----------------------------------------------------------
FREE Subscribe/UNsubscribe Indonesia Daily News Online
go to: http://www.indo-news.com/subscribe.html
- FREE - FREE - FREE - FREE - FREE - FREE -
Please Visit Our Sponsor
http://www.indo-news.com/cgi-bin/ads1
-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
Free Email @KotakPos.com
visit: http://my.kotakpos.com/
----------------------------------------------------------

ISTIQLAL (20/03/2000)# WIRANTO GAGAL, ATAU BERHASIL BINA BAWAHANNYA?

Oleh: Abdi Tauhid

        Agus Wirahadikusumah, Panglima Kodam Wirabuana, mengatakan:
sebaiknya Wiranto mengundurkan diri sebagai Menko Polkam, seperti yang
disarankan Presiden Abdurrahman Wahid. Bahkan Agus juga menyarankan Wiranto
bergabung saja dengan partai politik boleh juga Golkar untuk menjadi oposisi.
        Pernyataan Agus Wirahadikusumah ini muncul setelah melihat sikap
Wiranto yang tak mengacuhkan, bila tidak akan dikatakan membangkang,
terhadap imbauan Presiden Abdurrahman Wahid untuk mengundurkan diri sebagai
Menko Polkam. Dengan demikian Wiranto menempatkan dirinya sebagai oposisi.
        Mendengar pernyataan Agus yang demikian, maka Wiranto, usai
pelantikan Soerjadi Soedirja sebagai Menko Polkam ad interim, mengatakan
kekecewaannya atas sikap Agus sebagai perwira tinggi. Wiranto kemudian
sampai mengatakan dirinya gagal membina bawahannya.
        Benarkah Wiranto telah gagal membina bawahannya (termasuk Agus),
hingga Agus sampai berani menyatakan seperti di atas? Ataukah sesungguhnya
Wiranto telah berhasil membina bawahannya dengan baik?
        Untuk menjawab persoalan ini dapat dilihat dari segi garis komando
yang berlaku di lingkungan militer dan juga dari segi demokrasi. Sebelum
menjawabnya, baiklah kita amati reaksi Kepala Staf Umum TNI, Letjen Suaidi
Marasabessy dan Presiden Abdurrahman Wahid.

TAK LAZIM DI LINGKUNGAN MILITER
        Menurut pendapat Kepala Staf Umum (Kasum) TNI, Letjen Suaidi Marasabessy
bahwa sikap Agus itu tidak lazim di lingkungan militer. Ya, kalau kita
melihat dengan cara pandangan lama. Permasalahannya, kita sedang berada
dalam transisi. Tentunya untuk hal itu memerlukan pengkaJian yang lebih
cermat: apakah ini merupakan pelanggaran terhadap kode etik perwira.
        TNI memang tidak berharap ada perwira yang berkomentar di luar
lingkungannya, sambung Marassabessy. Kalau memang ada perbedaan pandangan,
itu sesuatu yang wajar di dalam organisasi TNI. Namun sebaiknya perbedaan
pandangan itu disampaikan di lingkungan internal, karena akan berdampak pada
anggota di tingkat bawah. Mereka menjadi bingung, mana yang harus menjadi
panutan.
        TNI, kata Marasabessy, bukan tidak kenal demokrasi. Kami pun
melakukan demokrasi dalam bentuk perbedaan-perbedaan pendapat dalam proses
mengambil keputusan dan itu dilakukan secara intensif. Sebab, apapun yang
kami hasilkan, itu menyangkut nyawa, sehingga pemerkayaan terhadap pandangan
seseorang, bahkan keputusan pimpinan itu, susuatu yang harus dilakukan dan
itu juga termasuk bagaimana mendengar pendapat bawahan.
        Persoalannya sekarang, sambung Marassabessy, dia muncul kepermukaan
dilemparkan ke tengah-tengah masyarakat. Kita pun sedang berada dalam satu
situasi seperti ini, sehingga TNI diwajibkan untuk menelaah lebih lanjut:
apakah persoalan-persoalan itu merupakan suatu pelanggaran kode etik perwira
atau tidak.

