Kalau boleh saya ikut nimbrung ya, kebijaksanaan apapun yang diambil pemerintah yang berkuasa, harus berpegang pada prinsip menodorong kemajuan ekonomi nasional lebih cepat dan lebih baik lagi. Inilah yang harus dijadikan tujuan pemerintah yang berkuasa! Mudah-mudahan prinsip ini disetujui lebih dahulu, dengan demikian diskusi bisa lebih terarah.
Mari kita lihat bagaimana yang dilakukan RI, sejak awal kemerdekaan, tahun 1950-an ada sementara pejabat pemerintah yang jelas mengeluarkan ketentuan yang berbau rasis, yang berusaha menyisihkan posisi Tionghoa dibidang ekonomi dan menggantikan dengan yang dinamakan pribumi. Atau jelasnya usaha "PRIBUMISASI", yang juga dikenal dengan politik Benteng, ... bukan hanya mendahulukan yang dinamakan pribumi, tapi dimulai dengan tidak memberikan ijin import-eksport pada pengusaha Tionghoa. Jelas kebijaksanaan macam begini sangat merugikan laju ekonomi-nasional yang masih kempas-kempis, sangat miskin peninggalan kolonial Belanda dan Jepang. Usaha "PRIBUMISASI" saat itu hanya melahirkan Ali-Baba, pengusaha TIonghoa untuk meneruskan usaha, untuk mendapatkan ijin import-eksport harus "membeli" nama pejabat/jenderal untuk tampil sebagai direksi perusahaan. Pemborosan tentu terjadi, si Baba pengusaha TIonghoa harus membayar mahal si Ali yang jadi parasit, dan, ... yang kena getah lagi-lagi rakyat banyak, sebagai konsumen jadi harus lebih mahal. Yang benar seharusnya, menggunakan segenap potensi pengusaha yang sudah ada, sekalipun lebih banyak pengusaha Tionghoa untuk mendorong maju ekonomi nasional lebih dahulu. Setelah selang beberapa atau belasan tahun ekonomi nasional membaik, dan kesejahteraan rakyat terangkat lebih baik, ... pemerintah boleh saja memberi kesempatan bagi suku-suku lain yang non-Tionghoa untuk juga berkecimpung dalam dunia usaha. Boleh dimulai dengan kemudahan memberikan credit pada UKM, ... yang jelas tidak mengganjel apalagi mematikan pengusaha Tionghoa yang sudah jadi dan besar, selama mereka jalankan usaha dengan baik-baik, mematuhi benar UU yang berlaku. Kalau kita perhatikan betul, mana lebih baik yang dijadikan sandaran untuk mendorong kemajuan ekonomi nasional? Modal domestik yang sudah ada, sekalipun banyak Tionghoa-nya atau modal asing? Seandainya pejabat-pejabat RI ketika itu berpikir sedikit me-RAKYAT, sedikit saja lebih mementingkan Rakyat-nya sendiri, seharusnya adalah menjadikan modal-domestik sebagai sandaran untuk mengembangkan ekonomi nasional. Karena bagaimanapun juga, modal domestik sekalipun lebih banyak TIonghoa, keuntungan yang mereka dapatkan akan lebih banyak diputar dan digunakan di Indonesia juga. Dengan demikian jelas Rakyat banyak akan dapat keuntungan. Sebaliknya, kalau modal-asing yang dijadikan sandaran, jadinya seperti sekarang ini, karena pasti keuntungan yang didapat modal asing itu, lebih dahulu dikeluarkan kenegara asal, dan jelas mereka tidak berkepentingan apalagi memberi perhatian dan kepedulian pada kesejahteraan rakyat Indonesia. Tapi, karena sementara pejabat RI ketika itu masih berwatak rasis, bahkan berusaha menjegal politik Presiden Soekarno, atau termakan oleh kampanye AS yang sedang menghadapi "PERANG-DINGIN" dengan kubu komunis, yaitu sedang menjalankan politik blokade terhadap RRT (Republik Rakyat Tiongkok) yang baru lahir, dengan mendengungkan: "Tionghoa atau Huakiao di dunia sebagai 'KOLONE ke-5' RRT", lalu mencurigai berlebih pengusaha-pengusaha Tionghoa masih setia negeri leluhur dan berusaha menyingkirkan, atau menggantikan posisi mereka dengan pengusaha pribumi. Satu pemikiran yang salah dan jelas sangat merugikan laju ekonomi nasional. Kebijaksanaan demikian ini