---------------------------------------------------------- Visit Indonesia Daily News Online HomePage: http://www.indo-news.com/ Please Visit Our Sponsor http://www.indo-news.com/cgi-bin/ads1 -0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 Free Email @KotakPos.com visit: http://my.kotakpos.com/ ---------------------------------------------------------- Seruan kepada TNI/Polri dan AGAM: Hentikan Kekerasan Serambi-Banda Aceh Berbagai elemen masyarakat sipil Aceh kemarin menyerukan kepada TNI/Polri dan Angkatan Gerakan Aceh Merdeka (AGAM) untuk menghentikan penggunaan kekerasan dan senjata dalam penyelesaian kasus Aceh. AGAM dan TNI/Polri diharapkan menjadikan Aceh sebagai Zona Damai (peace zone). Seruan itu dilahirkan, Selasa (28/12), oleh sedikitnya 62 tokoh yang dinilai mewakili berbagai komponen masyarakat sipil Aceh. Mereka yang menandatangani seruan dimaksud di sela-sela mengikuti Rapat Pleno Pejuang Referendum Aceh antara lain adalah Prof Safwan Idris, Prof Hakim Nyak Pha, Prof Burhanuddin Salim, Dr Ahmad Humam Hamid, Ketua Majelis Ulama Propinsi Daerah Istimewa Aceh Dr Muslim Ibrahim, Ketua BKOW Aceh Dra Naimah Hasan, dan sejumlah tokoh mahasiswa serta LSM. Imbauan itu dikeluarkan setelah melihat konflik Aceh dengan pemerintah RI di Jakarta tidak ada tanda-tanda menuju ke arah penyelesaian. Bahkan yang terjadi sekarang meningkatnya eskalasi kekerasan yang menelan korban nyawa manusia dan harta benda dalam jumlah besar. "Sekarang di saat kita menjalankan ibadah puasa, yakni kita umat Islam memerlukan ketenangan dalam menjalankannya, kekerasan di Aceh tak juga berhenti. Hampir setiap hari diberitakan peristiwa kontak senjata antara AGAM dan pasukan TNI/Polri serta berbagai kekerasan lainnya seperti pembunuhan, penyiksaan, penculikan, perampokan atau pembakaran yang ujung-ujungnya rakyat sipil ikut menjadi korban," tulis seruan yang ditandatangani 62 peserta rapat pleno dari berba- gai organisasi, seperti ulama, intelektual kampus, tokoh-tokoh LSM, tokoh wanita, tokoh adat, tokoh mahasiswa, termasuk kalangan pers. Padahal, tulis seruan itu, di bulan penuh rahmat ini kita selayaknya merenung langkah-langkah yang telah ditempuh dalam menyelesaikan kasus Aceh. Di bulan ini juga memperbesar kesabaran dan memperbanyak shalat sebagai senjata umat Islam. Dalam seruan itu, kepada seluruh masyarakat Aceh untuk memberi kesempatan kepada upaya-upaya dialogis yang kini sedang ditempuh untuk menyelesaikan kasus Aceh. Masyarakat juga diminta untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dan memohon rahmat-Nya agar Aceh yang berkeadilan dan bermartabat segera terwujud. Berbagai unsur masyarakat kini membicarakan masalah Duek Pakat Rakyat Aceh (DPRA) yang dijadwalkan bisa berlangsung paling lambat awal Maret tahun 2.000. Acara yang membicarakan persoalan kemaslahatan Aceh ke depan diharapkan dapat diikuti semua komponen masyarakat Aceh. Rapat pleno pejuang referendum Aceh yang berlangsung di Aula Wisma Bentara Pineung, yang diikuti tokoh LSM, tokoh-tokoh organisasi mahasiswa menugaskan Sentral Informasi Referendum Aceh sebagai panitia sementara DPRA dengan tugas memhubungi semua elemen masyarakat baik yang di Aceh, mau pun di luar Aceh termasuk yang berdomisili di luar negeri. Semua persoalan yang menyangkut kemaslahatan Aceh ke depan secara teknis akan dibicarakan pada DPRA nanti. Maing-masing elemen masyarakat nanti akan membahas hal-hal yang mengakut dengan bidang keahlian mereka. Misalnya, menyangkut pelaksanaan referendum kemungkinan dipercayakan kepada SIRA, sementara Himpunan Ulama Dayah Aceh (HUDA) akan membahas masalah agama dan hukum adat. Begitu juga dengan lembaga-lembaga lain seperti LSM mereka juga mendapat tugas menangani persoalan lain. Yang penting, semua elemen masyarakat akan dilibatkan. Hal ini sesuai dengan dengan namanya, yaitu Deuk Pakat Rakyat Aceh. Rapat pleno yang dimulai pukul 14.00 WIB dan berakhir dengan acara buka puasa bersama itu turut diikuti intelektual kampus seperti Prof Safwan Idris, Prof Hakim Nyak Pha, Prof Burhanuddin Salim, Dr Ahmad Humam Hamid, Ketua Majelis Ulama Propinsi Daerah Istimewa Aceh Dr Muslim Ibrahim dan sejumlah intelektual lainnya. Dari kala- ngan wanita, juga hadir Ketua BKOW Drs Naimah Hasan. Sementara itu, Koordinator Presidium SIRA Muhammad Nazar sehari sebelumnya mengatakan, dalam kondisi apa pun referendum harus dilaksanakan di Aceh. Sebab, katanya, konflik Aceh hanya bisa diselesaikan lewat referendum yang damai. Menyangkut berbagai kekerasan yang terjadi selama ini, kata Nazar, tidak mungkin dapat menyelesaikan konflik Aceh. Perang tidak akan menyelesaikan masalah. Persoalan Aceh harus diselesaikan melalui referendum damai. "Pelaksanaan referendum harus dipersiapkan sebaik mungkin, karena ini menyangkut tuntutan rakyat," sebuat Muhammad Nazar. (ism) ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Didistribusikan tgl. 29 Dec 1999 jam 09:10:50 GMT+1 oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]> http://www.Indo-News.com/ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
