---------------------------------------------------------- FREE for JOIN Indonesia Daily News Online via EMAIL: go to: http://www.indo-news.com/subscribe.html - FREE - FREE - FREE - FREE - FREE - FREE - Please Visit Our Sponsor http://www.indo-news.com/cgi-bin/ads1 ---------------------------------------------------------- BERITA UTAMA WASPADA JUMAT, 26 NOVEMBER 1999 Menjelang HUT GAM 4 Desember: Pejabat, Pengusaha Menghilang BANDA ACEH (Waspada): Menjelang hari ulang tahun Gerakan Aceh Merdeka (GAM) 4 Desember mendatang, suasana kota di Aceh semakin gerah. Setelah warga non Aceh beramai-ramai eksodus ke Sumut, giliran puluhan pejabat teras dan pengusaha top menghilang dari bumi Serambi Mekkah itu. Di Banda Aceh, misalnya, sejak sepekan ini diketahui sedikitnya 35 pejabat teras di lingkungan Pemda Aceh akan bertolak ke Jeddah, Arab Saudi, untuk melakukan perjalanan ibadah umroh dan pameran dagang. Sedangkan puluhan pengusaha top di daerah itu lebih awal sudah menghilang dari Banda Aceh menyusul merebaknya aksi teror dan pemerasan. Sumber Waspada di Banda Aceh mengatakan, kalangan pejabat tersebut beberapa di antaranya sudah lebih dahulu berangkat. Seperti Wagub Aceh Bustary Mansyur dan sejumlah Kakanwil dan Kadis Tk.I Aceh. Sedangkan yang lain rencananya akan bertolak dari Banda Aceh 27 November (besok) dengan pesawat komersial. Bagaimana Gubernur Aceh? Dikabarkan dia juga akan hijrah bersama pejabat lainnya. Namun, karena yang bersangkutan akan memberi penjelasan tentang persoalan Aceh di hadapan Tim Pansus Masalah Aceh DPR-RI yang dijadwalkan, Senin lusa, maka rencana menunaikan umrah jadi tertunda. Kemungkinan Gubernur Syamsuddin Mahmud, baru akan menyusul pertengahan Ramadhan. Sedangkan the big five pengusaha di Aceh, menurut informasi sudah jauh-jauh hari meninggalkan Aceh. Hengkangnya pengusaha pribumi ini memang tidak bisa dipisahkan dengan situasi keamanan di Aceh yang kian hari semakin tak menentu. Batas dead linenya awal Desember depan, bersamaan HUT ke-23 GAM. Eksodusnya sejumlah pengusaha sukses tampaknya memang bisa dipahami. Tapi, soal umrahnya puluhan pejabat teras tadi telah mengundang protes tak sedap. Tidak hanya dari mahasiswa, kritikan keras juga datang dari DPRD Aceh. Kalangan dewan menilai keberangkatan para pejabat untuk menunaikan ibadah, sah-sah saja, jika situasi keamanan terkendali. "Persoalannya kita kan tahu semua, situasi sedang tidak kondusif, masak mereka tega meninggalkan rakyat seperti ini. Ini patut kita sesalkan," ujar Jauharuddin Harmay, anggota DPRD Aceh, kemarin. Bahkan menurut Imam Syuja' Ketua PW Muhammadiyah Aceh, jika pejabat meninggalkan rakyat dalam kondisi tidak menentu seperti ini merupakan perbuatan dosa. Keberangkatan para pejabat dalam situasi daerah Aceh yang kian tak terkendali, itu dianggap mereka ingin "cari selamat" dan melepaskan diri dari tanggung jawab. Memang, sejak berkembangnya berbagai opini negatif di tengah meningkatnya eskalasi gangguan keamanan di Aceh, sampai Kamis (25/11), memaksa berlanjutnya gelombang eksodus secara besar-besaran. Malah, uniknya, keluarga besar TNI/Polri pun ikut latah meninggalkan Aceh hingga batas waktu 7 Desember. "Kemungkinan