menurut ADB mereka positif akan situasi ekonomi di Asia di tahun-tahun mendatang. * PRESIDEN BILL CLINTON TIBA DI KOSOVO Presiden Amerika Serikat Bill Clinton berseru kepada penduduk Kosovo untuk membuang perasaan dendam dan benci terhadap warga Serbia dan bersama-sama membangun masyarakat Kosovo yang baru. Presiden Clinton berpidato Selasa ini di ibukota Pristina. Pesan perdamaian Clinton adalah reaksi atas rangkaian pembunuhan terhadap penduduk minoritas Serbia di Kosovo. Sejak pemerintah Yugoslavia menarik mundur tentaranya dari Kosovo, warga etnis Albania telah membunuhi lebih dari 135 penduduk Serbia. Presiden Amerika tiba di Kosovo untuk kunjungan satu hari. Clinton akan bertemu dengan sejumlah pimpinan politik Kosovo dan mengunjungi pasukan Amerika yang ditugaskan di sana. Sementara Partai Sosialis yang berkuasa di Serbia, mencap kunjungan presiden Amerika ini, sebagai kembalinya seorang penjahat ke tempat kejahatan. Kunjungan di Kosovo ini akan mengakhiri perjalanan keliling 10 hari presiden Amerika Serikat di Eropa Tenggara. Selasa malam ini juga Clinton akan terbang kembali ke Washington, setelah singgah sebentar di Italia. * RUSIA MELANJUTKAN OFENSIF DI CHECHNYA Rangkaian ofensif baru tentara Rusia di Chechnya, kali ini dipusatkan sekitar kota Urus-Martan. Kota strategis penting ini terletak di jalan penghubung utama di selatan ibukota Grozny. Urus-Martin dipandang sebagai kantong pertahanan kelompok-kelompok bersenjata, yang sering melakukan aksi penculikan sejak akhir perang Chechnya tahun 1996. Sementara ini serangan Rusia telah memasuki minggu ke delapan. Menurut kantor berita Interfax, Rusia berharap dapat mengepung ibukota Grozny, pertengahan Desember mendatang. Sementara Jerman dan Inggris semakin mengkritik aksi militer Rusia di Chechnya. Menteri Luar Negeri Inggris Robin Cook menyatakan, makin sulit untuk mengerti apa tujuan aksi militer Rusia. Sedangkan Kanselir Jerman Gerhard Schroder berpendapat, ofensif Rusia ini bertentangan dengan peraturan Organisasi Keamanan dan Kerjasama Eropa, OSCE, yang juga beranggotakan Rusia. * DESI BOUTERSE BERSEDIA DATANG KE BELANDA Mantan pemimpin militer Suriname, Desi Bouterse bersedia datang ke Belanda untuk menghadiri sidang naik banding, apabila ia mendapat jaminan tidak akan ditangkap. Demikian pengacara Bouterse, Abraham Moskowicz kepada pihak kehakiman Belanda. Sebuah pengadilan di Den Haag, belum lama ini menjatuhkan hukuman penjara 16 tahun kepada Desi Bouterse, karena terbukti menyelundupkan narkoba. Sidang pengadilan naik banding akan dimulai bulan depan. Bouterse tidak dapat meninggalkan Suriname karena sesuai surat perintah penahanan internasional, ia bisa langsung ditangkap. Moskowicz menamakan permintaan kliennya ini masuk akal, dan menyatakan akan memanggil lebih dari 100 orang saksi dalam sidang naik banding nanti. * PAKISTAN MEMBEBASKAN KAPAL KERUK BELANDA Pengadilan Pakistan mencabut perintah penyitaan kapal keruk Belanda Delta Queen. Pemilik kapal mengharapkan, kapal tersebut dapat meninggalkan pelabuhan Port Qasim, dalam waktu dekat. Delta Queen dilarang berlayar sejak bulan Mei lalu. Penyebab konflik adalah masalah pajak dengan duane Pakistan, yang hingga sekarang tidak mengindahkan keputusan pengadilan, dan menahan semua awak kapal. Sebelumnya pengadilan Pakistan juga memutuskan hal yang sama, tetapi ketika kapal tersebut akan meninggalkan pelabuhan, mereka ditembaki angkatan laut Pakistan. Pemerintah Belanda telah mengajukan protes kepada pemerintah Islamabad. * GANTI RUGI BAGI JANDA PEMIMPIN BOLIVIA Argentina kan membayar 250.000 dolar ganti rugi kepada janda mantan pemimpin Bolivia, Juan Jose Torres, yang mati dibunuh. Jendral beraliran kiri ini digulingkan lewat kudeta militer tahun 1971 