http://www.cenderawasihpos.com/detail.php?id=1846
25 Januari 2010 06:59:20
Seratus Hari Bakal Disambut Sejumlah Demo
Cipayung dan GIB Demo di Istana
JAKARTA - Baru berumur seratus hari, pemerintahan SBY periode kedua sudah
menuai berbagai kritik. Sejumlah organisasi mahasiswa yang terhimpun dalam
Kelompok Cipayung Plus menilai SBY-Boediono belum mampu memenuhi janji-janji
yang diumbar saat kampanye Pilpres. "Mereka tidak mampu membangun optimisme
pemerintahan untuk lima tahun ke depan. Kami menuntut pertanggungjawaban SBY
atas kegagalan tersebut," kata Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa
Islam (PB HMI) Arip Musthopa di Jakarta Media Center, Jalan Kebon Sirih,
Jakarta Pusat, kemarin (24/1).
Yang turut hadir menyatakan sikap adalah para pimpinan organisasi
mahasiswa lain. Di antaranya, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI),
Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), Gerakan Mahasiswa Kristen
Indonesia (GMKI), Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI),
Himpunan Mahasiswa Buddhis Indonesia (Hikmahbudhi), dan Kesatuan Mahasiswa
Hindu Dharma Indonesia (KMHDI).
Lantas, apa bentuk pertanggungjawaban itu? "Kalau HMI, target minimalnya
Wapres Boediono dan Menkeu Sri Mulyani harus mundur. Ini juga terkait dengan
kasus Bank Century. Tapi, beberapa teman yang lain sudah sampai pada sikap SBY
harus mundur dan dilakukan pemilu ulang," papar Arip.
Sebagai ekspresi konkret, para pimpinan mahasiswa itu berdemonstrasi di
depan Istana Negara pada 28 Januari. Mereka akan bergabung dengan Gerakan
Indonesia Bersih (GIB) yang juga berencana melakukan aksi serupa. "Kalau GIB
konsepnya bikin panggung, kami para mahasiswa akan berbaris mengepung istana,"
jelas Arip.
Aktivis Gerakan Indonesia Bersih Yudi Latief mengatakan, mereka memang
akan mengadakan aksi besar-besaran tepat seratus hari pemerintahan
SBY-Boediono. "Intinya, kami menilai pemerintahan ini gagal karena kelemahan
kepemimpinan. Solusinya, harus ada perubahan watak kepemimpinan dan personel
pemerintahan," kata direktur Eksekutif Reform Institute itu.
Yudi menjelaskan, ada lima bentuk kegagalan pemerintahan SBY yang menjadi
isu GIB. Pertama, terjadinya kelumpuhan negara hukum dan demokrasi. Itu
ditandai oleh kewibawaan hukum yang hancur, kriminalisasi dan pelemahan KPK,
berkembangnya konflik internal di kepolisian, dan jaksa yang terjerat berbagai
kasus.
Kedua, lanjut Yudi, SBY gagal memenuhi kedaulatan ekonomi nasional.
Indikasinya, terjadi dominasi modal asing dalam penguasaan sumber daya nasional
sampai dibukanya perdagangan bebas dengan Tiongkok per 1 Januari 2010. "Ini
mengancam industri nasional gulung tiikar," katanya.
Catatan ketiga GIB, banyaknya kasus korupsi yang mengemuka. Yudi
mencontohkan kasus Bank Century, pengadaan IT KPU, dan penggunaan kasus-kasus
korupsi untuk memobiliasi dukungan keuangan Parpol. "Pemberantasan korupsi
terkesan tebang pilih," kritik akademisi dari Universitas Paramadina itu.
Dua isu yang terakhir adalah pemerintahan SBY dinilai tak mampu
melindungi buruh migran di luar negeri, petani, dan nelayan. SBY juga gagal
mencerdaskan dan menyehatkan bangsa. "Komersialiasi pendidikan difasilitasi UU
BHP dan hadirnya institusi pendidikan asing. Sementara itu, pendidikan gratis
tidak merata serta pelayanan kesehatan semakin elitis," ungkapnya. (pri/tof)
(scorpions)
[Non-text portions of this message have been removed]