ibu-ibu dharma pertiwi menumpang pesawat Hercules milik TNI AU," kata seorang anggota Polri kepada Waspada di Banda Aceh, Rabu kemarin. Polisi berpangkat sersan ini mengaku baru merasa tenang dalam tugas bila seluruh keluarganya diungsikan dari Aceh. Sembako terancam Heboh akan terjadinya perang besar-besaran antara kelompok yang bertikai di Aceh, juga berpengaruh buruk terhadap aktivis perekonomian di daerah paling barat wilayah NKRI tersebut. Pasokan barang kebutuhan sembilan bahan pokok dari daerah tingkat-II dan Sumut, dirasakan mulai tersendat-sendat. Sebab, banyak pedagang yang menghentikan kegiatannya karena takut terjadi aksi pembakaran seperti beberapa waktu lalu. Di tengah kepanikan tersebut, minat beli masyarakat terhadap sembako semakin meningkat. Suasana itu tidak hanya terlihat di pasar-pasar pusat perdagangan Banda Aceh saja, tapi pedagang pasar tradisional pinggiran kota pun kewalahan menghadapi lonjakan pembeli. Menurut pantauan Waspada, belum ada gejala kenaikan harga nominal barang. Begitupun banyak pihak yang khawatir akan kehilangan sembako menjelang 4 Desember mendatang. "Sudah menjadi kebiasaan, bila jumlah pembeli meningkat drastis, maka harga sembako akan naik dan menghilang dari pasaran," kata seorang ibu kepada Waspada di pasar Aceh, Banda Aceh. Hingga berita ini dikirim, suasana kota Banda Aceh masih aman-aman saja. Tidak ada indikasi akan terjadi perang besar di kota spiritual ini. Begitupun, warga non Aceh yang masih bertahan tetap merasa was-was karena provokasi berjalan terus. Seorang pemuka agama di Banda Aceh yang asli putra Aceh, wanti-wanti sudah meyakinkan agar warga non Aceh jangan eksodus karena sesama muslim, tanpa melihat suku dan keturunannya, adalah saudara. "Pengusiran itu perbuatan provokator untuk menjatuhkan martabat orang Aceh. Kami orang Aceh paling memuliakan tamu dan pendatang sepanjang tidak merusak nilai-nilai adat dan nuansa Islami di tanah nenek moyang kami ini." Marilah kita rapatkan barisan untuk menentang kezaliman, bukan malah bercera-berai. Nah! Sekarang yang tertawa ria provokator itu karena berhasil melaga orang Aceh dengan suku lain. Ini perbuatan terkutuk yang bertentangan dengan syariat Islam! Tulis ini di Waspada," demikian pemuka agama itu. (b04/b06) 'Hak Rakyat Aceh Untuk Merdeka' LHOKSEUMAWE (Waspada): Direktur Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH-APIK) Jakarta yang juga anggota MPR Nursyahbani Katjasungkana, SH mengatakan, untuk merdeka itu adalah hak rakyat Aceh. Tapi harus ada pengakuan dari dunia internasional. Nursyahbani Katjasungkana, SH mengatakan hal tersebut kepada wartawan di sela-sela acara doa perempuan Aceh dan pelantikan pengurus LBH APIK Aceh di Masjid Baiturrahman Lhokseumawe, Kamis (26/11) siang. Ketika wartawan menanyakan, kira-kira "sepakat" tidak bu, kalau Aceh Merdeka? Itu apa, tidak memerlukan kesepakatan orang lain. Itu adalah hak rakyat Aceh," jawabnya. Selaku pengamat hukum internasional, bisa tidak Aceh merdeka "tanpa izin" Jakarta. "Kalau menurut hukum internasional, setidaknya itu harus ada pengakuan dari dunia internasional. Memang, bukan izin seperti itu, ya. Tapi kan negara itu harus ada