Teman-teman Indoz-net semua,
BERITA UTAMA SUARA MERDEKA, Selasa, 18 Januari 2000,
mengulas:
Perebutan Kekuasaan
PEREBUTAN kekuasaan politik oleh militer merupakan salah
satu poros pembahasan yang menjadi isu utama politik
Indonesia dalam era pemerintahan Presiden Durahman
(maksudnya Abdurrahman Wahid-Red) memasuki hari ke-100.
Realitas isu tampaknya dikaitkan dengan perkiraan terjadi
penyingkiran pengaruh beberapa jenderal seperti isu tentang
''de-wiranto-isasi''.
Hal ini akibat perbedaan berbagai kebijakan yang makin tajam
antara Presiden dan Menko Polkam, tersebarnya pemberitaan
tentang akan berlangsung mutasi besar-besaran di lingkungan
TNI, serta peradilan para jenderal merupakan bagian dari
intervensi kekuatan politik sipil (KPP HAM yang membawa
pesan-pesan kekuatan asing) terhadap TNI.
Sekitar dua bulan lalu, diselenggarakan diskusi mingguan tentang
perkembangan
politik Kabinet Presiden Durahman. Di dalam diskusi politik yang
diselenggarakan
oleh salah satu radio swasta yang berlangsung di Jakarta itu, tumbuh
kekhawatiran
tentang kemungkinan terjadi perebutan kekuasaan.
Hal itu bukan saja dilatari oleh peralihan kekuasaan ke tangan militer
seperti yang
terjadi di Pakistan, juga perkembangan politik dalam negeri saat terjadi
perbedaan
pendapat tentang penyelesaian soal Aceh, ataupun pada saat pergantian
kepemimpinan TNI terutama KSAD. Dalam kesempatan itu saya nyatakan secara
terbuka, kemungkinan tentara untuk melakukan kup terhadap pemerintahan yang
baru
diperkirakan cukup kecil. Hal itu didasarkan atas tiga pertimbangan utama
belum
solidnya kekuatan internal di lingkungan ketentaraan, terbatasnya dana dan
fasilitas,
kuatnya tekanan politik rakyat dan dunia internasional.
Memang, sorotan politik terhadap tentara begitu tajam. Sejak era
pemerintahan BJ
Habibie, polemik kontroversial yang berlangsung secara politik secara sontak
menjadi sangat kuat, pada saat jajak pendapat di Timtim berhasil dimenangkan
kelompok prokemerdekaan, telah mendorong isu tentang kemungkinan akan
terjadi
perebutan kekuasaan.
Isu tentang perebutan kekuasaan itu timbul, setelah berlangsung aksi dari
pemuda-pemuda Islam di Jakarta yang mendukung kekuatan politik tertentu,
sehingga muncul kekhawatiran tentang kemungkinan akan makin menguatnya
posisi
politik BJ Habibie. Pada saat saya dengan beberapa orang berdiskusi dengan
Kapolda Jaya, Noegroho Djajoesman mendengar salah seorang kepercayaan
politik
Presiden menanyakan kemungkinan dukungan dari kekuatan teritorial jika
terjadi
perebutan kekuasaan dari elite militer.
Usut punya usut, ternyata pertanyaan itu memiliki latar yang mendalam, yakni
menguatnya isu akan terjadi perebutan kekuasaan di tengah ketidakpuasan
terhadap
keputusan Presiden dalam memberikan opsi (integrasi atau merdeka) terhadap
Timtim.
Yang cukup menarik, pada siang hari telah masuk dua informasi yang
bertentangan
ke lingkungan intelijen. Informasi pertama yang masuk pada tengah hari,
sekitar
informasi tentang ada persiapan dari kelompok kanan (muslim) yang telah
menggerakkan kekuatan untuk mengambil alih kekuasaan. Namun tidak lama
kemudian, mulai muncul informasi lain, yakni menguatnya persiapan kelompok
ultranasionalis yang mendesak pimpinan TNI mengambil alih kekuasaan.
Dua informasi yang berbeda ini tampaknya merupakan suatu bentuk penyesatan
terhadap ketidakpuasan beberapa kelompok terhadap kebijakan Presiden,
sehingga
mendorong untuk memengaruhi pimpinan TNI mengambil langkah politik. Namun
adanya aksi pemuda Islam (yang tampaknya telah dimanfaatkan oleh kelompok di
sekitar Presiden untuk show of force terhadap kekuatan yang anti- Habibie),
telah
melahirkan informasi sesat untuk menutup tuntutan-tuntutan penurunan
Habibie dari
kursi kepresidenan.
