---------------------------------------------------------- The US government makes available 55.000 GREEN CARDS (permanent residence visa) in a random lottery. Visit http://www.us-immigration.org for details on how to play the GREEN CARD LOTTERY -0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 Indonesia Daily News Online http://www.indo-news.com/ Free Email @KotakPos.com visit: http://my.kotakpos.com/ ---------------------------------------------------------- PT bisa 'paksa' Gus Dur berbagi kekuasaan dengan Mega satunet.com - Poros Tengah [PT] bisa saja menggerakkan suatu upaya untuk 'memaksa' Gus Dur berbagi kekuasaan dengan Megawati, kata satu anggota MPR. Isyarat itu dikemukakan Zoelvan Lindan, anggota F-PDIP DPR/MPR kepada wartawan Selasa siang ini. Hal itu menurutnya mungkin saja dilakukan mengingat enam fraksi akan memberikan nilai merah atas pidato progress report Gus Dur. Mereka yang akan memberikan nilai merah itu masing-masing adalah FPDIP, Golkar, Reformasi, PPP, PBB dan F-PDU. Menurutnya, nilai merah itu sebenarnya memiliki konsekuensi moral agar Gus Dur mengundurkan diri sebagai presiden. Dia mengakui, ada pihak-pihak di DPR/MPR yang menginginkan agar Gus Dur diganti. "Tetapi kita harus melihat secara luas, jangan hanya melihat kepentingan satu dua fraksi saja demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa," katanya. Menurut Zoelvan, solusi yang akan dimunculkan adalah pembagian kekuasaan. Yakni berupa pemisahan antara kepala negara dan kepala pemerintahan. Gus Dur lebih memegang posisi kepala negara, sedangkan Megawati kepala pemerintahan. Tetapi usulan itu tidak akan dimunculkan F-PDIP. Dia memperkirakan usulan itu akan muncul dari poros tengah. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan obyektif bukan hanya menguntungkan sebuah parpol. Selain itu dia menilai, saat ini Gus Dur memiliki hambatan yang sangat serius dalam hal kemampuan manajemen. "Dalam tiap pernyataan dan policynya Gus Dur selalu melakukan penyimpangan," katanya. Zoelvan menyatakan, dirinya tak yakin jika setelah sidang tahunan Gus Dur dipertahankan sebagai presiden dengan penuh, ia tidak akan legi melakukan penyimpangan. Sementara DPR sendiri terus aktif menggunakan hak-haknya, seperti interpelasi dan hak angket yang akan berpengaruh pada posisi presiden. "Untuk mencegah itu, sangat logis kalau sekarang ada sharing power dengan kekuatan politik yang ada," tandasnya.*** ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Didistribusikan tgl. 8 Aug 2000 jam 13:24:52 GMT+1 oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]> http://www.Indo-News.com/ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