pengakuan, terbentuknya negara harus ada pengakuan," katanya. Kata dia, gerakan rakyat Aceh menuntut keadilan saat ini yang dipelopori mahasiswa dan unsur lainnya, dengan menuntut diadakannya referendum sama sekali bukan gerakan separatis. "Sama sekali tidak sama," katanya. Menurutnya, tindakan separatis berbeda dengan permintaan referendum, karenanya adalah keliru sekali jika ada yang menyamakannya. Referendum, katanya adalah cara menyatakan pendapat dari rakyat dan itu adalah Hak Azasi Manusia (HAM) juga, yang biasa dilakukan negara-negara demokratis. "Dikatakan separatis, kalau itu dilakukan dengan cara kekerasan bersenjata," sebutnya. Kata Direktur LBH APIK itu, selama ini Indonesia telah mengeksploitasi Aceh meskipun secara esensial penindasan itu terjadi di mana-mana bukan hanya di Aceh saja di masa Orde Baru. "Namun penderitaan warga di daerah-daerah lainnya itu tidak separah di Aceh." Karenanya, tugas pemerintah sekarang sepertinya sangat berat karena harus menuntaskan berbagai kasus yang disebutnya limbah yang ditinggalkan oleh rezim pemerintahan lama yang berkuasa selama 32 tahun itu. Pihaknya juga sependapat dengan pengamat lain yang mengatakan, seharusnya Presiden Abdurrahman Wahis (Gus Dur) saat ini tetap berada di dalam negeri dan segera menuntaskan kasus Aceh. Namun, katanya, masalah yang dihadapi Gus Dur saat ini bukan hanya masalah Aceh saja, tapi termasuk kelaparan yang bakal melanda seluruh negeri. "Gus Dur di luar negeri pun juga mengeluarkan statemen-statemen tentang Aceh yang berarti dia tidak melupakan daerah Serambi Mekkah ini," kata anggota MPR dari Utusan Golongan ini. Ditanya harapannya di masa mendatang mengenai Aceh, Nursyahbani Katjasungkana secara diplomatis mengatakan, "berdoa sajalah", sebutnya sambil mengutip Firman Allah yang bermakna berdoalah niscaya akan Ku-kabulkan. "Hanya doa yang harus selalu kita panjatkan agar tidak membutakan mata dan mentulikan orang-orang yang mengambil keputusan terhadap Aceh. Sebab jika sudah kun fayakun, hanya Tuhanlah yang tahu. "Termasuk jika Tuhan menghendaki merdeka, maka hari ini juga Aceh akan merdeka," katanya. Menyangkut pengadilan HAM terhadap aktor yang terlibat selama pemberlakuan DOM di Aceh, anggota MPR dari utusan golongan itu menyebutkan, sebenarnya hal itu adalah tuntutan kedua setelah tuntutan DOM dicabut. Tuntutan kedua itu adalah mengadili pelaku pelanggaran HAM termasuk perkosaan. Tapi sayangnya, respon pemerintah sangat lamban sekali karena memang kalau itu dibawa ke pengadilan akan meruyak ke mana-mana. Kata dia, pihaknya sendiri merasa kalau para pelanggar yang diadili hanya pada tingkat prajurit yang memang secara hukum harus diadili, tapi sebetulnya yang harus diadili adalah orang-orang yang bertanggungjawab menerapkan DOM yang menyebabkan terjadinya pelanggaran-pelanggaran itu. Beberapa nama yang sudah disebut-sebut, dari mantan Pangab hingga Pangdam dan Gubernur Aceh yang meminta didatangkan pasukan dari pusat, yaitu Ibrahim Hasan, ujarnya. Menurutnya, tidak ada pilihan lain bagi pemerintahan Gus Dur selain harus mengadili para pelanggar HAM atau terpaksa membiarkan Aceh menentukan nasibnya sendiri. "Pilihan itu tidak bisa