Teman-teman Indonesia yang budiman,
Perkenankanlah saya mem'forwarded'-kan ulasan salah
seorang pakar komunikasi yang tulisannya dimuat di
POS KUPANG, Rabu, 5 Mei 1999. Semoga berman-
faat (YLH).
========
Diam, sebagai pesan politikMegawati
Oleh Dr. Alo Liliweri, M.S *
DALAM beberapa bulan terakhir ini, beberapa media massa
menulis "protes" publik terhadap sikap diam dari Megawati
Soekarnoputri, Ketua Umum PDI Perjuangan. Publik agaknya
menuntut agar setiap calon presiden (termasuk Megawati) harus
berani dan berterus terang mengemumakan visi dan misi partai-partai
politik tentang masa depan bangsa dan negara Indonesia.
Berhubung diamnya Mega ternyata cukup lama sehingga banyak
orang yang kurang puas sampai penasaran dan mempertanyakan di
mana Ibu Mega berdiri (misalnya di saat-saat menjelang reformasi,
puncak reformasi, pasca reformasi dan peristiwa Semanggi). Yang lebih
sadis lagi ada yang meragukan intelektualitas Megawati, hanya karena
melihat ibu Mega tampil dalam seminar, pertemuan atau dialog ilmiah,
dia selalu menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan senyum-senyum saja
dan lain-lain. Mungkin kekecewaan terakhir publik bisa terlihat
karena Mbak Mega tidak hadir dalam debat Capres yang diselenggarakan
di Fakultas Kedokteran UI Salemba tanggal 27 April 1999. Di tengah
kekecewaan itulah mungkin sebagian publik menganggap Megawati
seolah-olah tidak mempunyai konsep tentang masa depan bangsa, atau
menurut istilah anak muda sekarang Mbak mega seolah-olah "malas
tahu".
Dalam retorika-komunikasi, Megawati sebetulnya sedang
berhadapan dengan pilihan etika dasar komunikasi, yakni dirinya
sendiri yang melindungi hak-hak pribadinya sebagai seorang
komunikator politik dan pihak lain berhadapan dengan
publik/masayarakat yang merasa mempunyai hak untuk mengetahui
(informative society). Tetapi itulah seorang sosok Megawati,
sebagaimana diungkapkan oleh beberapa pengurus teras PDI
Perjuangan, bahwa Mbak Mega kaget ada debat Capres, dia
memilih mengutamakan konsolidasi internal partai hingga kepada
alasan konstitusi bahwa debat Capres itu bukan budaya politik di
Indonesia karena seorang presiden kan dipilih oleh MPR.
Sikap diam ibu Megawati (yang tidak mau beretorika) itu rupanya
cukup beralasan atas dasar etis retorika. Tentang hal ini kata Henry
W. Jhonstone, seorang filosof kontemporer, bahwa retorika yang etis
dan paling bertanggungjawab adalah retorika yang diberikan kepada
orang lain dengan cinta. Semangat cinta dalam presuasi, berarti kita
tidak termotivasi terutama oleh kepentingan pribadi. Ketika kita
mempersuasi dengan cinta, kita menghormati kebenaran, menghormati
paritipasi orang lain dan menghormati kebutuhan si partisipan itu
untuk mengetahui kebenaran.
Lanjut Jhonstone, oleh karena itu hubungan antara seorang orator
dengan khalayaknya menunjukkan sebuah kewajiban, kewajiban ini adalah
standar etika untuk menilai contoh persuasi. Terhadap diri sendiri,
kita mempunyai kewajiban keteguhan dan keterbukaan. Keteguhan,
berarti bahwa saya tidak boleh mengalah pada argumen-argumen atau
imbauan orang lain dengan basa basi spontan, membabi buta dan tidak
kritis. Saya mesti menganjurkan pendapat saya sendiri yang
menggunakan kemampuan persuasi saya sendiri untuk menilai saran yang
diajukan orang lain. Keterbukaan berarti saya harus mendengarkan
dengan hati-hati ide-ide yang diutarakan oleh orang lain dan dengan
berperasaan, tanpa mementingkan diri sendiri atau mengacuhkannya.
Terhadap orang lain, kita mempunyai kewajiban untuk lemah lembut dan
kasihan. Lemah lembut berarti saya harus menyapa orang lain dengan
membujuk bukan kekerasan, baik kekerasan fisik maupun kekerasan
paksaan simbolik.Kasihan berarti saya harus mendengarkan orang lain
demi kepentingan dan keselamatan mereka di atas kepentingan diri
sendiri.
