---------------------------------------------------------- The US government makes available 55.000 GREEN CARDS (permanent residence visa) in a random lottery. Visit http://www.us-immigration.org for details on how to play the GREEN CARD LOTTERY -0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 Indonesia Daily News Online http://www.indo-news.com/ Free Email @KotakPos.com visit: http://my.kotakpos.com/ ---------------------------------------------------------- Jakarta - 02 Aug 00 07:00 WIB (Astaga.com) Agar DPR benar-benar menjalankan fungsi kontrolnya berdasarkan kepentingan rakyat, maka Lembaga pengontrol pemerintah itu harus terus diawasi seluruh rakyat Indonesia. Benar, bahwa selama lebih dari tiga dasawarsa kita hidup di bawah pemerintahan yang totaliter. Pengalaman itu telah membuat kita kapok dan sensitif terhadap praktik-praktik pemerintahan yang tidak memiliki akuntabilitas. Sensitivitas inilah yang kemudian membuat kita lalai untuk menyoroti kinerja DPR, padahal lembaga tersebut sekarang ini telah menjadi sarang kekuatan-kekuatan lama. Demikian diungkapkan ketua PBHI Hendardi, ketika menjadi pembicara dalam seminar bertajuk "Evaluasi Transisi Demokrasi: Bidang Politik", yang diselenggarakan The Jakarta Democracy Watch (DEWA), di Jakarta, Selasa (1/8). Menurut Hendardi, memiliki sebuah parlemen yang ompong sama bahayanya dengan memiliki pemerintah yang mudah dijatuhkan. Dalam dua hal itu, lanjutnya, pihak yang terus dirugikan adalah rakyat. Pemerintah totaliter akan membuat parlemen hidup di bawah ketiaknya dan membuat rakyat kehilangan kebebasan. Sebaliknya, pemerintahan yang sangat mudah dijatuhkan parlemen akan membuat rakyat tak bisa menghargai kebebasan. Lebih jauh Hendardi mengungkapkan, mengontrol pemerintah tidak sama dengan menjatuhkan presiden. Ukuran keberhasilan kontrol parlemen adalah perbaikan kualitas demokrasi, bukan jatuhnya suatu pemerintahan karena hal itu justru bisa mengancam kelangsungan proses demokratisasi. Di sini, lanjutnya, rujukan yang harus dipakai dalam melakukan fungsi kontrol adalah konstitusi. "Ethics of parliamentarism, yang menurut saya belum dipahami anggota DPR, justru bersumber pada konstitusi dan bertujuan meningkatkan kualitas demokrasi itu," ujar Hendardi.*** ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Didistribusikan tgl. 2 Aug 2000 jam 09:48:12 GMT+1 oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]> http://www.Indo-News.com/ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
