Refleksi: Apakah penggalian kekayaan alam di daerah bukan pembangunan? Kalau pembangunan daerah gagal,lantas dimana saja ada pembangunan?
http://www.suarapembaruan.com/index.php?modul=news&detail=true&id=10694 009-09-28 Pembangunan Daerah Gagal Jakarta Kebanjiran Pendatang [JAKARTA] Terus bertambahnya pendatang dari daerah menyerbu Jakarta dan wilayah sekitarnya, terutama setiap pasca-Lebaran, menunjukkan pemerintah gagal melaksanakan pembangunan daerah. Belum lahirnya adanya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di daerah, menjadikan magnet Jakarta begitu kuat, untuk menarik pendatang, dan di sisi lain pemerintah tak mampu mengatasi dan mengaturnya. Demikian rangkuman pandangan pakar tata kota dari Universitas Trisakti Nirwono Joga, ekonom Hendri Saparini dan Revrisond Baswir, Sekjen Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Djimanto, serta pakar tata kota Yayat Supriyatna, secara terpisah, di Jakarta, Senin (28/9). Nirwono berpendapat, akibat urbanisasi yang berlebihan ke Jakarta membuat arah pembangunan Ibukota semakin tidak jelas. Banyaknya pendatang baru telah menimbulkan berbagai persoalan baru, seperti munculnya permukiman kumuh yang membuat Jakarta tidak nyaman. "Masalah urbanisasi tidak pernah dibenahi sehingga membuat Jakarta dipenuhi jutaan manusia. Ini terjadi akibat pembangunan di daerah tidak merata," katanya. Ketua Kelompok Studi Lansekap Indonesia itu menambahkan, masalah urbanisasi ke Jakarta tidak semata-mata kesalahan Pemprov DKI Jakarta, namun juga kesalahan pemerintah pusat. Pemerintah pusat, lanjut dia, tidak mampu melakukan pemerataan pembangunan di kota-kota lain di Indonesia sehingga semuanya bertumpu ke Jakarta. "Lapangan kerja di kota-kota lainnya di Indonesia sangat minim dibanding Jakarta. Desentralisasi pendidikan juga membuat orang daerah datang ke Jakarta untuk menuntut ilmu," ungkap dia. Yayat Supriyatna juga menganggap persoalan urbanisasi di Jakarta tidak mungkin diselesaikan sendiri oleh Pemprov DKI Jakarta. "Harus ada kebijakan terpadu dari pemerintah pusat," katanya. Industrialisasi di Daerah Terkait hal tersebut, Hendri Saparini menilainya sebagai akibat pembangunan ekonomi yang tidak terintegrasi. Pemerintah, perbankan, dan instansi terkait lainnya masih berjalan sendiri-sendiri. "Seharusnya ada koordinasi untuk membangun satelit-satelit ekonomi di daerah-daerah," katanya. Hendri mencontohkan, Kalimantan yang kaya akan rotan, namun langsung diekspor ke luar negeri. Sebaiknya, pemerintah mendorong industri pengolahan rotan dibangun di Kalimantan agar bahan mentah rotan bisa diolah sehingga masyarakat bisa bekerja. "Kalau hal seperti itu dilakukan di sebagian besar daerah di Indonesia, maka urbanisasi lama-lama hilang," kata dia. Menurut Hendri, hal itu mencerminkan kuatnya liberalisasi ekonomi, di mana banyak bahan mentah yang diekspor langsung. "Kalau pembangunan ekonomi di daerah dan otonomi daerah ingin sukses, stop liberalisasi ekonomi," kata dia. Disinggung kucuran Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), dia berpendapat, dalam praktiknya lebih banyak digunakan untuk gaji pegawai di daerah. "Dan yang saya tahu, daerah yang mendapatkan DAK karena adanya kekuatan lobi dengan pemerintah pusat, bukan karena ada prioritas dari pusat untuk membangun daerah yang harus yang bersangkutan," kata dia. Selain persoalan ekonomi, menurut Hendri, sektor pendidikan juga harus dibangun untuk mengerem urbanisasi. Sayangnya, hingga saat ini pendidikan masih terpusat di Jawa, karena lembaga pendidikan sudah menjadi lembaga kapitalisme. "Orang berduit membangun lembaga pendidikan bukan bagaimana supaya mendidik masyarakat, tetapi untuk mendapatkan keuntungan. Ini semua buah strategi pembangunan ekonomi yang tidak jelas," kata dia. Senada dengan itu, Djimanto juga melihat strategi pembangunan industri masih terfokus di wilayah sekitar Jabodetabek dan kota-kota besar. Selain itu, rendahnya harga jual hasil pertanian, mendorong orang enggan bertani. Akibatnya, sebanyak 70% pendatang baru ke kota setiap tahun, bekerja sebagai tenaga kerja informal, seperti pedagang kaki lima, tukang parkir, menjual mi ayam, bakso, dan lain-lain. Sedangkan Revrisond Baswir menyoroti, membanjirnya pendatang dari daerah ke Jakarta, karena substansi otonomi daerah tidak dijalankan, terutama terkait dengan hak pungut. "Otonomi daerah yang dijalankan selama hampir 10 tahun semata-mata perpindahan kewajiban pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk masyarakat. Namun, hak pungut, seperti pajak, tetap dipegang pemerintah pusat. Padahal, substansi penting dari otonomi daerah adalah hak pungut untuk membangun daerah," kata Revrisond Baswir. Hal itu pula, menurutnya, yang mendorong tingginya peredaran uang di Jakarta. "Semua bersumber dari hak pungut yang masih dipegang pusat, sehingga tidak ada pembangunan di daerah," jelasnya. Akses Pendanaan Secara terpisah, Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Muliaman Hadad menjelaskan, salah satu kunci pembangunan daerah adalah akses pendanaan. Namun, dia mengakui, hingga saat ini tidak lebih dari 20 persen masyarakat Indonesia yang menikmati akses pembiayaan perbankan. Penyebabnya, regulasi yang rumit dan profil calon debitor di daerah yang umumnya dianggap tidak bankable, serta masih adanya pendelegasian persetujuan kredit dari bank cabang di daerah ke kantor pusatnya di Jakarta. "Sekarang ini aksesnya saja sulit, karena peraturan yang berbelit-belit dan orang tidak mempunyai standar minimal (tidak bankable) untuk bisa berhubungan dengan bank," terang dia. Untuk itu, sambung Muliaman, BI terus mendorong kontribusi Bank Pembangunan Daerah (BPD) serta Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sebagai ujung tombak pembuka akses finansial di daerah, sehingga mampu meredam lonjakan urbanisasi yang kerap terjadi tiap tahun. "Perbankan merupakan salah satu alat untuk meningkatkan akses keuangan masyarakat, sekaligus pendukung terbentuknya sentra ekonomi di daerah," ujarnya. [H-14/RRS/E-8] [Non-text portions of this message have been removed]