ditingkatkan lebih lanjut diawal Presiden Soeharto kekuasaan, yang berusaha menghilangkan segala yang berbau Tionghoa, dari gerakan ganti-nama, melarang penggunaan bhs. TIonghoa, melarang upacara ritual, seperti sembahyang Toapekong, perayaan Imlek, barongsai-liangliong didepan umum, menghapus pengakuan Agama Konghucu, ... sampai pada menuntut Perusahaan swasta (baca Tionghoa), bisa menyerahkan sebagian modal yang dinamakan pribumi denganan memperkenan menjadi direksi perusahaan. Baru setelah akhir tahun 70-an, Soeharto merubah kebijaksanaan menjadi bersandar pada segelintir pengusaha TIonghoa, macam Lim Soei-liong, Bob Hasan Cs, ... dengan memberi hak usaha monopoli usaha bersama anak-anaknya dan kerabat dekatnya. Lahirlah dengan cepat konglomerat-konglomerat Tionghoa yang dijadikan sapih perah, entah berapa % keuntungan harus masuk kantong Soeharto, atau yayasan-yayasan yang dibentuknya, ... Perubahan demikian ini seoalah-olah mendahulukan atau meng-ANAK-EMAS-kan pengusaha Tionghoa dan sangat menguntungkan Tionghoa. Padahal dengan cara demikian ini, terjadi persekongkolan antara penguasa dan pengusaha yang sangat merusak sistem ketata-nanegaran pemerintahan RI. Menjadi lebih celaka, dengan tumbuh begitu cepatnya konglomerat-konglomerat yang kebetulan banyak Tionghoa, diuarkanlah oleh penguasa, "Tionghoa yang hanya 3%, telah menguasai ekonomi Indonesia lebih 70%." Yang kemudian dijadikan dasar alasan untuk mengalihkan kemarahan rakyat atas kegagalan pembangunan ekonomi nasional, mayoritas Tionghoa yang tidak berdosa, menjadi korban kerusuhan yang berulangkali diletupkan, dengan puncaknya Tragedi Mei 98. Sedang konglomerat-hitam bersama penguasa yang harus dihajar kemarahan rakyat, malah lolos dari sasaran dan tetap saya menikmati hidup mewah hasil rampokannya. Tanpa ada gugatan dan terjerat HUKUM. Sungguh tidak adil, dan nampaknya persekongkolan antara penguasa dan pengusaha demikian masih saja tetap terjadi di dibawah kekuasan Presiden SBY! Yang menjadi masalah, saya setuju dengan bung Zhou, kita semua harus bisa lepas dari pandangan rasialis, yang selalu melihat orang dari ras, etnis atau Agama yang dianut. Melihat seseorang jangan terutama dari ras, dan etnis orang itu, tapi terutama melihat kemampuan dan ketulusan hatinya, ... lebih-lebih untuk menjadi pengusaha bisnis, jelas tidak semua orang bisa sekalipun dia TIonghoa. Politik affirmative untuk melindungi dan mendahulukan yang minoritas lemah, dalam batas-batass tertentu bisa disetujui, tapi tetap tidak boleh berlebihan dan berkepanjangan. Tetap dengan prinsip untuk mendorong laju ekonomi nasional lebih cepat dan lebih baik. Jangan sampai kebijaksanaan affirmative itu mengganggu, apalagi merusak atau merugikan perkembangan ekonomi nasional! Pada saat persaingan sehat dilakukan, dimana sekelompok pengusaha sudah maju dan besar lebih dahulu, biarlah mereka terus berkembang maju, jangan dilorot turun apalagi dimatikan. Pemerintah boleh berusaha membantu atau berilah kemudahan pada suku-suku lain, menentukan pilihan dari mereka yang hendak mencoba berusaha dalam usaha kecil-menengah saja dahulu. Dengan cara begini, kerugian Negara yang akan terjadi bisa diminimalkan. Artinya kerugian sebatas kredit yang diberikan amblas, karena orang bersangkutan gagal dalam berusaha. Ini pertama. Kedua, biasanya, orang yang terlalu dimanja, dianak-emaskan dan mudah mendapatkan segalanya, dia tidak akan bisa menggeliat mengatasi kesulitan yang dihadapi. Bahkan karena begitu mudah dapatkan kredit usaha, bisa-bisa lebih banyak digunakan untuk menikmati kehidupan-mewah, berfoya-foya lebih dahulu, bukan untuk jalankan usaha yang