Dan publik maklum, Mega sebagai seorang pemimpin partai politik
apalagi dengan naluri keibuannya dia memiliki kewajiban-kewajiban
standar itu, yakni keteguhan, keterbukaan, lemah lembut dan kasihan.
Oleh karena itu fenomena diamnya Megawati tersebut merupakan satu
pesan politik seorang politisi. Karena dia diam bukan sekadar diam,
bahkan Megawati pernah bilang: di zaman Orde Baru ketika orang takut
bicara hanya saya sendiri yang ngomong dan saya yang ditertawakan,
dan era reformasi ini semua orang berani bicara dan saya memilih diam
kok orang ribut? Kedengarannya memang sinis. Di sini bisa benar kata
pepatah kuno bahwa diam itu emas (silent is gold), sehingga pilihan
Megawati atau mungkin seluruh jajaran PDI Perjuangan (terutama para
analist orasi maupun speech writer Megawati) yang memilih tutup mulut
bukan sekadar suatu basa basi politis, apalagi malas tahu, tetapi
bahkan sebuah strategi komunikasi. Bahwa diam itu merupakan pesan
politik yang harga sangat mahal.
***
KALAU kita meletakkan kehadiran ibu Megawati dalam sebuah
retorika aktual politik bangsa kini maka dia sebetulnya sedang tampil
dalam keseluruhan proses komunikasi politik itu. Sebagai ketua partai
maka Megawati merupakan seorang komunikator politik yang diharapkan
menyampaikan pesan-pesan politik melalui media kepada publik. Tujuan
komunikasi politik jelas, ingin mengubah sikap dan pendapat publik
terhadap partai yang dia pimpin. Oleh karena itu, dengan cara dan
metode apapun (termasuk yang paling licik sekalipun) idealnya setiap
komunikator politik selalu berusaha membius orang untuk mengubah
sikap agar semakin dekat dengan partai politik yang dipimpinnya itu.
Dan genderang perang antara strategi penyampaian pesan komunikasi
politik secara licik dari pihak lain kepada Megawati pun sudah
dimulai sejak pemerintahan Orde Baru yang dengan cara-cara `sadis'
terus-menerus mendiskreditkan dan bahkan menekan kehadiran Megawati
di panggung politik bangsa ini.
Rupanya kelompok Megawati sangat maklum bahwa pesan-pesan
politik yang palsu tidak lagi merupakan konsumsi publik sekarang.
Mereka seolah berkata sama seperti apa yang dikatakan oleh Richard L.
Johanessen yang mengutip George Orwell -seorang analist orasi dan
pernyataan-pernyataan Aleksander Haig, mantan Menlu AS� yang
menerangkan konsep newspeak. Konsep newspeak dari George Orwel 1984,
menerangkan sikap para pejabat pemerintahan yang dengan sengaja
menggunakan pembicaraan yang bermakna ganda dan menipu dalam usaha
untuk mempengaruhi atau mengendalikan opini masyarakat. Kata Orwell:
dalam masa kita, pidato dan tulisan politik sebagian besar
mempertahankan apa yang tidak dapat dipertahankan... Semua isu adalah
isu politik, dan politik itu sendiri adalah sebuah massa kebohongan,
penyingkiran, kebodohan, kebencian dan skizoprenia (baca: orang-orang
yang menarik diri dari keterlibatannya dengan khalayak umum).
Yosep A. DeVito, seorang ahli komunikasi yang secara serius
mempelajari keetisan perilaku-perilaku komunikasi seperti bedusta,
menggunakan persuasi secara halus dan imbauan emosional mengemukakan
bahwa standar penilaian etika komunikasi (antarpribadi) terletak pada
konsep pilihan individu, yakni mempunyai hak membuat pilihan mereka
sendiri. Komunikasi adalah etis selama dia mendukung kebebasan
individu untuk memilih dengan memberi dasar-dasar pilihan yang akurat
kepada orang lain. Komunikasi tidak etis selama dia mencampuri
kebebasan individu untuk memilih dengan mencegah orang lain dari
jaminan informasi yang relevan untuk pilihan yang akan dia buat.
Para analist orasi Megawati (saya curiga!) memahami naluri khalayak
bahwa seorang komunikator politik dari sebuah partai dengan basis
yang sangat kuat di bawahnya menghendaki agar dia cukup berkata-kata
dengan hati nurani bahwa pesan tentang penderitaannya selama Orde
Baru merupakan pesan yang sangat kuat bagi berjuta-juta orang yang
mengalami nasib yang sama namun di saat itu mereka tak bisa membuka
mulut apalagi suaranya di depan kekuasaan.