dihindari," cetusnya. Apakah dunia internasional bisa mengadili pelaku pelanggaran HAM di Aceh? Ya bisa. Masalahnya sekarang ini adalah ketika melakukan prosedur internasional banyak kelemahan. Pengadilan kriminal internasional baru disahkan November lalu dan itu berlaku hingga terbentuknya pengadilan internasional kejahatan (internasional crimer corp). Pengadilan kejahatan internasional ini belum terbentuk sampai sekarang, jadi agak sulit dibawa ke internasional, tegas Nursyahbani Katjasungkana. Menyangkut kompensasi terhadap korban pelanggaran HAM, dia menyebutkan, dalam prinsip hukum, suatu perkara terkait dengan dua aspek, pidana dan perdata. Sudah menjadi adigium dalam hukum kalau membunuh juga harus memberi kompensasi kepada korbannya namun ini kurang populer di Indonesia, apalagi oleh pelanggar HAM. Kata dia sejak tahun 1985 PBB telah mengeluarkan Deklarasi Prinsip-prinsip Keadilan Korban Kekerasan dan Penyalahgunaan Kekuasaan. Di situ diatur dengan sangat rinci apa-apa yang harus diberikan negara kepada para korban kejahatan penyalahgunaan kekuasaan. Mulai dari kompensasi uang, sekolah gratis, kesehatan gratis dan lain sebagainya. Dan itu bukan hanya kepada korban tapi juga kepada anak-anak dan keluarganya. Lebih lanjut Nursyahbani mengungkapkan, dalam situasi apapun, perempuan dan anak-anak selalu menjadi korban utama. Penderitaan itu menjadi semakin berat karena memang hampir-hampir sistim sosial dan hukum tidak pernah mempersiapkan mereka menghadapi hal-hal seperti itu. "Dalam situasi normal saja perempuan sudah terjepit, apalagi di masa-masa perang," katanya. Nursyahbani mencontohkan, ketika masa DOM penderitaan kaum laki-laki agak berbeda dengan yang dialami kaum perempuannya. Karena, kata dia, kaum pria hanya dibunuh saja, tetapi perempuan sesudah diperkosa baru dibunuh. Acara doa perempuan dan pelantikan LBH APIK Aceh berlangsung dengan khidmat lebih kurang empat jam dihadiri sekitar 500 peserta, terdiri dari aktivis perempuan-perempuan korban DOM (Forjadom), maupun peserta lainnya yang terdiri dari perempuan-perempuan yang perduli terhadap kekerasan terutama terhadap perempuan di Aceh. (tim) Pemerintah, GAM Dan RakyatAceh Harus Duduk Satu Meja MEDAN (Waspada): Pemerintah Pusat, Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan masyarakat Aceh harus segera duduk di satu meja disaksikan pihak ketiga seperti PBB ataupun negara tetangga untuk menyelesaikan masalah Aceh. Demikian pendapat Direktur Eksekutif Forum Aceh Diranto (The Aceh Forum Settlement Foundation) Ridwan Hanafiah dan Sekretarisnya Marzuki Mahmud di Redaksi Hr. Waspada Medan Kamis (25/11) sebelum bersilaturahmi dengan Wakil Pemimpin umum Hr Waspada H. Teruna Jasa Said. Ridwan Hanafiah menjelaskan, masalah Aceh sudah sedemikian parahnya karena sebagian rakyat ingin menuntut kemerdekaan melalui referendum, tetapi Jakarta (Pemerintah Pusat) belum juga bergeming. ''Upaya pemerintah untuk menyelesaikan kasus di Aceh volumenya masih terlalu kecil dan tidak maksimal,'' kata Ridwan Hanafiah menambahkan. Menurut dia, Presiden Gus dur dan Wapres Megawati Soekarnoputri serta kabinetnya harus mempunyai niat dan komitment jelas menyelesaikan kasus