Reflekis: Kemiskinan makin buruk berarti jumlah orang menjadi miskin bertambah banyak. Berita sebelumnya menurut LIPI dalam analisanya yang diumumkan Rabu (28/5) kemarin menyatakan kenaikan harga BBM akan meningkatkan jumlah penduduk miskin sebanyak 4,5 juta jiwa dari 37,2 juta orang (16,58 %) pada Maret 2007 menjadi 41,7 juta jiwa (21,92 %).
Kalau kemiskinan makin buruk berarti juga pendapatan penduduk makin merosot, tetapi hal ini agaknya tidak berarti pendapatan di kalangan kaum berkuasa dan disekitar panggung kekuasaan juga menurun, Sebagi contoh, menurut Jaw Pos ttgl. 6 Maret 2010 dikatakan:" "Total harta kekayaan SBY per 23 November 2009 mencapai Rp 7,61 miliar dan USD 269,73 ribu. Dalam pelaporan sebelumnya pada 14 Mei 2009, kekayaan SBY mencapai Rp 6,84 miliar. Sedangkan harta kekayaan Boediono pada 30 September 2009 sebesar Rp 28,08 miliar dan USD 16 ribu. Pada pelaporan 30 April 2009, total kekayaan mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) itu Rp 22,06 miliar". Para menteri-menteri rezim juga tidak buruk berkat penambahan kekayaan mereka. welfare of the poor. http://www.suarapembaruan.com/index.php?detail=News&id=15233 2010-03-25 Kemiskinan Makin Buruk sp/ignatius liliek Wardah Hafidz Suara Wardah Hafidz begitu lantang ketika berbicara mengenai masalah kemiskinan, khususnya di DKI Jakarta. Setiap ada masalah kemiskinan yang mencuat di media massa, tanpa sungkan dan takut, dia mengeluarkan kritikan pedas kepada Pemprov DKI Jakarta. Wardah juga mendirikan organisasi Urban Poor Consortium (UPC) yang memfokuskan diri pada isu kaum miskin kota. Baginya, masalah kemiskinan di Jakarta tidak akan pernah dapat tuntas selama Pemprov DKI tidak mengedepankan prinsip dasar perlindungan kepada warga Jakarta. "Penanganan masalah kemiskinan di Kota Jakarta seharusnya tidak dengan pendekatan legal formal atau kekerasan, tapi dengan menata dan mengatur. Dalam membuat aturan pun kelompok miskin harus diajak bicara dan didudukan bersama. Mereka ikut dilibatkan, jadi aturannya tidak sepihak," tutur perempuan kelahiran Jombang, 28 Oktober ini kepada SP, Kamis (25/3). "Pemprov DKI Jakarta memang memiliki fasilitas pelayanan kemiskinan. Tapi, itu hanya untuk kelompok miskin yang berada di tanah-tanah legal atau yang jelas RT dan RW-nya, sehingga mereka bisa memiliki KTP. Sedangkan, kelompok yang paling miskin, yang hidupnya menumpang di tanah-tanah tidak legal, sehingga tidak memiliki KTP sesuai domisili diabaikan. Inilah yang membuat kemiskinan di DKI Jakarta terus memburuk dari tahun ke tahun," ucapnya. [Y-6] ++++ http://manduamastapanulibarat.wordpress.com/2009/03/07/kepala-bappenas-target-menurunkan-kemiskinan-gagaltak-terpenuhi/ Kepala Bappenas: Target Menurunkan Kemiskinan Gagal/Tak Terpenuhi Ditulis oleh MANDUAMAS di/pada Sabtu, 7 Maret, 2009 Jakarta (SIB), Maret 7th, 2009, Kegagalan pemerintah memenuhi target penurunan angka kemiskinan yang diungkap Kepala Bappenas Paskah Suzeta, menjadi bumerang pemerintahan SBY. "Akan menjadi tradisi sehat bagi demokrasi jika presiden berani mengumumkan kegagalannya memenuhi janji," kata Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Boni Hargens, Kamis (5/3). Menurutnya, Jika Seorang pemimpin gagal memenuhi target yang dibuatnya, dia seharusnya malu mencapreskan lagi. "Budaya ini lahir karena pemilih sudah berani berkata, katakan tidak pada pemimpin yang gagal penuhi janjinya," tandasnya di Jakarta. Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dalam rapat kerja dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pada Selasa lalu (3/3), mengatakan target menurunkan kemiskinan tahun 2009 di angka 8,2% tak terpenuhi. Pemerintah hanya mampu menurunkan pada kisaran 12-13,5%. Menurut Boni, saat ini yang terjadi justru tradisi sebaliknya yakni tradisi klaim keberhasilan pemerintah. Jika keberhasilan itu faktual karena inovasi dan kerja keras pemerintah, tentu harus diapresiasi. "Tapi sayang, itu klaim bukanlah keberhasilan yang sesungguhnya." Dia lalu menyebutkan, penurunan harga BBM karena harga minyak dunia turun mencapai 75%, tapi pemerintah hanya menurunkan 25%. Anggaran Pendidikan di APBN 2009 sebesar 20%, merupakan kewajiban konstitusional yang harus dilakukan pemerintah siapa pun. "Harga sembako murah, justru ini paling tidak terbukti." tandasnya. [Non-text portions of this message have been removed]
