Medan (SIB)
 Komisi A DPRD Sumut menemukan kondisi Jalan Negara Jurusan Tanah Karo - 
Kabupaten Dairi hingga batas Aceh Tenggara dan Aceh Selatan kondisinya sangat 
‘hancur-hancuran’ penuh lobang yang menganga, sehingga Pemprovsu perlu segera 
melakukan ‘demonstrasi’ ke Departemen PU (Pekerjaan Umum) di Jakarta mendesak 
secepatnya dilakukan perbaikan.

 Hal itu diungkapkan Sekretaris Komisi A DPRD Sumut yang juga anggota dewan 
Dapem (Daerah Pemilihan) Kabupaten Karo, Dairi dan Pakpak Bharat Ir Edison 
Sianturi kepada wartawan, Kamis (3/1) di DPRD Sumut seusai melakukan kunjungan 
kerja ke Kabupaten Karo, Dairi dan Pakpak Bharat.

 “Jalan negara jurusan Karo - Dairi - Aceh Tenggara dan Aceh Selatan rusak 
berat, penuh lobang-lobang besar, karena tidak terpelihara,” ujar Edison 
sembari mengajak Pempropsu untuk melakukan suatu gebrakan atau semacam 
‘demonstrasi’ ke Departemen PU di Jakarta guna menuntut secepatnya dilakukan 
perbaikan.

 Edison juga tidak lupa mengungkapkan kekesalannya terhadap Satker (Satuan 
Kerja) yang memelihara proyek APBN link dimaksud, sebab terbukti kurang mampu 
memelihara jalan secara berkala, sehingga mutu jalan yang dibangun sangat 
rendah sebagai penyebab cepatnya jalan hancur.

 “Yang paling bertanggungjawab atas kerusakan sarana penghubung di link Tanah 
Karo Dairi hingga perbatasan Aceh tersebut, tidak lain adalah Satker APBN yang 
kelihatannya sengaja ‘beternak’ lobang, sebab setiap tahunnya dana pemeliharaan 
kawasan tersebut jelas ditampung dalam APBN,” ujar Edison.

 Karena itu, katanya, eksekutif dan legislative di Sumut perlu mempertanyakan 
hal itu ke Departemen PU di Jakarta dan jika benar Satker APBN yang tidak mampu 
melakukan pemeliharaan jalan secara berkala, Pemprovsu sebaiknya mengusulkan 
agar Satker APBN di Sumut segera diganti.

 Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua DPW partai Patriot Pancasila Sumut itu juga 
meragukan pelaksanaan biaya pemeliharaan jalan yang dikelola Satker APBN, sebab 
walaupun setiap tahun ditampung dalam APBN, tapi kenyataanya di lapangan tidak 
terkontrol dengan baik.

 Berkaitan dengan itu, Edison mendesak Kadis Jalan dan Jembatan Sumut selaku 
kordinator perbaikan dan pemelihraan jalan di daerah ini segera menegor Satker 
APBN sekaligus melayangkan surat protes ke Departemen PU di Jakarta agar 
secepatnya melakukan tindakan tegas terhadap bawahannya.

 “Melihat kondisi jalan Negara selama ini dapat disimpulkan, bahwa biaya 
pemeliharaanya yang disalurkan setiap tahunnya secara berkala dipergunakan 
tidak pada tempatnya, sehingga diharapkan aparat penegak hukum segera melakukan 
pemeriksaan atas penggunaannya,” tegas Edison. (M10/c)

Best Regarts

www.dausmedia.cjb.net

       
---------------------------------
Never miss a thing.   Make Yahoo your homepage.

Kirim email ke