Manifesto Golongan Putih by Muhammad Amin

Lebih dari satu dekade reformasi telah berjalan, tahun 2009 ini
bangsa Indonesia akan mengadakan perhelatan pemilihan umum yang ketiga
dalam alam demokrasi. Wajah demi wajah silih berganti, partai demi
partai berdiri menawarkan diri dan beberapa pergi, tetapi kondisi
bangsa ini belum mengalami kemajuan berarti. Pemerintahan oleh rakyat
dan untuk rakyat masih tetap menjadi jargon politik semata. Kata-kata
rakyat pun hanya ramai diperbincangkan ketika ada hajatan pemilihan
umum . Penipuan massal terhadap konstituen partai-partai politik seakan
telah jamak adanya. Tidak perlu ada yang merasa heran ataupun
terhenyak, karena seolah reformasi tidak pernah terjadi.



21 Mei 1998, titik tolak kemana kita harus melangkah. Pada tanggal itu,
reformasi memulai gaungnya dan selalu minta untuk ditepati nazarnya. Di
usianya yang cukup tua ini terdapat beberapa hal penting yang harus
segera diwujudkan. Darah dan nyawa beberapa mahasiswa dalam insiden
Trisakti tidak boleh dibiarkan sia-sia begitu saja, kerja keras dan
tenaga dari seluruh elemen masyarakat yang berani dan vokal
mempertaruhkan nyawa demi perubahan tak boleh dibuang di kolong zaman.
Regim Orde Baru telah berhasil diturunkan, tetapi sungguh
sifat-sifatnya yang melekat belumlah kita tanggalkan dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara.



Satu dekade reformasi ternyata tidak membawa pengaruh signifikan
terhadap pengurangan tingkat kemiskinan, penurunan angka pengangguran,
apalagi pemberantasan korupsi. Kinerja lembaga-lembaga demokrasi masih
sangat buruk, kalaupun ada kemajuan , terlalu sedikit untuk dibilang
sebuah kemajuan setelah 10 tahun reformasi berjalan.



Kebijakan yang selama ini diterapkan oleh pemerintah dalam bidang
ekonomi dan politik masih belum berubah dibandingkan saat regim Suharto
dahulu berkuasa. Sistem pemerintahan yang dijalankan masih berupa
demokrasi kapitalis oportunis, yaitu demokrasi yang tunduk kepada
mereka yang memiliki modal dan kekuasaan. Maka tak heran lagi, bila
dalam masa sepuluh tahun reformasi ini keadaan Indonesia masih saja
sama bahkan dalam beberapa hal bertambah buruk.



Mari kita telaah beberapa tuntutan reformasi 1998 dengan fakta kontemporer :



Tuntutan pertama, pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Indonesia masih berada pada tingkat paling bawah dari seluruh negara
dunia dalam urusan 'clean government'. Hanya sedikit lebih baik dari
negara-negara korup lain seperti Zimbabwe dan Birma. Bahkan dengan
sepak terjang KPK yang cukup berani pun, indeks kebersihan pemerintahan
kita masih terpaku pada angka 3 dari 10 nilai maksimal, naik 0,3 poin
dari laporan Transparancy International sebelumnya. Rapor merah untuk
bangsa Indonesia di tuntutan reformasi pertama.



Kedua, penegakan supremasi hukum.

Hukum telah terbukti sampai 2009 ini masih menjadi permainan banyak
kalangan semata. Lembaga legislatif dan yudikatif telah menjadi sarang
mafia. Bahkan lembaga inilah yang selama ini menghalang-halangi
disahkannya hukum-hukum yang keras dan progresif terhadap
kejahatan-kejahatan akut seperti korupsi dan kejahatan peradilan.



Ketiga, penghapusan dwifungsi ABRI.

Di atas kertas, dikembalikannya tentara ke barak mungkin berhasil.
Tetapi melihat apa yang terjadi dalam konstelasi politik kontemporer
Indonesia, kita perlu mempertanyakan itu kembali. Para calon presiden,
setengah di antaranya masih dari kalangan militer. Partai-partai yang
dipimpin tokoh militer masih menjadi partai-partai besar. Dan apalagi
rakyat masih mempunyai utopia kembalinya tokoh-tokoh militer yang
seolah-olah bisa menyelesaikan permasalahan multidimensional bangsa
Indonesia. Dwi fungsi ABRI masihlah nyata di Indonesia, walaupun
berubah bentuk.



Keempat, otonomi daerah.

Otonomi daerah sedikit banyak telah mulai berjalan, tetapi tentu kita
tahu bahwa pengawasan jalannya otonomi itu masih sangat lemah. Otonomi
daerah masih berarti otonomi korupsi, pemerataan kekuasaan malah
memeratakan kesempatan untuk berbuat kejahatan kebangsaan. Otonomi
harus tetap berjalan, dan terus harus diperluas, tetapi tidak hanya
berhenti disitu, pengawasannya pun harus jauh lebih diperketat.



Kelima, demokratisasi kehidupan politik.

