http://www.lampungpost.com/cetak/berita.php?id=2010012801403168
Kamis, 28 Januari 2010
OPINI
100 Hari SBY Memerintah
Fitra Fatahillah
Mahasiswa FISIP Unila; Staf Kebijakan Publik BEM
SERATUS hari merupakan sebuah indikator pencapaian-pencapaian yang
dilakukan oleh pemerintah, gebrakan-gebrakan yang dinanti-nantikan oleh rakyat,
mereka semua menunggu realisasi dari janji-janji manis yang diberikan oleh
penguasa semasa kampanye beberapa waktu yang lalu.
Rakyat sudah jenuh menunggu apa yang mereka harapkan dari penguasa,
rakyat hari ini merasa muak dengan sandiwara politik yang mereka saksikan di
media yang seolah-olah melupakan kesengsaraan rakyat yang berada di bawah
mereka terkesan lebih mementingkan kepentingan kelompok masing-masing dengan
mengatasnamakan "rakyat". Namun, belumlah jelas di sini rakyat yang mana yang
mereka maksudkan? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu mungkin berada dalam benak
sebagian besar rakyat yang sebenarnya.
Rakyat sudah tidak membutuhkan janji-janji yang seakan membawa angin
segar, dan pada momentum 100 hari inilah rakyat menagih janji-janji manis yang
dulu dijanjikan oleh SBY dengan jargon yang sangat familiar pada saat kampanye,
yakni "Lanjutkan", dan mungkin jargon tersebut memiliki kekuatan magis yang
mampu menghipnosis lebih dari setengah jumlah pemilih pada pilpres yang lalu.
Peningkatan Mutu
Dalam 100 hari Kabinet Indonesia Bersatu jilid II bukan tanpa
capaian-capaian yang sudah dilakukan diperoleh oleh kabinet ini, akan tetapi
kita di sini bukan lebih ingin menceritakan tentang hal tersebut, yang nanti
ditakutkan para penguasa terlena dengan pujian-pujian yang meninabobokan mereka
karena apa yang dirasakan oleh rakyat dalam artian yang sesungguhnya hari ini
masih banyak yang menjerit dalam kesengsaraan dan ketidakpastian menjalankan
kehidupan sebagai warga negara di negeri tercinta ini.
Jika kita mengingat kembali dalam kampanye SBY dulu, SBY datang
seolah-olah sebagai utusan dari langit yang diutus untuk meningkatkan mutu
hidup dari bangsa ini terutama mereka yang dikatakan sebagai "rakyat kecil" dan
kesopansantunan SBY yang dikemas sedemikian rupa oleh tim pemenangannya mampu
menggetarkan hati. Lebih dari setengah dari jumlah pemilih pun rela
menggantungkan asanya lima tahun ke depan (jika sesuai rencana) kepada sang
jenderal yang dikenal santun ini.
Seharusnya SBY merasa memiliki beban yang sangat berat karena dia
"menjual dirinya" kepada rakyat dan rakyat sekarang yang memilikinya, sudah
seharusnya jika rakyat yang dalam hal ini sebagai pembeli harus mendapatkan
pelayanan yang terabaik dari "si penjual". Layaknya seperti pembeli pada
Umumnya pada sebuah pasar, di mana banyak pedagang yang menjual barang yang
sama, maka pembeli yang satu ini ingin taraf hidupnya meningkat, SBY pun
bertanggung jawab untuk melayaninya jika tidak ingin "si pembeli" pindah
meninggalkan "si penjual".
Jika kita menganalogikan rakyat (dalam arti sesungguhnya) sebagai pembeli
dan SBY sebagai "si penjual", seyogianyalah SBY memakai prinsip "pembeli adalah
raja". Maka, jika rakyat menginginkan peningkatan taraf hidupnya, SBY harus
melakukannya karena rakyat yang sudah membayar pajak dan menginginkan pelayanan
yang terbaik.
Popularitas Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menurun dari 90% menjadi 75%.
Itu berdasarkan hasil survei Indo Barometer yang dilakukan pertengahan Januari
2010 yang dibandingkan dengan Agustus 2009. Ini menunjukan rakyat merasa tidak
dilayani secara optimal, dan bukan tidak mungkin jika rakyat sudah tidak tahan
menunggu ia akan melakukan hal-hal yang tidak diharapkan oleh SBY.
Evaluasi 100 Hari
Jika kita mengingat kembali bagaimana janji kampanye SBY akan "Lanjutkan"
pemberantasan korupsi akan tetapi dalam realita perkembangannya dalam 100 hari,
"rapor merah" memang pantas untuk diberikan. Hal ini dapat dilihat indikator
kegagalannya seperti kriminalisasi dan pelemahan KPK, kemudian banyaknya kasus
korupsi yang mengemuka antara lain kasus Bank Century, pengadaan IT KPU, dan
penggunaan kasus-kasus korupsi untuk memobiliasi dukungan keuangan parpol yang
merupakan bentuk inkonsistensi dari jargon "Lanjutkan" pemberantasan korupsi.
belum lagi terjadinya kelumpuhan negara hukum dan demokrasi hal ini
ditandai dengan kewibawaan hukum yang hancur, berkembangnya konflik internal di
kepolisian, dan jaksa yang terjerat berbagai kasus. Jika tadi dilihat dari
kegagalan dalam pemberantasan korupsi dan penegakkan hukum masih ada cerita
dalam sektor ekonomi, SBY gagal memenuhi kedaulatan ekonomi nasional.
Indikasinya, terjadi dominasi modal asing dalam penguasaan sumber daya nasional
sampai dibukanya perdagangan bebas dengan China (ACFTA) per 1 Januari 2010 hal
ini akan ini berisiko "membunuh industri nasional".
Masih sejuta catatan di sana-sini "si penjual" yang dinilai tak mampu
melindungi buruh migran di luar negeri, petani, dan nelayan. SBY juga gagal
mencerdaskan dan menyehatkan bangsa. "Komersialiasi pendidikan difasilitasi UU
BHP dan hadirnya institusi pendidikan asing. Sementara itu, pendidikan gratis
tidak merata serta pelayanan kesehatan semakin elitis.
Hari ini rakyat lelah, rakyat menuntut, rakyat menagih janji-janji manis
saat kampanye. Rakyat adalah pembeli karena SBY sudah "menjual" dirinya melalui
iklan politiknya kepada konstituennya, 100 hari adalah momentum pembuktian
pelayanan terbaik kepada rakyat dan tampaknya masih terlau banyak catatan yang
harus dibenahi.
[Non-text portions of this message have been removed]