Salahkah Megawati? Saya berpendapat tidak. Dengan naluri
seorang ibu maka dia tahu satu segi yang sering dilupakan orang
dalam berkomunikasi yaitu konteks. Konteks adalah situasi baik
fisik, sosiologis/antropologis, politik yang sedang dialami oleh
masyarakat sekarang ini. Seorang komunikator (apa saja termasuk
komunikator politik) akan gagal kalau dia tidak memperhatikan
kanteks. Sekali lagi, kelompok Megawati tahu bahwa situasi sosial dan
politik sekarang ini sudah mengarahkan masyarakat pada sikap yang
kritis, masyarakat yang tertekan selama masa Orde Baru tidak mau lagi
ditipu oleh para komunikator politik. Bahwa di saat krisis moneter
sini semua harga sedang naik, sebaliknya yang harganya sedang turun
adalah kata-kata sesumbar yang terucap dalam janji-janji politik,
kampanye, temu kader, bakti sosial, bantuan kemanusiaan atau apa pun
namanya.
Dan semakin Megawati bersikap diam maka harga pesannya makin
mahal, jangan lupa dalam komunikasi berlaku semacam naluri
tertentu terhadap pesan. Semakin tidak jelas pesan-pesan dan
sumber komunikasi sehingga dia berarak seperti isu (termasuk
kebimbangan orang atas sikap Megawati) maka orang makin
penasaran apa maunya Megawati. Di sini justru Megawati sedang
menarik publik untuk berkumpul bersama gagasan-gagasannya. Ibu
Mega rupanya sangat memperhatikan ettika retorika dan komunikasi
yaitu membangun kembali harga diri dan kepercayaan masyarakat.
Seperti kata Kim Giffin dan Richard Barnes, dua sejoli ahli
komunikasi retorika dari Amerika Serikat, bahwa setiap retorika
hendaknya mengandung etika yang meningkatkan kepercayaan satu sama
lain agar menyenangkan. Kepercayaan kita terhadap orang lain
cenderung merangsang kepercayaan mereka pada kita, karena citra
pribadi kita diperbaiki dan kesehatan psikologis kita terpelihara.
Paling tidak ada tiga pedoman etika untuk memupuk kepercayaan
dalam retorika komunikasi; (1) kita harus berusaha aktif memperluas
kepercayaan terhadap apa yang terjadi di sekeliling kita (yang sudah
tentu memakan waktu); (2) kepercayaan kita terhadap orang lain
haruslah dilakukan sedikit demi sedikit karena kita harus menjelaskan
pada mereka apa yang kita khawatirkan, apa yang kita harap mereka
lakukan, dan apa yang kita ingin kita capai; dan (3) kepercayaan
tidak hanya diberikan tetapi juga harus diperoleh, karena suatu
tindakan kepercayaan adalah tidak etis, kecuali yang dipercayai
memang dapat dipercayai.
Hubungan untuk menciptakan saling percaya inilah yang sedang
dibangun Megawati dengan rakyat, khusus para pendukungnya. Dan
dengan
diam, Megawati tahu bahwa pengikutnya percaya kepada dia, dan
dengan diam pun para pengikutnya percaya bahwa Megawati
sedang memikirkan masa depan mereka. Dari sini ini kita harus
memandang bahwa bola sedang berada di tangan Megawati. Sang
ibu seolah-olah sedang menyutradarai sebuah sinetron politik di atas
sebuah panggung sandiwara bangsa Indonesia, bangsa yang sedang
hiruk-pikuk mendengarkan janji-janji dari setiap pimpinan partai
politik, sedangkan kita adalah para penonton dan pembaca yang sedang
menikmati lakon-lakon itu.
Megawati seolah membawa kita pada alur cerita ibarat sinetron
bersambung Tersanjung, Cinta, Airmata Ibu, Istri-istri, Jangan
Rebut Suami-suamiku dan lain-lain. Dan ketika kita semakin
bernafsu untuk tahu tentang kelanjutan ceritera, maka Megawati sang
sutradara bilang: bersambung. Akibatnya, Anda mau tidak mau `dipaksa'
oleh Megawati untuk mengikuti ceritera di hari berikutnya, minggu,
bulan dan bahkan tahun berikutnya. Kita tidak sadar bahwa Megawati
sedang menjadwalkan aspirasi orang Indonesia sebagaimana sinetron
menjadwalkan kehidupan kita!
*) Dosen Fisip Undana, Kupang)