Aceh. ''TNI pun harus mendukung kebijaksaan presiden dan jangan berbuat sesuatu di luar perintah/komando,'' tambahnya. Menurut dia, masyarakat Aceh sebenarnya sudah sangat menderita dengan kerusuhan-kerusuhan yang terjadi di Aceh dan menginginkan masalahnya diselesaikan dengan damai tanpa menimbulkan korban ataupun pertumpahan darah. ''GAM dan TNI harus menghormati orang-orang Aceh dan jangan lagi menjadikan mereka sebagai korban,'' ucapnya. Direktur Eksekutif Forum Aceh Diranto Ridwan Hanafiah menilai pemerintah harus melakukan pendekatan persuasif dan dialog dengan masyarakat Aceh . Katanya, kalau pendekatan militer dilaksanakan lagi maka akan menimbulkan lebih banyak korban dan mengulangi lagi cara-cara penyelesaian yang pernah ditempuh Presiden Soeharto dan BJ Habibie. Menurut Ridwan Hanafiah, sudah saatnya TNI ataupun GAM membuka jelas identitas mereka dan bertanggung-jawab untuk setiap kerusuhan dan kematiaan warga sipil akibat peristiwa tembak-menembak. Katanya, baik GAM ataupun TNI selama ini lepas tangan dan tidak pernah mau bertanggung-jawab bila terjadi pembunuhan ataupun korban yang tewas diakibatkan penembakan. ''Yang dikambinghitamkan selalu pihak ketiga.'' Tidak sulit Dia mengatakan, masalah Aceh bisa diselesaikan pemerintah bila ada keinginan politik yang kuat untuk melakukannya. Saat ini rakyat Aceh menuntut referendum dan Pemerintah Pusat harus menjawabnya tuntutan mereka dan bukan kembali memberlakukan daerah darurat militer di Aceh ataupun melakukan pendekatan-pendekatan kekerasan. ''Yang diminta pisang kok mau diberikan pisau,'' katanya. Dia menegaskan, orang Aceh sebenarnya bukanlah suku sulit didekati baik ditinjau secara antropologi maupun sosiologi. Katanya, sejak dulu orang Aceh sudah melakukan asimilasi kawin dengan suku lain dan bisa bekerjasama secara ekonomi dengan etnis berbeda. Tetapi, menurut dia, dalam beberapa hal orang Aceh selalu ditinggalkan pemerintah seperti soal pembangunan dan mereka menjadi korban untuk kasus-kasus GAM. Hal itulah, katanya, menyebabkan orang Aceh tidak puas sehingga ketidakpuasan mereka lambat laun menggunung dan meletus saat ini. Menurut Ridwan Hanafiah, Pemerintah Pusat sebenarnya harus melakukan pendekatan kemanusian dan menggunakan perasaan untuk menyelesaikan kasus Aceh . Kalau dilakukan pemerintah pastilah orang Aceh memberikan respon, sebab mereka adalah manusia. ''Selama ini Pusat hanya melakukan pendekatan kekuasaan menyelesaikan masalah Aceh, sehingga tak pernah bisa mengatasi masalah,'' tambahnya. Sedangkan mengenai ulangtahun GAM 4 Desember 1999 ini, dia berkeyakinan tidak akan menimbulkan kerusuhan-kerusuhan. Katanya, kalau mereka ingin merayakan ulang tahun ataupun potong kerbau boleh saja dan pihak lain harus mengerti. Selanjutnya mengenai eksodus suku lain di Aceh ke Sumatera Utara sehubungan dengan HUT GAM , dia melihat berhubungan dengan politik. Katanya, seharusnya kaum transmigran tidak eksodus. (m45) Ratusan Bocah Pengungsi Derita Busung Lapar SIGLI (Waspada): Kondisi kesehatan 10.000 lebih warga pengungsi yang bertahan di kamp pengungsian Masjid Abu Di Beureueh, Beureunuen, Kecamatan Mutiara, Kabupaten Pidie, sangat memprihatinkan. Selain