Refleksi : Sebelumnya ada Madame Tien (10) Procent, sekarang ada Madame Any Procent. Apa bedanya dulu dan sekarang?
Tentu saja PDIP harus membantah, karena kalau tidak membantah mungkin saja kursi menteri yang akan dibagikan diduduki oleh pihak lain. Harus ada solidaritas sahabat bin sobat kaum elit dalam dunia kleptokrasi. http://www.suarapembaruan.com/home/keluarga-ani-yudhoyono-keruk-uang-sebagai-broker/4439 Berita Sydney Morning Herald Keluarga Ani Yudhoyono Keruk Uang Sebagai Broker Jumat, 11 Maret 2011 | 11:53 Ibu Negara Ani Yudhoyono [SYDNEY] Selain mengungkap intervensi hukum yang dilakukan Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhyono untuk melindungi Taufik Kiemas dari tuntutan korupsi, dokumen diplomatik Amerika Serikat (AS) yang dibocorkan WikiLeaks juga menguak kegiatan Ibu Negara Kristiani Herawati dan keluarga besarnya yang mencari keuntungan pribadi dengan bertindak sebagai broker atau fasilitator bagi pengusaha. Pada berita berjudul "Tuduhan Korupsi Terhadap Yudhoyono" di halaman satu surat kabar Australia The Sydney Morning Herarld (SMH), disebut bahwa kedutaan besar (kedubes) AS di Jakarta, awal 2006, menyampaikan pada Washington bahwa Kristiani Herawati atau Ani Yudhoyono, semakin gencar mencari keuntungan pribadi dengan bertindak sebagai broker atau fasilitator bisnis. Beberapa kontak yang menjadi sumber informasi Kedubes AS juga menyebutkan bahwa keluarga Ani Yudhoyono telah mulai mendirikan berbagai perusahaan dalam rangka menggunakan pengaruh keluarga mereka. Dokumen yang dibocorkan WikiLeaks juga menyebut bahwa setelah terpilih menjadi presiden pada 2004, Yudhoyono mengintervensi kasus korupsi Kiemas, suami mantan presiden Megawati Sukarnoputri. Menurut dokumen rahasia itu, Kiemas menggunakan pengaruh yang masih dimiliki istrinya sebagai Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), partai kedua terbesar setelah Pemilu 2004, untuk memperoleh perlindungan dari penuntutan untuk apa yang digambarkan diplomat AS sebagai korupsi legendaris selama istrinya berkuasa sebagai presiden, antara 2001-2004. Pada Desember 2004, Kedubes AS di Jakarta melaporkan salah satu informan politik mereka, yaitu T.B Silalahi yang saat ini merupakan salah satu penasehat senior presiden, mengatakan bahwa Hendarman Supandji yang saat itu menjabat jaksa agung muda tindak pidana khusus, telah mengumpulkan bukti-bukti kasus korupsi yang cukup untuk menahan Kiemas. Menurut Kedubes AS, Silalahi mengatakan bahwa Yudhoyono menginstruksikan pada Hendarman untuk tidak meneruskan pengusutan kasus terhadap Kiemas. Hasilnya adalah tidak ada penuntutan apapun yang dilakukan dan Kiemas dengan mulus berhasil menjadi Ketua MPR. Dokumen rahasia yang dibocorkan WikiLeaks, juga menyebut Yudhoyono memanfaatkan Kepala BIN Syamsir Siregar untuk memata-matai sekutu dan musuh politiknya. Yudhoyono disebut secara personal memerintahkan Siregar melakukan pengawasan terhadap Yusril Ihza Mahendra yang melakukan perjalanan rahasia ke Singapura untuk bertemu pengusaha Tiongkok. Yudhoyono juga memerintahkan BIN memata-matai lawan-lawan politiknya yang menjadi kandidat presiden. Menurut Silalahi, Yudhoyono hanya membagi laporan BIN paling sensitif dengan dirinya dan Sekrataris Kabinet Sudi Silalahi. [SMH/B-14] Berita Terkait a.. Boediono: Bocoran Wikileks Harus Dipertanyakan Akurasinya b.. Istana: Berita The Age Bualan Belaka c.. Pemerintah Indonesia Bantah SBY Salahgunakan Kekuasaan d.. Menlu Bantah Laporan Surat Kabar Australia ++++ http://www.suarapembaruan.com/home/pdi-p-berita-the-age-hanya-cari-sensasi/4430 PDI-P: Berita The Age Hanya Cari Sensasi Jumat, 11 Maret 2011 | 10:53 [JAKARTA] Ketua DPP Bidang Hukum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Trimedya Panjaitan menyatakan, berita yang dilansir Harian The Age dan menyeret-nyeret nama Taufik Kiemas hanya mencari sensasi belaka. "Berita itu sama sekali tidak bisa dipertanggungjawaban. Kita tidak mau terjebak atau terpancing dengan berita tidak benar seperti itu," katanya saat dihubungi SP di Jakarta, Jumat (11/3). Menurut dia, sejak dirinya diberi kepercayaan mengurusi persoalan-persoalan terkait hukum di PDI-P sejak tahun 1996, tidak ada satupun kasus hukum yang menyangkut ketua Dewan Pertimbangan Pusat DPP PDIP tersebut. Jadi, kata dia, berita itu dibuat tidak berdasarkan data dan fakta yang benar dan tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Atas adanya pemberitaan tersebut, Trimedya yang duduk di komisi hukum DPR mengatakan pihaknya tidak perlu untuk melakukan upaya hukum ataupun klarifikasi apapun. Media Australia The Age di halaman depan menulis bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyalahgunakan kekuasaan pada 2004. Berita itu dibuat berdasarkan kawat diplomatik yang dikirim Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta ke Washington yang dibocorkan WikiLeaks. [M-17] [Non-text portions of this message have been removed]
