Disahkan RAPBD Karo TA 2008 Rp 580 Miliar, Defisit 66 Miliar Lebih
Kabanjahe (SIB)
Bupati Karo Drs DD Sinulingga menyampaikan RAPBD Kabupaten Karo TA 2008
sebesar Rp 580.579.642.742 anggaran mengalami defisit mencapai Rp 66.598.532.852
Demikian disampaikan Bupati Karo pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Karo,
Jumat (29/2) dalam nota pengantar penjelasan atas Kebijakan Umum Anggaran (KUA)
dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Karo TA 2008.
Rapat Paripurna dipimpin Ketua DPRD Karo Rapat Romanus Purba SH, Wakil Ketua
Siti Aminah br Peranginangin, Adil Bangun dihadiri 30 anggota DPRD Karo dan
sejumlah Kadis dan se-Pemkab Karo.
Dikatakan PAD sebesar Rp 18.497.351.800, dana perimbangan Rp 481.765.309.890,
lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp 13.718.448.200. Atas nota
pengantar Bupati Karo , pendapat akhir dari Fraksi PDIP yang disampaikan Maslan
Tarigan mengatakan, dalam peningkatan PAD, agar tidak menetapkan kebijakan
pemerintahan daerah yang memberatkan dunia usaha dan masyarakat. Hal itu dapat
ditempuh melalui penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan
pajak dan retribusi daerah, meningkatkan ketaatan wajib pajak dan pembayaran
retribusi.
Ditambahkannya, mengenai pembangunan kios balai-balai di Pasar Buah Berastagi
agar kiranya pembangunannya dialihkan anggarannya sesuai dengan hasil rapat
panitia anggaran eksekutif dan panitia anggaran legislatif pada tanggal 29
Pebruari 2008 dan Pemkab Karo segera membongkar tempat penampungan sementara.
Lebih lanjut dikatakan, Pemkab Karo juga harus memprioritaskan infrastruktur
jalan yang sudah ada untuk diaspal atau pengerasan jalan dibandingkan untuk
membuat jalan yang baru. Sebab selama ini distribusi hasil pertanian tidak
begitu berjalan lancar terlebih wilayah pinggiran pedesaan.
Dalam pandangan akhirnya, Fraksi PDIP berkesimpulan menerima KUA dan PPAS APBD
2008 untuk disepakati antara eksekutif dan legislatif.
Sementara itu, pendapat akhir Fraksi PDK Bersatu dalam pembahasan Rancangan
KUA dan PPAS yang disampaikan, Sahala Nainggolan SH menyarankan KTP berasuransi
agar dibatalkan karena sangat memberatkan masyarakat. Berikanlah masyarakat
kebebasan untuk memilih asuransi, jangan dipaksa untuk berasuransi pada tempat
tertentu, tandasnya.
Mencermati adanya polemik tentang pembentukan Pemko Berastagi, Bupati Karo Drs
DD Sinulingga harus dapat memberikan penjelasan kepada masyarakat banyak.
Dalam pandangan akhirnya Fraksi PDK Bersatu berkesimpulan menyetujui KUA dan
PPAS APBD Karo TA 2008 begitu juga Fraksi Golkar, Patriot Pancasila dan Fraksi
Gabungan (M-30/x)
Best Regarts
www.dausmedia.cjb.net
---------------------------------
Looking for last minute shopping deals? Find them fast with Yahoo! Search.