dan melarikan diri ke Argentina. Tidak lama setelah rejim militer mulai berkuasa di Argentina, tahun 1976, Torres ditembak mati. Wakil menteri bidang hak asasi manusia Ines Perez Suarez melaporkan pembunuhan ini dilaksanakan sesuai rencana Condor, yang disetujui para pemimpin militer di Amerika Latin. Tujuannya adalah untuk mencari dan membunuh lawan-lawan politik mereka. * DUBES HOLBROOKE MEMACU PENYIDIKAN HAM INDONESIA DI TIM-TIM Intro: Meskipun komisi penyidikan ham yang dipimpin Albert Hasibuan dan Mulya Lubis bermaksud memeriksa sejumlah jendral, termasuk Menko Polkam Jenderal Wiranto yang dinilai beranggungjawab atas bumi hangus di Timtim, tapi ada alasan-alasan untuk menyangsikan efektivitas komisi tsb. Soalnya, komisi tersebut sekedar dibentuk sebagai reaksi politik atas tekanan dunia, ujar Direktur PBHI Hendardi: HENDARDI: Saya kira kita harus berpaling kembali ke belakang ya, bahwa pendirian atau pembentukan KPPHAM dan Peradilan HAM yang sangat terkesan terburu-buru, lewat Perpu No. 1/1999, itu lebih dimaksudkan sebagai usaha-usaha politik untuk melindungi TNI, dalam konteks akan bekerjanya International Commission of Inquiry (Komisi Penyidik Internasional, Red.) dan International Tribunal (Tribunal Interansional, Red.) yang menjadi ancaman bagi TNI. Jadi saya kira apa yang dilakukan oleh KPPHAM dengan mengumumkan suatu pemeriksaan atau katakanlah pemanggilan terhadap Jenderal Wiranto dan lainnya, saya masih belum melihat optimisme bahwa mereka akan diajukan di dalam suatu proses hukum. Karena kita tahu bahwa rujukan-rujukan yang dianut di dalam suatu proses hukum atau proses kejahatan hak-hak asasi manusia itu sangat minim di Indonesia. Yang kedua memang ini bisa saja seperti proses penculikan dulu oleh Prabowo dan kawan-kawan, hasilnya akan semacam itu. Sebagai usaha peredaman untuk melindungi yang di atas. Saya masih percaya bahwa orang semacam Wiranto tidak akan terkena pada pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa mungkin ada korban-korban di level (tingkat, Red.) bawahnya, mungkin saja. Tapi saya tidak percaya bahwa itu secara politik akan hadapkan Wiranto di dalam suatu proses hukum. RADIO NEDERLAND [RN]: Tapi kali ini bukan sekedar Komnasham yang dianggap lemah, itu dalam hal Timor Timur, tapi ini suatu Komisi Khusus dari Komnasham dan lebih dari itu taruhannya amat besar. Taruhannya internasional. Apabila ini cuma trik politik untuk melindungi beberapa jenderal di atas. Jadi risiko besar ini, kalau mau bermain seperti terhadap Prabowo tempo hari. HENDARDI: Ya bisa jadi. Apalagi kita tahu bahwa para anggota International Commission of Inquiry sudah terbang ke Dili. Justru karena itu, saya kira Komnasham dalam hal ini juga tidak melakukannya secara sendiri, tapi melibatkan juga beberapa LSM di bidang hak asasi manusia, serta di dalam itu. Ini kepentingannya adalah agar tanggung jawab itu bisa dipikul bersama. Dan PBHI sendiri menolak untuk ikut terlibat. RN: Kenapa PBHI kok tidak mau? HENDARDI: Ya, itu, Atas alasan-alasan bahwa pembentukan KPPHAM maupun peradilan HAM ini bisa bermotif politik untuk melindungi kepentingan TNI, ketimbang suatu usaha yang betul-betul untuk menegakkan hak asasi manusia. Karena kalau ini dimaksud untuk menegakkan hak-hak asasi dan membongkar kasus atau persoalan di sana, seharusnya ratifikasi atas berbagai konvensi dan convenant (traktat, Red.) PBB itu sudah dilakukan terlebih dahulu daripada sekedar suatu pembentukan peradilan HAM tanpa rujukan yang jelas. RN: Pada saat yang sama Duta Besar Amerika untuk PBB Richard Holbrooke berada di Timor Timur. Ini suatu tekanan politik yang besar terhadap Jakarta untuk betul-betul melaksanakan pemulangan pengungsi dan juga sekali lagi soal penyeretan jenderal-jenderal