---------------------------------------------------------- The US government makes available 55.000 GREEN CARDS (permanent residence visa) in a random lottery. Visit http://www.us-immigration.org for details on how to play the GREEN CARD LOTTERY -0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 Indonesia Daily News Online http://www.indo-news.com/ Free Email @KotakPos.com visit: http://my.kotakpos.com/ ---------------------------------------------------------- Media Indonesia, 19 September 2000 Militer Asing bukan Pilihan Tepat di Maluku Oleh Marthen Luther Djari Staf Ahli Penerangan Penguasa Darurat Sipil Daerah Maluku MENCERMATI berbagai kerusuhan dan konflik berkepanjangan di Maluku yang terus terjadi dari waktu ke waktu, kalangan Kristen, Komnas HAM dan beberapa organisasi kemasyarakatan (sampai pada Ambon episode V) kembali mempertegas seruannya kepada PBB agar segera mengirim pasukan perdamaian PBB demi mencegah perang yang lebih luas di daerah Maluku, sama halnya ketika mengirimkan pasukan perdamaian Interfet ke Timtim. Gagasan ini sangat dimengerti sepanjang itu merupakan ungkapan tanggung jawab sebagai salah satu solusi keluar dari kemelut berkepanjangan di kawasan `Seribu Pulau itu`, yang dampaknya telah demikian luasnya bagi masyarakat Maluku. Namun, bila dicermati lebih mendalam keterlibatan pasukan perdamaian PBB khususnya di beberapa negara seperti Taiwan, Amerika Latin, Afrika, Timur Tengah, Somalia, dan yang terakhir di Timor Timur menunjukkan suatu realitas yang berbeda dengan namanya pasukan perdamaian. Selama ini keberadaan pasukan perdamaian PBB sering disalahgunakan menjadi kendaraan politik oleh negara-negara besar untuk mendukung imperialisme, yang justru akan menghambat terciptanya perdamaian yang sesungguhnya. Kasus di Timtim dan belahan bumi lainnya menjadi bukti imperialisme dan kolonialisme yang mengakibatkan kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan. Memang, sejak Timtim `ditaklukkan` Unamet tak tampak dalam layar pemberitaan dunia seolah-olah negeri itu demikian aman dan damai tanpa ada persoalan berkat campur tangan pasukan Unamet. Tetapi jika kita mau objektif memandang Timtim sekarang, tampaknya dalam banyak aspek menunjukkan keprihatinan yang besar bagi masyarakat Timtim. Biasanya intervensi luar negeri untuk menyelesaikan suatu konflik memerlukan pengetahuan yang mendalam tentang isu-isu yang diciutkan dan lakon-lakon yang berperan, harus berwibawa di depan mata aktor-aktor yang berkonflik dan mampu memberikan solusi pemecahan masalah dengan langkah-langkah yang praktis. Sebenarnya jalan ke arah tersebut sudah dirintis oleh Presiden Abdurrahman Wahid ketika menunjuk mantan Perdana Menteri Belanda Ruud FM Lubbers sebagai ketua tim pengkajian konflik Maluku. Salah satu rekomendasi penting dari seminar Clingendael Den Haag Belanda adalah pemerintah dan LSM di Belanda memfasilitasi diadakannya seminar dengan mengundang tokoh-tokoh dari Maluku dan para pakar berbagai disiplin ilmu baik dari dalam negeri, maupun dari Belanda untuk mencari jalan keluar `jarak jauh` dalam mengakhiri konflik, menciptakan kehidupan yang damai dan adanya kerja sama yang baik di Maluku. Usulan keterlibatan pasukan perdamaian PBB perlu dicermati dengan intensif, karena dari beberapa kajian terdapat satu kesimpulan yang sama bahwa salah satu permasalahan pokok penyelesaian konflik di Maluku terletak pada kemauan baik rakyat Maluku sendiri berdasarkan asas kekeluargaan/Pela Gandong. Tetapi rupanya faktor emosional dan temperamental yang sangat kental pada masyarakat Maluku memberikan andil yang cukup berarti dalam akselerasi perdamaian di Maluku. Itulah sebabnya sejak awal kerusuhan Gus Dur mengatakan bahwa konflik Maluku sangat efektif diatasi oleh orang Maluku sendiri, bukan oleh orang lain, apalagi orang asing. Pokok permasalahan Secara rinci penguasa darurat sipil daerah Maluku dalam evaluasinya menyatakan bahwa paling tidak terdapat tiga masalah pokok yang sedang dihadapi Maluku. Pertama , masalah antara orang Maluku yang berbeda agama; Kristen dan Islam yang sudah terlibat dalam pertikaian karena sakit hati, salah paham, dan dendam bahwa banyak saudara-saudaranya mati dibunuh, harta benda ludes terbakar dan kehidupan sangat tak menentu. Keadaan ini tidak mudah dihilangkan dalam waktu pendek. Sementara itu masih terdapat personel di instansi sipil yang tidak netral, sehingga