Dan Yg ke 8: Sby- Boediona harus Lengser...Dn Bertanggung jawab atas Perampokan Uang Negara
-----Original Message----- From: "Chanrai" <[email protected]> Date: Sat, 16 Jan 2010 15:32:12 To: <[email protected]> Subject: [inti-net] 7 Alasan mengapa SBY akan dipanggil di PANSUS Komite Penyelamat Kekayaan Negara (KPKN) yang digerakkan sejumlah aktivis seperti Marwan Batubara dan Adhie Massardi mendesak Panitia Khusus Angket Kasus Bank Century memanggil Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Menurut mereka, ada tujuh hal yang harus diklarifikasi SBY terkait kasus yang melibatkan dana Rp 6,7 triliun ini. "Kami menuntut SBY dipanggil jadi salah satu saksi," kata Marwan yang pernah menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerh itu saat bertemu Pansus di gedung parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat 15 Januari 2010. Berikut tujuh alasan yang ditulis KPKN dalam selabaran itu: 1. Membuktikan Presiden SBY konsisten dengan apa yang sering diucapkan, berada di garis depan pemberantasan korupsi; 2. Mengklarifikasi kehadiran Marsillam Simanjuntak dalam rapat Komite Stabilisasi Sektor Keuangan, apakah sebagai pejabat yang dtugaskan Presiden atau hanya sebagai pribadi atau narasumber. Dalam transkrip rapat 21 November 2008 tertulis bahwa Sri Mulyani pada awal rapat menyebutkan Marsillam diminta Presiden bekerja dengan KSSK; 3. Presiden SBY diduga mengikuti proses pembahasan bail out Bank Century oleh Bank Indonesia, Departemen Keuangan dan lembaga terkaitnya lainnya menjelang putusan bail out; 4. Berdasarkan notulensi rapat KSSK 13 November 2008, disebutkan bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani sudah menginformasikan masalah Bank Century pada Presiden; 5. Meskipun Perpu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Jaringan Pengaman Sistem Keuangan telah ditolak DPR pada 18 Desember 2008, pemerintah tetap menganggap Perpu itu berlaku bahkan dalam pengajuan RUU Pencabutan Perpu JPSK yang baru-baru ini ditolak DPR, hal tersebut terindikasi jelas. Oleh sebab itu, Presiden perlu diklarifikasi Pansus; 6. Komposisi keanggotaan KSSK hanya terdiri dari dua orang pejabat, padahal wewenang yang dimiliki demikian luas dan menyangkut keuangan negara triliunan rupiah. Presiden SBY perlu dipertanyakan mengapa membiarkan organisasi penting seperti KSSK hanya diisi dua pejabat. Pertanyaan ini penting karena Ketua KSSK juga anggota kabinetnya; 7. Proses pengambilan keputusan bail out terjadi pada saat Presiden SBY di Amerika. Perlu ditanyakan pada Presiden SBY seberapa sering perkembangan proses itu dilaporkan dan dikoordinasikan Ketua KSSK pada presiden. [Non-text portions of this message have been removed]
