---------------------------------------------------------- Visit Indonesia Daily News Online HomePage: http://www.indo-news.com/ Please Visit Our Sponsor http://www.indo-news.com/cgi-bin/ads1 -0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 Free Email @KotakPos.com visit: http://my.kotakpos.com/ ---------------------------------------------------------- Merdeka, 9 Desember 1999 Empat Prioritas SEKURANG-kurangnya ada empat prioritas yang bersifat krusial dan urgen bagi pemerintah baru dalam menyelamatkan NKRI dari kehancuran. Pertama di bidang politik berupa makin lantangnya ancaman disintegrasi seperti tuntutan referendum oleh sebagian masyarakat Aceh adalah kulminasi kekecewaan sekaligus akumulasi multi komplek permasalahan, sehingga tidak dapat dilihat secara parsial. Solusinya adalah pendekatan politis melalui dialog konstruktif dan komprehensif dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat dengan pemerintah pusat, agar semua tuntutan yang rasional dan realistis dapat dipenuhi. Misalnya keadilan, HAM, hukum, kompensasi dan otonomi khusus. Tapi masih dalam koridor NKRI. Bila opsi merdeka diberikan, maka akan terjadi Timor Timur jilid II yang berantai atau mengobsesi daerah lain, yang sebenarnya adalah bagian integral Indonesia. Jadi logikanya referendum suatu daerah adalah referendum seluruh rakyat Indonesia secara nasional. Sedemikian penting karena menyangkut kehidupan negara, maka keputusan harus atas persetujuan MPR dan DPR, sementara pemerintah lebih tepat langsung check and action guna penyelesaian yang persuasif dan persepktif. Adapun negara federal dapat dilakukan dengan mengamandemen UUD 45, tidak secara apriori menolak, tapi apakah pasti Indonesia lebih baik atau hanya pergeseran tirani pusat ke daerah dalam konteks apakah elit lokal tidak akan korup dan tidak pula menelantarkan rakyatnya? Hakekat kekeliruan selam 54 tahun ini bukan pada bentuk kesatuan melainkan karena faktor rezim pusat yang terlalu sentralistik, rakus dan otoriter. Kedua bidang hukum. Political will pemerintah harus segera direalisasikan dalam menyelesaikan timbuan kasus-kasus KKN sampai tragedi berdarah selama ada koruptor kakap yang dihukum. Di sini peran Jaksa Agung menjadi sangat dominan dalam menegakkan supremasi hukum. Kepadanya harapan publik dipertaruhkan, apakah berani secara eksplisit menuntaskan kasus-kasus kelas berat. Bila tidak, berarti rakyat harus siap kecewa. Kredibilitas pemerintah akan merosot, jadi jangan terkooptasi dilema antar masih banyak orang di pemerintahan yang teraffiliasi dengan rezim lalu dengan praduga absolut masyarakat lantas persoalan menjadi musykil. Yang menjadi acuan adalah proses hukum yang proporsional, obyektif, subtansial dan elegan sebagai aplikasi Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 (semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada terkecualinya). Ketiga di bidang ekonomi. Salah satu langkah penyelamatan adalah membekukan rekening konglomerat di luar negeri yang terbukti hasi KKN dan disita untuk negara yang jatuh miskin akibat merajalelanya koruptor di masa orde baru bersama kroni. Mereka menjarah uang rakyat lebih besar dari uang utang luar negeri yang hampir tidak sanggup dibayar. Untuk ini diperlukan kemauan kuat dan keberanian pemerintah. Terakhir meningkatkan SDM, civil society. Selama 54 tahun tidak ada upaya serius pemerintah untuk mencerdaskan masyarakat terbukti dari rendahnya kualitas SDM, budaya tidak menghargai waktu, malas membaca, apatis terhadap problema bangsa, kian berlarut degradasi moral di masyarakat. Misalnya masyarakat lebih mengenal Cut Keke dari pada Cut Nyak Dien, lebih mengangumi Ari Wibowo daripada Pangeran Diponegoro, lebih mengidolakan Desi Ratnasary daripada RA Kartini. Ini konsekuensi dari tiap disuguhi sinetron opera sabun ketimbang sejarah perjuangan para pahlawan. Bukankah lebih edukatif dipertontonkan cerita-cerita perlawan rakyat terhadap penjajah setiap daerah, sehingga generasi sekarang mengetahui betul bagaimana penderitaan selama 350 tahun ditambah 3,5 tahun dan tidak mudah terpengaruh ikut mencabik-cabik bangsa sendiri, karena kehilangan nasionalisme dan patriotisme lalu terbentuk karakter yang hanya mementingkan diri sendiri tanpa memperdulikan lingkungan. Yang lebih mengerikan mendengar Indonesia terasa usang dan klise. Maka tidak berlebihan bila rasa cinta tanah air ditanamkan sejak dini dalam keluarga seperti pada ibu pertiwi, Sang Saka Merah Putih, Garusda Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika, peta Kepuluan Indonesia yang kemudian tumbuh jiwa kebanggan berbangsa dan bernegara serta mampu memberikan teladan bagi orang lain. Indra Kusuma Sungai Penuh, Kerinci 37113 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Didistribusikan tgl. 15 Dec 1999 jam 03:54:31 GMT+1 oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]> http://www.Indo-News.com/ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