secara tak langsung telah ikut memperpanjang konflik yang ada di masyarakat. Kedua, masalah TNI/Polri. Sejak gudang senjata Polda dibongkar dan dijarah perampok tercatat 832 pucuk senjata organik dan 8000-an amunisi berhasil dibawa kabur. Sementara hasil sweeping yang diperoleh dari masyarakat, baru 129 pucuk sampai media Agustus 2000. Begitu juga konsolidasi pasukan kepolisian daerah Maluku yang direncanakan rampung dalam dua pekan setelah pengumuman darurat sipil ternyata belum menampakkan hasil yang signifikan. Khusus untuk personel TNI dari 9 Batalyon yang berada di Maluku, terdapat beberapa Batalyon yang sudah melebihi batas waktu operasi. Hal ini disadari sudah tidak efektif lagi, bahkan para petinggi militer mengatakan bahwa sampai sekarang masih ada prajurit yang karena sentimen keagamaan cenderung berpihak kepada agama tertentu. Namun, baik Pangdam XVI/Pattimura maupun Kapolda Maluku telah bertekad membenahinya, jika mereka terbukti melanggar prosedur dan ketentuan pasti akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Kita berharap TNI/Polri yang demikian profesional itu akan tampil lebih optimal mengevaluasi kinerjanya dan bertindak tegas terhadap setiap pelanggaran yang dilakukan prajuritnya demi tegaknya komitmennya terhadap norma-norma keprajuritan. Sebab, apa pun kondisi TNI/Polri saat ini, ada suatu realitas yang tak terbantahkan adalah bahwa TNI/Polri merupakan modal dasar negara dan bangsa kita. Pada pundak merekalah terpikul tanggung jawab mengawal dan menjaga keamanan, ketertiban masyarakat dan pertahanan kedaulatan negara ini. TNI/Polri masih memiliki ribuan prajurit yang konsisten dengan norma keprajuritannya dan dapat digerakkan setiap saat. Jika disinyalir bahwa terjadi keberpihakan prajurit berdasarkan sentimen kesukuan atau keagamaan, maka dapat ditempuh jalan lain, dengan mendatangkan pasukan-pasukan yang dianggap netral. Kepada mereka diberi ruang kebebasan dan tanggung jawab untuk melakukan yang terbaik, dan melalui pembekalan yang matang. Langkah ini dapat membantu meningkatkan pemberdayaan anggota TNI/Polri dalam menyelesaikan konflik yang memang merupakan tugas dan wewenangnya. Ketiga, masalah orang di luar Maluku yang mempengaruhi Maluku dari jarak jauh. Umumnya kelompok ini memainkan peranannya dengan memberikan suntikan dana, mengirimkan personel atau melalui pembentukan opini dalam masyarakat. Mereka ini bekerja secara sistematis dan sangat cerdik memanfaatkan momentum yang ada dalam masyarakat. Itulah persoalan pokok yang berkembang di Maluku. Sebenarnya hal meminta bantuan militer asing bukan sesuatu yang aneh pada era global ini. Karena Piagam PBB Bab VII tentang Kepedulian Internasional menyebutkan bahwa bila satu negara tak dapat menyelesaikan masalah dalam negerinya yang melanggar nilai-nilai kemanusiaan, maka atas dasar pertimbangan kemanusiaan masyarakat internasional dapat membantunya. Namun, perlu dicatat bahwa sampai sekarang Pemerintah RI belum meratifikasi bab ini, sehingga bantuan asing hanya dalam bentuk human rights commission . Selain itu mempertimbangkan dampak bantuan itu sendiri jauh lebih penting, sebab bukan rahasia umum lagi bahwa tidak ada satu negara di dunia ini yang tidak mau memberikan bantuannya tanpa ada kepentingan di baliknya. Apalagi bantuan di bidang militer, banyak faktor terkait di dalamnya. Bagi masyarakat Maluku baik yang berdomisili di Maluku maupun yang berdiaspora perlu menyadari bahwa persoalan Maluku sudah demikian complicated, sehingga membutuhkan penanganan yang konsepsional, kompeherensif, dan dengan dorongan hati yang tulus, disertai langkah proaktif: menahan diri, tidak gampang memberi pernyataan menghasut dan tidak cepat terpancing dengan berbagai isu atau kenyataan yang sedang terjadi. Sebaliknya memberi kesempatan seluas-luasnya kepada penguasa darurat sipil daerah bersama badan pembantunya untuk terus menjalankan program kerjanya menuju rekonsiliasi, dengan mengadakan rehabilitasi sarana, prasarana, memperlancar kehidupan keseharian, penegakan hukum dan tata tertib. Itulah cara terbaik yang dapat dilakukan, bukan berkhayal menanti campur tangan militer asing di negeri sendiri.*** ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Didistribusikan tgl. 21 Sep 2000 jam 06:43:06 GMT+1 oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]> http://www.Indo-News.com/ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
