---------------------------------------------------------- FREE Subscribe/UNsubscribe Indonesia Daily News Online go to: http://www.indo-news.com/subscribe.html - FREE - FREE - FREE - FREE - FREE - FREE - Please Visit Our Sponsor http://www.indo-news.com/cgi-bin/ads1 -0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 Free Email @KotakPos.com visit: http://my.kotakpos.com/ ---------------------------------------------------------- Diterbitkan oleh Komunitas Informasi Terbuka PO Box 22202 London, SE5 8WU, United Kingdom E-mail: [EMAIL PROTECTED] Homepage: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/xp Xpos, No 08/III/13-19 Maret 2000 - ------------------------------ SUMBANGAN BERDARAH PERISTIWA 27 JULI (POLITIK): Satu setengah milyar dikeluarkan untuk menggusur massa PDI di Jalan Diponegoro. Sofyan Wanandi, Sugeng Saryadi dan Tommy Winata pun urunan. Gubernur DKI Sutiyoso tidak bisa terus anteng ayem. Namanya memang nyaris luput dari daftar para perwira militer yang diduga terlibat penyerbuan markas DPP PDI, 27 Juli 1996. Tambahan, kesemua mereka belum kunjung diperiksa kepolisian. Namun, belakangan mantan Pangdam Jaya itu mulai sedikit gusar. Seperti diberitakan media massa, Polda berupaya memperlihatkan keseriusan menuntaskan masalah dengan melimit-waktukan dirinya sendiri. "Dalam tiga bulan Polda akan menuntaskan kasus ini," demikian Kapolda Brigjen (Pol) Nurfaizi. Ucapan itu lantas diikuti dengan penangkapan tokoh-tokoh PDI yang diduga terlibat. Terakhir, mantan Sekjen hasil Kongres Medan Buttu R Hutapea ditahan. Toh, sejumlah praktisi hukum dan pengamat politik menilai kerja tersebut belumlah serius. Kepolisian dianggap masih ewuh untuk bekerja menurut kewenangannya. Terbukti, belum satu pun perwira-perwira militer yang berkuasa waktu itu disinggung-singgung sebagai penanggung jawab. "Apalagi diperiksa dan ditangkap," tukas Trimedya Panjaitan, Ketua Umum Serikat Pengacara Indonesia (SPI) kepada Xpos. Padahal peristiwa 27 Juli 1996, sejak prolog-klimaks hingga epilog mencitrakan tindakan operasi politik dari militer. Beserta perlengkapan intelejen dan instrumen kekerasannya, tentu saja. Ratusan wartawan foto dalam dan luarnegeri turut menyaksikan polah aparat militer dalam 'menggebah' konsolidasi massa PDI pada kurun waktu tersebut. Umum pula diketahui cerita-cerita bagaimana TNI (ABRI waktu itu) merekrut ratusan orang sipil untuk membantu penyerbuan. Lantas kenapa pula cuma berujung pada seorang Buttu R Hutapea? Di mana soalnya? "Polisi memerlukan dukungan kuat dari pihak paling atas," komentar Kadispen Brigjen (Pol) Dadang Garnida. Lho, bukankah Kapolri sendiri telah memberi titah? Sementara Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) beberapa waktu lalu memberi beberapa bahan guna ditindaklanjuti Polda. Isi laporan, terang Petrus Selestinus dan Trimedya Panjaitan menyangkut 'donatur' aksi 27 Juli 1996. Dipaparkan, terdapat dua nama pengusaha besar dari hasil investigasi TPDI. Dalam jumpa pers baik TPDI pun Polda sepakat tidak menyebut jati diri pengusaha dimaksud. Apakah untuk mengusut keterlibatan kedua konglomerat inipun polisi memerlukan "dukungan kuat dari pihak paling atas"? Jawabnya: ya. "Polisi memang meminta TPDI menjadi fasilitator pertemuan mereka dengan Gus Dur guna beroleh dukungan," ungkap Panjaitan seusai