Memang, akhirnya isu di sekitar alih kekuasaan menjadi makin surut setelah
terjadi
hotline yang kuat antara BJ Habibie dan Jenderal TNI Wiranto. Hubungan itu
memuncak dengan ketetapan Presiden untuk mempertahankan duet di antara dua
tokoh itu dalam Sidang Umum MPR 1999. Sebenarnya langkah untuk
mempertahankan poros tersebut diperkuat dengan konsolidasi internal TNI,
dengan
rencana untuk menempatkan Letjen TNI SB Yudhoyono sebagai pejabat KSAD yang
baru, yang semula akan diumumkan pada 5 Oktober 1999.
Namun beberapa pertimbangan politik tertentu akhirnya tidak jadi diumumkan,
meski
SKEP pergantian telah ditandatangani oleh Presiden. Dalam kaitan itu,
mereka yang
dipersiapkan untuk menduduki jabatan baru dituntut membuktikan komitmennya
dalam proses sidang umum itu, untuk memenangi pasangan Habibie-Wiranto.
Meski demikian, tampaknya pelbagai kekuatan poros kepentingan di lingkungan
elite
perwira tinggi TNI tidak dapat begitu saja terakomodasikan melalui
langkah-langkah
itu.
Hal itu terlihat dari ketidakpuasan beberapa kelompok perwira tinggi yang
merasa
kurang sreg dengan sikap Panglima TNI, yang kurang peka terhadap tuntutan
reformasi tentang independensi politik serta tidak mengubah sikap
implementasi
kedwifungsian TNI model ''lama'', dengan tetap mempertahankan kepentingan
tertentu bersama Presiden, menggunakan kekuatan Partai Golkar sebagai
kendaraannya.
Sebagai akibatnya, berlangsung ketegangan internal di lingkungan pimpinan
TNI dan
panglima teritorial se-Jawa (di samping munculnya isu tentang sikap
Pimpinan Partai
Golkar yang ''mendua'' dalam hal cawapres), yang berakibat mundurnya
pencalonan
Jenderal TNI Wiranto dari cawapres Partai Golkar.
Kompensasi politik yang dilakukan oleh Presiden Durahman dalam pembentukan
Kabinet baru melalui model ''jaminan'' tertentu, memang telah
mengakomodasikan
kepentingan elite TNI ke dalam kabinet, termasuk penempatan sejumlah
jenderal aktif
dalam jajaran kementrian. Namun hal itu ternyata juga belum mampu memecahkan
persoalan hubungan politik dalam Kabinet Persatuan Nasional dan dinamika
kepentingan yang tumbuh di dalam lingkungan internal TNI.
Di satu pihak muncul ketidakpuasan beberapa jenderal terhadap keputusan
Presiden
Durahman yang merasa tidak terakomodasikan kepentingannya dalam mengajukan
calon ataupun personal yang dicalonkan memimpin salah satu angkatan di
lingkungan
TNI, seperti dalam kasus tersingkirnya Yudhoyono dari jabatan KSAD dan
terpelanting sebagai Mentamben.
Hal itu diperkuat dengan terjadinya perbedaan pendapat antara jajaran
Polkam dan
Presiden dalam kebijakan penyelesaian kasus-kasus besar, yang mencapai
puncaknya dengan keluarnya sebuah dokumen proposal tentang Aceh dan Ambon
saat Presiden menjelang berangkat ke Beijing, yang menghendaki penyelesaian
masalah itu dengan pendekatan kemiliteran.
Segera sepulangnya dari lawatan itu, Presiden langsung memimpin sidang
polkam,
dan memutuskan bahwa penyelesaian masalah Aceh dengan pendekatan dialogis.
Sedangkan untuk mengatasi konflik Ambon, Presiden menyatakan tidak
diperlukan
penerapan keadaan darurat sipil dan darurat militer.
Pada pihak lain, beberapa kelompok perwira tinggi TNI merasa tidak puas
terhadap
berbagai kebijakan tentang reformasi internal TNI yang tidak jelas. Hal itu
terlihat dari
kasus penolakan pensiun beberapa jenderal yang menduduki jabatan di luar
struktur
kepemimpinan TNI, serta tidak berjalannya mekanisme kerja di lingkungan TNI,
seperti Wanjakti, akibat dominasi figur tertentu.
Hal demikian mendorong beberapa orang perwira mengusulkan, agar kepemimpinan
TNI dibersihkan dari unsur kelompok prostatus quo. Akibat dari tuntutan
itu, muncul
ketegangan pada saat Panglima TNI Laksamana Widodo AS maunya ''terima
bersih''
perubahan dalam TNI.