mengalami kekurangan pangan, dilaporkan ratusan bocah menderita kekurangan gizi dan busung lapar. Ratusan bocah yang menderita kurang gizi dan busung lapar, dilaporkan tidak mendapat perhatian serius dari dinas/instansi terkait sehingga kondisi mereka bertambah kurus dan perutnya buncit, kata sumber Rabu (24/11). Pantauan Waspada, sejumlah bocah pengungsi itu kondisinya sangat menyedihkan, selain perutnya buncit, kulit berkerut dan kondisi badannya sangat lemah, sehingga membuat sejumlah lembaga swadaya masyarakat (SLM) ikut peduli. Ir Nurtini, anggota tim independen mengatakan, sejumlah bocah yang menderita kekurangan gizi dan busung lapar itu terpaksa dirujuk ke RSU Sigli dan RSUZA Banda Aceh. Mereka sekarang ini bagaikan tak ada yang peduli, ungkap Noni, panggilan akrab Nurtini. "Sangat sulit mengurus bocah kurang gizi dan busung lapar di pengungsian yang persis bagaikan tak ada yang mau mengurus," kata Manawiyah seorang ibu dari Kecamatan Geumpang yang anaknya terserang kurang gizi dan busung lapar. Hal yang sama juga diungkapkan sejumlah wanita lain yang anak-anak mereka menderita busung lapar, kurang mendapat perhatian dari dinas terkait. Saya pasrah saja, apalagi saya tak punya uang dan tak tahu tempat mengadu. Mengharapkan suami sudah kawin dua," ujar Manawiyah. Sejumlah mahasiswa yang berposko di komplek kamp pengungsian Beureunuen mengatakan, pihaknya tak bisa berbuat banyak, seharusnya Dinas Kesehatan yang lebih peduli, namun nyatanya tidak," kata Koordinator Posko Mahasiswa Said Rizal Pahlevi. Selain ratusan bocah menderita kekurangan gizi dan busung lapar, menurut Said Rizal, sejumlah orang tua juga banyak yang mengalami gangguan kesehatan dan banyak di antara mereka sudah dirujuk ke RSUZA Banda Aceh. "Seharusnya pengungsi mendapat perhatian serius dari dinas terkait dan pemerintah daerah," tambah Said Rizal. Aktivis LSM, Ir Nurtini mengharapkan, pemerintah daerah dan dinas terkait peduli terhadap nasib ratusan bocah yang selama berada di kamp pengungsian juga sudah putus sekolah. Kepala Puskesmas Mutiara dr Abdul Hamid, juga mengakui banyak warga pengungsi terancam berbagai jenis penyakit. Saya selalu mengingatkan agar kebersihan lingkungan tetap dijaga dan jangan makan serta minum sembarangan," katanya. Pihak kami, kata Hamid, tetap peduli terhadap setiap warga pengungsi. Kami telah berusaha maksimal sesuai kemampuan yang ada, namun penyakit tetap saja menghinggapi mereka, tambahnya.(b18) Ratusan Pelajar Show Of Force Di Banda Aceh Tolak Pemberlakuan Darurat Militer BANDA ACEH (Waspada): Ratusan pelajar SLTP dan SMU yang tergabung dalam Solidari-tas Pelajar Untuk Rakyat (SPUR) dan Kesatuan Aksi Pelajar Aceh (KAPA), Kamis (25/11), melakukan show of force mengelilingi kota Banda Aceh. Sebelumnya, para pelajar yang berasal dari seluruh dati-II di Aceh ini melakukan apel akbar di lapangan Blang Padang yang tujuannya mensosialisasikan referendum di kalangan pelajar. "Kami menginginkan semangat referendum terus bergema di Aceh," ujar Syahrul Razi, koordinator bersama aksi tersebut. Kemudian, dengan mengendarai truk, kenderaan roda dua dan juga yang berjalan kaki, ratu-san pelajar ini melakukan aksi