Teman-teman Indoz-net semua,
Kalau dalam berita terdahulu kiriman dari Yusuf-Wibisono
<[EMAIL PROTECTED]> dimana Kepala Kepolisian RI (Kapolri)
yang berbintang III [Letjen (Pol) Rusdihardjo)] menolak menjawab
apakah Jenderal berbintang IV [(Pur) Feisal Tanjung] juga akan
diperiksa dalam kaitan dengan kasus 27 Juli 1996, maka kiriman
berita Yusuf-Henuk justru mengisahkan tentang begitu beraninya
seorang jenderal berbintang II [Mayjen TNI Agus Wirahadikusumah]
mengkritik seniornya berbintang IV [Jenderal Wiranto] dimana ke-
dua jenderal ini masih sama-sama aktif.
Singkatnya, KAPAN KITA BISA MENYAKSIKAN SEORANG PRA-
JURIT MELAWAN KOMANDANNYA YANG MENYURUH/MEME-
RINTAH AGAR SI PRAJURIT MENEMBAK/MEMBUNUH RAKYAT
INDONESIA YANG TIDAK BERSALAH?
Selasa, 15 Februari 2000, SUARA MERDEKA
Berita Utama
Wiranto Merasa Gagal Membina Agus
JAKARTA-Jenderal TNI Wiranto menanggapi peryantaan Pangdam Wirabuana Mayjen
TNI
Agus Wirahadikusumah agar ia sebaiknya mundur dan menjadi oposisi Golkar,
merupakan
hal yang tidak pantas diucapkan, karena hal itu bukan urusannya. Di samping
itu, dia
menyesal karena merasa gagal membina perwira seperti itu.
"Jadi, menurut penilaian saya itu terlalu jauh ya. Saya bisa menyampaikan,
kalau seorang
panglima kodam menyampaikan hal seperti itu, ada empat hal yang tidak
tepat,'' jelas
Wiranto usai menyaksikan pengambilan sumpah Menko Polkam Ad Interin Surjadi
Soedirdja di Bina Graha, Jakarta, kemarin.
Keempat hal yang tidak tepat itu antara lain, Agus Wirahadikusumah sebagai
pangdam
tentu tidak perlu ikut campur langsung dalam masalah sistem politik
nasional. "Dia
mengurus saja kodamnya. Masalah ini sebenarnya urusan Panglima TNI atau
mungkin
KSAD. Urusan kodam kan cukup banyak dan memusingkan,'' jelasnya.
"Kedua, saya pikir dia sangat gigih atau dalam visinya mempunyai suatu
persepsi lebih baik
militer tidak usah terlalu banyak mencampuri urusan-urusan politik. Itu
konsep atau prinsip
yang dianut. Tetapi saya melihat sepak terjangnya akhir-akhir ini justru
lebih banyak
masalah politik ketimbang masalah-masalah hankam,'' katanya lagi.
"Saya kira yang kedua itu tadi masalah kosistensi. Kalau dia konsisten
mengatakan seperti
itu, dalam aplikasi seluruh kegiatan kita ya harus konsisten,'' tandasnya..
Gagal Membina
Selanjutnya, kata Wiranto lagi, yang menyangkut TNI sendiri. "Saya pikir
TNI harus tegas
dalam membina, mengatur dan memilah-milah job description dari para
perwiranya''.
Harus sangat tegas untuk bisa memberikan suatu guidance, sehingga tidak ada
kesimpangsiuran dalam merespons apa yang terjadi dalam lingkungannya. Sebab,
berbagai respons dalam menanggapi kejadian-kejadian atau menanggapi
permasalahan
nasional tentu secara proporsional ada pejabat-pejabat tertentu yang
ditunjuk.
Dia juga menyatakan rasa kesedihannya dan merasa bersalah karena ikut
bertanggung
jawab dalam membina perwira-perwira seperti itu.
"Dan saya merasa gagal karena ternyata para perwira yang saya bina dan saya
didik
mempunyai perilaku yang demikian,'' ujarnya.
"Mengapa? Karena saya ini bintang empat masih aktif. Ada dua bintang dua
masih aktif
yang selalu memberikan sesuatu, entah itu kritikan, kecaman atau barangkali
pandangan
mengenai saya di muka umum. Karena itu, saya kira dilihat dari kode etik
perwira itu sangat
menyimpang. Dan saya kira, saya merasa gagal membina para perwira seperti
itu,''
paparnya.
Pangdam VII/Wirabuana Mayjen Agus Wirahadikusuma mengatakan, tidak sulit
bagi
Presiden untuk memberhentikan Menko Polkam Wiranto jika dia keras kepala.
Presiden
memiliki hak prerogatif yang dapat menerbitkan keppres untuk memberhentikan
dan
mengangkat pembantu-pembantunya yang dikehendaki.
"Kalau saya sebagai pembantu Presiden, tentu dengan sikap lapang dada saya
menerima
keputusan untuk mengundurkan diri,'' katanya di Makassar, Jumat malam.
(bu,A20-60k)
