Pemerintah RI takut mengeluarkan nota protest atas intervensi wilayah Ambalat oleh Malaysia. Permasalahannya terletak dipihak kepemimpinan SBY dan JK yang dikenal umum plin-plan dan penakut. sangat menherankan Presiden Ri yg Jenderal gentar menghadapi pemimpin Sipil Malaysia PM Najib Razak kita tahu cuma cakap berdendang.
Disamping SBY JK yang takut hal ini juga karena senjata dan pesawt TNI yg sering ngadat ketika di tembakkan mungkin alibi SBY-Jk tdk menembak kapal perang Malaysia. SBY - JK cuma ngusir. Seperti mengusir kucing yg mendekati kita saat makan..husss..husss..huss...setelh kucing pergi ( kapal perang malaysia) SBY-JK asyik makan lagi Oleh karena itulah SBY-JK harus bertanggug jawab atas hilangnya kedaulatan dan martabat Indonesia sbg bangsa. DPR harus membuat angket kpd SBY-JK atas terpuruknya daulat Bangsa Indonesia dimata Internasional. kalo tdk, bisa jadi suatu saat Brunei pun berani mengusik wilayah kalimantan . sehingga Indonesia tinggal Pulau Jawa. Oleh sebab itu sepantasnya SBY-JK mundur dari Pilpres dan jadi petani saja. kedaulatan Indonesia bisa terancam bahkan bisa hilang sama sekali kalau SBY atau JK terpilih jadi presiden RI. benar2 sangat memalukan seorang Jenderal ternyata penakut!!! --- In cik...@yahoogroups. com, "sunny" <am...@...> wrote: > > Refleksi: Bagus kalau terjadi perang, sebab banyak keuntungannya. Untuk keperluan peprangan harus beli perlengkapan perang dari luarnegeri dan pembelian adalah kesempatan besar untuk memperkaya diri. Harga pembelian dinaikan (mark-up) seperti yang biasa dilakukan atau kalau malu-malu kucing cukup dengan kick-back secara diam-diam pun boleh. Nomploklah berkat rejeki. Ayo segera peranglah, jangan cuma omongkosong bikin takut tikus. Ayo maju gemetar. > > > http://www.amboneks pres.com/ index.php? act=news& newsid=26513 > > Kamis, 04 Jun 2009, | 16 > > > Perang Jalan Terakhir > DPR Siap Setujui Perang di Ambalat > > Jakarta, AE.- DPR meminta pemerintah bersikap lebih tegas untuk menyelesaikan persoalan sengketa di Ambalat yang diwarnai provokasi-provokasi oleh kapal perang Malaysia dengan cara melanggar batas wilayah perairan Indonesia. > > "Jika pemerintah tidak tegas dan Malaysia terus-menerus melakukan provokasi di Ambalat, lanjutnya maka tidak menutup kemungkinan DPR akan menyetujui konfrontasi terhadap kapal-kapal perang Malaysia yang memasuki perairan Indonesia," tegas Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (3/6). > > Menurut Muhaimin, DPR sudah sangat keras meminta ketegasan pemerintah dalam menyikapi persoalan Ambalat antara lain dengan mengajukan nota protes diplomatik dan juga meminta agar Dubes Indonesia untuk Malaysia bersikap proaktif. > > Malah DPR juga sudah meminta bantuan pertahanan khususnya untuk Angkatan Laut Indonesia kepada pemerintah Belanda guna menghadapi provokasi negara-negara lain. "Saat ini, Indonesia membutuhkan dukungan Belanda terkait pertahanan dalam konflik Ambalat," kata Muhaimin ketika bertemu Ketua Eerste Kamer (Senate) Belanda, Yvone Ema Timmerman Buck. > > Dia mengungkapkan, bantuan yang diharapkan adalah kerjasama berupa peningkatan kualitas kapal-kapal perang yang menjadi pertahanan laut Indonesia. Namun, dalam hal ini DPR hanya membuka pintu kerja sama saja dengan Belanda karena pemerintah yang akan menentukan tindak lanjut keinginan kerja sama tersebut. > > "DPR hanya membuka pintu agar dalam krisis Ambalat ini, Belanda bisa mempertimbangkan untuk membantu Indonesia dalam meningkatkan kualitas atau mutu kapal perang Indonesia," terang Muhaimin. > > Sementara itu, Ketua MPR Hidayat Nurwahid merasa kecewa dengan pemerintah yang hanya berwacana dalam menyikapi sengketa Ambalat. Menurutnya, jika memang serius mengurusi