---------------------------------------------------------- The US government makes available 55.000 GREEN CARDS (permanent residence visa) in a random lottery. Visit http://www.us-immigration.org for details on how to play the GREEN CARD LOTTERY -0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 Indonesia Daily News Online http://www.indo-news.com/ Free Email @KotakPos.com visit: http://my.kotakpos.com/ ---------------------------------------------------------- Cendana Sengaja Gerakkan Pasukan Sipil Bersenjata Jakarta (Bali Post) - Adanya perintah Presiden Abdurrahman Wahid untuk melucuti senjata yang dimiliki para pengawal sipil di kediaman Soeharto di Cendana, disambut berbagai kalangan dengan positif. Jaksa Agung Marzuki Darusman secara tegas mengatakan, sebetulnya adanya pasukan sipil bersenjata di Cendana, sengaja digerakkan untuk menghalangi proses hukum yang sedang berjalan terhadap keluarga penguasa orde baru itu. Sementara itu, pengamat politik Andi Malarangeng mengatakan, perintah Gus Dur itu perlu didukung. Hanya, apakah Gus Dur mau konsisten dengan ucapannya itu. Menurut Marzuki Darusman, kekerasan yang berkembang selama ini, antara massa pro dan anti-Soeharto, nyata-nyata berhubungan dengan proses hukum yang kini menimpa keluarga Cendana. Karena itu, dengan perintah Gus Dur itu diharapkan bisa menghindari terjadinya bentrok fisik lanjutan dalam tiap kali proses hukum dijalankan kepada mereka. Di tempat terpisah, mantan Koordinator Kontras (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) Munir, S.H. berpendapat, perintah Gus Dur itu sebetulnya merupakan tantangan bagi aparat, apakah berani atau tidak melakukan hal tersebut. ''Baru-baru ini polisi melegalisasi adanya keinginan sejumlah orang memiliki senjata. Kini melalui perintah Gus Dur itu, orang yang punya senjata akan diminta lagi,'' katanya. Di satu sisi, kata Munir, kepemilikan senjata mendapat legitimasi dari aparat keamanan. Namun di sisi lain, kepemilikan senjata justru menjadi polemik yang menyulitkan di kalangan aparat keamanan sendiri. Mantan Aster Kasad Mayjen TNI Saurip Kadi mengatakan, selama ini kepemilikan senjata baru sebatas kebijakan. Namun, menurutnya, kepemilikan senjata bagi para pengaman mantan Presiden Soeharto memang merupakan sesuatu yang wajar. ''Permasalahannya, kepemilikan senjata itu apakah sudah melalui prosedur yang benar atau tidak. Kalau tidak, sebaiknya dilucuti,'' katanya. Harus Militer Anggota DPR dari F-PG Andi Matalatta mengatakan, kepemilikan senjata terhadap orang nonmiliter memang diatur dalam undang-undang. Tentang siapa saja yang memiliki senjata selain militer mestinya harus melalui prosedur yang ditetapkan. Kalau membentuk pasukan pengawal yang diangkat sendiri, menurutnya, tidak diperkenankan dalam protokoler dan undang-undang. Sebab, ada ketentuan, pengawalan terhadap presiden harus dilakukan militer atau pasukan yang ditunjuk. Mengenai pengawal Soeharto yang nonmiliter dan dilengkapi dengan senjata, ia menilai, sudah jelas melanggar undang-undang dan aturan protokoler. ''Jadi tidak perlu ada deal yang bisa mengubah atau pun menggagalkan rencana politiknya,'' tambahnya. Pengamat politik dari UI Prof. Dr. Amir Santoso mengomentari, sebetulnya dengan perintah Gus Dur itu, keluarga Soeharto menjadi serba salah. Pasalnya, apabila ada sipil bersenjata ingin menjaga Soeharto, karena memang mereka mencintai penguasa orde baru itu. Hal itu jelas di luar kemauan keluarga Soeharto.*** ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Didistribusikan tgl. 19 Sep 2000 jam 11:18:36 GMT+1 oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]> http://www.Indo-News.com/ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
