Wah anda perlu banyak belajar lagi bung di Lapangan jangan hanya sebagai pengamat Akademisi yg hanya tau Teori,Bangsa kita sudah menuju perubahan yg lebih baik dan semua itu ada tahap dan proses dan saat ini kita sudah ada di jalur yg benar.Ok banyak belajar lagi dan terjun di Lapangan untuk mempraktekan Teori anda. Salam
-----Original Message----- From: "sunny" <[email protected]> Date: Sun, 24 May 2009 01:33:20 To: <Undisclosed-Recipient:;><Invalid address> Subject: [inti-net] Kebijakan Ekonomi Tiga Capres Tak Berkualitas http://www.sinarharapan.co.id/cetak/detail-cetak/article/kebijakan-ekonomi-tiga-capres-tak-berkualitas/index.html Sabtu, 23 Mei 2009 23:24 Kebijakan Ekonomi Tiga Capres Tak Berkualitas OLEH: NOVAN DWI PUTRANTO Jakarta - Kebijakan ekonomi yang telah disampaikan tiga calon presiden (capres) di depan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) semuanya tidak berkualitas dan tidak akan membuat masyarakat sejahtera. Tiga calon presiden hanya menekankan semata-mata pertumbuhan ekonomi sehingga tidak akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat bawah. "Apa yang disampaikan tiga capres tentang bagaimana membangun perekonomian nasional tidak ada yang menjanjikan," kata ekonom Pusat Studi Ekonomi Pancasila (Pustep) UGM Fahmy Radhi saat dihubungi SH, Sabtu (23/5). Tiga calon presiden hanya menekankan pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh investasi asing sehingga dipastikan hanya menguntungkan masyarakat menengah ke atas. "Berdasarkan track record ketiganya, sulit diharapkan kebijakan ekonomi yang dilakukan mampu menurunkan angka kemiskinan," tandasnya. Ia menyatakan kebijakan ekonomi harusnya tidak mendasarkan pada pertumbuhan ekonomi yang mengandalkan investasi asing, tetapi lebih mengedepankan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan sosial (sustainable growth and social justice) atau pertumbuhan berkualitas sehingga kesenjangan sosial dapat ditekan. "Pedagang pasar, pedagang kaki lima, kuli, buruh, nelayan, petani tidak akan menikmati pertumbuhan ekonomi yang selama ini dibangga-banggakan dan diklaim sebagai keberhasilan triple track strategy," katanya. Menurutnya, saat ini terjadi penyesatan dan pembodohan di masyarakat mengenai pengertian ekonomi kerakyatan. "Masak BLT Rp 100.000 per bulan diklaim sebagai pelaksanaan ekonomi kerakyatan. Menurut saya, itu program yang justru menjadikan rakyat Indonesia bermental pengemis," paparnya. Ia juga mengkritik berbagai kebijakan ekonomi seperti Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) serta kenaikan gaji PNS. "Dana PNPM Mandiri sebagian justru digunakan repo (gadai saham) Grup Bakrie di pasar saham, KUR dan gaji ke-14 diberikan menjelang pemilu. Inikah yang diklaim sebagai kebijakan pro rakyat," tegasnya. Fahmy mengingatkan, jika kebijakan ekonomi seperti ini terus dilanjutkan maka dipastikan anak cucu yang menanggung dampaknya. Jumlah nominal utang akan terus meningkat, liberalisasi ekonomi akan berjalan masif dan Indonesia, seperti ramalan Soekarno, pelan-pelan akan menjadi bangsa kuli. Dampak lain yakni kemiskinan akan meningkat, kesejahteraan masyarakat bawah akan merosot dan kesenjangan sosial masyarakat Indonesia semakin menganga. Sementara itu, pengamat ekonomi Yanuar Rizky yang dihubungi SH, Sabtu, menanggapi hasil dialog calon presiden yang diselenggarakan Kadin sejak awal pekan lalu mengatakan, paparan kebijakan ekonomi tiga calon presiden masih sebatas retorika dan belum ada terobosan baru. "Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan, tapi sayangnya tidak ada terobosan baru dalam kebijakan ekonomi yang mereka sampaikan," katanya. Secara khusus, Yanuar memberikan catatan pada masing-masing calon presiden yang lebih cenderung " menjual" angka pertumbuhan ekonomi. Pertarungan visi dan misi ekonomi tersebut juga masih memperdebatkan aliran ekonomi yang digunakan masing-masing capres. "SBY tidak perlu malu mengakui kalau memang paham ekonomi pasar bisa membawa kesejahteraan bagi masyarakat," jelasnya. Sebagai capres incumbent, lanjut Yanuar, Yudhoyono belum dapat membuktikan kontrol negara dalam pasar bebas di Indonesia saat ini. Hal tersebut terbukti dengan pertumbuhan ekonomi yang tidak berkualitas di mana masih banyak masyarakat miskin dan tingginya jumlah pengangguran. Dalam dialog dengan Kadin, Yudhoyono menegaskan dirinya bukan sepenuhnya penganut neoliberal karena peran negara masih diperlukan. Pada kesempatan itu, Yudhoyono juga menjanjikan pertumbuhan ekonomi sebesar 7 persen di akhir pemerintahannya jika terpilih nanti. Sementara itu, apa yang ditawarkan pasangan Megawati-Prabowo masih memerlukan cetak biru bagaimana mereka akan redistribusi industri ke masyarakat. "Mereka harus jelaskan road map-nya seperti apa dan bagaimana mendistribusikan itu ke masyarakat, jangan hanya di awang-awang," tuturnya. Sedangkan kebijakan ekonomi Jusuf Kalla dipandang cukup pragmatis. Namun, JK masih lemah di sektor pengelolaan finansial terutama perbankan. Sebenarnya, lanjut Yanuar, kebijakan ketiga pasang capres bisa saling melengkapi. "Kontrol negara diperlukan dalam mekanisme pasar, lalu bagaimana mendistribusikan ke masyarakat kita ambil dari kebijakan Mega. Kita juga perlu punya sikap pragmatis seperti JK. Ditambah bagaimana sekuritisasi modal," jelasnya. Sebelumnya, tiga pasang capres yang berdialog dengan Kadin menyampaikan target pertumbuhan ekonominya. Jusuf Kalla menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen pada akhir pemerintahannya jika terpilih nanti. Capres Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mematok angka 7 persen. Ia mengakui angka itu merupakan target konservatif di tengah krisis global saat ini. Sedangkan pasangan Megawati-Prabowo menjanjikan pertumbuhan ekonomi hingga dua digit atau minimal 10 persen. (sigit wibowo) [Non-text portions of this message have been removed] [Non-text portions of this message have been removed]
