---------------------------------------------------------- The US government makes available 55.000 GREEN CARDS (permanent residence visa) in a random lottery. Visit http://www.us-immigration.org for details on how to play the GREEN CARD LOTTERY -0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 Indonesia Daily News Online http://www.indo-news.com/ Free Email @KotakPos.com visit: http://my.kotakpos.com/ ---------------------------------------------------------- Media Indonesia, 12 September 2000 Pemerintah Merespons Resolusi DK PBB JAKARTA (Media): Menko Polsoskam Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan pemerintah memahami dan akan merespons dengan tepat Resolusi Dewan Keamanan PBB No 1319 Tahun 2000. Resolusi DK PBB itu keluar berkaitan dengan insiden 6 September 2000 di Atambua, Nusa Tenggara Timur (NTT). Dalam peristiwa itu tiga anggota UNHCR yang sedang menangani kaum pengungsi eks Timtim, tewas mengenaskan. "Sebelum ada Resolusi 1319 pun, pemerintah Indonesia sudah melakukan sejumlah aksi, baik yang bersifat keamanan, hukum, maupun sosial," katanya di Istana Merdeka, kemarin, usai mengikuti rapat koordinasi terbatas yang dihadiri langsung Presiden Abdurrahman Wahid, dua jam setelah kepulangannya ke Tanah Air. Juga hadir Wapres Megawati Soekarnoputri, Menko Perekonomian Rizal Ramli, Panglima TNI Jenderal Widodo AS, dan Kapolri Jenderal Rusdihardjo. Pada pertemuan itu, Presiden dan Wapres menekankan, permasalahan yang berkaitan dengan pengungsi di NTT maupun soal milisi bukan hanya masalah Indonesia. Karena akar masalahnya berada di dua wilayah, di Timtim dan NTT. "Indonesia terus berupaya memulihkan keamanan di NTT, yang sebenarnya sudah relatif pulih sejak 7 September," kata Susilo. Indonesia, kata Susilo Bambang, menganggap perlu mengklarifikasi beberapa poin dalam Resolusi 1319. Salah satunya, isu adanya insiden baru di Betun, NTT yang menyebutkan sejumlah pengungsi tewas. "Setelah dicek di lapangan berulang kali, berita tersebut tidak benar," katanya. Sementara itu kalangan DPR meminta pemerintah tidak menunggu sampai DK PBB melucuti senjata milisi di daerah kedaulatan Republik Indonesia. Pemerintah harus secepatnya mengantisipasi langkah-langkah yang diperlukan, untuk mendapatkan kepercayaan internasional. Demikian rangkuman pernyataan Wakil Ketua DPR AM Fatwa dan Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) Sabam Sirait kepada pers menanggapi ancaman DK PBB yang akan melucuti senjata milisi di Timor Barat. "Sepatutnya pemerintah jangan sampai dilangkahi pihak luar dalam menanggulangi permasalahan di negara sendiri," ujar Fatwa. Dari penyidikan polisi, kata Kadispen Polri Brigjen Dadang Garnida, telah diidentifikasi lima tersangka kasus Atambua. Mereka, diduga dari kelompok milisi yang kini masih dalam pengejaran. "Identitasnya kita peroleh dari 18 saksi yang kita periksa," katanya. Mengenai korban meninggal dalam tragedi Atambua, Kadispen mengatakan Ketua UNHCR asal Malaysia, Elias Ahmad, yang semula dikira meninggal dunia akibat kerusuhan itu, ternyata masih hidup. Yang tewas masing-masing Terosimuna (26) warga Kroasia, Samson (40) dari Ethiopia, dan Carlos Capes asal Puerto Riko, Amerika Latin. Dalam pandangan aktivis HAM Munir, insiden di Atambua tak perlu terjadi seandainya pemerintah bersikap tegas dalam menangani berbagai kasus pelanggaran HAM di Timtim. Termasuk jika pemerintah serius mengurus soal pengungsi di perbatasan. (Dex/San/LP-2/Hot/CR-6/P-2) ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Didistribusikan tgl. 13 Sep 2000 jam 08:47:38 GMT+1 oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]> http://www.Indo-News.com/ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
