Betul sekali..pantesan Malaysia suka godain kita..pemimpin kita banci sih..ayo kita pilih yg berani mengangkat Martabat Bangsa ini..seperti Pak.JK-WIR
-----Original Message----- From: bambang purwanto <[email protected]> Date: Mon, 8 Jun 2009 02:42:40 To: <[email protected]> Subject: Re: [inti-net] Ekonomi SBY-Boed Banci Jika demikian halya, Banci tidak boleh dijadikan imam. ________________________________ From: Al Faqir Ilmi <[email protected]> To: [email protected] Sent: Monday, June 8, 2009 10:48:11 Subject: [inti-net] Ekonomi SBY-Boed Banci Ekonomi SBY-Boed Banci INILAH.COM, Surabaya - Program ekonomi jalan tengah yang ditawarkan pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono dinilai tidak lebih dari program ekonomi banci. Program ekonomi jalan tengah yang menekankan pertumbuhan ekonomi dan keadilan juga dinilai tidak lebih dari daur ulang program Orde Baru. "Program ekonomi jalan tengah yang ditawarkan SBY-Boediono program ekonomi banci, AC/DC. Kanan kiri oke. Kalau mau benar mestinya program yang ditawarkan bukan ekonomi jalan tengah tetapi ekonomi konstitusi," kata pendiri blok perubahan Rizal Ramli di Surabaya Town Square, Minggu (7/6). Dijelaskannya, pada pendiri Republik Indonesia yang mengecap pendidikan di Eropa sejak awal menyadari bahaya dari kebijakan politik yang ugal-ugalan. Karena itu, konstitusi Indonesia dibuat secara cermat dan hati-hati untuk menghindari dampak negatif dari ekonomi pasar bebas. "Ekonomi Indonesia sudah diatur secara benar dalam konstitusi. Karena itu, program yang benar mestinya adalah ekonomi konstitusi," tegas Rizal Ramli. Sesuai semangat konstitusi, ekonomi Indonesia tidak menutup diri dari dunia luar. Namun, ekonomi konstitusi ini sejak awal mencegah perekonomian Indonesia menjadi obyek eksploitasi dari negara lain. Ekonomi ini diatur lebih mandiri dalam arti tidak mengandalkan utang LN dan strategi� menjual aset pada pihak asing. "Dalam konteks ini, pemerintah tidak boleh lagi melanjutkan strategi gaya lama yang terbukti gagal. Strategi yang mengandalkan utang luat negeri. Bayangkan, dalam empat tahun ini, utang luar negeri bertambah Rp 400 triliun. Padahal, utang luar negeri ini kompensasinya adalah UU yang menjadi jalan bagi neoliberalisme, " katanya. Rizal melihat utang luar negeri sifatnya seperti narkoba. "Pejabat yang tidak kreatif biasanya akan mengandalkan utang. Mereka ini tidak punya partai, tetapi siapapun presidennya mereka bisa duduk di kekuasaan. Ini bisa terjadi karena pejabat itu ditopang oleh kreditor," jelas menteri zaman pemerintahan Gus Dur ini. Untuk membangun ekonomi nasional yang lebih mandiri, imbuh Rizal Ramli, pemerintah harus kreatif, tidak boleh lagi menandalkan utang. Cara lainnya, pemerintah tidak perlu membeli barang lagi. Belanja pembangunan sekitar Rp 400 triliun bisa dialihkan melalui program leasing. "Dengan model leasing, anggaran bisa dihemat sekitar Rp 360 triliun. Anggaran itulah yang kemudian dipergunakan untuk membangun infrastruktur, misalnya jalan kereta api di Sumatera, Kalimantan, dan Papua serta daerah lainnya," ungkapnya. Dengan model pembangunan yang lebih mandiri, tidak mengandalkan utang, Rizal yakin pertumbuhan ekonomi Indonesia akan lebih baik. "Saat ini pertumbuhan ekonomi hanya antara 5-6 %. Lihat China tumbuh di atas 10 %, India tumbuh 9 %. Kalau prestasinya hanya pas-pasan, apanya yang mau dilanjutkan? " sindirnya. Ditambahkannya, model pembangunan ekonomi yang ditawarkan SBY Boediono tidak lebih dari daur ulang kebijakan Orde Baru yang sebenarnya juga tidak luar biasa dan terbukti gagal. "Negara yang menganut faham neolioberal di Asia contohnya ya Philipina dan Indonesia. Karena itu tidak heran kinerja negara ini biasa-biasa saja. Yang lebih parah lagi, kesejahteraan rakyatnya merosot," katanya. Ditanya tentang konsep ekonomi yang ditawarkan dua capres lainnya, Jk-Win atau Mega Prabowo, Rizal hanya berharap siapapun presiden terpilih harus lebih berpihak pada kepentingan rakyat. "Kalau pemerintah hanya mengandalkan utang luar negeri dan stretegi menjual aset, pastilah malu dan diawasi oleh yang