---------------------------------------------------------- FREE Subscribe/UNsubscribe Indonesia Daily News Online go to: http://www.indo-news.com/subscribe.html - FREE - FREE - FREE - FREE - FREE - FREE - Please Visit Our Sponsor http://www.indo-news.com/cgi-bin/ads1 -0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 Free Email @KotakPos.com visit: http://my.kotakpos.com/ ---------------------------------------------------------- Diterbitkan oleh Komunitas Informasi Terbuka PO Box 22202 London, SE5 8WU, United Kingdom E-mail: [EMAIL PROTECTED] Homepage: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/xp Xpos, No 16/III/15-21 Mei 2000 - ---------------------------------------- TUDING MENUDING PELAKU 27 JULI (POLITIK): Para pejabat militer kasus 27 Juli saling tuding. Setelah Syamsir, Sutiyoso, dan Syarwan, kapan langsung ke Soeharto? Terlibat ya, tapi bukan penanggungjawab. Demikian koor kompak beberapa pejabat militer terkait kasus 27 Juli setelah diperiksa kepolisian RI. Mantan Kassospol ABRI Letjen (Purn) Syarwan Hamid, misalnya. Kendati mengaku memiliki peran dalam penyelenggaraan Kongres Medan, April 1996, ia menolak sebagai pihak yang bertanggungjawab. Apalagi dikaitkan dengan skenario pengambilalihan Kantor DPP PDI di Jl. Diponegoro No. 58. Alih-alih, Syarwan melempar tudingan ke arah mantan Mendagri Yogie Suardi Memet. "Pak Yogie ketika itu menyimpulkan bahwa cara menyelesaikan kemelut antara kubu Megawati dengan kubu Soeryadi adalah melalui Kongres," papar Syarwan, Jumat (5/5) lalu. Sebagai pembina politik, mendagrilah yang berwenang mencari cara penyelesaian konflik-konflik di antara partai politik waktu itu. Sementara dirinya, demikian Syarwan, hanya melanjutkan apa yang diinstruksikan pimpinan TNI (ABRI). Yakni menjamin kelangsungan Kongres PDI Suryadi. Soal pilihan tempat di Medan pun diungkapkan bukanlah usulan dari pihaknya. Kalau pengambilalihan kantor DPP PDI, Syarwan punya andil? "Bukan saya yang harus menjelaskan itu. Kalau saya yang ditanya, percuma saja. Saya akan katakan bahwa itu tidak benar," elak Syarwan. Kepada tim pemeriksa ia memberi jawaban yang sama perihal peristiwa Sabtu Kelabu itu. Sebelumnya, Polri telah memeriksa Gubernur DKI (mantan Pangdam Jaya) Letjen (Purn) Sutiyoso. Dalam keterangan tertulisnya, Sutiyoso menjelaskan posisinya. Saat itu ia hanya melakukan sebatas pada pengamanan agar kerusuhan yang sudah diduga bakal timbul tidak melebar ke lokasi lain di luar area Jl. Diponegoro dan sekitarnya. "Pada hari itu memang saya ada di lapangan, tapi itu bukan hal yang luar biasa," ujar Bang Yos (panggilan akrab Sutiyoso). "Sudah lazim saya ada di lapangan pada saat anak buah saya melakukan operasi". Sutiyoso juga membantah isu yang menyebutkan dirinya meminta ratusan juta kalau pasukannya hendak 'dipakai'. "Uang itu untuk biaya makan pasukan selama 5 hari di lapangan," aku Bang Yos lagi. Hitungan lima hari dimaksud meliputi hari H dan pemulihan situasi Jakarta. Seperti halnya Syarwan Hamid, dalam kesempatan itu Sutiyoso juga mengelak bertanggungjawab atas peristiwa 27 Juli itu. Jabatan yang dipegangnya kala itu, sebatas mengamankan ibukota. Selanjutnya, Sutiyoso mengaku hanya mengerahkan pasukan pada kisaran hari H dan sesudahnya. Namun, dari catatan Xpos, Sutiyoso juga diketahui telah memimpin pasukan Kodam Jaya yang menyapu barisan demonstrasi saat melintas Stasiun Gambir, 20 Juni 1996. Demonstrasi itu dilakukan sebagai ungkapan penolakan penyelenggaraan Kongres Medan yang dibuka pada hari itu juga. Seusai membubarkan demonstrasi yang berakibat ratusan orang luka-luka, Sutiyoso memberi keterangan pers dari atas kendaraan militernya di simpang Gondangdia. "Saya tidak akan mentolerir pengerahan massa semacam ini. Jangan bilang mereka luka-luka, Anda (wartawan -red.) bisa cek sendiri ke rumah-rumah sakit, anak buah saya juga banyak yang luka-luka," demikian