mengeliling kota Banda Aceh. Para pelajar dengan semangat meneriakkan kata-kata referendum di sepanjang jalan merekan lalui. Usai berkeliling, para pelajar ini mendatangi gedung DPRD-I Aceh untuk menyampaikan pernyataan sikap dari Forum Pelajar Aceh yang intinya menolak pemberlakukan status darurat militer dalamimplementasi apa pun di Aceh. Disitu, mereka diterima Zaini Jalil SH anggota DPRD-I Aceh dari Fraksi PDI-P. Di hadapan Zaini Jalil, para pelajar dengan tertib menyampaikan orasi-orasi secara bergantian. Menurut mereka, pendekatan militeristik yang saat ini diterapkan pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan kasus politik di Aceh hanya mengakibatkan tumpahnya darah dan hilangnya nyawa manusia-manusia tak bersalah. Penerapan Daerah Operasi Militer (DOM), menjadi saksi sejarah yang telah mengakhiri kehidupan ribuan rakyat serta merobek kehormatan ratusan perempuan, yang aksesnya muncul ribuan anak yatim piatu dan anak-anak yang tidak memiliki masa depan serta generasi bodoh di Aceh. Karenanya dalam pernyataan sikap para pelajar menyatakan tetap akan memperjuangkan referendum sampai titik darah terakhir serta menolak berbagai bentuk pendekatan militeristik dalam menyelesaikan ketidakadilan politik di Aceh. Para pelajar juga dengan tegas menolak pemberlakuan Darurat Militer di Aceh dan menuntut pembubaran semua institusi teritorial TNI di daerah ini serta mendesak amnesti umum bagi tapol dan napol Aceh. Usai membacakan pernyataan sikap, Syahrul Razi yang didampingi Rahmat dari SPUR menyerahkan kepada Zaini Jalil SH untuk ditandatangani. Dengan penuh ketenangan, anggota termuda dari FPDI-P menandatangani pernyataan sikap yang diserahkan wakil pelajar Aceh tersebut. Dalam aksi yang berlangsung selama hampir empat jam tersebut dikabarkan tidak menimbulkan seorang korban pun. Bahkan bisa dikatakan aksi tersebut berjalan cukup tertib dan mulus, dimana hanya terlihat beberapa petugas yang siaga untuk menjaga segala kemungkinan yang bakal terjadi. Dalam kesempatan yang sama, utusan dari BEM Unaya dan Solidaritas Pelajar Aceh Untuk Rakyat Tertindas (Sparatis) juga menyampaikan pernyataan sikap tentang kasus penembakan terhadap dua orang mahasiswa yang terjadi di kawasan Geuceu Menara Banda Aceh dua hari lalu. Mereka menyatakan sangat mengutuk peristiwa penembakan tersebut dan menuntut agar aparat berwenang untuk segera mengusutnya hingga tuntas serta menyeret pelakunya ke pengadilan. (b07/cik) Melecehkan Relawan Wakampas Anggota TNI Akan Dimahmilkan BANDA ACEH (Waspada) : Gara-gara menelanjangi seorang aktivis LSM Yasma yang menjadi relawan Wakampas di Bakongan, Aceh Selatan, Lettu Inf R Sumanti, anggota Yonif 131 Padang bersama lima orang temannya, segera akan dimahmilkan, kata Danrem 012/TU Kol Inf Syarifuddin Tippe. "Kalau visum membuktikan mereka melakukan penganiayaan terhadap relawan itu, maka Komando akan menyeret tersangka ke Mahmil. Pokoknya kata tidak segan-segan menindak oknum TNI yang menyakiti hati rakyat. Laporkan segera ke saya, pasti saya tindak," kata Danrem 012/TU di dampingi Danden POM I/2 BB Mayor CPM Soekir, di Banda Aceh, Selasa (23/11). Peristiwa yang menimpa Haikal bersama lima