AKIBAT ASPIRASI TERSUMBAT
        Bila Suaidi Marasabessy melihat persoalannya dari segi ada atau tidak
pelanggaran kode etik perwira, mengenai pernyataan Agus Wirahadikusumah
tersebut, maka Presiden Abdurrahman Wahid mengingatkan bahwa
pernyataan-pernyataan seorang anggota TNI yang dilontarkan kepada pers dan
bukan diselesaikan di dalam, secara internal, merupakan pertanda bahwa di
dalam organisasi TNI sendiri, aspirasi itu sebenarnya tersumbat.
        "Mbok hilangkan tersumbatnya itu. Pasti tidak bicara lagi di luar.
Saya tidak mbelani Agus. Bagi saya, kenal saja baru, kemarin. Saya ke
Makasar kenal Pak Agus," kata Presiden. Menanggapi pernyataan Marasabessy,
Gus Dur mengatakan: boleh saja kita menilai seseorang apa saja, tetapi
hendaknya diingat bahwa Pak Agus terpaksa bicara pada pers, artinya di dalam
organisasi TNI dia tersumbat. Gus Dur menyatakan, dia tidak ingin ikut
campur urusan intern TNI, sejauh ini memberikan dukungan.
        Mengenai pernyataan Gus Dur bahwa ada yang tersumbat di tubuh TNI,
KSAD Tyasno membenarkannya. Menurut KSAD sangat diperlukan berbagai bentuk
untuk mengatasi ketersumbatan itu. Komunikasi itu kalau internal (TNI)
antara pimpinan dengan yang dipimpin. Komunikasi horisontal antara teman
dengan teman. Komunikasi yang dilandasi rasa kasih sayang akan menimbulkan
kesetiaan. Kesetiaan pimpinan pada anak buahnya, kesetiaan sesama teman,
kesetiaan anak buah dengan pimpinannya. Oleh karena itu komunikasi tidak
boleh tersumbat. Ini harus dibuka.
        Keterangan KSAD Tyasno ini diberikan, sesudah KSAD mengadakan
pertemuan tertutup dengan jajaran Kodam Wirabuana selama kurang lebih dua jam.
        Dengan kata lain, KSAD hendak mengatakan: kalau komunikasi tidak
berdasarkan rasa kasih sayang, tetapi hanya berdasarkan garis komando, tentu
tidak akan lahir kesetiaan dari bawahan kepada atasannya, pimpinannya.
Komunikasi garis komando itulah tampaknya, yang menyebabkan tersumbatnya
aspirasi.

