Sumber: http://www.surya.co.id/2009/01/30/61-caleg-tak-jelas-pekerjaannya/
Sebagian terbesar calon anggota legislatif (caleg) untuk pemilu 2009
di kabupaten/kota di Jawa Timur dipertanyakan kejelasan pekerjaannya.
Meski tak ada keharusan bagi para calon anggota DPRD kabupaten/kota itu
untuk mencantumkan jelas bidang pekerjaan mereka di formulir
pencalegan, namun kekurangterbukaan ini dinilai mengurangi
akuntabilitas caleg dan kurang sehat bagi pendidikan politik rakyat.
Bahkan, telah muncul sinisme bahwa pemilihan legislatif (pileg) tak
ubahnya seperti pembukaan lowongan pekerjaan untuk para penganggur.
Informasi yang dihimpun Surya, setidaknya di 13 kabupaten dan kota
di Jatim, sekitar 61 persen calegnya tak mencantumkan dengan jelas apa
bidang pekerjaan mereka di kolom isian dalam formulir pencalegan.
Umumnya mereka hanya menyebut pekerjaannya sebagai swasta atau
wiraswasta.
Di Kabupaten Sumenep, misalnya, sekitar 80 persen dari 611 caleg
menyebut pekerjaan mereka sebagai wiraswasta. Demikian pula di
Kabupaten Banyuwangi (80%) dan Lumajang (90%).
Di Kabupaten Jember, Tuban, Jombang, Kabupaten Blitar, Tulungagung,
Kota Kediri, Pamekasan, Kota Pasuruan, Sidoarjo, dan Kab. Probolinggo,
mayoritas caleg di sana juga tidak menyebut jelas apa pekerjaannya.
Ada yang bisa memahami keadaan ini, karena memang masih ada
penyederhaan di masyarakat dalam menggolongkan pekerjaan, yakni cuma
dua jenis: pekerja swasta dan pegawai negeri.
“Sehingga para caleg pun mau praktis saja dengan menyebut pekerjaan
mereka sebagai `swasta`,” kata Aribowo, pengamat politik yang juga
mantan anggota KPUD (Komisi Pemilihan Umum Daerah) Jatim, saat ditanya
Surya tentang ketidakterbukaan para caleg dalam menginformasikan
pekerjaan mereka.
Meski begitu, lanjut Aribowo yang juga dosen Universitas Airlangga
(Unair), bisa jadi ada juga kesengajaan dari si caleg untuk
menyembunyikan informasi tentang pekerjaannya. Alasannya, jika
pekerjaannya diungkap jelas, justru dianggap kurang menguntungkan bagi
si caleg.
“Kalau mau membuka informasi, logikanya kan yang baik-baik saja yang
diberitahukan,” kata Aribowo.
Ketua Pokja (Kelompok Kerja) Pencalonan KPUD Jombang, Minan Rahman tak
bisa memastikan apakah para caleg yang menyebut sebagai “swasta” itu
merupakan wiraswastawan sejati atau sebetulnya cuma bekerja di
perusahaan atau lembaga swasta.
Bagaimanapun, tak tertutup kemungkinan mereka yang menyebut “swasta”
itu adalah pekerja serabutan atau setengah penganggur, dan bahkan
penganggur sama sekali. Dengan begitu, tujuan untuk menjadi caleg
adalah untuk mendapatkan pekerjaan.
“Bisa jadi begitu,” ujar Erfan Effendy, Ketua KPUD Jombang, sembari tertawa
Nyatanya, ada caleg yang dengan terang-terangan menyebut diri mereka
sebagai penganggur di formulir pencalegan, dan –dengan demikian–
tujuannya maju dalam pemilihan legislatif adalah untuk mendapatkan
pekerjaan. Itu tercatat di KPUD Sidoarjo dan KPUD Kabupaten Blitar.
“Di Kabupaten Blitar, sekitar 70 persen caleg tak menyebut bidang
pekerjaannya dengan jelas. Ada yang menyebut swasta atau wiraswasta
saja, namun ada juga yang menulis sedang mencari pekerjaan,” ujar
Sekretaris KPUD Kabupaten Blitar, Eko Budoyo, Rabu(28/1).
Menurut Fitria Muhammad, Kepala Divisi Pemungutan, Penghitungan dan
Pencalonan KPUD Tuban, tampilnya banyak parpol baru pada pemilu 9 April
nanti, di tengah masih belum mapannya sistem dan pola rekrutmen kader,
tampaknya turut memberi andil bagi munculnya para “pencari kerja” di
sektor politik.
Dibandingkan dengan parpol-parpol yang sudah lama ada, wajah-wajah
baru memang menghiasi daftar caleg dari parpol-parpol anyar. Di antara
wajah-wajah baru itu ada yang baru saja menyelesaikan pendidikan.
Seorang Ketua KPUD di sebuah kabupaten mengatakan, sebetulnya
sah-sah saja seorang penganggur menjadi caleg. Hanya saja, yang patut
jadi pertanyaan: bagaimana komitmen para caleg penganggur itu dalam
memperjuangkan aspirasi rakyat jika mereka terpilih sebagai anggota
legislatif nanti.
“Logikanya, jika terpilih nanti, anggota legislatif dengan latar
belakang pengangguran tentu lebih condong mengurusi dulu kekurangan
mereka daripada mengurusi rakyat,” kata Ketua KPUD itu.
Salam Mejuah Juah
Karo Cyber Community