Sutiyoso. Sebelum Sutiyoso dan Syarwan diperiksa, tim pemeriksa kepolisian telah memintai keterangan mantan Direktur "A" BIA Mayjen Zacky Anwar Makarim, 29/4. Runut-runutan keterangan sejak Zacky, Sutiyoso hingga Syarwan inilah yang menguatkan dugaan "koor kompak" para mantan petinggi militer. Ketiganya lugas menyebut "pengambil keputusan politik waktu itu", "pimpinan tertinggi" dan "senior TNI" sebagai tokoh yang patut bertanggung jawab. Ada yang beranggapan, masing-masing pejabat militer yang diperiksa telah satu bahasa dalam memberi keterangan. Yakni memunculkan kalimat-kalimat yang oleh publik akan ditafsirkan (setidaknya diharapkan akan ditafsirkan) sebagai figur nasional tertinggi. Tidak lain mantan Presiden Soeharto. Sebab, Soeharto-lah pengambil keputusan politik, pimpinan tertinggi dan tokoh senior di TNI kala itu. Masa iya mereka akan "mengorbankan" Soeharto? Membiarkan Soeharto seorang diri bertanggungjawab atas peristiwa yang melibatkan banyak tangan? ============================================================= Posisi Jabatan Sipil dan Militer Kurun Waktu 27 Juli 1996 ============================================================= Presiden/Panglima Tertinggi ABRI Jenderal (Purn) HM Soeharto Panglima ABRI Jenderal Feisal Tanjung Staf Ahli Pangab bidang Hankam Mayjen Agum Gumelar Mendagri Yogie Suardi Memet Dirjen Sospol Soetoyo NK Menkopolkam Letjen (Purn) Soesilo Soedarman (alm) Menhankam Jenderal (Purn) Edi Sudrajat Kasad Jenderal R. Hartono Wakasad Mayjen FX Soedjasmin Kasum ABRI Letjen Soeyono Kassospol ABRI Letjen Syarwan Hamid Kapuspen ABRI Brigjen Amir Syarifudin Pangkostrad Letjen Wiranto Kapolri Jenderal (Pol) Dibyo Widodo Deputi Operasi Kapolri Mayjen Hutagalung Direktur Reserse Brigjen Noerfaizi Ka BIA Mayjen Syamsir Siregar Wakil Ka BIA Mayjen Achdari Direktur "A" BIA Mayjen Zacky Anwar Makarim Pangdam Jaya Mayjen Soetiyoso Kasdam Jaya Brigjen Sjafrie Sjamsoeddin Kapolda Mayjen (Pol) Hamami Nata Gubernur DKI Surjadi Sudirdja Kapolres Jakpus Letkol Abubakar Nataprawira ============================================================= Kelihatannya tidak pasti begitu. Perilaku politik Indonesia yang akrab dengan kalimat-kalimat multi makna, sudah terbiasa dengan ujaran semacam itu. Apalagi pelontar kalimat masih orang itu-itu juga. Mantan pejabat yang pada masa lalu kerap kali memberi keterangan yang 'menyesatkan' kepada publik. Incaran masyarakat memang Soeharto. Itu disadari betul, oleh siapapun. Maka, apa salahnya berujar seolah-olah mengarah kepada Soeharto? Apakah pihak Polri sendiri terlihat serius mengungkap? Lagi-lagi jawabannya pasti tidak. Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) meragukan itikad Polri memeriksa para pejabat militer dan sipil serta politisi yang terkait dalam peristiwa itu. Sampai saat ini Polri hanya menahan politisi-politisi sipil yang diduga terlibat. Belakangan malah status tahanan Lukman F Mokoginta dan Sahala P Sinaga diturunkan sebagai saksi, Jumat (2/5) lalu. Kalau caranya seperti itu, bagaimana bisa berharap banyak kasus 27 Juli akan tuntas? Apalagi mengharapkan Soeharto diperiksa dan diadili. (*) - ------------------------------------------------------- Berlangganan mailing list XPOS secara teratur Kirimkan alamat e-mail Anda Dan berminat berlangganan hardcopy XPOS Kirimkan nama dan alamat lengkap Anda ke: [EMAIL PROTECTED] - -------------------- SiaR WEBSITE: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/siarlist/maillist.html --------------------------------------------------------------------- To unsubscribe, e-mail: [EMAIL PROTECTED] For additional commands, e-mail: [EMAIL PROTECTED] ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Didistribusikan tgl. 18 May 2000 jam 10:09:45 GMT+1 oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]> http://www.Indo-News.com/ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
