---------------------------------------------------------- FREE Subscribe/UNsubscribe Indonesia Daily News Online go to: http://www.indo-news.com/subscribe.html - FREE - FREE - FREE - FREE - FREE - FREE - Please Visit Our Sponsor http://www.indo-news.com/cgi-bin/ads1 -0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 Free Email @KotakPos.com visit: http://my.kotakpos.com/ ---------------------------------------------------------- Pemeriksaan Jenderal Justru Menunjukkan Indonesia Bangsa Beradab Kalau Sampai Para Jenderal Itu Diseret ke Pengadilan HAM Internasional yang Malu Bangsa Indonesia Makassar, 22 Desember SUARA PEMBARUAN Para jenderal seharusnya secara satria bertanggung jawab terhadap kasus dugaan keterlibatan pelanggaran hak asasi manusi (HAM) di Timor Timur (Timtim), sebab fakta menunjukkan kasus itu memang terjadi. Tanggung jawab para jenderal itu, justru untuk menjaga citra bangsa di mata dunia internasional. Hal itu diungkapkan Andi Rudyanto Asapa SH seorang praktisi hukum kepada Pembaruan di Makassar Selasa (21/12) siang. Menu-rutnya, para jenderal itu tak dapat mengelak dari kenyataan diperiksa untuk dimintai tanggung jawab bahkan disidang di pengadilan, sebab pelanggaran HAM di Timtim itu terjadi secara sistematis dan terencana. Pembunuhan massal dan pembumihangusan di Timtim paskajajak pendapat itu merupakan pelanggaran HAM yang dilakukan secara sistematis. Kalau tindakan itu terjadi sebelum jajak pendapat, mungkin saja kasusnya lain, tetapi karena terjadi sesudah jajak pendapat sangat kelihatan direncanakan secara sistematis dan terstruktur. ''Karena itu, tak ada jalan bagi para jenderal untuk mengelak dari kenyataan pelanggaran HAM tersebut. Kasus pelanggaran HAM tersebut bagimanapun sudah terjadi dan harus ada yang bertanggung jawab,'' tegas Rudyanto. Mantan Direktur LBH Ujungpandang (sekarang Makassar-red.) ini juga menyatakan sangat mendukung langkah Komisi Penyelidik Pelanggaran (KPPH) HAM Timtim. Menurutnya, pendapat bahwa KPPH tidak nasionalis jika harus memeriksa para jenderal dalam kasus pelanggaran HAM di Timtim, adalah sangat keliru. ''Pemeriksaan para jenderal itu, justru demi bangsa Indonesia. Sebab, kalau sampai Komisi HAM internasional mengadili para jenderal itu dan menyeretnya pengadilan HAM internasional, yang malu bukan para jenderal dan TNI, tetapi seluruh rakyat dan bangsa Indonesia akan malu. Langkah KPPH itu justru menunjukkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang beradab karena pelanggar HAM ditindak,'' tegasnya.*** ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Didistribusikan tgl. 22 Dec 1999 jam 09:28:38 GMT+1 oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]> http://www.Indo-News.com/ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