benar. Itulah yang sering terjadi, begitu banyak kredit jatuh ketangan orang yang memang tidak berjiwa pengusaha. Menguap-lah entah kemana kredit yang diberikan itu tanpa bisa dipertanggungjawabkan. Perhatikan, Malaysia yang telah jalankan NEP puluhana tahun, Mahathir menjelang mengundurkan diri, dia pernah bilang, merasa kecewa dengan hasil menjalankan NEP, ternyata yang dicapai tidak memadai dengan pengeluaran yang diberikan. Sekalipun kenyataan tidak sedikit Bumi-putra berhasil terangkat jadi pengusaha, tapi tetap saja lebih banyak dipegang pengusaha TIonghoa. Lebih banyak pengusaha TIonghoa yang berhasil, sekalipun mereka tidak mendapatkan prioritas kemudahan. Pengusaha Tionghoa berhasil keluar semata dari kerja giat, keuletan dan keahlian berusaha mereka sendiri. Untuk apa Pemerintah harus jalankan politik affirmative , berusaha mengangkat suku tertentu menjadi pengusaha, kalau memang diantara mereka tidak berjiwa usaha? Itu sama saja menghamburkan uang dan jelas merugikan rakyat banyak. Bukankah akan lebih baik uang itu digunakan untuk lebih dahulu meningkatkan budaya dan kesejahteraan mereka lebih baik. Lebih dahulu merangsang pengusaha-pengusaha untuk menanam modal di Papua, beri mereka kredit dengan bunga-kecil bahkan jangka waktu lebih panjang, untuk membuka lapang kerja lebih luas pada Rakyat Papua, misalnya. Jadi bukan terutama ditentukan oleh ada tidak affirmative politik untuk mendahulukan suku tertentu yang minoritas dan lemah terbelakang agar mereka jadi pengusaha, ... harus melihat orang bersangkutan berkemampuan dan benar-benar berjiwa pengusaha atau tidak. Kemudahan dapatkan kredit, mendapatkan ijin import-eksport hanya syarat objektif yang disedikan, bisa atau tidak mereka berhasil, lebih banyak ditentukan oleh kemampuan orang bersangkutan, ketekunan, keuletan berusaha yang sama sekali tidak ditentukan oleh ras, suku, atau etnis seseorang. Sekalipun saya Tionghoa, karena termasuk seorang yang tidak berjiwa pengusaha, sekalipun dikasih kemudahan kredit entah berapa juta dollar, juga bisa amblas begitu saja. Percuma! Salam, ChanCT Re: Dengan cara diskriminasi-rasial menuju kemakmuran bersama? Jangan salah paham, saya tidak menganjurkan pertarungan se bebas2nya, saya juga setuju dengan kebijakan2 pro yang lemah. Yg tdk saya setujui adalah kebijakan pro yg lemah ini berubah menjadi kebijakan yg bersifat rasis. Contohnya begini: untuk bisinis minyak misalnya, demi kebijakan pemihakan pemerintah melarang orang tionghoa menjalankan bisinis ini, akhirnya bisinis ini dikuasai satu dua kelompok konglomerat bumi putra. Apakah ini menolong ekonomi mayoritas bumi putra? Akan lebih baik kebijakan pemihakan ini diubah menjadi: dibuat batasan2, satu kelompok usaha hanya boleh menguasai lima pompa bensin misalnya. Dibuat pengelompokan kelas2 ekonomi, pengusaha modal besar dilarang terjun ke bisinis di kelas rendah, shg pemerataan ekonomi lebih terjamin. Di bidang pendidikan: keluarga dng kemampuan ekonomi tinggi hrs bayar uang sekolah tinggi, yg tdk mampu gratis! Pemerintah hrs mencurahkan dana yg lebih besar bagi daerah2 yg terbelakang, guru2 di daerah ini akan mendapat gaji lebih tinggi dibanding daerah maju. Sent from my BlackBerry® powered by Sinyal Kuat INDOSAT ------------------------------------------------------------------------------ Re: Dengan cara diskriminasi-rasial menuju kemakmuran bersama? Ko Zhou, Pandangan anda sepertinya bernuansa "pertarungan bebas" untuk memperebutkan kursi. Itu sangat ideal untuk kondisi ideal. Kondisi ideal adalah jika tingkat pendidikan, tingkat kesadaran politik, tingkat akses ke politik, dll ... sama. Mungkin negara yang sudah