Refleksi : Usul boleh saja, tetapi apakah rezim SBY yang melekat dengan paham Arab Saudia mau mengambil langkat untuk melakukan apa yang diusulkan untuk mengusir Dubes Arab Saudia? Tentu saja tak mungkin, sebab ada kurang lebih satu juta Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mencari nafkah di Arab Saudia . Kalau pemerintah Arab Saudia melakukan tindakan balasan dengan mendeportasi TKI secara besar-besaran, akan kalang kabut mencret rezim berkuasa Indonesia, karena tidak mampu memberikan pekerjaan kepada mereka yang dipulangkan dari sana, Jadi sekalipun TKI mengalami siksaan, dipancung kepala dan tangan, kadang-kadang TKI tidak dibayar gaji karena bestatus bagar dan hamal; rezim NKRI sangat berterimakasih kepada negeri tuan sahabat Arab Saudia. Hal ini disebabkan, karena mereka mau menerima tenaga kerja yang tidak dapat ditampung untuk mencari nafkah untuk hidup nan wajar di Nusantara yang dibilang zamrud khatulistwa nan kaya raya dengan kekayaan alam berkat angureah Illahi.
MUI tentu tidak akan menghiruaukan apa yang dialami oleh para TKI di negeri Tuan Sahabat Araba Saudia, karena ada bisnis agama. Bisnis pengiriman jemah haji dan umroh. ini lebih US$ 1,-- miliar, tiap tahun, jadi ada banyak fulus untuk dapat dikantongi. Selain itu kalau kita lihat poster-poster yang dibawa oleh para pendemo solidaritas dengan TKI korban penyiksaan ada tertulis "Arab Saudia biadab", ini tentu bisa menjadi bahan filosfis tinggi dengan pertanyaan apakah paham kesucian itu benar ada, kalau benar ada maka tentu sekali perlakuan tidak akan sebiadab yang dilakukan kepada para TKI/TKW, selain itu jangan dilupakan yang disebut tanah suci menjadi tempat perlindungan para penjahat misalnya: alm diktator Idi Amin dari Uganda dan Ben Ali dari Tunisia etc. Para penjahat mendapat perlindungan di negeri tanah suci dimana saudara-saudari kita disebut bagar dan hamal dengan extra bonus disiksa. Amin http://us.detiknews.com/read/2011/06/20/144219/1664201/10/pemerintah-diminta-usir-dubes-saudi-di-jakarta-dalam-waktu-7x24-jam Senin, 20/06/2011 14:42 WIB Pemerintah Diminta Usir Dubes Saudi di Jakarta Dalam Waktu 7X24 Jam Indra Subagja - detikNews Jakarta - Pemerintah diminta melakukan kebijakan radikal dalam mengatasi persoalan TKI dengan Arab Saudi. Kasus pemancungan TKI seperti Ruyati adalah pukulan telak bagi pemerintah Indonesia. Harus ada pembalasan yang setimpal kepada pemerintah Saudi. "Tarik Dubes RI di Riyadh dan juga usir Dubes Saudi di Jakarta dalam waktu 7x24 jam. Harus ada tekanan dengan penurunan diplomatik," kata Analis Kebijakan Migrant Care, Wahyu Susilo, Senin (20/6/2011). Wahyu menilai, pemerintah selama ini hanya pura-pura panik. Begitu ada kasus TKI meletus seperti Ruyati ini, semua lembaga pemerintah terkait akan ribut bicara tanpa ada implementasi di lapangan. "Hanya palsu saja, untuk pencitraan," imbuhnya. Karena itu, agar kasus Ruyati dan penyiksaan TKI tidak lagi terulang, pemerintah harus berani mengambil tindakan. Jangan biarkan harkat dan martabat warga Indonesia seolah tidak berharga tanpa diperjuangkan. "Tapi saya yakin pemerintah tidak akan berani mengambil tindakan radikal. Paling realistis pemerintah melakukan moratorium," jelasnya. Pemerintah bisa mencontoh Filipina yang berjuang serius mengurusi pekerjanya yang di Timur Tengah. Bahkan, mereka sampai membuat tim khusus guna menyelesaikan urusan pekerja mereka. "Filipina sudah membuat standar minimal gaji untuk pekerja mereka baik di Saudi atau Malaysia. Kalau pemerintah kita tidak mempunyai daya tawar, jadi tidak ada standar minimal. Ini juga merusak pasar," imbuhnya. Wahyu juga menyindir langkah pemerintah yang belum berbuat maksimal atas ratusan TKI yang terancam hukuman mati. "Kita mencatat ada 23 di Saudi dan 345 di Malaysia. Kita berharap pemerintah cepat bertindak," tuturnya. ++++ http://us.detiknews.com/read/2011/06/20/153059/1664338/10/mui-minta-isu-ruyati-tak-dikaitkan-dengan-boikot-ibadah-haji?nd991103605 Senin, 20/06/2011 15:30 WIB MUI Minta Isu Ruyati Tak Dikaitkan dengan Boikot Ibadah Haji Indra Subagja - detikNews Ma\'ruf Amin Jakarta - Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta agar isu Ruyati di Arab Saudi tidak dikaitkan dengan pelaksanaan ibadah haji. Terlalu berlebihan bila kasus TKI lantas dibalas dengan pemboikotan haji. "Jangan berlebihan, masalah hukum dan masalah haji berbeda. Haji itu masalah umat, itu ibadah. Kalau TKI itu menyangkut negara, artinya pemerintah lakukan protes saja," kata Ketua MUI Ma'ruf Amin saat dikonfirmasi, Senin (20/6/2011). Isu boikot haji berkembang di ranah sosial media twitter. Sejumla tweeps menyerukan pemboikotan ibadah haji menyusul pemancungan Ruyati. "Kita berharap masyarakat tidak mengaitkan urusan ibadah haji dan urusan hukum," terangnya. Ma'ruf Amin juga meminta sikap perilaku warga Saudi yang menyiksa TKI tidak dikaitkan dengan sikap Islam. "Islam dan adat berbeda. Dan itu watak ya, jadi beda. Sikap seperti itu bukan cerminan Islam, harus dibedakan," jelasnya. [Non-text portions of this message have been removed]