negeri ini, maka sudah semestinya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla segera menjadwalkan pertemuan dengan Perdana Menteri Malaysia Dato' Sri Mohd Najib bin Haji Tun Abdul Razak guna membahas penyelesaian sengketa Ambalat. > > "Ini permasalahan serius. Malaysia itu selalu mancing di air keruh. Apalagi ini di masa-masa Pilpres. Mereka harus tahu Ambalat itu wilayah kedaulatan Indonesia. Jadi, presiden dan wapres tidak hanya cukup bersikap tegas, tapi perlu ada langkah konkret," ujarnya. > Ditegaskan, presiden merupakan panglima tertinggi TNI dan Polri. Jadi, dalam kapasitas itu presiden perlu mengambil tindakan nyata, sehingga harga diri bangsa Indonesia tidak diinjak-injak. > > Jalan Terakhir > Sementara itu, Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Nunukan Zainuddin HZ meminta kepada warga Nunukan agar tidak resah dengan memanasnya Blok Ambalat saat ini. Ia mengharapkan masyarakat tetap menjaga kondusifnya situasi Nunukan saat ini. > > Persoalan tersebut, kata Zainuddin, merupakan masalah diplomatis antara Indonesia dengan Malaysia dan hal tersebut sudah ditangani oleh pemerintah dan pihak keamanan di pusat. "Masyarakat jangan mengambil reaksi cepat dalam menanggapi hal ini. Karena akhirnya nanti akan menyebabkan hubungan diplomatis dua negara tersebut menjadi renggang," jelasnya. > > Beberapa warga yang ditemui koran ini, ada yang meminta pemerintah terus memperjuangkan jalan damai, tapi tetap memberi peringatan kepada Malaysia. Namun ada pula yang menginginkan Indonesia dan Malaysia berperang saja, karena berdasarkan pengalaman hingga saat ini, perlakuan Malaysia kepada warga Indonesia tidak terlalu baik. > "Perang itu jalan terakhir. Memang, kalau dilihat jarak kita disini dekat. Tapi jangan semudah itu mengambil kesimpulan, nanti bisa menyulut konflik berkepanjangan, karena ini menyangkut hidup orang banyak," tegasnya, menanggapi pendapat warga Nunukan. > Keputusan perang pun, tambahnya, tidak semudah itu dilakukan. Makanya, pemerintah selama ini selalu menggunakan jalur-jalur diplomatis. Harus disadari pula, bangsa ini perlu menjalin hubungan kerjasama yang baik. "Kita juga tidak bisa menutup mata, banyak TKI kita di Malaysia," katanya. > > Indonesia merupakan negara hukum yang mengharuskan warganya bertindak sesuai hukum, serta menjadi bangsa yang pandai menghargai orang lain, maupun negara lain. Tidak brutal dan selalu mencari jalan damai terlebih dahulu. > > Bagaimana dengan perlakuan-perlakuan tidak baik pihak Malaysia terhadap TKI" "Harus ditanyakan dulu perlakuan apa yang terjadi. Tidak selamanya kesalahan negara tetangga. Kemungkinan TKI kita yang malah masuk secara ilegal," imbuhnya. > > Sejumlah warga, ada yang pendapat Malaysia hanya 'main-main' saja. Karena hanya bangsa Indonesia saja yang heboh dengan isu memanasnya situasi kedua negara tersebut. "Orang-orang di Tawau Malaysia sana, malah tidak pernah membicarakan hal ini. Padahal Indonesia telah mengirimkan 7 KRI, sedangkan Malaysia hanya menurunkan satu unit kapal patroli saja secara bergantian," sebut warga yang enggan disebut namanya ini. > > Menanggapi pernyataan tersebut, Zainuddin mengaku, seharusnya pemerintah melihat terlebih dahulu konsistensi untuk menjaga harga diri bangsa didepan negara tetangga. "Kita mau negara lain mematuhi aturan kita, seharusnya kita juga seperti itu," katanya. > > Pemerintah pusat diharapkan dapat mengatasi hal ini dan introspeksi diri mencari penyebab mengapa Malaysia seakan-akan meremehkan Indonesia. "Karena memang posisi kita agak lemah. Seharusnya ada perlakuan khusus bagi daerah perbatasan, khususnya di bidang teritorial dari pemerintah pusat," terangnya. (dew/fas/jpnn) La Mindo demi Indonesia.....