lainnya," pungkasnya. Indonesia Bangkrut? SAAT membuka sidang pleno Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Presiden SBY mengeluarkan pernyataan mengejutkan. ‘’Government is broke’’, begitu katanya. Tak lama kemudian Menteri Keuangan Sri Mulyani meralat. Dengan cadangan devisa Rp 1.500 triliun, mustahil Indonesia bangkrut. Tak jelas motif dan dalam konteks apa SBY mengeluarkan pernyataan seperti itu. Memang betul telah terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) di mana-mana yang menyebabkan jumlah pengangguran meningkat. Dari sisi penerimaan, terjadi penurunan di berbagai sektor, seperti diakui Direktorat Pajak Departemen Keuangan. Penerimaan pajak non migas pada Januari 2009 memang naik Rp 1,6 triliun dibanding periode sama tahun lalu menjadi Rp 34,3 triliun. Tapi jumlah ini masih jauh dari kisaran umum yakni 18-20 persen. Pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah (PPN dan PPnBM) hanya naik 2,29 menjadi Rp 14,4 triliun. Biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) turun 8,39 persen menjadi Rp 204,6 miliar. Sedangkan penerimaan pajak lainnya Rp 21,38 miliar atau turun 6,57 persen. Adapun restitusi (pengembalian pajak) Rp 2,296 triliun. Setoran dari badan usaha milik negara (BUMN) setali tiga uang. Kementerian Negara BUMN membeberkan sejumlah kerugian yang ditanggung perusahaan pelat merah. Jumlahnya mencapai Rp 12 triliun! Perusahaan yang merugi di antaranya PT Pupuk Sriwijaya, PT Gas Negara Tbk dan PT Pupuk Kujang. PT Pupuk Sriwijaya merugi Rp 2 triliun sedangkan PT Pupuk Kujang rugi Rp 1 triliun. Kementerian Negara BUMN memprediksi laba bersih BUMN tahun ini hanya Rp 70 triliun. Padahal tahun lalu masih bisa meraup Rp 78 triliun. Okelah negara mengalami kesulitan keuangan karena pemasukan turun tapi ucapan SBY yang menyatakan Indonesia bangkrut, oleh pengamat dianggap sebagai bentuk pesimisme atau ketidakpercayaan pemerintah dalam menghadapi krisis. Dikhawatirkan, pernyataan SBY akan membuat Indonesia semakin tak menarik di mata investor. Padahal, pada saat bersamaan gairah untuk menarik minat penanaman modal masih menggebu-gebu. Bukan hanya itu, harga saham-saham unggulan BUMN di lantai bursa bisa ambruk. Ada juga yang beranggapan pernyataan Presiden merupakan sinyal ketidakmampuan Indonesia membayar utang. Bank Indonesia (BI) menyebutkan utang luar negeri swasta yang jatuh tempo tahun ini mencapai 17,4 miliar dollar AS. Dengan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang negara-negara lain, beban kewajiban yang harus dibayar tentu makin berat. Berharap mendapatkan haircut (pemotongan utang) tentu bukan hal mudah. Kreditor akan melihat dari berbagai aspek sebelum memutuskan untuk ‘memutihkan’ utang luar negeri sebuah negara. Lagipula, di sisi lain penghapusan utang juga akan berdampak buruk terhadap iklim investasi. Dus, kredibilitas pemerintah dalam mengelola keuangan negara bisa hancur di mata kreditor. Pemerintah juga tak bisa selalu mengambinghitamkan krisis global sebagai penyebab gejolak ekonomi dalam negeri. Kalau saja dari dulu serius menggenjot sektor usaha kecil menengah (UKM) atau ekonomi padat karya sebagai tulang punggung negara, pemerintah tidak sepanik seperti sekarang. Tipisnya penerimaan pajak juga tak bisa dijadikan parameter satu-satunya dalam menentukan kondisi negara. Patut disayangkan Presiden melontarkan pernyataan bombastis, justru di hadapan para pengusaha-pengusaha muda. Sebagai tulang punggung penggerak perekonomian ke depan, SBY harusnya menciptakan iklim kondusif, membangun semangat dan untuk berjuang bersama-sama melewati badai krisis. Pernyataan ‘’Government is broke” hanya menunjukkan ketidakmampuan serta ketidakberdayaan pemerintah dalam mengelola ekonomi negara. Jika di akhir pemerintahannya SBY merasa tidak percaya diri, bagaimana mungkin dapat memimpin Indonesia untuk lima tahun ke depan? ■ Get your preferred Email name! Now you can @ymail.com and @rocketmail.com. http://mail.promotions.yahoo.com/newdomains/aa/ [Non-text portions of this message have been removed] [Non-text portions of this message have been removed]