mendekati kondisi tersebut adalah Amerika, yang juga masih memberikan kesempatan keterwakilan kepada etnis native Indian & Afro Amerika. Apa benar kondisi ideal itu sudah terjadi di Indonesia? Menurut saya, anda harus berpijak pada kenyataan bahwa kondisi ideal tersebut belum tercapai. Harus ada pembelaan kepada yang "kalah", agar memiliki kesempatan mencapai kesetaraan dulu. Bukan kepada suku minoritas Tionghoa saja kesempatan seharusnya tersebut diberikan, tetapi juga kepada suku Papua yang notabene meskipun menang massa, tetapi kalah di pengalaman politik & pendidikan. Begitu juga dengan bidang ekonomi. Tidak pantaslah kita menutup mata terhadap perbedaan skill berbisnis. Katakanlah antara etnis saya Tionghoa dengan etnis Papua. Kanak-kanak kita sudah disuruh ikut nimbang palawija (gua tiak) bersama orang tuanya, ketika kanak-kanak Papua masih berusaha mengenali rupiah. No SARA. Pertarungan bebas dalam berbisnis dengan etnis Tionghoa, menurut saya, jelas akan semakin membuat etnis Papua terpuruk secara ekonomi. Etnis Papua harus mendapatkan kemudahan lebih dibandingkan etnis Tionghoa. Itu baru pertandingan yang adil & berniatan baik. No SARA. Analogi yang sama dengan anda mengajak kumite anak saya yang tujuh tahun. Tangan & kaki anda harus diikat, mulut dilakban, masih dilem di tembok... itu baru pertandingan berimbang & jantan :) Salam Chen Gui Xin --- wrote: > > Saya tdk setuju ada utusan golongan berdasarkan ras, juga tak setuju ada utusan golongan berdasarkan agama! Ini yg membedakan saya dng orde lama maupun orde baru! Ini adalah masalah prinsip demokrasi, tak ada hubungannya dng slogan pancasilanya orde baru! > > Jika kehidupan politik dan hukum sebuah negara sudah berjalan normal, semua warga negara sederajat di depan hukum, yg berlaku adalah meritokrasi, siapa cakap dia yg akan diberi tempat, bahkan menjadi seorang presiden pun seorang tionghoa dimungkinkan, utk apa kita hrs me rengek2 minta diberi hak istimewa sbg utusan golongan? > > Pada hakekatnya, adanya utusan golongan di orla adalah kebijakan transisi, bukan sistem yg tak boleh diganggu gugat, jika kita sekarang gencar mengkritik orde baru, bukan berarti hrs 100% kembali ke orde lama. Seperti sistem parlementer maupun demokrasi terpimpin orde lama yg kacau balau, apa perlu dipraktekkan ulang? > > Sent from my BlackBerry® > powered by Sinyal Kuat INDOSAT > > -----Original Message----- > > Date: Thu, 2 Sep 2010 02:53:30 > To: <[email protected]> >Dengan cara diskriminasi-rasial menuju kemakmuran bersama? > > Komentar ko Fuyen persis tepat pendapat Orde Baru > bahwa utusan golongan rasial itu ga selaras dgn > nilai-nilai Pancasila. makanya utusan golongan ras model > Orde Lama diberedel & digantikan dengan utusan golongan > ABRI dan AGAMA. >  > Di era repotnasi, komposisi semacam ini dirasa ga relevan > maka diubah jadi DPD. >  > Utusan Golongan bertentangan dengan "demokrasi"???? > Saya tidak bisa jawab. Tapi arrangement repotnasi pun > tidak mengakomodir kepentingan dan suara golongan > Tionghoa. karena itu, menurut saya, harus dikembalikan > utusan golongan semodel Orde Lama dahulu. >  > Sebenarnya, di masa akhir pemerintah Suharto sudah > bepikir untuk mengembalikan model lama. >  > Denger-denger, Rudini selaku ketua KPU menghendaki Susi > Susanti dan Alan Budikusuma sebagai ketua fraksi utusan > golongan Tionghoa. Tapi ditolak oleh seorang tokoh tionghoa > ngetop pengarang buku tebel 1000 halaman. Dengan alasan > kalo Susi Susanti ga ngerti politik. Pernyataan ini diucapkan > langsung di hadapan Susi dan Alan hingga keduanya marah > dan tidak bersentuhan lagi dengan komunitas Tionghoa. >  > > > -