PERINTAH PIMPINAN, TANGGUNGJAWAB ATASAN
        Sistem komando yang pada umumnya berlaku di kalangan militer,
tampaknya tak berbeda dengan apa yang dikatakan Hitler, melalui bukunya
"Mein Kampf" yaitu: Perintahnya tiap-tiap pemimpin kepada yang di bawahnya
dan pertanggunganjawab dari yang di bawah kepada yang di atas (Autoritat
jeden Fuhrers nach unten, und Verantworlichkeit nach oben).
        Jika dilihat dari sistem komando ini, Wiranto benar, ia telah gagal
dalam membina bawahannya, Agus Wirahadikusumah. Bawahannya telah berani
mengecamnya, bukannya mematuhi apa yang digariskannya.
        Sesungguhnya apa yang dimaksud membina oleh Wiranto? Apakah membina
itu hanya berupa pemberian petunjuk-petunjuk (baik dengan lisan atau
tertulis) atau juga termasuk berupa suri teladan, melalui penampilan dirinya
sebagai atasan atau pimpinan? Ataukah penampilan diri dari pimpinan atau
atasan di tengah masyarakat tidak dianggap sebagai bagian dari bentuk
pembinaan?
        Pembinaan bukan hanya melalui petunjuk dengan lisan atau tulisan, tapi yang
lebih penting lagi justru melalui penampilan diri dari kehidupan nyata.
Penampilan diri akan mudah diteladani oleh bawahan yang dibina.
        Karena Wiranto dalam penampilannya tak memperdulikan imbauan
Presiden Abdurrahman Wahid (atasannya), agar dirinya mengundurkan diri
sebagai Menko Polkam, bagi Agus, itu juga bisa berarti: Wiranto membinanya
supaya berani pula berbeda pendapat dengan atasan. Karena itu wajar saja
bila Agus mengemukakan pendapat yang berbeda dengan Wiranto.
        Sesungguhnya terdapatnya perbedaan pendapat antara bawahan dengan
pimpinan dalam tradisi militer di Indonesia, bukan hal yang baru. Bukankah
pada 17 Oktober 1952 Jenderal Nasution, KASAD ketika itu, menghadapkan
meriam ke istana Presiden, untuk memaksa Presiden Sukarno membubarkan DPR?
Presiden Sukarno menolaknya. Dan gagallah usaha bawahan untuk memaksa
atasannya.
        Juga bukankah jenderal Suharto memanipulasi Supersemar untuk
membubarkan PKI, meskipun Presiden Sukarno mengatakan: pemegang Supersemar
tidak berhak membubarkan PKI. Supersemar bukan pelimpahan kekuasaan,
melainkan perintah pengamanan. Jenderal Suharto tak memperdulikan sikap
Presiden Sukarno tsb, Suharto berjalan terus atas tanggungjawabnya sendiri.
        Diamati dari segi penampilan Wiranto yang tak memperdulikan saran
Presiden Abdurrahman Wahid, sesungguhaya Wiranto bukannya gagal dalam
membina bawahannya, malah berhasil dengan baik. Wiranto baru bisa menyatakan
gagal, sekiranya Agus tidak mengikuti langkah Wiranto "membangkang" kepada
atasannya, yang kebetulan, yang "dibangkanginya" adalah pembinanya sendiri,
Wiranto. Senjata makan tuan!
        Demikian pula bila pernyataan Agus itu diamati dari segi demokrasi.
Agus telah di jalan demokrasi. Ia mengemukakan pendapatnya ataa sikap
Wiranto yang tak mengacuhkan imbauan Presiden agar ia mengundurkan diri
sebagai Menko Polkam. Ia memang berbeda dengan Wiranto. Justru dengan adanya
perbedaan pendapat, pertukaran pikiran, kemajuan akan dicapai. Dengan
pertukaran pendapat, pertukaran pikiran akan lahir satu kebenaran yang baru,
yang lebih berkualitas. Dalam demokrasi tidak ada keharusan dalam semua hal
ihwal harus seragam.
        Baik diamati dari sistem komando bawahan harus tunduk pada atasan,
atau dari segi demokrasi, sesungguhnya tidak ada alasan bagi Wiranto untuk
menyatakan kekecewaannya pada pernyataan Agus Wirahadikusumah di atas.
Seharuanya Wiranto memuji Agus sebagai binaan yang cerdas dan kecerdasannya
itu supaya dikembangkan.
        Akan tetapi karena Wiranto menyatakan kekecewaannya atas sikap Agus
yang meneladani gaya penampilannya dalam berbeda pendapat, seharusnya
Wiranto melakukan otokritik, atau menyesali dirinya yang keliru cara
membinanya. Jangan diri yang keliru, orang lain yang disalahkan
        Jelas kiranya, bahwa sesungguhnya Wiranto bukan gagal membina
bawahannya. Wiranto berhasil. Sebagai tanda dari keberhasilannya, juga
ditunjukkan ia tidak pernah menegor atau menyetakan kekecewaannya atas
pelanggaran HAM yang dilakukan bawahannya di Timtim, sesuai jajak pendapat,
yang dimenangkan pro kemerdekaan. Pelanggaran HAM yang dilakukan bawahannya
di Timtim itu merupakan hasil pembinaan yang dilakukan Wiranto selama ini.
        Sekiranya pelanggaran HAM yang terjadi di Timtim tsb, tak sesuai
dengan isi pembinaannya, tentu akan ditegornya, akan ditindaknya. Dengan
membiarkannya, tidak mempunyai arti yang lain, selain telah sesuai dengan
isi pembinaannya. Malah Wiranto dengan tegas menyatakan kepada DPR bahwa
bila ia, pada saat menjabat sebagai Panglima TNI menandatangani sejumlah
keputusan mengenai penempatan perwira, adalah perwira yang dipilih dengan
empat kriteria (moralitas, kualitas, akseptabilitas dan track record). Jadi,
moral para perwira yang diangkatnya itu telah sesuai dengan moralnya
Wiranto. Ya, moral pelanggar HAM.
        Karena itu wajar saja bila KPP HAM Timtim , menganggap Wiranto
bertanggungjawab atas pelanggaran di Timtim di atas.
        Bukan itu saja yang menunjukkan keberhasilan Wiranto dalam membina
bawahannya, juga ditunjukkan dengan diamnya Wiranto dalam seribu bahasa
mengenai pelanggaran HAM yang terjadi di Trisakti, Semanggi dsb. Ya,
Wiranto, adalah Wiranto. ***

- ----------------
SiaR WEBSITE: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/siarlist/maillist.html

---------------------------------------------------------------------
To unsubscribe, e-mail: [EMAIL PROTECTED]
For additional commands, e-mail: [EMAIL PROTECTED]

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Didistribusikan tgl. 21 Mar 2000 jam 03:35:47 GMT+1
oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]>
http://www.Indo-News.com/
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Kirim email ke