yang terlibat ini. Tidak bisa secara apriori tampaknya tadi PBHI telah menolak untuk ikut. HENDARDI: Persoalannya adalah kita melihat bahwa apa yang dilakukan dengan pembentukan KPPHAM maupun peradilan HAM itu lebih suatu reaksi atas suatu aksi internasional di dalam membentuk Commission of Inquiry dan International Tribunal. Suatu reaksi ketimbang suatu usaha betul- betul memang untuk melakukan pembenahan di bidang hak-hak asasi manusia. RN: Mengenai konvensi-konvensi itu tadi, apabila konvensi-konvensi itu diratifikasikan belakangan, kan tidak mengubah hasil penyelidikan komisi ini bukan? HENDARDI: Bukan! Persoalannya begini. Apa konvensi-konvensi atau convenant-convenant dari PBB itu harusnya menjadi semacam rujukan atau hukum acara, yang bisa melengkapi hukum acara yang ada di Indonesia di dalam mengadili suatu pelanggaran atau kejahatan hak asasi manusia. Kalau itu belum diratifikasi, itu artinya kita hanya mengandalkan pada hukum acara yang ada di dalam KUHAP kita, yang sangat sederhana dan sangat banyak lubang untuk memberikan sangsi-sangsi hukum khususnya terhadap aparat negara yang melakukan kejahatan hak asasi manusia atau kejahatan kemanusiaan. RN: Jadi masalahnya perangkat hukum yang menjadi basis. Tapi kalau hasil ini kemudian bisa dibarengkan dengan komisi internasional, dan mungkin bisa membawa ke suatu peradilan sipil khusus mengenai pelanggaran HAM, jadi bukan peradilan militer atau Dewan Kehormatan Perwira, maka ini sudah suatu hasil yang lumayan bukan, yang dibawa oleh Mulya Lubis dan Albert Hasibuan. HENDARDI: Saya kira periode penyelidikannya juga sudah berbeda. Kalau internasional Comission of Inquiry itu sejak tahun 1999, sementara untuk KPPHAM ini pasca jajak pendapat. Jadi dari segi itu saja tentu data- datanya akan berbeda. RN: Bicara mengenai data, PBHI sendiri melakukan penyelidikan mengenai nasib para pengungsi Timor Timur yang berada di Timor Barat? Lalu bagaimana tindak lanjutnya? HENDARDI: Proses itu masih berlanjut terus. Secara bergilir kita mengirimkan tim ke sana, untuk mencatat beberapa kejadian, khususnya peristiwa-peristiwa pelanggaran hak asasi manusia. Memang kita melihat bahwa kegiatan milisi itu relatif berkurang ketimbang sebelumnya, tetapi justru ini menujukkan korelasinya dengan tekanan-tekanan internasional yang makin besar. Khususnya dengan kedatangan misalnya Duta Besar Amerika untuk PBB dan justru menunjukkan adanya korelasi yang tegas antara milisi dan TNI di lain sisi. RN: Jadi pihak Indonesia maksud anda semacam mempersiapkan untuk memperbaiki situasi sedikit di sana-sini, dalam rangka kedatangan Holbrooke? HENDARI: Betul, saya kira Holbrooke dan juga tekanan-tekanan internasional lain ya. Demikian Ketua PBHI, Hendardi. * BERANIKAH GUS DUR MAKLUMKAN DARURAT PERANG DI ACEH? Pers ibukota kemarin memberitakan bahwa Gus Dur sekembalinya dari lawatannya ke Timur Tengah akan mengumumkan keadaan darurat di beberapa kawasan Provinsi Aceh. Hal ini akan dilakukannya akibat pergolakan fisik yang terus marak antara para pendukung kemerdekaan melawan pasukan TNI di daerah Serambi Mekah itu. Akibat pergolakan tersebut, sejak bulan Mei tahun ini sudah sekitar 250 orang tewas. Lebih lanjut koresponden Sjahrir melaporkan dari Jakarta: Pihak SIRA, Sentral Informasi Referendum Aceh menganggap rencana pemberlakuan darurat militer itu suatu skenario untuk kembali melakukan intervensi militer di Aceh. Dan itu sudah dimulai dengan usaha pihak TNI yang menyamar sebagai GAM, Gerakan Aceh Merdeka, mengusir warga non Aceh serta melakukan pembakaran-pembakaran di daerah Bokongan dan Aceh Tengah. Menurut seorang pengamat cara-cara yang sama pernah dipraktekkan pula di Timor Timur dahulu. Ada skenario TNI yang sengaja menimbulkan kesan seolah