Menjelang serah terima jabatan Panglima TNI, segera pimpinan lama melakukan
mutasi besar-besaran untuk memotong usulan dari beberapa perwira
''progresif''
yang terwakili oleh figur semacam Mayjen TNI Agus Wirahadikusumah.
Akumulasi dari perbedaan kepentingan dan pandangan di lingkungan internal
TNI dan
kebijakan politik nasional, terkristal dalam peristiwa pemanggilan para
jenderal oleh
lembaga semacam DPR (dalam kasus Aceh) dan KPP HAM (dalam kasus Timtim
pascajajak pendapat).
Para perwira tinggi yang konservatif merasa khawatir bahwa peristiwa itu
telah
merendahkan, mempermalukan, dan menghancurkan institusi TNI, sehingga
langkah-langkah pemanggilan para jenderal dinilai sebagai suatu bentuk
intervensi
politik terhadap TNI, dalam kedudukannya sebagai lembaga pertahanan dan
keamanan negara.
Sedangkan para perwira yang progresif menilai, bentuk reformasi TNI harus
berani
untuk menerima tuntutan itu karena TNI adalah bagian dari rakyat Indonesia
yang
reformatif.
Persoalan apakah bersalah atau tidak, nanti proses hukum yang akan
menentukan.
Namun dengan bersedia menerima kenyataan itu, institusi TNI akan selamat dan
tetap dihargai serta diakui sebagai bagian dari proses keindonesiaan dan
kerakyatan.
Puncak dari perbedaan pandangan terungkap dalam polemik terbuka, apakah
prajurit itu akan setia kepada jenderal (yang terwakili oleh sikap Letjen
TNI Djadja
Suparman), ataukah setia kepada negara (yang terwakili oleh Mayjen TNI Agus
Wirahadikusumah).
Di tengah polemik demikian, memang beberapa jenderal sempat mendatangi
Jenderal Purn Rudini, mendesak perlunya dilakukan pergeseran kekuasaan
dengan
menurunkan tiga porosnya, yakni Presiden Durahman, Wapres Megawati, dan
Ketua
MPR Amien Rais.
Sementara isu tentang rencana pencopotan Wiranto dari jabatan Menko Polkam
juga
telah memperkuat spekulasi perebutan kekuasaan, terutama setelah rencana
pencopotan Kapuspen Mayjen TNI Sudrajat dilontarkan langsung oleh Presiden
Durahman.
Bahkan beberapa tokoh politik nasional yang andal, pada hari Lebaran
kemarin telah
mulai membicarakan tawaran-tawaran untuk menduduki jabatan tertentu pada
pascaperalihan kekuasaan.
Jenderal Wiranto memang telah mencoba untuk menepis isu perebutan kekuasaan
kepada Presiden Durahman, demikian pula beberapa tokoh semacam Profesor
Muladi juga menolak tuduhan itu, terutama yang berasal dari sumber-sumber
di luar
negeri.
Namun hingga sekarang, isu tersebut masih terus menjadi pembicaraan.
Terutama
dengan menguatnya polemik nasional tentang Ambon, kenaikan gaji pejabat
negara,
penilaian positif KPP HAM tentang keterlibatan oknum TNI/ Polri dalam
kekerasan di
Timtim pascajajak pendapat.
Juga kemungkinan menguatnya konsolidasi oposisi setelah 100 hari
pemerintahan
Kabinet Persatuan Nasional. Apakah benar akan terjadi perebutan kekuasaan?
Kita
tidak bisa menjawab begitu saja. Sebab masih akan dipengaruhi oleh banyak
faktor,
terutama keyakinan tentang keberhasilan langkah itu oleh para petinggi
(militer dan
sipil) yang mendukungnya.
Jika mereka yakin akan berhasil, akan terjadi perebutan kekuasaan. Jika
tidak yakin
akan berhasil, kecil kemungkinannya akan berlangsung perebutan kekuasaan.
Militer
diajarkan perebutan kekuasaan oleh salah satu kekuatan politik hanya akan
mengundang perebutan kekuasaan selanjutnya oleh kelompok politik lainnya. Di
samping korban-korban, cara ini jelas akan melahirkan proses-proses
otorianisme
baru.(50t)
- MT Arifin, pengamat sosial politik, Ketua LP3M STIE Surakarta dan Tim
Pakar
Sosial Politik Departemen Hukum dan Perundangan RI.