orang temanya ini, terjadi Kamis (18/11) lalu, berawal ketika sejumlah pasukan TNI sekitar pukul 17.00 WIB, datang ke lokasi para pengungsi dengan menumpang dua kendaraan roda empat. Kepada wartawan di Banda Aceh, Haikal mengakui, setibanya di lokasi tersebut, aparat TNI itu langsung mengobrak-abrik kemah para pengungsi dan mengusir mereka untuk pulang ke desanya masing-masing. Melihat para pengungsi kucar-kacir dan ketakutan. Haikal bersama lima temanya itu, meminta aparat untuk tidak bersikap kasar kepada para pengungsi. Karena, menurutnya, itu adalah hak rakyat sipil untuk berlindung, dimana saja yang mereka rasakan lebih aman. Namun, kata Haikal, para aparat TNI tersebut, tidak menggubris apa yang disampaikan oleh relawan yang sedang melaksanakan tugas kemanusiaan itu. Bahkan, para relawan ini, diusung aparat secara paksa untuk naik ke mobil mereka dan membawanya ke Makoramil Bakongan, tempat aparat TNI non organik itu di BKO kan. Sampai di markas aparat TNI itu, jelasnya, ia bersama teman-temannya dimasukkan ke dalam ruangan dan dilucuti pakaiannya. "Di badan kami yang tinggal hanya celan dalam," sebut relawan itu. Menurut Haikal, seorang aparat TNI, yang belakangan diketahuinya sebagai Komandan Pleton, mendekati yang memopor dadanya dengan gagang senjata yang dipegang sang Danton itu. Dan dari mulut teman-teman saya mendengar mereka mengucapkan Allahu Akbar....," ungkapnya. Tidak hanya itu, kata Haikal, dagunya juga menjadi sasaran empuk sang komandan, hingga darah segar pun mengucur membasahi tubuhnya dan lantai tempat ia berdiri. Kemudian, teman-teman Haikal pun terus menerus 'digilir' dengan popor senjata. "Sekira tengah malah, kami dipisahkan ke dalam dua ruangan, masing-masing tiga orang. Di-sinilah kami ditelanjangi," ujarnya Setalah itu menurut pekerja kemanusiaan ini, mereka kembali dimasukkan ke dalam sebuah ruangan dan disuruh berjejer untuk difoto latar belakang bendera GAM. Kemudian, kelima temannya itu, diperintahkan menumpang sebuah minibus L-300 menuju arah Tapak Tuan. Namun, sebutnya, mereka tidak sampai ke sana. Karena, sesampai di Kawasan Terbangan, ada sejumlah massa sedang melakukan sweeping. Mereka diturunkan di tempat itu, dan selanjutnya mendapat perawatan masyarakat setempat. "Saya sendiri, baru dilepaskan esok harinya, setelah datang anggota DPRD setempat ke markas aparat TNI tersebut," katanya. Setelah beberapa saat dapat perawatan dari warga setempat, Haikal bersama lima relawan lainnya, masing-masing, Zairi Karnaini, Ahmad Fadli, Razikin dan Rizal Sabri, keempatnya Mhs Unsiyah dan Mohd Dinar, Mhs IAIN Ar Raniry, dibawa ke Rumah Sakit Dr Zainoel Abidin, Banda Aceh, untuk mendapat perawatan secara intensif. Selain itu, Danrem 012/TU, mengaku, pihaknya telah memerintahkan Dandim Aceh Selatan, untuk membantu Den POM I/2 BB dalam melakukan penyidikan terhadap kasus ini. (tim) ----------------------------------------------------------------------- ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Didistribusikan tgl. 26 Nov 1999 jam 08:31:20 GMT+1 oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]> http://www.Indo-News.com/ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