Demokrasi sendiri masih perlu dikonsolidasi, karena penerimaan rakyat
atas demokrasi mempunyai kecenderungan untuk menurun kalau perilaku
para wakil rakyat baik di eksekutif, legislatif, maupun yudikatif
sering merugikan rakyat. Bahkan seperti sudah kita ketahui, beberapa
partai besar mempunyai hidden agenda mendirikan negara Islam
menggantikan demokrasi. Belum lagi kecenderungan masyarakat untuk masih
tetap percaya kepada figur tentara untuk memimpin bangsa juga adalah
bukti kuat bahwa konsolidasi demokrasi sipil yang dicita-citakan
reformasi 1998 ternyata masih belum tercapai sampai sekarang.



Lihat saja, betapa partai-partai yang ada tidak mampu menghasilkan
program-programm visioner menyejahterakan Indonesia. Reformasi dalam
keadaan koma di tangan partai seperti PDI Perjuangan yang notabene
lahir dan besar karena empati reformasi, yang ternyata elit-elitnya
hanyalah dinasti feodal tanpa visi. Diamnya partai ini atas
pelanggaran-pelanggaran HAM dan tidak tercapainya tuntutan reformasi
adalah pengkhianatan, bukannya emas ataupun permata. Partai besar
seperti PKS yang walaupun mengaku bersih juga korup dan oportunis
walaupun dengan cara lebih halus. Partai Demokrat yang walaupun besar
tetapi sangat rapuh dan tergantung pada figur, sehingga gampang
dikooptasi jika figur tersebut pergi. Partai Gerindra dan Hanura yang
adalah perpanjangan tangan dari regim ala Suharto yang ingin kembali
dalam percaturan politik. Partai nasionalis religius yang impoten
seperti PAN, PKB, dan PPP yang akhirnya pun berasyik masyuk dengan
budaya korupsi kekuasaan. Belum menyebut nama Partai terbesar di
Indonesia , Partai Golkar, mesin politik Orde Baru yang mati-matian
kita gulingkan, tetapi ternyata tetap bercokol dengan manis sampai saat
ini. Konundrum yang amat memilukan.



Selesai partai-partai besar dan menengah, partai-partai gurem pun
sebagian besar hanyalah manifestasi keinginan untuk berkuasa dan
berebut untuk pembagian kue korupsi.



Pemilu yang demokratis adalah syarat mutlak di sebuah negara madani,
tetapi pemilu saja tidak cukup. Program-program yang ditawarkan oleh
calon legislatif dan eksekutif haruslah progresif, visioner, terukur
dan terlebih lagi pro rakyat. Tanpa itu semua, pemilu layaknya nasi
putih tanpa lauk dan sayur. Akan membuat kita tetap hidup, tetapi
kurang gizi dan cacingan.



Perlu, bahkan sangat dirasa perlu untuk membesarkan porsi golongan
putih di negeri Indonesia. Dalam pemilu 2009 , paling tidak angka 35%
golput, syukur-syukur bisa mencapai 50%.Dengan angka 35-50%, berarti
golput menjadi golongan terbesar bangsa Indonesia, melebihi partai
terbesar Indonesia yang diperkirakan maksimal akan mendapatkan 25%
suara rakyat. Walaupun akhirnya partai-partai ini akan tetap berkuasa,
tetapi legitimasi mereka akan kecil dan rakyat juga akan tahu bahwa
mereka harus tetap selalu kritis atas kepemimpinan semua partai yang
secara keseluruhan tidak mampu menarik lebih dari dua pertiga suara
rakyat. Dan dalam kurun waktu setelah itu, seakan-akan partai-partai
itu diberi waktu untuk merefleksikan dirinya dan akhirnya merubah diri
menjadi partai yang modern dan visioner sekaligus tanggap atas
kebutuhan bangsa di era globalisasi.



Dalam waktu 5 tahun, sampai tahun 2014, semoga cukup waktu dan
kesempatan bagi generasi baru yang progresif untuk mengambil alih
kepemimpinan nasional, apalagi sudah seharusnya ada banyak calon-calon
independen yang boleh berkompetisi sehingga akan memeriahkan pesta
demokrasi sekaligus mempertajam program-program visioner yang akan
menyejahterakan bangsa.



Jadi, saudaraku bangsa Indonesia, mari kita golput dalam Pemilu 2009. 
Pemilu tanpa Program Visioner, Progresif dan Terukur sama dengan makan nasi 
tanpa sayur dan lauk.

Membuat kita hidup, tapi kurus dan cacingan.


sumber : http://www.facebook.com/note.php?note_id=59706137388&ref=nf


 Apa tanggapan teman-teman ?


Terima Kasih,
            Steven Amor Tarigan     " Isi dunia ini cukup untuk memenuhi 
kebutuhan manusia namun,  Tidak akan pernah cukup untuk memenuhi kebutuhan satu 
orang yang serakah ! "     " Janganlah Engkau berjalan didepanku karena aku 
tidak akan mengikutimu,   Dan janganlah Engkau berjalan dibelakangku karena aku 
tidak akan memimpinmu,   Tetapi berjalanlah disampingku karena Engkau akan 
menjadi temanku"


      

Kirim email ke