---------------------------------------------------------- Live and work in the USA legally: Register for the GREEN CARD LOTTERY! Visit http://www.us-immigration.org -0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 Indonesia Daily News Online http://www.indo-news.com/ Free Email @KotakPos.com visit: http://my.kotakpos.com/ ---------------------------------------------------------- Saatnya Menguji Mega Kamis, 10 Agustus 2000 Suara Merdeka SEPERTINYA Presiden Abdurrahman Wahid menyadari pidato pertanggungjawaban selama 10 bulan memerintah bakal dinilai jelek oleh sebagian fraksi dalam Sidang Tahunan MPR. Karena itulah Gus Dur merasa perlu melemparkan gagasan pembagian kerja. Presiden akan lebih berkonsentrasi mengurus masalah-masalah luar negeri. Masalah dalam negeri, termasuk soal-soal mikro, diserahkan ke orang lain. Gus Dur ingin menegaskan dia tidak tepat mengurus masalah teknis sehari-hari. Dia merasa lebih tepat mengurus soal luar negeri, pengembangan pemikiran-pemikiran demokratisasi, humanisme, dan masalah-masalah besar lain. Kalau diruntut ke belakang, saat awal menjadi orang nomor satu dalam pemerintahan di Indonesia, sebenarnya Gus Dur telah mengembangkan wacana mengenai pemisahan fungsi kepala negara dan kepala pemerintahan. Wacana tersebut saat itu untuk mencari solusi atas kemandekan proses politik akibat pertentangan BJ Habibie dan Megawati. Pemikiran itu tak berkembang. Tahu-tahu mnucul lagi dalam Sidang Tahunan MPR saat ini. Prisip dasar pemikiran itu tidak salah. Tetapi mungkin fungsinya kurang tepat kalau dimaksudkan sebagai jalan keluar atas impitan masalah yang mengancam posisi Presiden. Yang jelas Gus Dur juga akan merombak kabinet. Dengan perubahan itu hampir pasti Gus Dur merombak manajemen kepresidenan. Bukan Tekanan Namun yang jelas gagasan itu muncul bukan karena tekanan. Melainkan lebih sebagai cara atau strategi untuk bertahan dengan menciptakan pemerintahan yang kuat. Antara lain dengan mengangkat orang yang dipercaya untuk mengurus pemerintahan sehari-hari. Tetapi hal itu tergantung juga pada gaya Gus Dur. Kalau pola-pola intervensi, mengatur-atur, hasilnya sulit diharapkan. Soal yang akan menjalankan itu pejabat setingkat menteri koordinator, yang banyak diistilahkan orang sebagai menteri pertama, atau apa pun namanya, itu sepenuhnya hak konstitusi Presiden. Semua dalam rangka gagasan yang ditawarkan itu. Mungkin lebih tepat disebut wacana yang ditawarkan Gus Dur itu sebenarnya dalam rangka kompromi politik bagi yang apriori menjatuhkan dan yang apriori mempertahankan posisinya sebagai presiden. Yang hebat, wacana yang ditawarkan Gus Dur lagi-lagi membuat pihak yang mendukung dan yang ingin menjatuhkan seperti terbuai. Mereka kini sibuk mendiskuikan hal itu. Itulah kearifan bangsa yang ditunjukkan para politikus di MPR. Bisa saja Gus Dur memang hanya ingin berperan sebagai guru bangsa, sehingga harus memberdayakan Wakil Presiden Megawati. Hal itu sah-sah saja. Namun bagaimanapun bentuk dan struktur pemerintahan nanti, akhirnya yang bertanggung jawab telaplah Presiden Abdurrahman Wahid. Pemberian kesempatan kepada Mega juga bukan karena Gus Dur ingin menguji kemampuan Mega sebagai negarawan. Karena itu, jika benar skenario itu yang bakal dipakai, sebaiknya Wakil Presiden Megawati menerima dengan senang hati. Apalagi selama ini berkesan Presiden dan Wakil Presiden jalan sendiri-sendiri. Bahkan ada kesan apa yang dilakukan Presiden, Mega tak tahu-menahu dan tak mau tahu, sehingga secara moral tidak harus bertanggung jawab. Hal itu, misalnya, bisa dilihat Mega enggan membacakan pidato Presiden. Peran itu sekaligus bisa dijadikan alat bagi Megawati untuk unjuk kemampuan yang selama ini sering diragukan masyarakat. Tanpa bermaksud meragukan kemampuan Megawati, yang jelas dia harus diuji juga. Itu penting, terutama bagi orang yang masih meragukan kemampuan Megawati. Apalagi Wakil Presiden juga memiliki staf ahli yang tak perlu diragukan kemampuannya. Yang lebih penting, kesempatan ini sekaligus bisa dipakai sebagai sarana menujukkan ke DPR dan masyarakat bahwa Mega tak mengangkat kroni-kroninya sebagai staf di Kantor Wakil Presiden. Posisi sebagai pejabat yang mengurusi soal-soal yang langsung menyentuh masyarakat memerlukan sikap arif, bukan arogan, sok jago. Dan, kini orang menunggu kearifan Mega. Bagaimana kalau ternyata Mega tidak mampu? Bagi masyarakat, itu justru bagus karena mereka menjadi tahu. Kalau selama ini yang disorot hanya belang Presiden Abdurrahman Wahid, kini saatnya sorotan juga diberikan ke Wakil Presiden Megawati. Kalau dengan pemisahaan kekuasaan itu akhirnya belang kedua-duanya diketahui, ya buat apa lagi dipertahankan.*** ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Didistribusikan tgl. 11 Aug 2000 jam 06:54:45 GMT+1 oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]> http://www.Indo-News.com/ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
