---------------------------------------------------------- The US government makes available 55.000 GREEN CARDS (permanent residence visa) in a random lottery. Visit http://www.us-immigration.org for details on how to play the GREEN CARD LOTTERY -0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 Indonesia Daily News Online http://www.indo-news.com/ Free Email @KotakPos.com visit: http://my.kotakpos.com/ ---------------------------------------------------------- Juwono Heran TNI/Polri di MPR hingga 2009 Jakarta (Bali Post) - Keputusan MPR yang menerima keberadaan Fraksi TNI/Polri di DPR hingga tahun 2004 dan di MPR sampai 2009 menyebabkan Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono terheran-heran. Ia sendiri mengaku tidak tahu-menahu soal jalannya sidang sampai keluarnya keputusan tersebut. ''Saya tidak mengikuti jalannya sidang dalam fraksi-fraksi,'' kata Juwono saat ditemui usai mendampingi Presiden Gus Dur mendengarkan pemandangan akhir fraksi atas hasil sidang komisi MPR di gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Selasa (15/8) kemarin. Seperti diketahui, soal keberadaan Fraksi TNI/Polri di DPR/MPR sudah disepakati rapat komisi MPR dan tinggal menunggu pengesahan Sidang Paripurna Sidang Tahunan MPR. ''Padahal saya menginginkan agar keberadaan TNI/Polri di DPR diakhiri sekarang juga,'' sesal Juwono. ''Mungkin ini bentuk ketidaksiapan sipil, terutama pengetahuan mereka tentang pertahanan keamanan,'' tambah Juwono. Berkaitan dengan banyaknya kritik terhadap situasi keamanan yang tak kunjung membaik, ia berkilah, siapa pun yang menjadi menteri tetap akan mengalami gangguan keamanan. ''Persoalan utamanya itu terletak pada ekonomi. Kalau semua persoalan ekonomi teratasi, semuanya akan berangsur membaik,'' ujar Juwono yang disebut-sebut akan ditempatkan di pos Mendiknas itu. Pengkhianatan Sementara itu, pengamat politik Hermawan Sulistio, Ketua PBHI (Persatuan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia) Hendardi dan Wakil Sekjen PAN (Partai Amanat Nasional) Bara Hasibuan sepakat mengatakan masih dipertahankannya TNI/Polri di MPR hingga 2009, jelas merupakan ulah elite politik di MPR yang menerapkan ''politik dagang sapi''. Hal itu merupakan pengkhianatan terhadap amanat reformasi. ''Telah terjadi kompromi politik di dalam ST MPR, sehingga TNI/Polri bisa sampai diperpanjang umurnya hingga tahun 2009 di MPR. Ini kan enggak masuk akal, orang selama ini militer yang menindas rakyat, kok para elite itu malah memasukkan TNI/Polri ke MPR,'' kata Hermawan Sulistio, Selasa kemarin. Menurut Kiki - panggilan Hermawan -- dipertahankannya TNI/Polri di MPR jelas akibat politik dagang sapi yang dilakukan para elite politik di MPR. Elite politik itu, tambahnya, tak peduli pada nasib rakyat yang telah tertindas selama ini akibat militer. Ketua PBHI Hendardi menilai jiwa dan amanat reformasi yang dirintis, diperjuangkan dan dihasilkan oleh gerakan mahasiswa pada tahun 1998 dengan menelan korban jiwa, justru tengah digali liang kuburnya oleh para wakil rakyat di MPR. ''Ini makin menguatkan wakil rakyat di MPR memang tidak dapat dipercaya dalam membawa kepentingan rakyat,'' katanya. Padahal, lanjutnya, masyarakat mengharapkan kehidupan demokrasi yang sesungguhnya bisa lahir dari ST MPR ini. Tetapi, ternyata pengukuhan peran TNI/Polri dalam UUD tersebut justru mempertontonkan sikap minder para politisi di parlemen. ''Mereka itu merasa dibayang-bayangi kekhawatiran seolah-olah tanpa bergandengan tangan dengan TNI/Polri, posisi politik mereka pasti akan lemah,'' ujarnya. Hal itu, tambahnya, menunjuk kan bahwa ST MPR kenyataannya telah direndahkan oleh ulah elite politik itu sendiri. Hendardi menambahkan, gejala di MPR yang tampak sekarang cenderung melangkah menjadi suatu superbody yang bisa melakukan apa saja, termasuk mengkhianati rakyat tanpa merasa perlu bertang gung jawab. ''Ini sebuah oligarki politik baru yang berbahaya, karena menjadi gugatan dan problem ketatanegaraan. Sebab, kepada siapa nanti pimpinan MPR akan mempertanggungjawabkan keputusan politik yang dibuat institusinya?'' ujarnya. Di tempat terpisah, Wakil Sekjen PAN Bara Hasibuan berpendapat, saat ini di masyarakat telah terjadi erosi kepercayaan terhadap para politisi. Itu karena mereka telah melak ukan kompromi politik selama menjalani ST MPR. ''Masuknya TNI/Polri tidak bisa ditoleransi dong, sebab itu sama artinya dengan mengebiri kehidupan berdemokrasi,'' ujarnya. Ketua Umum PRD Budiman Sudjatmiko menilai saat ini telah terjadi gap antara aspirsi di masyarakat dan di MPR. Menurutnya, perubahan politik sampai saat ini masih belum tergambar lantaran para elite politik hanya terfokus pada pembagian kekuasaan.*** ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Didistribusikan tgl. 18 Aug 2000 jam 11:35:18 GMT+1 oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]> http://www.Indo-News.com/ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