penyerahan investigasi. "Mereka pun berharap betul akan support dari Panglima TNI (Widodo AS)". Jadi, siapa pihak pemberi dana aksi militer pada 27 Juli 1996 sebenarnya? Xpos mencoba melakukan kompilasi data dari berbagai sumber dan dokumentasi media waktu itu. Ditengarai sekurangnya tiga nama yang turut membiayai aksi militer itu. Entah nama mana yang termasuk dalam daftar hasil investigasi TPDI. Keterlibatan pengusaha dalam berbagai aksi politik penguasa orde lalu sendiri, sejatinya bukan fenomena aneh. Apalagi mengingat pencapaian status dan peringkat posisi kekayaan yang mereka raih tidak terlepas dari ulur bantu pemerintah sendiri. Atau lebih tepat: ulur bantu Soeharto sebagai penguasa waktu itu. Maka, ketika Pangdam Jaya Mayjen Sutiyoso menyebut angka Rp1,5 milyar sebagai ongkos operasi bukan persoalan besar. Kendati pemerintah sendiri hanya menyediakan tidak lebih dari Rp 200 juta. Pendek kata, berapa jumlah dan darimana yang penting "operasi pembersihan Jalan Diponegoro dari kerumunan massa" harus berlangsung. Presiden Soeharto dikabarkan meminta penasihat militer kepresidenan Syaukat Banjaransari mengontak sejumlah konglomerat. Tidak perlu waktu panjang untuk mengumpulkan uang yang dibutuhkan. Bos Gemala Grup Sofyan Wanandi yang kini menjabat di Dewan Pemulihan Ekonomi Nasional (DPEN) disebut-sebut donatur paling pertama. Selanjutnya, Tutut melalui Sugeng Sarjadi dari grup Kodel menjadi penghibah terbesar. Konglomerat lainnya adalah Tommy Winata yang (sebetulnya) dikenal dekat dengan Taufik Kiemas, suami Megawati Soekarnoputri. Biaya urunan tiga kelompok usaha ini kemudian ditotal mencapai jumlah yang dikalkulasi Sutiyoso. Kok Pangdam yang diserahi tugas hitung menghitung? "Sutiyoso bisa mengetahui persis berapa dana yang dibutuhkan karena Jakarta adalah wilayah kewenangannya," tanggap Panjaitan menjawab pertanyaan Xpos. Artinya kegusaran Sutiyoso kini pun menjadi seperti wajib. Ia tidak dapat anteng ayem terus. Laun dan pasti dirinya bakal diseret serta dengan beberapa perwira tinggi lainnya. Atasan pun bawahan Sang Pangdam. Dengan kata lain, mantan Presiden Soeharto pun bakal dimintai pertanggungjawaban? Panjaitan tidak memungkiri. Namun dirinya mewanti, "Untuk langsung ke sana (Soeharto-red) itu tidak bisa". Dalam hukum pun bukan cuma pelaku langsung atau pemberi perintah yang harus dikenai hukuman. Tetapi juga mereka yang memberi bantuan kepada si pelaku dan mereka yang tidak mendiamkan sedemikian rupa meski mengetahui lebih dulu. "Tidak penting apakah mereka yang berdiam ini setuju atau tidak setuju," tutup Panjaitan. (*) - --------------------------------------------- Berlangganan mailing list XPOS secara teratur Kirimkan alamat e-mail Anda Dan berminat berlangganan hardcopy XPOS Kirimkan nama dan alamat lengkap Anda ke: [EMAIL PROTECTED] - ---------- SiaR WEBSITE: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/siarlist/maillist.html --------------------------------------------------------------------- To unsubscribe, e-mail: [EMAIL PROTECTED] For additional commands, e-mail: [EMAIL PROTECTED] ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Didistribusikan tgl. 11 Mar 2000 jam 18:06:01 GMT+1 oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]> http://www.Indo-News.com/ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
