Refleksi : Mr Abunawas lagi jual jamu koyok. Bagi yang tidak waras otak tentu akan percaya bualan kemujaraban obat Abunawas.
http://nasional.kompas.com/read/2011/03/14/12400089/SBY.Bebaskan.Biaya.Perkara.Bagi.Rakyat.Miskin Hukum SBY: Bebaskan Biaya Perkara Bagi Rakyat Miskin Penulis: Hindra Liu | Editor: Glori K. Wadrianto Senin, 14 Maret 2011 | 12:40 WIB RUMGAPERS/ ABROR RIZKI Presiden Susilo Bambang Yudhoyono BOGOR, KOMPAS.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menekankan perluasan akses keadilan bagi rakyat kecil. Pembangunan hukum yang berkualitas merupakan sebuah keharusan. Pembangunan hukum yang berkualitas harus merupakan bagian terpadu dari pemantapan konsolidasi demokrasi yang berkelanjutan menuju masa depan bangsa yang lebih adil, lebih demokratis, dan lebih sejahtera. Peningkatan kualitas pembangunan hukum juga diarahkan demi terwujudnya kepastian hukum yang makin kuat dan makin dipercaya oleh rakyat. Hal ini termasuk kepastian hukum yang dapat memberikan rasa keamanan, rasa keadilan, dan kepastian berusaha bagi semua pihak. "Perluasan akses ini dapat dilakukan melalui pengelolaan perkara yang makin efisien dengan menerapkan kemajuan teknologi informasi, mendorong peran lembaga swadaya masyarakat atau NGO yang bergerak di bantuan hukum untuk masyarakat, penyelenggaraan sidang keliling hingga di daerah terpencil, maupun pembebasan biaya berperkara bagi masyarakat tidak mampu," kata Presiden ketika membuka Konferensi Administrasi Peradilan Regional Asia Pasifik atau International Assosiation for Court Administrator (IACA) Asia Pacific Regional Conference Tahun 2011 di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin (14/3/2011). Ditargetkan, dalam dua tahun ke depan MA dapat meningkatkan penanganan perkara prodeo (pembebasan biaya perkara) dari 4.000 perkara per tahun menjadi 11.000 perkara per tahun. Selain itu, MA juga diharapkan dapat membentuk 233 lokasi sidang keliling di seluruh Indonesia. Sidang keliling dikatakan menjadi penting mengingat kondisi geografis Indonesia yang luas. "Penguatan di sektor masyarakat atau civil society menjadi sangat penting agar masyarakat mampu dengan efektif mengakses sumber sumber keadilan," kata Presiden. Pada kesempatan tersebut, Presiden juga meminta agar sistem peradilan terus diperbaiki agar semakin akuntabel dan transparan. Praktik mafia hukum harus diberantas hingga tuntas. [Non-text portions of this message have been removed]