persoalannya bukan lagi dengan GAM melainkan Aceh kontra Jakarta. Darurat militer sama saja dengan mengajak perang rakyat Aceh. Ketua MPR Amien Rais kemarin, dalam suatu wawancara, menolak dengan tegas rencana pemerintah untuk memberlakukan daerah operasi militer di Aceh. Ia tetap percaya bahwa rakyat Aceh tidak akan memisahkan diri dari Indonesia karena Indonesia berasal dari Aceh dan Aceh adalah Indonesia. Bagi Amien Rais yang penting Gus Dur harus segera pulang dari Timur tengah. Sebaliknya, di luar negeri, Gus Dur mengatakan bahwa ia melawat ke luar negeri untuk membuktikan bahwa RI aman-aman saja. Dalam pada itu Amran Zamzani dari Komisi Independen mempertanyakan kelambanan pemerintah Indonesia yang kurang responsif terhadap Aceh. Komisi Independen sudah dua minggu menyerahkan laporan soal pelanggaran hak asasi manusia di Aceh, tetapi hingga ini belum ada reaksi pemerintah. Pemerintahan Habibie maupun Gus Dur nampaknya ragu-ragu dalam menindak pihak TNI. Mabes TNI sendiri, melalui Kepala Puspen TNI Mayjen Sudrajat, sudah memastikan akan membawa ke pengadilan militer para anggota TNI yang telah melakukan pelanggaran HAM di Aceh. Maka Puspom TNI pun sudah mengumumkan telah mendatangkan saksi-saksi dari Aceh untuk menjadi saksi dalam perkara pembunuhan Tengku Bantaqiyah dan pengikut-pengikutnya. Yang menarik, meski belum disidangkan namun salah seorang saksi menyatakan kepada pers bahwa justru TNI yang diancam oleh Tengku Bantaqiyah sehingga komnadan setempat terpaksa bela diri dengan menembaki Tengku Bantaqiyah serta pengikut-pengikutnya yang hanya bersenjatakan pisau. Sebenarnya hal yang sama pernah terjadi pula pada kasus Lampung beberapa tahun yang lampau. Yang pertama-tama menembak adalah komandan Koramil sedangkan Marsudi yang kemudian disebut sebagai tokoh terror Lampung hanya membela diri dengan menebas perwira militer tersebut yang sempat menembak berkali-kali. Akibat perlawanan ini puluhan rakyat dibunuh, termasuk istri dan empat orang anak Marsudi. Hingga hari ini Marsudi masih ditahan di pulau Nusa Kambangan. Maka sama seperti dalam kasus penculikan mahasiswa, POM TNI lagi-lagi hanya akan membawa militer tingkat teri ke pengadilan militer. Hasilnya pun sudah dapat diperkirakan, paling-paling mereka dihukum beberapa tahun saja. Karena itu menarik untuk dilihat sampai dimana DPR RI akan bersikap. Pansus tentang masalah Aceh yang dibentuk DPR sesuai rencana hari Sabtu mendatang akan memanggil mantan Presiden Soeharto yang bertanggung jawab dalam penerapan DOM di Aceh. Selain itu Pansus Aceh akan akan memanggil sejumlah mantan pejabat yang terkait dengan DOM Aceh tersebut. Seperti tiga jenderal mantan Pangab, Try Sutrisno, L.B. Moerdani, dan Feisal Tanjung, kemudian Syarwan Hamid, mantan Gubernur Aceh Ibrahim Hasan dan mantan Pangdam Bukit Barisan Pramono Anom. Kini orang pun ingin melihat reaksi tentara. Beranikah mereka melakukan perebutan kekuasaan? Atau siapkah TNI melawan para politisi sipil yang kini menguasai parlemen? Adapun para diplomat Amerika Serikat yang mengunjungi Aceh baru-baru ini sudah menyatakan bahwa negara adikuasa ini tidak mengingini pengulangan operasi militer dan berlanjutnya kekerasan di Aceh. ----------------------------------- Radio Nederland Wereldomroep, Postbus 222, 1200 JG Hilversum http://www.ranesi.nl/ http://www.rnw.nl/ Keterangan lebih lanjut mengenai siaran radio kami dapat Anda peroleh melalui [EMAIL PROTECTED] Copyright Radio Nederland Wereldomroep. ----------------------------------- ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Didistribusikan tgl. 24 Nov 1999 jam 07:35:37 GMT+1 oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]> http://www.Indo-News.com/ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
